p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 7, Juli 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i7.643 792

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH

TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI FLORES TIMUR

Alfred Setyawan Pratama

, Nikolas Manu

, Rosalind A. Fanggi

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

, [email protected]

2,3

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 27-06-2023

Direvisi

: 12-07-2023

Disetujui

: 13-07-2023

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kekerasan berbasis

gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dengan kebanyakan

kasus dikarenakan permasalahan ekonomi dilingkup rumah tangga, dan

ada juga faktor selingkuh dikarenakan pilihan pasangan masing-masing

sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi luntur. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dilakukan dengan melihat

kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal

juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara

langsung ke lapangan. Perlindungan hukum terhadap korban kasus

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

antara lain: (a) perlindungan sementara, (b) penetapan perintah

perlindungan oleh pengadilan, (c) penyediaan ruang pelayanan khusus

di kantor Kepolisian, (d) penyediaan rumah aman atau tempat tinggal

alternatif, (e) pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai

informasi hak-hak korban dan proses peradilan, (f) pendampingan

advokat pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan dalam

sidang pengadilan. mengingat kekerasan dalam rumah tangga

merupakan tindakan kejahatan melanggar hak asai manusia khusunya

perempuan sebagai korban, maka diharapkan bagi pemerintah dan

aparat penegak hukum setempat agar melakukan sosialisasi hukum bagi

masyarakat dan upaya pendampingan bagi korban kekerasan dalam

rumah tangga.

ABSTRACT

Domestic violence is gender-based violence that occurs in the personal

sphere. Domestic violence that occurs in East Flores Regency with

most cases due to economic problems within the household, and there

is also the factor of cheating due to the choice of each partner so that

household harmony becomes faded. This research is empirical legal

research, which is conducted by looking at the reality that exists in field

practice. This approach is also known as a sociological approach

which is carried out directly to the field. Legal protection for victims of

domestic violence cases according to Law Number 23 of 2004

concerning the Elimination of Domestic Violence, including: (a)

temporary protection, (b) stipulation of a protection order by the court,

provision of a safe house or alternative residence, (e) provision of legal

consultation by an advocate regarding information on victims' rights

and the judicial process, (f) advocate assistance at the level of

investigators, prosecution, and examination in court. considering that

domestic violence is a crime that violates human rights, especially

women as victims, it is hoped that the government and local law

enforcement officials will conduct legal socialization for the community

and assistance efforts for victims of domestic violence.

Kata kunci: Kekerasan Dalam

Rumah Tangga; Bentuk-Bentuk

Kekerasan Dalam Rumah

Tangga; Perlindungan Hukum

Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga.

Keywords: Domestic Violence;

Forms of Domestic Violence;

Legal Protection of Victims of

Domestic Violence.

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 793

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai

merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga (Musiana, 2021). Kekerasan

dalam rumah tangga sebagian masyarakat menganggap sebagai masalah privat karena

hal itu merupakan persoalan pribadi (Huriyani, 2018). Hal ini perlu terus ditumbuh

kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Akibat dari patriarki

ini, laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan cenderung

menindas perempuan dan anak sebagai yang lemah (Pangaribuan, 2019). Disini kita

melihat bahwa pihak yang mendapat kekerasan adalah anak dan perempuan, namun

dalam penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan yang menempatkan perempuan

sebagai unsur utamanya (Safrina, Jauhari, & Arif, 2010).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau domestic violence merupakan

kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal (Rofiah, 2017). Kekerasan ini

sering terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal

baik dan dekat oleh korban. Keluarga dan kekerasan sekilas seperti sebuah paradox.

Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi keluarga

diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang,

mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat,

yang diterima anggota keluarganya (Wardhani, 2021). Kerugian korban tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara

lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung

akan mempengaruhi kehidupannya (Juita, 2018).

