p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i7.644 777

FUNGSI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT DALAM

MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Aderytho Djulyanz MC Ratukore

*, Kotan Y. Stefanus

, Rafael R. Tupen

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 24-06-2023

Direvisi

: 12-07-2023

Disetujui

: 13-07-2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan

Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur dan peraturan daerah lainnya, yakni: penyiapan perumusan

kebijakan, pengorganiasian, pemantauan dan evaluasi, kebijakan di

bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten/kota.

Fungsi tersebut belum spesifik dengan pengaturan fungsi yang sejalan

dengan asas pembentukan peraturan daerah serta pengaturan fungsi

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2) Implikasi pengaturan

terhadap fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam

menyusun rancangan peraturan Daerah, yakni mampu terwujud

pengaturan yang mempedomani pelaksana atauran berimplikasi

lanjutan secara yuridis pada kualitas dan kuantitas Perda yang

dihasilkan untuk memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang

optimal.

ABSTRACT

The research results show that : 1) The function of the Legal Bureau of

the Regional Secretariat of the Province of NTT in drafting regional

regulations is regulated in East Nusa Tenggara Governor Regulation

Number 1 of 2022 concernin Position, Organizational Structure, Duties

and Functions and Work Procedures of the Regional Secretariat of

East Nusa Tenggara Province and other regional regulations, namely:

preparation of formulation policies, organizing, monitoring and

evaluation, policies in the field of provincial and district/city laws and

regulations. This function is not yet specific with function arrangements

that are in line with the principles of forming regional regulations and

function arrangements in line with Law Number 12 of 2011 concerning

Formation of Legislation. 2) The regulatory implications for the

function of the Legal Bureau of the Regional Secretariat of the

Province of NTT in drafting regional regulations, namely the ability to

realize regulations that guide the implementers of the regulations have

further implications legally on the quality and quantity of the regional

regulations produced to provide optimal public and government

services.

Kata kunci: Biro Hukum Setda

NTT; Fungsi; Pembentukan

Perundang-Undangan.

Keywords:. Legal Bureau of

the Regional Secretariat of

NTT; Function; Formation of

Legislation

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia berstatus

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 778

sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD

RI 1945, Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada prinsip hukum. Hal ini

menegaskan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk patuh dan tunduk

terhadap aturan yang berlaku (Ishak, 2017). Semua bidang kehidupan dalam

masyarakat, negara, dan pemerintahan harus bersandar pada hukum (Pahlevi, 2016).

Negara hukum, juga dikenal sebagai rechtsstaat atau rule of law, adalah negara di mana

semua tindakan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum yang berlaku

(Busthami, 2017). Untuk menerapkan prinsip negara hukum di Indonesia, diperlukan

pembentukan regulasi yang mengatur semua tindakan pemerintah dan masyarakat.

Regulasi tersebut harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, serta disusun secara hierarkis mulai dari tingkat pusat

hingga daerah (Anggistya & Abdillah, 2023). Pemerintah Republik Indonesia telah

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik dan proses

pembuatannya yang jelas dan mengikat. Undang-undang tersebut kemudian mengalami

perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Mokoginta, 2017).

Termuat dalam Pasal 7 ayat (1) tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

3. Undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang

(Perppu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Derah (Perda) Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Berdasarkan pengaturan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, maka peraturan

perundang- undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang- undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah, yang juga dikenal sebagai Peraturan Daerah Provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). dengan persetujuan bersama dari

Kepala Daerah (Rustandi, 2017). Jenis Peraturan Daerah termasuk dalam jenis dan

hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Tamin, 2018). Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi berlaku di provinsi tersebut.

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 779

2. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan

bersama Gubernur.

3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota dan peraturan

ini dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama

Bupati/Walikota.

4. Perda Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Perda Provinsi.

Pemerintahan daerah adalah salah satu komponen dalam sistem pelaksanaan

pemerintahan. Ini merujuk pada wewenang administratif di suatu wilayah yang lebih

kecil dari suatu negara, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia (Barlian,

2016).

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas

daerah-daerah provinsi (Ahas, Monteiro, & Udju, 2023). Pasal 1 ayat (2) dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah

mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merujuk pada pelaksanaan tugas

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan prinsip otonomi dan

tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Riora, Kencana, & Budianto,

2020).

