p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i7.650 875

STRATEGI PERSONAL BRANDING PUAN MAHARANI SEBAGAI CUCU

BUNG KARNO & PUTRI MEGAWATI

Rafifrian Evandio

Universitas Indonesia Depok, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 29-06-2023

Direvisi

: 19-07-2023

Disetujui

: 20-07-2023

Penelitian ini menjelaskah tentang strategi branding politisi perempuan

dengan merujuk pada studi kasus strategi personal branding Puan

Maharani Nakshatra Kusyala Devi sebagai “cucu Bung Karno” dan

“putri Megawati Soekarnoputri”. Sosok Puan Maharani sendiri dikenal

oleh publik Indonesia sebagai putri tunggal dari Megawati

Soekarnoputri dengan suami ketiganya, Muhammad Taufiq Kiemas.

Dengan statusnya tersebut, sosok Puan Maharani sering kali

diasumsikan oleh berbagai kalangan sebagai suksesor dari trah atau

keturunan Soekarno (Bung Karno) selaku kakeknya. Rampersad yang

mengungkapkan bahwa setiap orang pada umumnya cenderung

memiliki sebuah brand, namun sebagian besar orang tidak

menyadarinya dan tidak mengelolanya secara strategis, konsisten, dan

efektif. Bahkan, personal branding merupakan sintesis dari semua

pengharapan, citra dan persepsi yang diciptakan dalam pemikiran orang

lain sewaktu mereka membaca atau mendengar nama seseorang. Selain

itu, Rampersad juga menyebutkan bahwa brand yang dimiliki oleh

seseorang haruslah otentik; merefleksikan karakter yang sebenarnya;

dan diciptakan berdasar pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang,

keunggulan, keunikan, dan kepandaian orang tersebut. Untuk

memperoleh data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari studi terhadap literatur-literatur yang relevan. Hasil

penelitian ini memperlihatkan bahwa Puan Maharani Nakshatra

Kusyala Devi berhasil membangun personal branding sebagai salah

satu sosok politisi perempuan yang berhasil terlibat dalam politik

dengan turut didukung penggunaan citra sebagai “cucu Bung Karno”

dan “putri Megawati Soekarnoputri” sebagai brand yang melekat pada

dirinya.

ABSTRACT

This research explains the branding strategies of female politicians,

with a reference to the case study of the personal branding strategy of

Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, who is known to the

Indonesian public as the only daughter of Megawati Soekarnoputri and

her third husband, Muhammad Taufiq Kiemas. With her status, Puan

Maharani is often assumed by various groups as the successor to the

legacy of her grandfather, Soekarno (Bung Karno). According to

Rampersad, every individual generally has a brand, but most people

are not aware of it and do not manage it strategically, consistently, and

effectively. Personal branding is the synthesis of all the expectations,

images, and perceptions created in the minds of others when they read

or hear someone's name. Moreover, Rampersad emphasizes that a

person's brand must be authentic, reflecting their true character and

created based on their values, strengths, uniqueness, and abilities. The

data for this research was obtained from secondary sources through a

study of relevant literature. The results of this research show that Puan

Maharani Nakshatra Kusyala Devi has successfully built a personal

branding as a female politician who has been actively involved in

Kata kunci: Politisi

Perempuan; Personal Branding;

Puan Maharani; Cucu Bung

Karno; Putri Megawati

Soekarnoputri.

Keywords: Female politician;

Personal Branding; Puan

Maharani; Granddaughter of

Bung Karno; Daughter of

Megawati Soekarnoputri.

Rafifrian Evandio

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 876

politics, with the strategic use of the images "cucu Bung Karno" and

"putri Megawati Soekarnoputri" as attributes closely associated with

her brand.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Jika merujuk pada realitas politik Indonesia yang berkembang sejak bergulirnya

Reformasi, dapat dilihat bahwa isu primordial merupakan salah satu identitas yang

kerap kali digunakan oleh para politisi (Wati, 2021). Hal itu dikarenakan isu primordial

kerap kali dijadikan oleh para politisi sebagai salah satu praktik politik identitas yang

biasanya ditujukan untuk dapat meraih simpati dan dukungan dari masyarakat

khususnya bagi yang memiliki kesamaan aspek primordial dengan politisi tersebut.

