p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i7.646 865

PENERAPAN SELF-ASSESTMENT SYSTEM DALAM NPWP SEBAGAI

UPAYA PROGRESIF TERHADAP EKSISTENSI PAJAK DI INDONESIA

Priyambodo Adi

, Pajri Arifpadilah

, Achmad Iyyan N

, Nur Fadhilla Erlis

, Yogi

Syahputra Alidrus

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 27-06-2023

Direvisi

: 18-07-2023

Disetujui

: 20-07-2023

Penelitian ini bertujuan guna memberi pemahaman mengenai

perkembangan pajak dalam penerapannya khususnya di Indonesia dan

urgensi penerepan Self-Assesment dalam NPWP sebagai upaya

progresif terhadap pemungutan pajak, sehingga penelitian sangat

darurat dilakukan untuk mengetahui hal tersebut. Metode yang

digunakan dalam penelitain ini memakai metode Normatif dengan

pendekatan conseptual approach (pendekatan konseptual) bahan yang

diperoleh dari kepustakaan seperti artikel, majalah ilmiah buku yang

terkait dengan pokok permasalahan yang membahas mengenai Pajak.

Membayar pajak merupakan hal wajib yang harus dibayarkan oleh

setiap warga negara di Indeonesia yang telah memenuhi syarat subjektif

dan objektif untuk membayar pajak tersebut. Dalam Pasal 23 A UUD

1945 sendiri telah tercantum kewajiban membayar pajak. Dengan

system self-assessment yang diberlakukan terhadap wajib pajak sesuai

dengan kondisi status soal melalui objek penghasilan yang tentunya

setiap orang pribadi berbeda sehingga mampu menyesuaikan dengan

kondisinya. Dengan begitu permasalahan yang akan diangkat dalam

penelitian ini meliputi hal berikut; 1) Bagaimana perkembangan pajak

dalam penerapannya khususnya di Indonesia, dan 2) Bagaimana

Urgensinya Penerapan Self- Assesment System dalam NPWP sebagai

Upaya Progresif terhadap Pemungutan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding of the development of

taxes in its application, especially in Indonesia and the urgency of

implementing Self-Assessment in NPWP as a progressive effort towards

tax collection, so that urgent research is carried out to find out about

this. The method used in this research uses the Normative method with

a conceptual approach (contextual approach) material obtained from

literature such as articles, scientific magazines, books related to the

subject matter that discusses Tax. In Indonesia, tax is an obligation that

must be carried out by every citizen who has met the subjective and

objective requirements to pay taxes. The obligation to pay their own

taxes is stated in article 23 A of the 1945 Constitution. With a self-

assessment system that is applied to taxpayers in accordance with the

status requirements of questions through income objects, of course,

each individual is different so that they are able to adjust to the

conditions. Thus the issues raised in this study include 1) How is the

development of tax in its application, especially in Indonesia, and 2)

What is the Urgency of Implementing the Self-Assessment System in

NPWP as a Progressive Effort for Tax Collection.

Kata kunci: pajak; Indonesia;

NPWP; Self-assessment.

Keywords: Tax; Indonesia;

NPWP; Self-assessment.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 866

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia selalu mempertahankan kehidupannya bagaimana pun

caranya (Goa, 2017). begitu halnya rentetan sejarah itu yang dihiasi berbagai bermacam

tragedi, tidak lain dan tidak bukan disebabkan atas dasar kepentingan dalam memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya yang menjadi basis ekonomi manusia itu sendiri yakni;

sandang, pangan, dan papan, guna mempertahankan kehidupannya (Lutfi, 2019).

Hingga pada tahap selanjutnya, manusia satu dengan yang lainnya bertemu kemudian

membentuk kelompok ataupun keluarga dan pada akhirnya kelompok dan atau keluarga

tersebut mulai bersinergi bersama serta bertansformasi menjadi sebuah masyarakat

hingga adanya terbentuk sebuah negara untuk saling menopang dan ditopang, serta

konsekuensi atas interaksi yang melahirkan hierarki antara majikan dan budak,

pemerintah dan masyarakat, dengan saling memberi dan menerima jasa lalu dibalas

dengan imbalan sukarela ataupun adanya kondisi yang memaksa (Endah Kartika, 2021).

