p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.633 690

PENGAWASAN KABUPATENA MALAKA TERHADAP KINERJA

PEMERINTAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Maria Esterisna Klau

*, Saryono Yohanes

, Rudepel Petrus Leo

, Siti Ainul

Kholipah

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

1,2,3

, Politeknik SCI Cirebon, Indonesia

Email: [email protected]

, [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 25-05-2023

Direvisi

: 09-06-2023

Disetujui

: 10-06-2023

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Permasalahan dan tujuan skripsi adalah: (1) Seberapa jauhkah

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan inspektorat Daerah

Kabupaten Malaka? (2) Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas dan

fungsi pengawasan inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap

kinerja dan keuangan Daerah?. Metode penelitian yang digunakan

merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni mengenai ketentuan

pelaksanaan kegiatan dalam menganalisis suatu kejadian, fenomena

atau keadaan sosial dalam suatu daerah. Hasil dari penelitian

menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanan tugas dan fungsi Pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap Kinerja dan Keuangan

Daerah melalui Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan, bertujuan

untuk Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. Pemeriksaan yang

dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malaka harus ada sedikit

peningkatan pada bidang auditor dan penambahan sarana dan prasarana

serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi.

Harus tepat waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan

semakin menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan,

serta tercapainya program kerja pengawasan tahunan sehingga hasil

laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal. (2) Faktor yang

menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

inspektorat daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja dan keuangan

Daerah yaitu Keterbatasan anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana

yang bisa memfasilitasi kegiatan pengawasan serta kurangnya sumber

daya manusia/auditor dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan.

ABSTRACT

The Inspectorate has the task of assisting the Regent in fostering and

supervising the implementation of government affairs which are the

authority of the Region and the task of assistance by the Regional

apparatus. The problems and objectives of the thesis are: (1) How far

is the implementation of the duties and functions of the supervision of

the regional inspectorate of Malacca Regency? (2) What are the

inhibiting factors in the implementation of the duties and functions of

the supervision of the regional inspectorate of Malacca Regency on

regional performance and finances? The research method used is

descriptive qualitative research, namely regarding the provisions of the

implementation of activities in analyzing an event, phenomenon or

social situation in an area. The results of the study show that: (1) The

implementation of the duties and functions of the Malacca Regency

Regional Inspectorate Supervision of Regional Performance and

Finance through Audit, Review, Evaluation and Monitoring, aims to

prepare a Supervisory Report. The inspection carried out by the

Inspectorate of Malacca Regency must have a slight increase in the

Kata kunci: Pelaksanaan;

Penghambat; Pengawasan;

Anggaran, Sarana Sumber

Daya Manusia/Auditor.

Keywords:. Implementation;

Obstacles; Supervision;

Budget, Human

Resources/Auditor Facilities.

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 691

field of auditors and additional facilities and infrastructure as well as

additional budget for high-risk supervision. It must be timely in

submitting reports on the results of the examination, and the decreasing

number or level of financial abuse, as well as the achievement of the

annual supervision work program so that the results of the report can

be followed up to the maximum. (2) Factors that hinder the

implementation of the duties and functions of the supervision of the

regional inspectorate of Malacca Regency on regional performance

and finance, namely budget limitations, lack of facilities and

infrastructure that can facilitate supervisory activities and lack of

human resources / auditors in implementing all activity programs.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang

menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk negara

kesatuan. Undang-Undang Dasar ini membagi Indonesia menjadi provinsi-provinsi,

yang pada gilirannya dibagi menjadi kabupaten-kabupaten dan kota-kota. Setiap

provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-

undang (Khalid, 2014).

Kelancaran pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah

yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

atau Aparatur Sipil Negara (ASN) (Setiaji & Ibrahim, 2018). Dalam upaya mencapai

tujuan nasional, diperlukan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai elemen

penting dalam pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan komitmen yang

tinggi terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah. ASN harus

memiliki kualitas yang lebih baik agar dapat berperilaku bijaksana, berdedikasi tinggi,

dan mampu mengemban tanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka. Tujuan

pengembangan aparatur pemerintah adalah agar mereka dapat memberikan pelayanan

optimal kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berlangsung

(Sigar, 2017).

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang

leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar

manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan (Maujud, 2018).

Dalam struktur pemerintahan, fungsi pengawasan adalah tanggung jawab utama

kepala pemerintahan. Misalnya, dalam konteks pemerintahan provinsi, gubernur

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan. Begitu pula dalam

pemerintahan tingkat kabupaten dan kota, bupati dan walikota memiliki tanggung jawab

yang serupa dalam menjalankan fungsi pengawasan (Novita, Kadir, & Siregar, 2020).

Namun keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka

tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang

mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori

organisasi modern (Kalianda, 2021). Pengawasan erat sekali kaitannya dengan

perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 692

hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi (Maria Sisilia

Indri Seran, 2019).