Untuk melihat faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTT

tidak biasa digeneralisir karena setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-

beda walaupun sama-sama mengandung budaya patriarki (Salamor, Lokollo, & Wadjo,

2021). Oleh karena itu kajian ini akan memulai dengan daerah yang paling luas di

Provinsi NTT yaitu pulau Flores, khusunya di Kabupaten Flores Timur yang terkenal

akan adat istiadatnya, suku, dan keindahan alamnya. Kabupaten Flores Timur memiliki

keberagaman suku dan agama serta tingkat toleransi yang tinggi dimana hal tersebut

merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Terlepas dari penjelasan di atas, Kabupaten

Flores Timur juga menunjukkan angka Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) yang

cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1

Jumlah KDRT Tahun 2018-2021

di Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tahun

Jumlah Kasus KDRT

Alfred Setyawan Pratama, Nikolas Manu, Rosalind A. Fanggi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 794

2018

4 kasus

2019

6 kasus

2020

11 kasus

2021

8 kasus

2022

8 kasus

Total

37 kasus

Sumber: Unit PPA Sat Reskrim Polres Flores Timur

Dari tabel 1 berdasarkan data yang diterima dari Unit Perlindungan Anak dan

Perempuan atau Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort Flores Timur dari tahun 2018

hingga 2022 ada sekitar 37 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di

Kabupaten Flores Timur dengan kebanyakan kasus dikarenakan permasalahan ekonomi

dilingkup rumah tangga, dan ada juga faktor selingkuh dikarenakan pilihan pasangan

masing-masing sehingga keharmonisan rumah tangga menjadi luntur dan menimbulkan

kekerasan dalam berumah tangga.

Berdasarkan Penjelasan di atas, terdapat dua perumusalah masalah yakni pertama,

apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di

Kabupaten Flores Timur ? kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban

kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?.

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun

saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi

atau lembaga terkait dalam hubungan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah

tangga terhadap perempuan.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai usaha

mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan

yang dialami masyarakat. Penelitian menekankan pada pengkajian hukum pidana

dalam kekerasan rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur.

B. Metode Pendekatan

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah komponen yang terkait dengan

sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang daripadanya terkandung

informasi yang ingin diketahui. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini

yaitu Kajian hukum pidana atas kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 795

ditinjau dari undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

dalam rumah Tangga.

2. Sampel

Pendekatan sampel adalah suatu kegiatan mengambil sebagian dari populasi

(sampel), untuk mengumpulkan data dan penelitiannya. Metode yang dipakai dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengambil beberapa fenomena yang terjadi sehingga

peneliti mampu mengkaji masalah Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Flores Timur dengan mengambil

beberapa sampel dari beberapa titik yang strategis terkait dengan kekerasan dalam

rumah tangga.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Penelitian ini akan digunakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data

yang berasal dari sumber data yang utama yang berwujud tindakan-tindakan atau kata-

kata dari pihak responden. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data yang dikumpulkan orang

lain. Dengan perkataan lain, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak

langsung, yaitu studi kepustakaan atau buku bacaan, artikel dan dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dari kekuatan sudut.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan tertulis berupa buku-buku

dan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan gambaran dan informasi

tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mendapatkan informasi dengan cara bertanya

kepada reponden. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas

terpimpin dan bebas terstruktur dengan menggunakan paduan pertanyaan yang

berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode

wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara

fisik dan bertanya jawab dengan korban, pelaku, dan pihak yang terkait dalam

penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud pada sumber data

tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku,

Alfred Setyawan Pratama, Nikolas Manu, Rosalind A. Fanggi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 796

majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan

penelitian.

F. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing: mengedit dan menyempurnakan data yang diperoleh dari responden.

2. Coding: mengklarifikasi, memberi tanda pada data/atau informasi terhadap jawaban

responden agar memudahkan analisis.

3. Tabulasi: memindahkan data ke dalam tabel sederhana guna memudahkan kegiatan

analisis.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara

menguraikan /atau menjabarkan /atau menjelaskan berbagai informasi yang diperoleh

guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di

Kabupaten Flores Timur Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi di dalam

masyarakat, rata-rata yang menjadi korbannya adalah perempuan (istri). Para korban

yang mengalami kekerasan pun dituntut agar mampu memperjuangkan haknya. Istri

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengetahui dan memahami betul

tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sehingga jika istri mengalami

kekerasan maka ia dapat melaporkan atau mengadukannya kepada pihak yang berwajib

dan mendapat perlindungan dari aparat yang berwajib, jika istri tidak memahami sama

sekali tentang adanya undang-undang ini maka sangat fatal akibatnya, istri akan secara

terus menerus mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu kemana harus

mengadukanya.