Maka dari itu, melalui hukum sebagai salah satu alat keteraturan sosial mengatur

tingkah laku dalam interaksinya sehari-hari tersebut. sebagaimana dalam hukum yang

memiliki unsur tersendiri pula, yang sekaligus akan dibahas ialah Hukum yang

mengatur mengenai Pajak (Manan & SH, 2018). Seperti yang telah diketahui bahwa

pajak merupakan salah satu cara Negara yang memiliki fungsi mengelola ataupun

mengatur untuk mencapai tujuan suatu Negara. Secara eksplisit di Negara Indonesia,

pajak sebagai salah satu sumber pemasukan kas Negara yang digunakan untuk

pembangunan nasional ataupun daerah dengan tujuan akhir kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat berdasarkan spirit dan cita-cita Negara Indonesia itu sendiri

(Karianga & SH, 2015).

Oleh karena itu, membayar pajak merupakan hal wajib yang harus dibayarkan

oleh setiap warga negara di Indeonesia yang telah memenuhi syarat subjektif dan

objektif untuk membayar pajak tersebut (Inkiriwang, 2017). Dalam Pasal 23 A UUD

1945 sendiri telah tercantum kewajiban membayar pajak ada pun pasal tersebut

berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan undang-undang”. Berangkat dari pasal tersebutlah kemudian muncul

berbagai peraturan pelaksana yang menjadi landasan bagi pemungutan pajak di

Indonesia. Setidaknya ada beberapa undang-undang antara lain. Undang-Undang nomor

12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang nomor 17

tahun 2000 tentang penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak

pertambahan nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah, dan lain

sebagainya (Mohammad, Saerang, & Pangerapan, 2017).

Di Indonesia posisi pajak sangatlah penting, selain untuk membiayai kepentingan

dan kesejahteraan masyarakat, pajak adalah salah satu penopang terbesar dalam

perekonomian di Negara Indonesia (Sitorus & Simanjuntak, 2023). Di bidang

perkonomian, yang termasuk perkembangan bentuk-bentuk dan praktek

penyelenggaraan kegiatan usaha, pajak menghasilkan hasil sesuai dengan pelaksanaan

pembagunan nasional yang sangat pesat dalam kehidupan nasional tersebut. merupakan

Penerapan Self-Assestment System Dalam Npwp Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi

Pajak Di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 867

objek pajak. Namun sebelum melangkah untuk bisa menjadi seorang yang dikenakan

sebagai wajib pajak, atau yang dikatakan sebagai subjek hukum ada syarat pokok yang

harus dipenuhi salah satunya yakni NPWP (Sucipto, 2022).

Sebab hal tersebut sebagai bentuk identitas dari wajib pajak dalam melakukan

administrasi perpajakan. Sebagaimana yang tertera pada Undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Kirowati, 2019). Kemudian,

mengenai NPWP pun telah dipertegas khususnya dalam pasal 2 yang berbunyi. “setiap

wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada

kantor direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak.

Namun jika mengacu pada realitas objektif yang terjadi justru berbanding terbalik,

cukup banyak warga negara indonesia yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif akan tetapi tidak mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan nomor pokok wajib

pajak.

Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji

konsep, kaidah, asas-asas, teori dan peraturan perundang undangan berkaitan dengan

penerapan pajak dan self- assesment system, serta NPWP. Penelitian ini menggunakan

pendekatan undang-undang (statute approach), konsep (conceptual approach) dan

kasus (case approach) serta metode sejarah (historical conseptual). Sehingga dengan

begitu Penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang mengkaji teks-teks

dokumen hukum untuk selanjutnya dianalisis secara preskriptif dan deskriptif sehingga

mendapatkan temuan sebagai berikut :

1. Comprehensive, norma-norma hukum yang didalamnya terikat dan terkait satu

sama lain

2. Systematic, Norma-norma hukum yang disusun didalmnya secara turun temurun

bertautan satu sama lain

3. Universal, dengan norma-norma yang disebutkan didalam penelitian ini dapat

menampung semua permasalahan yang ada khususnya dalam penelitian ini yaitu “

Penerapan Self Assestment System dalam NPWP sebagai upaya progresif terhadap

eksistensi pajak di Indonesia”.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Pajak Di Indonesia