Terkait dengan hal itu, istilah primordial sendiri secara teoritis berasal dari terminologi

“primordialisme” yang jika merujuk pada perspektif dari Bayar (2009) dapat dipahami

berdasarkan dua paradigma, yakni primordial dan konstruktivis (Wulandari, Zahro, &

Sujoko, 2022). Dalam paradigma primordial, primordialisme dimaknai sebagai sebuah

“keterikatan pribadi yang tak terbatas” dalam konteks masyarakat modern. Lebih lanjut,

primordialisme turut dikaitkan dengan kondisi ketika seseorang berpikir tentang

keterikatan relasi dengan orang lain tidak hanya didasarkan pada sebuah ikatan darah

semata, melainkan sebagai kualitas “relasional signifikan” tertentu yang tidak hanya

didasari pada proses interaksi sosial semata, melainkan karena ikatan darah dianggap

memiliki makna tertentu yang tak dapat dilukiskan secara pasti (Susilo & Nisa, 2019).

Di samping itu, jika merujuk pada definisi yang terdapat dalam paradigma

konstruktivis, primordialisme lebih dimaknai sebagai sebuah properti yang bersifat

dinamis dan senantiasa berkembang baik dalam lingkup identitas individu maupun

organisasi kelompok (AZIZ, 2021). Sementara itu, para penganut paradigma

konstruktivis memiliki kesepahaman pada dua proposisi utama dari primordialisme,

yakni bahwa seorang individu memiliki banyak identitas etnis (tidak tunggal) dan

identitas yang diidentifikasi cenderung bervariasi karena disesuaikan dengan variabel

kausal tertentu, seperti komposisi organisasi kelompok etnis tertentu hingga faktor

demografis etnis (Habibi, 2019). Hal ini yang kemudian menjadi pembeda antara apa

yang dipahami oleh para penganut paradigma primordial dengan konstruktivis di mana

kaum konstruktivis meyakini bahwa primordialisme merupakan identitas yang variatif,

sementara kaum primordial melihat hal tersebut sebagai identitas tunggal dengan

banyak dimensi di dalamnya.

Dalam konteks di Indonesia, keberagaman identitas dalam peradaban masyarakat

khususnya yang berlaku di tingkat lokal yang terdiri atas berbagai jenis suku, etnis, ras,

bahasa, agama, hingga adat istiadat setidaknya dapat dimaknai ke dalam dua dimensi

yang berbeda (Dewi, 2020). Pertama, adanya keberagaman tersebut secara konkret

mencerminkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinekaan dalam

sebuah kerangka kebangsaan (nation) maupun kenegaraan (state) yang terintegrasi

Strategi Branding Politisi Perempuan: Studi Kasus Strategi Personal Branding Puan Maharani

Nakshatra Kusyala Devi Sebagai “Cucu Bung Karno” Dan “Putri Megawati Soekarnoputri”

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 877

secara nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian

dapat dimaknai sebagai cerminan dari sebuah multicultural society (Al Hamid, 2022).

Sedangkan kedua, adanya keberagaman tersebut juga mengindikasikan bahwa

masyarakat Indonesia relatif rentan dengan gejala atau sentimen kedaerahan hingga

konflik horizontal maupun vertikal yang dapat berujung pada kekerasan dan

perpecahan, baik itu dalam skala yang lebih kecil (disorganisasi) maupun skala yang

lebih besar (disintegrasi) (Husain, 2021). Hal itu dikarenakan keberagaman tersebut

justru menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan primordial sentiment karena

masyarakat yang majemuk seperti Indonesia cenderung terbagi ke dalam sub-sub sistem

yang masing-masing terikat dalam sebuah ikatan yang bersifat primordial.