Berdasarkan hasil penelitian, beragam jenis kasus KDRT yang terjadi di

Kabupaten Flores Timur. Di mana kasus KDRT pada tahun 2018 dengan angka 4 kasus.

Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan total angka 6 kasus KDRT diantaranya

kasus kekerasan fisik dan kasus penelantaran rumah tangga. Sedangkan pada tahun

2020 KDRT mengalami peningkatan drastis dengan angka 11 kasus KDRT diantaranya

kasus kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Peningkatan kasus pada tahun 2020 ini tidak

terlepas dari dampak pandemi virus Covid 19 yang menyebabkan tingkat kriminalitas di

Kabupaten Flores Timur meningkat, terkhususnya dalam lingkup rumah tangga seperti

kasus KDRT dimana tiap-tiap rumah tangga mengalami gangguan sosial dan gangguan

ekonomi. Terlepas dari itu, kasus KDRT di kabupaten Flores Timur mengalami sedikit

penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan total angka 8 kasus, dimana terdapat

kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kasus kekerasan

dalam keluarga termasuk banyak dan diperhatikan di wilayah hukum Polres Flores

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 797

Timur. Kanit Satreskrim Polres Flores Timur Bapak Gabriel Md Boli mengatakan:

“Untuk kasus kekerasan dalam keluarga terhadap istri di Kabupaten Flores Timur ini

cukup banyak dan menjadi perhatian utama bagi Polres kita, sehingga kinerja anggota

cukup di forsir dalam penyelesaian setiap kasusnya”.

Adapun bentuk-bentuk kasus KDRT yang peneliti temukan di Kabupaten Flores

Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat

dan dirasakan oleh tubuh langsung (Anis, 2018). Kekerasan fisik perbuatan yang

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat dan ini seringkali meninggalkan

bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kanit IV Satreskrim Polres Flores Timur Bapak Gabriel MD Boli

mengatakan bahwa KDRT yang terjadi di Kabupaten Flores Timur lebih didominasi

oleh kekerasan fisik dibandingkan bentuk kekerasan KDRT lainnya. Beliau

menyampaikan bahwa berdasarakan laporan yang sering diterima oleh Unit PPA

Satreskrim Polres Flores Timur, kekerasan fisik yang terjadi dalam kasus KDRT

tersebut contohnya seperti suami aniaya istri dengan cara dipukul, ada yang dipukul

dengan tangan kosong dan ada juga yang dipukul dengan menggunakan benda tumpul

seperti helem, kayu, ember, selang air, gagang sapu, hingga korban mengalami luka

berat dan ada juga korban yang mengalami luka ringan.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya , dan /atau penderitaan

psikis berat pada seseorang (Hudaya, 2018). Laporan mengenai kekerasan psikis yang

diterima oleh Unit PPA Satreskrim Polres Flores Timur beberapa tahun lalu yakni

berupa perkataan kasar dari suami terhadap istri seperti cacian maki, hinaan, hingga

ancaman jika akan membunuh korban menggunakan benda tajam (parang). Hal ini juga

juga merupakan faktor yang membuat ketegangan terus memuncak dimana istri yang

tidak terima begitu saja mencoba melawannya tetapi posisi istri yang lemah membuat

dirinya tidak berbuat banyak yang membuat korban ketakutan dan pada akhirnya korban

melapor kepada pihak berwajib (Alimi & Nurwati, 2021).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang,

dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi

reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan

seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena

ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat

penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau politik (Huda & Izza, 2022). Berdasarkan hasil wawancara

peneliti bersama Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit Satreskrim Polres Flores Timur,

mengatakan bahwa “hanya ada satu kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lima

Alfred Setyawan Pratama, Nikolas Manu, Rosalind A. Fanggi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 798

tahun terakhir yakni pada tahun lalu tahun 2021”. Kekerasan seksual tersebut dilaporkan

oleh seorang korban/istri yang mengalami kekerasan seksual dari suaminya sendiri

beberapa kali dengan korban dipaksa berhubungan intim oleh suaminya/pelaku, akan

tetapi korban ini dia menolak ajakan tersebut dikarenakan korban beralasan sedang

datang bulan (Aryani, 2021). Akibatnya suaminya ini merasa emosi karena nafsunya

tidak dipenuhi oleh korban ini sehingga pelaku ini memukul serta meramas alat vital