Setiap pemerintah daerah memiliki kepala daerah yang dipilih melalui proses

demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing berfungsi sebagai

pemimpin pemerintahan di tingkat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Isma,

Simanjuntak, & Pieris, 2023). Kepala daerah memiliki pendamping yang disebut wakil

kepala daerah. Wakil kepala daerah tersebut dikenal sebagai wakil gubernur untuk

provinsi, wakil bupati untuk kabupaten, dan wakil walikota untuk kota. Kedua posisi ini

memiliki tanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai

penyelenggaraan pemerintahan daerah (Stefanus, 2010).

Gubernur, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), memiliki kedudukan

sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah provinsi yang mereka pimpin. Tugas

mereka meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, serta tugas

pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, gubernur

memberikan dukungan kepada Presiden sebagai wakil dari Pemerintah Pusat (Moi,

2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT (yang telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 780

Perangkat Daerah Provinsi NTT), Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTT

didirikan. Detail lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Biro Hukum tersebut dijelaskan

dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur. Biro Hukum bertugas mendukung Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan daerah, mengoordinasikan

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan peraturan perundang-

undangan kabupaten/kota, serta memberikan bantuan hukum. Pelaksanaan tugas biro

hukum juga diikuti dengan fungsi dalam menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan

provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;

2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-

undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota dan bantuan

hukum;

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan

kabupaten/kota dan bantuan hukum

4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan

perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan

kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 hingga 2022,

terdapat 43 rancangan peraturan daerah yang direncanakan dalam Program

Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun,

hanya 15 rancangan peraturan daerah yang berhasil diundangkan (Rudy, 2022).

Kesenjangan antara target dan realisasi Perda NTT menunjukkan adanya

permasalahan dalam Biro Hukum provinsi NTT terkait kualitas dan kuantitas

implementasi fungsi yang kurang memadai (ALI, 2023). Dampak kesenjangan tersebut

menunjukkan adanya permasalahan hukum yang bersifat normatif dalam hal kelemahan

pengaturan fungsi biro hukum dalam peraturan perundang-undangan, yang pada

gilirannya mempengaruhi pembentukan peraturan daerah yang kurang optimal di Nusa

Tenggara Timur (NTT).

Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum

normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum teoretis melalui studi kepustakaan

atau studi dokumen karena sepenuhnya menggunakan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 781

a. Fungsi Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi NTT dalam Menyusun

rancangan Peraturan Daerah

Biro Hukum di Setda Provinsi NTT memiliki peran aktif dalam kebijakan

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada prinsip otonomi

daerah dan sistem desentralisasi. Prinsip ini memberikan kewenangan luas kepada

daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, termasuk dalam

pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa

regulasi yang mengatur tentang Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

yakni:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

2. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Regulasi tersebut di atas mengatur fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

NTT. Materi muatan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Pasal 11 ayat (2),

menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam (1), biro hukum

meyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang peraturan perundang-undangan

provinsi, peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang- undangan

kabupaten/kota dan bantuan hukum;

2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-

undangan Provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/ kota dan batuan

hukum;

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

peraturan perundang-undangan Provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/

kota dan batuan hukum;

4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan

perundang-undangan provinsi, peraturan perundang- undangan kabupaten/kota dan

bantuan hukum; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Biro Hukum memiliki tugas untuk mendukung Asisten pemerintahan dan kesejahteraan

rakyat dalam merumuskan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 782

perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan terkait peraturan

perundang-undangan provinsi dan kabupaten/kota, serta memberikan bantuan hukum.

Namun, pengaturan mengenai fungsi Biro Hukum provinsi NTT dalam pembentukan

peraturan daerah memiliki kelemahan dalam aspek regulatif karena kurangnya

ketentuan yang spesifik mengenai pelaksanaan fungsi tersebut secara konkret.

Pengaturan tersebut hanya memuat aspek perumusan kebijakan, pengorganisiran,

pemantauan, dan evaluasi terkait peraturan perundang-undangan. Namun, perlu

diperhatikan bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor

1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus konsisten dan sesuai

dengan regulasi yang berada di tingkat hierarki di atasnya, seperti Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah.

