p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.635 741

PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6

TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA BAUMATA BARAT

KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA

TIMUR

Novita Anastasia Banunaek

, Yohanes Tuba Helan

, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: tasyabanunaek11@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 01-05-2023

Direvisi

: 13-06-2023

Disetujui

: 14-06-2023

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis

pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu

Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan

menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa

Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara

Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu

penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai

sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa

pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu

Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata

Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa

Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a)

Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa

sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak

efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas

sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

ABSTRACT

A village is a legal community unit that has territorial boundaries that

are authorized to regulate and manage government affairs, local

community interests based on community initiatives, origin rights,

and/or traditional rights that are recognized and respected within the

government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Preparation of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for

Villages is calculated based on the number of villages and allocated by

taking into account the population, poverty rate, area size, and level of

geographical difficulty. In order to improve welfare and equity in

village development, regulations on the use of village funds are

prioritized for development and empowerment public. The research

aims: (a) to find out and analyze the management of village funds in

West Baumata Village, Taebenu District, Kupang Regency, East Nusa

Tenggara; (b) To find out and analyze the inhibiting factors for

Kata kunci: Pengelolaan; Dana

Desa; Faktor Penghambat.

Keywords:. Management;

Village Fund; Inhibiting

Factors.

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 742

managing village funds in West Baumata Village, Taebenu District,

Kupang Regency, East Nusa Tenggara. This research includes

empirical juridical research, namely research with field data as the

main source of data. The results of this study show that the

management of village funds in West Baumata Village, Taebenu

District, Kupang Regency, that the management of village funds in

West Baumata Village, both in the planning, implementation,

monitoring and evaluation stages, has not been running effectively.

Village fund management in West Baumata Village is influenced by

several inhibiting factors, namely: (a) Low human resources in terms of

the quality of village administration so that the management planning

and implementation of programs in the village are not effective. (b)

Facilities and infrastructure that are less supportive.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menyelengarakan pemerintahan

berdasarkan asas desentralisasi (Robi, 2023). Asas desentralisasi yaitu penyerahan

sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (Moonti, 2017). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu bentuk desentralisasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah daerah berupa keleluasaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan Desa, sebagaimana ketentuan

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah yang

mengamanatkan tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dalam

menyelenggarakan pemerintah dengan konsep desentralisasi (Wijayanti, 2016).

Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini

menegaskan bahwa Desa sebagai tatanan pemerintahan terendah di Indonesia

mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur tersendiri dalam bentuk

Undang-Undang. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya ketentuan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Alkaff & Adim, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

kemudian terkait pengelolaan dan pedoman pembangunan desa diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa

Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 743

dan Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian

menarik yang diharapkan dapat memperkuat otonomi desa serta percepatan

pembangunan (Bawono, 2019).

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah

adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

masyarakat. Pembangunan di desa diharapkan dapat memberikan dampak terhadap

wilayah di sekitar atau wilayah atasannya dalam konteks admininstrasi pemerintah

secara berjenjang (DAAP, Angi, & Rafael, 2022). Dalam rangka pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Killa,

Rowa, & Martini, 2021).

Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016,

disebutkan: “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Adapun Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia mendapatkan dana yang

penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan di

antaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa (Atmojo, Fridayani, Kasiwi, & Pratama, 2017).

Mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 terkait dengan keuangan desa bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk

Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa

dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi

penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat (Poluan, Lengkong, & Londa, 2021).

Proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia, desa berinovasi dalam

berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat,

mandiri, demokratis serta maju dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan

pembangunan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain.

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 744

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Nasir, Ghazali, & Yanti, 2022). Pemerintahan nasional yang

memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat

di desa. Penggelolaan dana desa di Desa Baumata memiliki mekanisme sebagai

berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan

masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada Desa Baumata Barat,

musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(MUSRENBANGDES) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Desa (RPD).

Perencanaan dana desa di Desa Baumata Barat dilakukan dengan perencanaan

partisipatif memalui musyawarah desa.

b. Pengawasan

Pada tahap pengawasan ini, Desa Baumata sudah dianggap cukup mampu untuk

menjalankan pengawasan dengan baik, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh tim

dari kabupaten, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara

mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat, sehingga masyarakat juga

dapat turut serat mengawasi jalannya penggelolaan dana desa.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik

yang dipercayakan kepada pemerintah ddesa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban

pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggung- jawaban pemerintah

desa atas kegiatan pelaksanaan penggelolaan dana desa secara administratif berupa

surat pertanggungjawaban (SPJ) atas Camat Taebenu kepada Bupati Kupang bagian

tata pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.

Pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 angka 15 yang berwenang

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola

dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat,

selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan diinformasikan kepada masyarakat

melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka

mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.

Penggelolaan dana desa harus memenuhi beberapa prinsip penggelolaan seperti

yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa?

Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 745

Isu dalam pengaturan pengelolaan dana desa yaitu kurangnya transparansi dana

desa dan kurangnya sarana prasarana di kantor desa dan kurangnya partisipasi dari

masyarakat. Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menyadari hal ini Pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara. Dan dalam Kabupaten Kupang telah mengeluarkan Peraturan

Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa

Hal itulah yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai.

“Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa

Tenggara Timur)”

Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu

metode penelitian yang memungkinkan penelitian dilakukan dengan cara turun

langsung ke lapangan untuk mencari dan mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi

di lapangan tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata sehingga memungkinkan

peneliti untuk berhubungan langsung ke lapangan tempat objek penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu

Kabupaten Kupang

Mekanisme pengelolaan dana desa merupakan proses perencanaan,

perorganisasian, pengarah dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan

pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi

yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi. Pasal 5 Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 menerangkan bahwa dana desa dialokasikan oleh pemerintah

untuk desa. Pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan

memperhatikan sejumlah hal. Di antaranya, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Ada 4 urusan di Desa:

1. Urusan Pemerintahan Desa

2. Urusan Pembangunan Desa

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Urusan Pembinaan Masyarakat Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengambil simpulan bahwa mekanisme

dari pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat belum efektif sepenuhnya karena

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 746

dalam pelaksanaannya informasi terkait pengelolaan dana desa yang kurang dirasakan

oleh masyarakat.

Dana Desa di Desa Baumata diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan

program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan

kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan

masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target

RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Dana Desa merupakan salah satu aspek yang penting dari sebuah desa sebagai

pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termaksud

antaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Agar

program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dibutuhkan fungsi dibutuhkan

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun BPD tidak turut serta

mengelola keuangan desa tetapi hanya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.

2. Perencanaan

Perencanaan Keuangan Desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan

dan belanja Desa untuk kurung waktu tertentu di masa yang akan datang. APBDesa

menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua

pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan,

serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk

melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDes menjamin kelayakan sebuah

kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara

teknis.

Beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam menyusun APBDes. APBDes

dibahas berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes disepakati dalam

acara musyawarah desa (Musdes) tersebut oleh semua peserta musdes. APBDesa

disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31

Desember tahun berikutnya. Rancangan APBDesa harus dibahas bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan

harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun

yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBDesa juga harus

memperhatikan pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, serta SILPA (sisa

lebih perhitungan anggaran).

Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan

masyarakat melalui musyawarah desa atau rembung desa. Pada Desa Baumata Barat,

musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(MUSRENBANGDES) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Desa (RPD).

Perencanaan dana desa di Dea Baumata Barat dilakukan dengan perencanaan

partisipatif memalui musyawarah desa.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 747

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh

bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan

lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk

dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota

dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas

telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah

terpenuhi.

Realisasi pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan, maka

pencairan dan penyaluran dana desa harus dilakukan melalui mekanisme tertentu, secara

teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua

berkas pengajuan dana desa lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat,

kemudian diajukan ke bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

Kupang. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang

akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas

Pendapatan, Penggelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Apabila semua persyaratan

sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana desa ke rekening PTPKD Desa

Baumata. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa Baumata sudah sesuai

dengan peraturan yang mengatur penggelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Penggelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan.

1. Alokasi dasar

2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap

mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas

desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Dana Desa selengkapnya seperti di

bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah

ditetapkan.

2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 748

3. Pencairan tahap ke dua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan

pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan

secara hukum.

4. Pencairan baik tahap pertama maupun ke dua dilakukan dengan pemindahbukuan

dana dari kas daerah ke rekening kas desa.

5. Penyaluaran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin

pelaksana kegiatan).

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat pada Desa Baumata

dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana digunakan untuk biaya

operasional raskin dan penguatan modal (Mawikere, 2017).

Dalam penggunaan dana untuk meningkatkan derajat kesehatan yaitu dengan

memberikan bantuan kepada Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Berdasarkan teori

pemberdayaan masyarakat oleh ide dalam (Roreng & Pratama, 2019) yang menjelaskan

bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan

menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti

lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan (Agustana, 2021).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Arina, Masinambow, &

Walewangko, 2021).

Pelaksana kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman

teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana

Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara

swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan

lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Bakri, 2017).

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk

dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota

dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas

telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah

terpenuhi (Arina et al., 2021).

Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh BPD , tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini

dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah dengan para aktor masyarakat,

sehingga masyarakat juga dapat turut serat mengawasi jalannya penggelolaan dana desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik

yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban

pada Desa Baumata cenderung bersifat administratif.

Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah

desa atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa secara administratif berupa surat

Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 749

pertanggungjawaban (SPJ) atas Camat Taebenu kepada Bupati Kupang bagian tata

pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.

4. Faktor penghambat pengaturan dan penggelolaan dana desa di Desa Baumata

Barat

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dari penduduk desa di Desa Baumata Barat yang rendah

dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia

sangat penting untuk dapat memaksimalkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari

APBN.