Adanya primodial sentiment tersebut yang umumnya dijumpai dalam realitas

perpolitikan di tingkat lokal, kemudian kerap dimanifestasikan dalam wujud sifat

budaya dan tingkah laku politik pada konteks suku (tribe), daerah (region), agama,

kelompok etnis, hingga pengelompokkan-pengelompokkan sejenis yang sifatnya

askriptif, melekat, hingga “given”. Untuk itu, sekalipun memiliki sebuah identitas

nasional yang sama dalam semangat kebangsaan dan kenegaraan, keberagaman dalam

masyarakat Indonesia tidak serta merta dapat menegasikan bahwa setiap individu

memiliki identitas primordial yang berbeda. Kemudian, dalam memahami adanya

primordial sentiment atau primordial loyalty di tengah konteks keberagaman

masyarakat Indonesia, argumen dari Edward Shils setidaknya dapat dijadikan sebagai

salah satu rujukan untuk memperkuat pandangan Clifford Geertz. Menurutnya, di balik

ikatan-ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat dalam tiap individu, terselip

sebuah “relational qualities” yang kompleks dan haruslah dipahami sebagai primordial

karena tidak hanya ditandai dalam sebuah fungsi interaksi semata, melainkan juga

merujuk pada ikatan-ikatan darah (primordial bonds atau primordial attachment)

sebagai cerminan dari properti kultural yang bersifat memaksa dan mengikat para

anggotanya. Terlebih, hal tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh

Geertz dimana ikatan primordial juga dipandang olehnya sebagai sesuatu yang bersifat

involunter dan memiliki daya paksa dalam mentrasedensi alinasi serta relasi yang

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya situasional maupun kondisi-

kondisi sosial yang berlaku secara konkret.

Adapun jika dikaitkan dengan sosok Puan Maharani, setidaknya dapat dilihat dari

bagaimana label sebagai bagian dari “trah Soekarno” kemudian kerap kali dilekatkan

pada dirinya. Padahal, jika ditinjau berdasarkan sistem garis keturunan patrilineal, sosok

Puan Maharani lebih cocok untuk dilabeli sebagai bagian dari trah keluarga Kiemas,

marga Taufik Kiemas, sang ayah. Akan tetapi, label “trah Soekarno” nampaknya justru

menjadi label (brand) yang lebih melekat kuat dalam diri Puan Maharani. Hal ini pun

menjadi celah (gap) yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apalagi, jika

dikontekstualisasikan dengan momentum saat Puan Maharani mencalonkan diri dalam

pemilu legislatif untuk pertama kalinya pada tahun 2009. Pada saat itu, dirinya berhasil

meraih 242.504 suara dari daerah pemilihan Jawa Tengah V yang sekaligus

menjadikannya sebagai caleg terpilih dengan suara terbanyak di peringkat ketujuh.

Rafifrian Evandio

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 878

Kemudian, pada pemilu 2014, dirinya berhasil kembali terpilih dengan raihan sebanyak

369.927 suara yang membuatnya menempati peringkat kedua caleg terpilih yang

memiliki suara terbanyak. Bahkan, pada pemilu 2019, Puan Maharani berhasil meraih

posisi puncak dengan menempati peringkat pertama caleg terpilih peraih suara

terbanyak dengan capaian 404.034 suara (Marina, 2019). Hal ini pun menunjukkan

bahwa dalam setiap pemilu, tren perolehan suara yang berhasil diraih oleh Puan

Maharani relatif mengalami kenaikan. Hingga kemudian menjelang pemilu serentak

tahun 2024, mulai bertebaran baliho dan spanduk yang bertuliskan Puan Maharani

sebagai “Cucu Bung Karno” dan “Putri Megawati Soekarnoputri” yang setidaknya

mengindikasikan bahwa sang politisi mulai menggunakan identitas primordial sebagai

strategi personal branding terhadap dirinya. Oleh karena itu, penelitian ini hendak