Walaupun Biro Hukum provinsi NTT memiliki peran penting dalam menyusun

Rancangan Peraturan Daerah sebelum menjadi Peraturan Daerah yang disahkan, namun

secara normatif pengaturan mengenai fungsi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

dalam berbagai produk hukum di provinsi NTT masih belum secara spesifik

menguraikan konsepsi pelaksanaan fungsi tersebut seperti yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah. Pengaturan pelaksanaan fungsi biro hukum provinsi NTT baru

terlihat spesifik setah dijabarkan di dalam rencana strategis Biro Hukum Tahun 2018-

2023, meliputi:

a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Hukum

b. pengumpulan bahan perumusan peraturan daerah, peraturan gubernur dan

keputusan gubernur

c. pembuatan telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan.

d. pengumpulan bahan koordinasi penegakan HAM

e. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum serta HAM kepada semua

unsur pemerintah daerah

f. pengumpulan bahan penanganan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN

g. pendokumentasian hukum dan publikasi produk hukum

h. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan produk hukum

Kabupaten/Kotapemantauan dan evalua

i. si pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang hukum

j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Lebih rinci lagi, pengaturan mengenai penyusunan peraturan daerah meliputi

proses pengumpulan bahan untuk merumuskan peraturan daerah, peraturan gubernur,

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 783

dan keputusan gubernur, serta pelaksanaan pembuatan telaahan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam muatan point a pada

rencana strategis tersebut, penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang hukum

hanya diuraikan secara abstrak. Hal ini terkait dengan isi Pasal 11 ayat (2) Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang mengatur tentang fungsi Biro Hukum dalam menyusun kebijakan

daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-

undangan kabupaten/kota, dan bantuan hukum.

Kebijakan hukum yang di atur di dalam Perda tersebut berhubungan secara

konseptual dengan Renstra karena Renstra memuat indikator kinerja Biro Hukum yang

secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Biro Hukum dalam 5 tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Perubahan. Idealnya berbagai regulasi dalam bentuk Perda NTT yang mengatur tentang

fungsi biro hukum provinsi NTT, harus telah secara terperinci mengatur tentang fungsi

biro hukum provinsi NTT dalam pembentukan peraturan daerah yang lebih terperinci

sama halnya dengan pengaturan di dalam rencana strategis (renstra). Hal ini didasarkan

pada prinsip hierarkisitas bahwa aturan yang berada jenjang di bawah harus memiliki

derajat abstaksi yang rendah agar mudah diimplementasikan dan berimplikasi pada

kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi NTT yang optimal.

Berikut ini penulis akan membahas pengaturan fungsi biro hukum sekertariat

daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan daerah dilihat meliputi :

1. Pengaturan Fungsi Sejalan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah Melalui

Pendelegasian Kewenangan Membentuk Kebijakan Daerah

Dalam aspek regulatif, pembentukan kebijakan daerah dalam bentuk produk

hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) oleh pemerintah daerah diberikan legitimasi

oleh Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen).

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan

peraturan daerah dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa penetapan kebijakan daerah

bukanlah sebuah kewajiban, tetapi merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah

daerah. Sebagai hak hukum, pelaksanaannya tergantung pada keputusan yang diambil

oleh masing-masing daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengatur tentang fungsi Biro Hukum provinsi NTT

secara rinci merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala

daerah bersama DPRD. Hal ini diatur dalam paragraf ketiga Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang tugas, wewenang,

dan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 65 ayat (1) menjelaskan

bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 784

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang

diperkenalkan secara futuristik, telah menghasilkan perubahan yang substansial dalam

hal desentralisasi di Indonesia dengan memberikan pendelegasian kewenangan yang

lebih luas. Suatu perubahan yang belum pernah diatur dalam Undang-Undang

Pemerintahan Daerah sebelumnya adalah hak bagi Daerah untuk menetapkan kebijakan

Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangannya.

Namun, dalam kenyataannya, sejak lama Daerah telah membuat berbagai kebijakan

daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali

memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki pendekatan yang lebih

terperinci dan tegas dalam delegasi kewenangan antara Pusat dan Daerah jika

dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah secara eksplisit diatur

dalam lampiran yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Sebelumnya, dalam

undang-undang sebelumnya, pembagian tersebut diatur secara terpisah melalui

Peraturan Pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Selain itu,

dalam undang-undang sebelumnya, urusan konkuren antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga diatur, namun tidak sejelas

dan serinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren dijelaskan melalui Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan ini harus diterbitkan

dalam waktu 2 (dua) tahun setelah peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan

pemerintahan konkuren diumumkan. Perubahan signifikan yang diatur oleh Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darah tentunya berdampak

terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah.