Eksistensi pajak pada saat ini tak terlepas dari rentetan sejarah yang saling

memiliki keterhubungan hingga menentukan bagaimana pemberlakuan pajak

dikemudian hari seiring perkembangannya zaman (Agusti, Ningsih, & Kumalasari,

2022)v. Jika meninjau ruang dan waktu sejarah ada beberapa fase dari proses hingga

perkembangan dalam penerapan pajak ialah pada saat kemerdekaan hingga saat ini;

Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 868

1. Masa Republik Indonesia dalam Revolusi0Kemerdekaan (1945–1950)

Pasca pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus

1945, para pendiri Bangsa menuangkan masalah mengenai pajak ke dalam Undang-

Undang Dasar 1945 hal keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan,

butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan

Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi

diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepat pada 19 Agustus 1945,

organisasi kementerian keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain

terdapat Pejabat Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak,

dikarenakan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali

datang ke Indonesia dan ingin menguasai Indonesia kembali dengan membentuk

Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan

agresi militer pertama, kementerian keuangan, termasuk pejabatan pajak didalamnya

harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinetnya pindah ke

Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

2. Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan

pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi

yang dikatakan belum stabil. Undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

secara penerapan. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih

mengalami berbagai kesulitan. Hal tersebut menyebabkan aturan warisan kolonial masih

diterapkan. Perlahan pemerintah membenahi beberapa aturan, di antaranya pada 1957

mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat

dengan Ord. PPd. 1944.

Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas

melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi

Direktorat Pajak Hasil Bumi. Kemudian ditahun kedua berubah lagi menjadi Direktorat

Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat

kabupaten dan kota mulai didirikan oleh pemerintah yang diresmikan langsung oleh

Soejono Brotodihardjo. Tujuan pembentukan Kantor-kantor tersebut adalah usaha untuk

menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

3. Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa Presiden Soeharto menjabat, beberapa perubahan dan penyempurnaan

undang-undang pajak dilakukan. Diawali dengan pemerintah mengeluarkan UU Nomor

8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983

ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Kemudian diterbitkan keputusan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari

direktorat jenderal moneter kepada direktorat jenderal pajak. Peralihan ini mengubah

mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Penerapan Self-Assestment System Dalam Npwp Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi

Pajak Di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 869

Pada 1983, reformasi pajak dilakukan oleh pemerintah melalui Pembaharuan

Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima produk undang-

undang perpajakan, yakni mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP),

Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta bea meterai (BM). Sistem

perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak 1984

Indonesia memasuki era baru yaitu sistem pemungutan pajak, atau dapat disebut juga

self-assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang

(Nurlaela, 2018).

4. Masa Reformasi 19980hingga sekarang

Pemerintah kembali mengubah perpajakan pada tahun 2000 seiring dengan

perkembangan ekonomi dan masyarakat. Dua tahun kemudian pemerintah juga

membetuk Pengadilan Pajak. Perubahan perubahan undang-undang perpajakan terus

dilakukan dan dikembangkan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP). Sistem self-assessment ditekankan untuk meningkatkan pendapatan. Target

penerimaan negara dari pajak juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan dalam

hal menyelenggarakan pembukuan yang tegas, hal tersebut diatur dalam UU Nomor 28

Tahun 2007 Pasal 28. Kewajiban melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang

Pribadi yang melakukan sebuah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penerapan Insetif

pajak juga dilakukan yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai,

fasilitas perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis

dan terstandar serta penegakan dalam hukum. pembentukan pemberian fasilitas sunset

policy juga dilakukan, yang dapat dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak (WP).

Mereka diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka

peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy tersebut

berlanjut hingga wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yangmana hal tersebut

menuai banyak pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha.

Dimunculkannya tax amnesty jilid dua pada pertengahan 2016, yang ternyata hal

tersebut menarik animo masyarakat luas untuk mengikuti hal tersebut. Kemudian 45

kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah dikeluarkan oleh

Dierektorat Jenderal Pajak pada tahun 2003. Memasuki awal tahun 2005 Direktorat

Jenderal Pajak telah menyiapkan empat fasilitas untuk memberikan insentif pada dunia

usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara didunia.

Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara pendonor dan IMF pada 19 April

2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi

pajak di Indonesia diterima oleh IMF dan sejumlah negara pendonor. Dewasa ini untuk

optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar direktorat jenderal pajak

menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang

penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46, yakni wajib pajak, baik untuk pribadi dan badan (kecuali WP

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omset atau pendapatan kotor pertahun

Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 870

tidak melebihi Rp 4,8 miliar akan dikenai tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar

1%, dengan diberlakukannya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta

pelaporannya tersebut diharapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi wajib pajak

dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka

semakin banyak pula masyarakat yang juga dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya

pembangunan di negeri ini yang diperoleh dari sektor pajak.

B. Urgensi Penerapan Self- Assesment System dalam NPWP sebagai Upaya

Progresif Pemungutan Pajak

Jika mengacu pada historis perkembangan pajak yang telah dipaparkan diatas,

spirit dari system self-assessment system merupakan nafas dari NPWP itu sendiri yang

dimana pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. serta Pasal 30 ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta

dalam pertahanan dan keamanan negara". Ketentuan pasal tersebut bisa kita lihat

bahwa salah satu kewajiban yang telah ditetapkan bagi rakyat adalah untuk membayar

pajak ke negara. Pada sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia kita

mengenal istilah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yang mana hal tersebut

digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal pelaksanaan

hak dan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa

setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sudah pasti memiliki

nomor pokok wajib pajak atau juga dapat kita simpulkan, bahwa seseorang mulai

memiliki kewajiban perpajakan ketika dia sudah memiliki nomor pokok wajib pajak.

Sebagaimana tercantum pada Per-20/PJ/2013 orang pribadi atau badan wajib

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak apabila dia telah memenuhi beberapa syarat

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang telah

diberlakukan. Adapun Persyaratan subjektif tersebut sebagai berikut ini:

1. Orang pribadi yang sudah tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia;

2. Badan yang didirikan atau dibentuk berkedudukan di Indonesia;

3. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan untuk persyaratan objektif tersebut adalah ketika dimana orang pribadi

atau badan tersebut memiliki penghasilan. Dari persyaratan subjektif dan objektif

sebagaimana tercantum, dapat dikatakan bahwa wajib pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi wajib

memiliki nomor pokok wajib pajak apabila dia telah berada di Indonesia lebih dari 183

hari dalam jangka waktu satu tahun atau dia berada di Indonesia dan memiliki niat

untuk bertempat tinggal di Indonesia serta telah memiliki penghasilan yangmana

penghasilan tersebut pada suatu bulan apabila di setahunkan telah melebihi batas

penghasilan tidak kena pajak (besaran penghasilan tidak kena pajak yang berlaku saat

Penerapan Self-Assestment System Dalam Npwp Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi

Pajak Di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 871

ini ialah 54 juta rupiah untuk penghasilan dalam jangka waktu setahun atau

disetahunkan).

Kemudian, Untuk wajib pajak badan wajib punya Nomor Pokok Wajib Pajak

apabila badan tersebut didirikan atau tempat kedudukannya di Indonesia. Sering ditemui

dilapangan orang pribadi yang masih bingung kenapa harus membuat nomor pokok

wajib pajak. sebenarnya perbedaan mendasar kewajiban perpajakan orang pribadi yang

telah memiliki NPWP dengan yang belum yaitu, bagi orang yang telah memiliki NPWP

dia bukan saja diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak tapi juga diwajibkan

untuk melakukan besaran pajak yang telah dibayarkan tersebut.

Sedangkan untuk orang pribadi yang belum memiliki, dia belum diwajibkan untuk

melaksanakan pelaporan besaran pajak yang telah dibayarkan. Dari perbedaan mendasar

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, bagi wajib pajak yang telah memiliki

nomor pokok wajib pajak sebenarnya masi terdapat perbedaan lain yang bahkan

memiliki manfaat yang positif salah satunya yaitu, Pembayaran pajak lebih rendah;

mereka yang melakukan pembayaran pajak namun tidak memiliki NPWP harus

membayarkan pajaknya sebesar 20% lebih tinggi dari jumlah pajak yang seharusnya

dibayar dan mengajukan kredit ke bank; pihak bank perlu memastikan apakah calon

debiturnya taat pajak. biasanya terdapat beberapa fasilitas kredit yang membutuhkan

nomor pokok wajib pajak yakni:

a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

b. Kredit Tanpa Angunan (KPA)

c. Kartu Kredit

d. Kredit Multiguna

e. Kredit kendaran bermotor

Keuntungan self-assestment system ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh

pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah

fungsi yang memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang

terutang sesuai dengan peraturan perpajakan (Natapermana, 2016). Atas dasar fungsi

penghitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak

yang terutang ke Bank persepsi atau kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan

pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP).