melihat bagaimana penggunaan isu primordial melalui label sebagai “Cucu Bung

Karno” dan “Putri Megawati Soekarnoputri” oleh Puan Maharani sebagai strategi

personal branding dirinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai

penunjang suatu penelitian yang ditujukan untuk menunjukkan seperangkat asumsi

konseptual dan filosofis yang menjadi dasar justifikasi terhadap penggunaan suatu

metode (Martono, 2015). Penelitian yang dikaji dalam tulisan ini merupakan penelitian

sosial yang diharapkan mampu mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan cara untuk

mengumpulkan dan menganalisis berbagai temuan data yang diperoleh. Untuk

memperoleh temuan berupa data yang dapat menjawab persoalan yang dibahas,

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Menurut Creswell, metode kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian ilmiah

yang ditujukan untuk mengeksplorasi permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan

manusia maupun aspek-aspek sosial, sehingga tidak bias dengan proses generalisasi

yang biasanya terjadi pada metode penelitian lainnya (Creswell, 2013). Selain itu,

penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi yang

terdiri atas buku, jurnal, makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, laporan riset, koran,

publikasi lembaga maupun internet dan sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah itu,

penelitian ini kemudian akan melakukan proses analisis data yang dapat didefinisikan

sebagai proses pengorganisasian, penyusunan, pengurutan dan pengategorian data ke

dalam suatu pola atau kategori untuk dapat dipahami maknanya. Dalam memahami

makna dari data yang diperoleh, penelitian ini akan melakukan intepretasi terhadap

setiap temuan yang ada agar dapat dikaitkan dengan persoalan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Terpilihnya sosok Puan Maharani Nakshatra Kusyala atau yang kerap disebut

Puan Maharani sebagai Ketua DPR-RI periode 2019-2024 telah mengukirkan sejarah

baru kepemimpinan perempuan di Indonesia. Pasalnya, sejarah telah mendaulat Puan

sebagai sosok perempuan pertama yang berhasil menjadi ketua DPR-RI. Meskipun

Strategi Branding Politisi Perempuan: Studi Kasus Strategi Personal Branding Puan Maharani

Nakshatra Kusyala Devi Sebagai “Cucu Bung Karno” Dan “Putri Megawati Soekarnoputri”

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 879

dalam konteks pimpinan DPR yang sifatnya kolektif-kolegial, tampilnya sosok Puan

bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Hal ini mengingat jauh sebelum terpilihnya Puan,

DPR telah lebih dulu memiliki sosok pimpinan perempuan. Sosok yang dimaksud

diantaranya adalah Fatimah Achmad yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua

MPR/DPR periode 1997-1999 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) dan

Khofifah Indar Parawansa yang menjabat Wakil Ketua DPR-RI bidang Industri,

Perdagangan, dan Pembangunan sejak 6 Oktober 1999 hingga 28 Oktober 1999 dari

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).

Meskipun begitu, terpilihnya sosok Puan sebagai ketua DPR setidaknya dapat

dianggap sebagai sebuah pencapaian besar yang berhasil ditorehkan bangsa Indonesia.

Mengapa tidak? Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah

berhasil menunjukkan pada khalayak dunia bahwa perempuan dapat tampil sebagai

pemimpin. Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa ibunda Puan, Megawati

Soekarnoputri yang merupakan putri sulung dari bapak proklamator Indonesia,

Soekarno, merupakan presiden perempuan pertama Indonesia. Hal ini kemudian

menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi segenap rakyat Indonesia bahwa di tengah

proses transisi demokrasi yang masih berlangsung hingga kini, tampilnya sosok

perempuan dalam jabatan politik yang otoritatif menjadi sebuah keniscayaan bahwa

demokrasi Indonesia telah berjalan relatif mapan jika dibandingkan dengan banyak

negara demokrasi lainnya.

