Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan data sekunder dengan penggalian secara langsung dari sumbernya yakni mengkaji Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Konteks Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai. Pelayanan publik yang di berikan dispendukcapil Kabupaten Manggarai kurang maksimal Faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten Manggarai terdapat beberapa factor yang menghambat proses pencatatan sipil yaitu : Sarana dan prasarana yang kurang