Rincian pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah menunjukkan garis yang tegas dalam pembentukan kebijakan daerah.

2. Pengaturan Fungsi Sejalan dengan Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) harus mempertimbangkan prinsip-

prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini

mencakup kejelasan tujuan, partisipasi lembaga atau pejabat yang relevan, kesesuaian

antara jenis dan materi yang diatur, implementasi yang dapat dilaksanakan, manfaat dan

hasil yang dapat dicapai, kejelasan dalam penulisan, serta keterbukaan proses secara

transparan. Selain itu, dalam pembentukan Perda, juga perlu memperhatikan konsistensi

antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki lebih tinggi,

serta konsistensi antara Perda yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga perlu

mempertimbangkan kelestarian alam dan kearifan lokal. Pembahasan mengenai asas

pembentukan peraturan daerah meliputi :

a. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pengaturan fungsi

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 785

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT harus mampu memenuhi asas kejelasan

tujuan dari suatu proses pembentukan peraturan daerah.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila

dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Mengingat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT merupakan bagian dari

kelembagaan pemerintah daerah yang membentuk peraturan daerah, maka pengaturan

fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT harus mampu memenuhi asas

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat dari suatu proses pembentukan peraturan

daerah.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan merupakan aspek yang sangat penting

dalam pembentukan peraturan daerah, di mana perlu memperhatikan dengan cermat

hubungan antara materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan

yang sesuai. Dengan mempertimbangkan hal ini, penting bagi pengaturan fungsi Biro

Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk memastikan keterlibatan yang tepat

dalam proses pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan jenis dan materi

muatannya.

d. Dapat Dilaksanakan

Asas ini mengharuskan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah harus

memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat, baik

dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan mempertimbangkan hal ini,

penting bagi pengaturan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk

memastikan keterlibatan yang tepat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan mengacu pada kebutuhan nyata dan manfaat

yang dihasilkan oleh setiap peraturan daerah dalam mengatur kehidupan masyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Dengan memperhatikan asas ini, penting bagi pengaturan

fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk memastikan keterlibatan

yang tepat dalam proses pembentukan peraturan daerah yang memiliki manfaat dan

hasil yang bermanfaat.

f. Kejelasan Rumusan

Kejelasan rumusan adalah setiap peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan

teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

interpretasi dalam pelaksanaannya. Memperhatikan asas tersebut, maka pengaturan

fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT harus mampu memposisikan

keterlibatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam kejelasan rumusan

suatu peraturan daerah yang akan dibentuk.

g. Keterbukaan

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 786

Asas keterbukaan mewajibkan agar seluruh proses pembentukan peraturan daerah,

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, hingga pembahasan, dilakukan secara

transparan dan terbuka. Dengan mempertimbangkan asas ini, penting bagi pengaturan

fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk memastikan keterlibatan

yang tepat dalam penyusunan substansi keterbukaan dalam peraturan daerah yang akan

dibentuk.

3. Pengaturan fungsi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam konseptualnya, jumlah produk hukum daerah Provinsi NTT dapat

mencapai optimalitas ketika pengaturan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

NTT dalam menyusun rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan

Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan daerah melibatkan tahapan perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Penting

bagi pengaturan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT untuk

memperhatikan tahapan-tahapan ini dalam menyusun rancangan peraturan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara target dan hasil

yang tercapai dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Nusa Tenggara Timur

(NTT), yang mengindikasikan adanya masalah hukum yang terkait dengan Biro Hukum

provinsi NTT. Kesenjangan ini menyoroti adanya masalah hukum secara normatif yang

perlu diperbaiki. Secara normatif dan konseptual, pembangunan hukum di NTT,

terutama dalam hal produk peraturan daerah, sangat bergantung pada pengaturan dan

regulasi yang ada. Ketidaksempurnaan dalam pengaturan fungsi biro hukum secara

langsung berdampak pada kelemahan dalam pelaksanaan pembentukan peraturan

daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan memperbaiki masalah ini guna

meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembentukan peraturan daerah.