Selain menjadi salah satu cerminan dari kemapanan demokrasi di Indonesia,

tampilnya sosok Puan Maharani sebagai ketua DPR juga menjadi salah satu gambaran

terhadap supremasi kaum perempuan. Hal ini didasari oleh pencapaian yang berhasil

diraih Puan sejak debut pertama kalinya pada Pileg 2009, dimana ketika itu dirinya

merupakan caleg yang berhasil memperoleh suara terbanyak kedua nasional setelah

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Pencapaian itu kemudian berhasil dipertahankan

pada pemilu berikutnya di tahun 2014, meskipun harus berada di bawah rekan satu

partainya sendiri yang kini menjadi Bupati Landak, yaitu Karolin Margret Natasha.

Namun, karier politik Puan rupanya berhasil sampai ke titik puncak setelah rekapitulasi

suara diselesaikan oleh KPU. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, Puan merupakan

caleg peraih suara tertinggi se-nasional dengan raihan sebanyak 404.034 suara dari

daerah pemilihan Jawa Tengah V (Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Pencapaian

itu membuat Puan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjadi perwakilan PDI-

Perjuangan pada posisi pimpinan DPR. Apalagi, hal itu semakin mulus adanya setelah

revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mengembalikan ketentuan pengisian jabatan

pimpinan DPR berdasarkan perolehan kursi terbanyak. Alhasil, karena PDI-Perjuangan

berhasil keluar sebagai pemenang dengan capaian 128 kursi di DPR, menjadikan Puan

yang merupakan salah satu pengurus DPP dapat dicalonkan menjadi pimpinan DPR.

Dengan terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR yang baru, menarik

kemudian untuk diulas lebih lanjut adalah menyangkut dengan sejauh mana hal itu

dapat dimaknai sebagai harapan baru bagi perempuan Indonesia atau justru hanyalah

merupakan simbolisme semata. Hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari

Rafifrian Evandio

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 880

realitas politik yang menunjukkan bahwa besarnya biaya untuk maju dalam pemilu

menjadi hambatan kandidat perempuan. "Terlalu besarnya modal yang harus

dikeluarkan untuk bisa duduk ke bangku parlemen membuat perempuan memilih untuk

tidak maju sebagai kandidat" ujar Rahayu Saraswati selaku peneliti CWI dalam

wawancaranya dengan jurnal perempuan.

Sistem politik, pemilu dan kepartaian yang belum ramah terhadap perempuan

menjadi problem yang perlu diperhatikan (Daniswara & Riwanto, 2021). Hasil

penelitian CWI tahun 2019 mengenai perwakilan perempuan membuktikan bahwa

partai politik cenderung menganggap bahwa pencalonan perempuan hanya untuk

memenuhi kuota admnistratif. Perwakilan perempuan juga seringkali hanya dimaknai

sebagai tabungan suara partai. Kebanyakan partai yang mengusung perempuan juga

tidak turut memberikan penguatan kapasitas kader. Penelitian itu turut menekankan

pada sisi paradoks dari kebijakan afirmatif pemilu. Tidak hanya secara sistem, namun

budaya masyarakat yang masih patriarkis menjadi penghambat perempuan untuk terjun

ke dunia politik. Kultur politik juga masih memperlihatkan maskulinitas, sehingga

kebijakan relatif belum menyeluruh ramah terhadap perempuan.

Kebijakan yang sensitif terhadap kepentingan perempuan sebenarnya sudah cukup

masif di Indonesia. Hal itu contohnya dpat dilihat dari kebijakan UU No. 23 tahun 2004

mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU No. 12 tahun 2006

mengenai kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan

perdagangan orang dan lain sebagainya. Hanya saja banyak kebijakan lain yang

tumpang tindih dengan kemaslahatan perempuan. Beberapa hal lain turut luput dari

regulasi pemerintah, seperti regulasi penjara perempuan. Kebijakan soal perempuan

juga ada yang mengalami penangguhan seprti RUU PKS. Harapan Bagi Kebijakan Pro

Perempuan?