koban hingga sempat mengalami pendarahan. Korban sendiri mengalami kesakitan yang

serius dan pada akhirnya korban meminta bantuan saudaranya agar membawanya ke

rumah sakit untuk diperiksa. Akibat dari kejadian itu korban yang merasa emosi

besoknya memberanikan diri melaporkan tindakan suaminya tersebut ke pihak berwajib.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga juga dapat dikatan sebagai melakukan penelantaran

kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia

wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

(Prastyananda, 2016). Menurut hasil wawancara bersama Bapak Bapak Gabriel MD

Boli selaku Kanit IV Satreskrim Polres Flores Timur, mengatakan bahwa “penelantaran

rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Flores Timur ini erat kaitannya dengan masalah

ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharunya ditanggung oleh pelaku

demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang

menyebabkan ketergantungan ekonomi, misalnya pelaku/suami tidak memenuhi

kebutuhan korban/istri sehari-hari serta tidak memberikan uang belanja (Kismadewi &

Darmadi, 2017). Hal ini juga dapat memicu terjadinya KDRT dimana istri yang merasa

tidak puas dengan tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan

pribadinya, dia mungkin marah atau protes dengan suaminya dan merekapun ribut cek

cok dalam rumah tangga, saling adu mulut dan akhirnya bisa menimbulkan masalah

dimana suami pergi meninggalkan rumah atau sebaliknya, suami memukul istri dan

akibatnya terjadilah KDRT”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Gabriel MD Boli selaku Kanit IV

Satreskrim Polres Flores, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di

Kabupaten Flores Timur. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT khususnya

yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu:

5. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain rendahnya pendapatan

keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat

bekerja (akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal).

6. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Suami sebagai kepala keluarga yang bekerja mencari nafkah untuk menhidupi

keluarganya membuat suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada

istri, sehingga istri tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.

7. Frustasi

Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustasi

diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustasi timbul akibat

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 799

ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa

terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan

penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas

dalam kebebasan.

8. Cemburu dan selingkuh

Kedua faktor ini merupakan penyebab tertinggi terjadinya kasus KDRT.

Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpaman, perselisihan bahkan

memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik kekerasan

fisik maupun penelantaran.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa faktor penyebab terjadinya

KDRT inilah yang menyebabkan kasus KDRT di Kabupaten Flores Timur terus

meningkat. Kesadaran hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan,

keluarga, maupun masyarakat.

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga secara selektif membedakan perlindungan dan fungsi pelayanan.

Artinya tidak semua institusi dan lembaga itu dapat memberikan perlindungan apalagi

melakukan tindakan hukum dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan oleh institusi atau lembaga non-penegak hukum lebih bersifat pemberian

pelayanan konsultasi, mediasi, pendampingan dan rehabilitasi. Artinya tidak sampai

kepada litigasi. Tetapi walaupun demikian, peran masing-masing institusi dan lembaga

itu sangatlah penting dalam upaya mencegah dan menghapus tindak KDRT. Selain itu,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara

dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan diberikan oleh institusi

dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka4: Perlindungan adalah segala upaya yang

ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai

berikut:

1. Perlindungan Sementara

Alfred Setyawan Pratama, Nikolas Manu, Rosalind A. Fanggi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 800

Ketentuan mengenai perlindungan sementara yang terdapat didalam Pasal 16, Bab

VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

(1) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian

wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

(2) Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling

lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima dan ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian

perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib surat

penetapan perlindungan dari pengadilan.

2. Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan

Perintah perlindungan yang sudah memperoleh surat penetapan pengadilan ini,

dapat diberikan selama paling lama satu tahun dandapat diperpanjang seperti pada pasal

32, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan perintah perlindungan di ajukan 7 (tujuh) hari sebelum

berakhir masa berlakunya.

3. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah

daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya

pemyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor Kepolisian.

4. Penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif

Ketentuan yang mengatur mengenai penyediaan rumah aman atau tempat tinggal

alternatif terdapat pada pasal 22 huruf c, Bab VI tentang Perlindungan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

(1) dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: c. mengantarkan korban ke

rumah aman atau tempat tinggal alternatif”.

5. Pemberian Konsultasi Hukum oleh Advokat Mengenai Informasi Hak-Hak

Korban dan Proses Peradilan

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan

konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses

peradilan.