Kesimpulan

Dilihat dari proses perkembangan pajak itu sendiri di Indonesia memiliki

Kompleksitas peraturan yang melandasi pajak memang tidak dapat dipungkiri.

Banyaknya ketentuan yang ada, sekaligus dinamika yang berkembang di bidang pajak

sebagai representasi pemerintah dalam upaya progresifnya untuk menjelaskan,

meramalkan, serta mengendalikan gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat

khususnya di bidang pajak. Dapat dilihat dari pengaturan pajak memang dilakukan baik

oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah,

Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 872

peraturan presiden, peraturan menteri, dan keputusan dirjen. Akan tetapi disamping itu,

ada pula pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama yang

menyangkut pajak daerah.

Dengan system self-assessment yang diberlakukan terhadap wajib pajak sesuai

dengan kondisi status soal melalui objek penghasilan yang tentunya setiap orang pribadi

berbeda sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisinya. Namun yang masi menjadi

permasalahan tidak begitu banyak rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat

kemudian mendaftarkan diri untuk membuat NPWP. Entah kurangnya informasi

ataupun orang pribadi yang merasa hal tersebut justru merugikan kepentingannya

pribadi. Disisi lain dalam perspektif hukum telah dipertegas serta mewajibkannya.

Mungkin dikemudian hari, pemerintah mampu menghasilkan tindakan progresif

kembali guna mengatasi dilemma tersebut. sebab pajak merupakan salah satu penopang

terbesar bagi perekonomian di Indonesia.

Penerapan Self-Assestment System Dalam Npwp Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi

Pajak Di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 873

Biblaiografi

Agusti, Rosalita Rachma, Ningsih, Devi Nur Cahaya, & Kumalasari, Kartika Putri.

(2022). Konsep Pajak Konsumsi: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Era Digital.

Universitas Brawijaya Press.

Endah Kartika, Ayu. (2021). Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran

Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System (Studi Empiris Pada Industri Kecil

dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Goa, Lorentius. (2017). Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. SAPA-Jurnal

Kateketik Dan Pastoral, 2(2), 53–67.

Inkiriwang, Kevin G. (2017). Perspektif hukum terhadap upaya penghindaran pajak

oleh suatu badan usaha. Lex Et Societatis, 5(4).

Karianga, D. R. Hendra, & SH, M. H. (2015). Politik hukum dalam pengelolaan

keuangan daerah. Kencana.

Kirowati, Dewi. (2019). Fenomenologi Penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak

Orang Pribadi Menurut Peraturan Perpajakan. JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu

Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 8(2), 97–103.

Lutfi, Chairul. (2019). Eksistensi Konsultan Pajak dalam Pelaksanaan Self Assessment

System. Publica Institute Jakarta.

Manan, H. Abdul, & SH, S. (2018). Aspek-aspek pengubah hukum. Prenada Media.

Mohammad, Indira, Saerang, David P. E., & Pangerapan, Sonny. (2017). Pengaruh

Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(2),

938–949.

Natapermana, Ichwan Lazuardi. (2016). Pengaruh Penerapan Good governance Pada

Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).

Universitas Widyatama.

Nurlaela, Lina. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan sanksi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Jurnal Wahana

Akuntansi, 3(1), 1–11. https://doi.org/10.52434/jwa.v3i1.350

Sitorus, Anggi Pratiwi, & Simanjuntak, Owen De Pinto. (2023). Analisis Penerapan

Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah

Sejahtera. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(1), 188–192.

https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3113

Sucipto, Tia Novira. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib

Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 874

Orang Pribadi Di PT. Sukses Anugrah Sejahtera. ARBITRASE: Journal of

Economics and Accounting, 3(2), 238–241.

https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.499