Hadirnya sosok perempuan sebagai ketua parlemen turut memunculkan harapan

baru. Eksistensi perempuan dalam parlemen penting dalam membenahi kebijakan

mengenai perempuan. Hal itu tentu karena kesamaan pengalaman sebagai perempuan,

sehingga memiliki preferensi yang senada, kemudian dapat menciptakan kebijakan

yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. “Semangat Kartini selalu

menginspirasi kami meluaskan aspek pendidikan dan menekan angka buta huruf” kata

Puan, dilansir dari Liputan6com.

Kesimpulan

Adapun, dengan dilandaskan pada teori feminis mengenai keterwakilan

perempuan yang diungkapkan oleh Anne Phillips, dapat dikatakan bahwa pentingnya

political presence atau kehadiran sosok wakil yang memiliki kesamaan identitas dengan

konstituen. Kesamaan identitas mempengaruhi kesamaan ide dalam pembuatan

kebijakan. Seperti wakil perempuan berhak berbicara mengenai persoalan kepentingan

perempuan. Walaupun teori itu tidak menjamin keterwakilan perempuan sepenuhnya

bisa diwakili oleh identitas. Mengingat identitas seseorang saat ini tidak hanya satu.

Strategi Branding Politisi Perempuan: Studi Kasus Strategi Personal Branding Puan Maharani

Nakshatra Kusyala Devi Sebagai “Cucu Bung Karno” Dan “Putri Megawati Soekarnoputri”

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 881

Seperti pada sosok perempuan, tentu di masyarakat perempuan juga terbagi dalam kelas

sosial yang berbeda kebutuhannya satu sama lain. Meskipun perempuan secara kodrat

memiliki kebutuhan yang sama.

Rafifrian Evandio

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 882

Biblaiografi

al Hamid, Rizal. (2022). Reinterpretation Of Understanding Pancasila And The Value

Of Diversity Post-Reform Era: Reinterpretasi Pemahaman Pancasila Dan Nilai-

Nilai Kebhinekaan Pasca Reformasi. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan

Kebudayaan Islam, 31(1), 16–29. https://doi.org/10.30762/empirisma.v31i1.448

Aziz, Faadillah Irsyad. (2021). Politik Identitas Komunitas KEPEMUDAAN (Studi

Kasus Paguyuban Pemuda 13 di Perum Kertasari, Desa Sukamaju, Kecamatan

Baregbeg, Kabupaten Ciamis). Universitas Siliwangi.

Daniswara, Vani Oviana, & Riwanto, Agus. (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Di

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Pemilu Tahun 2019

(Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum Dikaitkan Dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan

Perempuan). Res Publica, 5(1), 98–113.

https://doi.org/10.20961/respublica.v5i1.58448

Dewi, Putu Yulia Angga. (2020). Paradigma Inisiasi Kultural Ke Multikulturalisme.

Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya, 4(1), 33–46.

https://doi.org/10.55115/purwadita.v4i1.538

Habibi, Nadhir Muhammad. (2019). Kritik Herbert Marcuse atas kategori eros milik

Sigmund Freud: Studi Literatur. Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim.

Husain, Sulfitri. (2021). Problem Sosial Budaya. Nuta Media.

Marina, Nurul Fitria. (2019). Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pembangunan Kota.

Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Teknologi Dan Industri (ReTII) Ke-14,

14(14), 473–478. Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

Susilo, Muhammad Edy, & Nisa, Nurul Latifatun. (2019). Strategi Komunikasi Politisi

Perempuan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(1), 54–65.

https://doi.org/10.31315/jik.v16i1.2682

Wati, Widya. (2021). Menguatnya politik identitas di indonesia baik karena faktor

agama, sosial, dan etnis. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan

Kewarganegaraan), 2(2), 66–87.

Wulandari, Maulina Pia, Zahro, Maharina Novia, & Sujoko, Anang. (2022). Strategi

Komunikasi Politik Politisi Perempuan Dalam Membangun Citra Pemimpin

Perempuan (Analisis Naratif Gaya Komunikasi Politik Khofifah Indar

Parawansa). Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 14(1), 26–49.