6. Pendampingan Advokat pada Tingkat Penyidik, Penuntutan, dan

Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib mendampingi

korban di tingkat penyidik, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan

kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan

sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 801

korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku

(suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu

maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam

rumah tangga. Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang

dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang

mayoritas korbannya adalah perempuan dalam hal ini yaitu istri pada prinsipnya

merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu

kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah

maupun masyarakat.

2. Perlindungan Terhadap Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Oleh Polres Flores Timur (Khususnya Pada Unit PPA)

Adapun tindakan perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polres Flores Timur

terhadap korban KDRT yaitu:

1. Penerimaan laporan/pengaduan Korban: Dalam hal ini membuat laporan pengaduan

ke SPKT (Sentra Pengaduan Polisi Terpadu).

2. Penyelidikan perkara: Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah

mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga.

3. Memintakan visum: bentuk perlindungan di Kepolisian dari proses penyelidikan

hingga penyidikan terhadap korban KDRT yang pertama apabila korban

mengadukan ke Kepolisian apabila kekerasan fisik maka Kepolisian akan meminta

hasil visum.

4. Pemberian konseling kepada korban: melakukan koordinasi dengan fungsi/instansi

terkait, yaitu Rumah Sakit, Psikolog atau lembaga pendampingan dalam hal ini

untuk pemberian konseling kepada korban maupun pelaku.

5. Memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak yang diperoleh: Kepolisian

wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat

pelayanan dan pendampingan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, kesimpulan yang dapat

diambil adalah bahwa di Kabupaten Flores Timur terdapat beberapa bentuk kekerasan

dalam rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,

dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, terdapat juga beberapa bentuk perlindungan

hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti perlindungan sementara, penetapan perintah

perlindungan oleh Pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor

Kepolisian, penyediaan Rumah Aman atau Tempat Tinggal Alternatif, pemberian

konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses

peradilan, serta pendampingan advokat pada tingkat penyidik, penuntutan, dan

pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Alfred Setyawan Pratama, Nikolas Manu, Rosalind A. Fanggi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 7, Juli 2023 802

Biblaiografi

Alimi, Rosma, & Nurwati, Nunung. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1), 20–27.

https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434

Anis, Muhammad. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang

No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan

Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). Jurnal Al-Qadau: Peradilan

Dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 131–140.

Aryani, Andi Sri Ratu. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (TPKS). Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender, 1(1),

30–49.

Huda, Muhammad Wahyu Saiful, & Izza, Rizqiya Lailatul. (2022). Quo Vadis

Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan

Korban Kekerasan Seksual. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law

Journal, 2(2), 172–187.

Hudaya, Hairul. (2018). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-

Undang PKDRT Dan Hadis). Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 16(1), 53–

65. https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.53-65

Huriyani, Yeni. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat

yang Jadi Persoalan Publik. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 75–86.

Juita, Siska. (2018). Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan

terhadap anak dari perspektif hukum pidana. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial

Humaniora, 3(1), 355–362.

Kismadewi, Putu Sarasita, & Darmadi, AANY. (2017). Pertanggungjawaban Pidana

Orangtua Yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kertha Wicara, 6(5), 1–17.

Musiana, Musiana. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait

Kekerasan Terhadap Istri). AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan

Agama, 15(1), 75–87. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v15i1.641

Pangaribuan, Octavia H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

pada Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No. 560/PID.

SUS/2016/PN. MDN). Jurnal Mahupiki, 1(8).

Prastyananda, Nurbaity. (2016). Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan

gender). Muwazah, 8(1).

Rofiah, Nur. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. Wawasan:

Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), 31–44.

Kajian Hukum Pidana Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (Studi Kasus Kabupaten Flores Timur)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 803

https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829

Safrina, Rahmi, Jauhari, Iman, & Arif, Arif. (2010). Perlindungan Hukum terhadap

Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jurnal Mercatoria, 3(1), 34–44.

Salamor, Yonna Betrix, Lokollo, Leonie, & Wadjo, Hadibah Zachra. (2021).

Penggunaan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Kasus KDRT Di Maluku Tengah.

JURNAL BELO, 7(2), 165–172.

Wardhani, Karenina Aulery Putri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 21–31.

https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70