Pentingnya pengaturan fungsi biro hukum provinsi NTT perlu ditekankan dalam

Peraturan Daerah (Perda) NTT, serupa dengan pengaturan yang ada dalam Restra, agar

norma hukum dalam regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal oleh staf

biro hukum. Hal ini menjadi penting mengingat Renstra Biro Hukum 2018-2023

mencatat bahwa jumlah staf pelaksana bagian perundang-undangan Provinsi maupun

kabupaten/kota hanya terdiri dari satu orang pada tahun 2019-2020. Kurangnya sumber

daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan aturan di biro hukum provinsi NTT perlu

diakui dan diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif dalam pembentukan

peraturan daerah di daerah tersebut. Dengan demikian, fungsi biro hukum dapat

diimplementasikan secara konsisten, terarah, efektif, dan efisien oleh SDM yang

terbatas tersebut. Dalam konteks pembentukan Perda, Pasal 239 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa

penyusunan Perda dilakukan melalui program pembentukan Perda. Program

Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah rencana program

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 787

pembentukan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,

terpadu, dan sistematis.

Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan

daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung

oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang

berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Berikut ini dibahas implikasi pengaturan fungsi biro hukum provinsi NTT bagi

pelayanan publik dan pemerintahan, yaitu:

a. Implikasi Bagi Pelayaan Publik

Pengaturan yang ideal terhadap fungsi yang ideal memiliki implikasi penting

terhadap kehidupan dan pelaksanaan hukum secara optimal dalam masyarakat. Dalam

konteks nyata, pelayanan publik dapat berjalan dengan baik karena pemerintah sebagai

penyelenggara memiliki dasar hukum yang berkualitas melalui norma hukum yang

memberikan pengaturan yang jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan

memastikan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum

pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negara

dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan

publik.

b. Implikasi bagi Pemerintahan

Pengaturan fungsi biro hukum provinsi NTT memiliki implikasi yang signifikan

bagi pemerintahan, yaitu memastikan fungsi pemerintahan berjalan secara konsisten

sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar terbentuknya pemerintahan tersebut.

Pemerintahan awalnya didirikan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat sehingga

masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal. Namun, seiring dengan

perkembangan masyarakat modern dan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah

juga berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern pada intinya adalah

pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah bukanlah untuk melayani kepentingan diri

sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya

demi mencapai kemajuan bersama.

Pemerintah dibentuk pada awalnya untuk tujuan utama melindungi sistem

ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum, sehingga semua anggota masyarakat

dapat menjalankan kegiatan mereka dengan damai dan lancar. Seiring perubahan

zaman, peran pemerintah berkembang dan meluas untuk melibatkan tugas dan fungsi

yang lebih luas, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak lagi

diharapkan menjadi pelayan pemerintah seperti pada zaman kerajaan atau masa

penjajahan, tetapi sebaliknya, pemerintahlah yang bertugas melayani, melindungi,

mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka implikasi dari pengaturan fungsi Biro Hukum

dapat dirasakan secara langsung dari sisi fungsi pemerintah yaitu:

1) Fungsi Primer

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 788

Pemerintahan dibentuk dengan tujuan utama untuk melayani masyarakat dan

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat untuk

mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka guna mencapai kemajuan

bersama. Untuk melaksanakan tugas ini, birokrasi didirikan sebagai sistem

pemerintahan yang terdiri dari berbagai lembaga yang diangkat oleh pemegang

kekuasaan, seperti pemerintah atau atasan dalam sebuah organisasi formal, baik itu

instansi pemerintah maupun swasta. Fungsi primer merujuk pada fungsi pemerintah

yang terus-menerus berjalan dan memiliki dampak positif terhadap kondisi masyarakat

yang diperintah. Artinya, fungsi primer pemerintah dijalankan secara konsisten oleh

pemerintah tanpa terpengaruh oleh kondisi-kondisi tertentu.

2) Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder melibatkan tugas dan peran pemerintah dalam pemberdayaan dan

pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas

hidup masyarakat dan memperkuat posisi tawar masyarakat. Namun, ketika masyarakat

semakin terintegrasi, peran pemerintah dalam fungsi tersebut akan menjadi kurang

signifikan. Fungsi sekunder pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi

pembangunan dan fungsi pemberdayaan.