Berdasarkan peneliti bahwa sumber daya manusia dari penduduk Desa Baumata

yang rendah dapat di lihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan . Hal tersebut

berdampak pada kegiatan penggelolaan dana desa tahap perencanaan meskipun

pendidikan tinggi tetapi dalam melaksanakan tugas belum maksimal . Dari kurangnya

partisipasi dari masyarakat merupakan cerminan dari rendahnya pendidikan dan

pekerjaan masyarakat.

Kualitas SDM sangatlah penting untuk dapat memaksimalkan

pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Berbagai penilitian yang

mengkaji implementasi pengelolaan dana desa menyimpulkan bahwa permasalahan

yang terjadi dalam pengelolaan dana desa pada intinya terletak pada sumber daya

aparatur desa yang menjadi pengelola anggaran tidak disiapkan dengan matang

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola keuangan pemerintah desa wajib

meningkatkan kualitas. Karena, sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

tentang Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa hingga mencapai Rp1 miliar harus

dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang

dilakukan aparatur pemerintah desa. Karena itu, pengetahuan tentang pengelolaan

Keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa di daerah, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib administrasi.

Melalui Undang-undang tersebut, diharapkan aparatur pemerintah desa akan

bekerja lebih professional dalam mengelola administrasi keuangan, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan lebih tertib. Termasuk mengenai

pelaksanaan proyek pembangunan di desa, diharapkan pengelolaannya dapat

dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, pembangunan jalan

desa, pembangunan jembatan. Diharapkan pemerintah desa harus lebih memahami

pengelolaan keuangan yang benar sehingga pengelolaan keuangan desa betul-betul

tertib aturan.

Faktor sarana dan prasarana

Guna mencapai kesuksesan dalam pemanfaatan dana desa yang telah di

rencanakan pemerintah desa maka diperlukan alat penunjang, hal ini berarti harus

adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya fasilitas.

Pembangunan sarana dan prasarana desa ini didasarkan pada tata kelola yang

baik, seperti penerapan harga satuan yang wajar, hasil pembangunan sararana dan

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 750

prasarana yang berkualitas, dan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan desa

pendukung di Desa Baumata.

Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana

Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu.

Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam

perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program

yang ada pada desa, Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi

Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 751

Bibliografi

Agustana, Putu. (2021). Pemberdayaan Komunitas Kolok Di Desa Bengkala Kecamatan

Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Locus, 13(1), 1–12.

Alkaff, Alwi, & Adim, Abdul. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(Add) dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Jurnal Paradigma Madani, 9(1), 49–61. https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1495

Arina, Ade Irma Seska, Masinambow, Vecky A. J., & Walewangko, Een N. (2021).

Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun

di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan

Daerah, 22(3), 22–41. https://doi.org/10.35794/jpekd.35490.22.3.2021

Atmojo, Muhammad Eko, Fridayani, Helen Dian, Kasiwi, Aulia Nur, & Pratama,

Mardha Adhi. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi

ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. ARISTO, 5(1),

126–140.

Bakri, Bakri. (2017). Urgensi Lembaga Nirlaba Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Miskin di Indonesia. Al-Buhuts, 13(01), 33–52.

Bawono, Icuk Rangga. (2019). Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Gramedia Widiasarana Indonesia.

DAAP, Sarah Wulan, Angi, Yohana Febiani, & Rafael, Sarinah Joyce M. (2022).

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta

Ketersediaan Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa

(Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten

Kupang). Conference on Economic and Business Innovation (CEBI), 1736–1751.

Killa, Meirgin Yektris, Rowa, Hyronimus, & Martini, Ani. (2021). Evaluasi Kebijakan

Program Dana Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa

Tenggara Timur (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan

Taebenu Kabupaten Kupang). VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di

Indonesia, 13(3), 469–483. https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.470

Mawikere, Heryanikov Atiliano. (2017). Strategi pengembangan wilayah berbasis

sektor unggulan di kabupaten Kupang-Provinsi nNusa Tenggara Timur. ITN

Malang.

Moonti, Roy Marthen. (2017). Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan

Di Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 20(2), 26–37.

Nasir, Mohammad, Ghazali, M. Bahri, & Yanti, Fitri. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan

Dana Desa Melalui Pengembangan Masyarakat Islam Di Kabupaten Pringsewu

Lampung. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 15(2), 191–212.

https://doi.org/10.24042/ijpmi.v15i2.11331

Novita Anastasia Banunaek, Yohanes Tuba Helan, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 752

Poluan, Karina, Lengkong, Florence, & Londa, Very. (2021). Efektivitas Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Di

Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal

Administrasi Publik, 7(111).

Robi, Ahmad. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Asas Desentralisasi Dalam

Pemerintah Daerah Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah. Sosio Akademika, 12(2).

Roreng, Petrus Peleng, & Pratama, Adiel Kemal. (2019). Analisis Tata Kelolah Dana

Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Buana Akuntansi, 4(2), 32–41.

https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i2.877

Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal

Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199