Pengaturan yang optimal terhadap fungsi Biro Hukum Provinsi NTT memberikan

dampak positif kepada masyarakat NTT dalam mencapai daya saing dan kemandirian.

Melalui peran Biro Hukum dalam pembentukan Perda, masyarakat NTT akan

terstimulasi dan mendapat panduan untuk mencapai kemandirian. Implikasinya adalah

peningkatan kualitas dan kompetitivitas masyarakat NTT. Pengaturan yang optimal

terkait fungsi Biro Hukum Provinsi NTT memberikan dampak yang signifikan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, meskipun pemerintah NTT

dihadapkan pada tugas dan fungsi yang kompleks. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

dibutuhkan sumber daya yang memadai dan dukungan dari lingkungan sekitar. Selain

itu, keberadaan institusi yang kuat dan aparat yang mengikuti nilai dan norma yang

berlaku di masyarakat dan pemerintahan sangat penting, terutama dalam proses

pembentukan hukum di daerah. Langkah-langkah ini harus diambil oleh pemerintah,

mengingat masyarakat yang semakin peka terhadap aktivitas pemerintah daerah dan

pelayanan yang diberikan kepada mereka di masa depan, karena tingkat pengetahuan

mereka semakin meningkat.

Dampak dari fungsi Biro Hukum Provinsi NTT terhadap pemerintahan daerah

dapat diamati dalam tiga aspek utama, yaitu sistem administrasi formal, sistem

administrasi materiil, dan sistem administrasi nyata atau riil.

Kesimpulan

Berdasarkan informasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah diatur

dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022. Namun,

pengaturan tersebut belum cukup spesifik sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan

daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 789

Perundang-undangan. Implikasi dari pengaturan ini terhadap fungsi Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah adalah

pentingnya pengaturan yang mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan aturan, sehingga

dapat memberikan dampak positif pada kualitas dan jumlah peraturan daerah yang

dihasilkan, untuk memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah seperti kurangnya prioritas dalam

penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan kurangnya kajian yang

mendalam yang mencakup penjelasan, keterangan, dan naskah akademik rancangan

peraturan daerah.

Aderytho Djulyanz MC Ratukore, Kotan Y. Stefanus, Rafael R. Tupen

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 790

Biblaiografi

Ahas, Petrus Realino, Monteiro, Josef Mario, & Udju, Hernimus Ratu. (2023).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Studi

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun

2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan). Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia,

3(6), 567–578. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.607

ALI, YOHANES. (2023). Budaya Birokrasi, Perilaku Kerja dan Kompetensi Kinerja

Aparatur Kediklatan. Penerbit P4I.

Anggistya, Divani Khaira, & Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri. (2023). Negara

Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik,

1(1), 48–60. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236

Barlian, Aristo Evandy A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum.

FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(4), 605–622.

Busthami, Dachran. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di

Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(4), 336–342.

https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342

Ishak, Deding. (2017). Analisis Penataan Kecamatan Di Kabupaten Sumba Barat

Provinsi Nusa Tenggara Timur. TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen

Pemerintahan, 183–198.

Isma, Ivo Arzia, Simanjuntak, Nelson, & Pieris, John. (2023). Optimalisasi

Penyelesaian Permasalahan Regulasi dalam Indeks Kebutuhan Peraturan

Daerah.

Moi, Veneranda. (2021). Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro

Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendekia Jaya,

3(2), 95–115.

Mokoginta, Zico Armanto. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Lex Privatum, 5(5).

Pahlevi, Farida Sekti. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang

Berkeadilan Di Indonesia. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial,

13(2), 173–198. https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.585

Riora, Muhammad, Kencana, Ulya, & Budianto, Kun. (2020). Netralitas Politik

Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Wajah

Hukum, 4(2), 355–368. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189

Rudy, Rudy. (2022). Hukum pemerintahan desa. CV. Anugrah Utama Raharja.

Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Ntt Dalam Menyusun Rancangan Peraturan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 791

Rustandi, Roni. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 4(1).

Stefanus, Kotan Y. (2010). Pengembangan Sistem Hukum dalam Era Otonomi (Strategi

Pembangunan Hukum dan Substansi Sistem Hukum Daerah). Masalah-Masalah

Hukum, 39(3), 238–244.

Tamin, Budianto Eldist Daud. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di

Indonesia. Lex Administratum, 6(3).