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan rencana sebagai pedoman untuk

memastikan ketiadaan penyimpangan. Dalam hal rencana telah ditetapkan dengan

benar, pengawasan berfungsi untuk memahami dan menemukan kesalahan guna

perbaikan di masa yang akan datang, terutama dalam konteks yang sederhana

(Pebrianti, 2021). Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang

mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan

pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur sipil negara dalam

melaksanakan tugas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju

terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (Setyawan, 2018).

Dalam konteks hukum keuangan negara, pengawasan bertujuan untuk memantau

dan menilai pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dalam periode tertentu.

Hal ini penting untuk menentukan apakah tujuan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara telah tercapai sesuai dengan fungsi negara yang dijelaskan dalam

alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Boboy, Yohanes, & Sinurat,

2021).

Lembaga pemerintah, dan fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung

jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah Provinsi, merupakan

tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah Kabupaten dan Kota

merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota (Wulandari, 2017). Namun

karena keterbatasan kemampuan seseorang, yang berwenang melakukan pengawasan

keuangan negara yang berada dibawah pemerintah, tujuan diadakannya Inspektorat

Jendral secara fungsional melaksanakan pengawasan intern terhadap pengelolan

keuangan negara pada suatu instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah

yang bertanggung jawab terhadap menteri atau pimpinan lembaga (Frederikus Seran,

2019).

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada

pemerintahan daerah, di mana memiliki tugas yang sama dengan auditor internal.

Sehingga, inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Padang, Kumenaung, & Kawung,

2022). Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan

keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah illegal act, korupsi, dan

fraud. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang signifikan, terkait

independensi, kapasitas, kapabilitas organisasi, dan profesionalisme.

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Daerah

memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam hal fungsi manajemen serta dalam

upaya mencapai visi, misi, dan program-program pemerintah. Dalam konteks fungsi

manajemen, Inspektorat Daerah memiliki posisi yang setara dengan fungsi perencanaan

dan pelaksanaan. Selain itu, sebagai pilar utama, Inspektorat Daerah bertugas sebagai

pengawas dan pengawal dalam pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Dharmawan, 2014).

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 693

Kabupaten Malaka adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara

Timur, Indonesia. Ibukotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari

Kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember

2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru

(Segah, 2018).

Inspektorat Kabupaten Malaka berperan sebagai lembaga internal pengawas

pemerintah daerah yang memiliki kontribusi yang signifikan. Pengawasan umum

dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai urusan pemerintahan di Kabupaten

Malaka berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan menjadi bermanfaat hanya jika tindakan perbaikan diambil ketika temuan

tidak sesuai dengan standar yang telah direncanakan. Pengawas memiliki kewajiban

untuk melaporkan keadaan yang tidak sesuai kepada pihak yang berwenang. Dalam

rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, Inspektorat ditunjuk sebagai

badan pengawas internal pemerintah di Kabupaten Malaka, dengan tujuan mengawasi

kinerja Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka memiliki peran yang krusial sebagai

lembaga pengawasan internal Aparatur Sipil Negara di wilayah tersebut, dengan fokus

utama pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Mereka bertujuan untuk

mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih (good and clean government).

Mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih menjadi tujuan utama, sementara

tujuan yang lebih luas adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten

Malaka. Untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan bersih, diperlukan Aparatur

Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Peningkatan kinerja

dilakukan melalui sistem prestasi kerja dan sistem karier yang menekankan pada

pencapaian hasil kerja yang baik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap kinerja pemerintah daerah dan

pengelolaan keuangan daerah.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mendasarkan diri pada teori pengawasan dan menggunakan metode

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang

digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi

mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka.

2. Aspek-aspek yang diteliti

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka terhadap

kinerja pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan Daerah, meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

review, evaluasi dan pemantauan.

b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 694

3. Sampel

Metode pengambilan sampel yang dipakai peneliti yaitu menggunakan metode

sensus dan metode wawancara. Metode sensus yaitu pembagian atau penyebaran

kuisioner yang dilakukan pada sebagian populasi yang ada di Inspektorat Daerah

Kabupaten Malaka sebagai responden, jumlah kuisioner yang akan disebar atau

dibagikan kepada responden adalah sebanyak 14 kuisioner dan 7 responden wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik wawancara atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak informan

Inspektorat daerah Kabupaten Malaka

b. Teknik Angket atau Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan

informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau

kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan

tertutup (close question) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini

digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden.

c. Teknik Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengambil gambar

atau foto bersama para informan.

Hasil dan Pembahasan

Adat lain yang bestatus Hamba/Ata atau Raja/Maramba sudah menganut agama

seperti Agama Kristen Protestan, bahkan terdapat ada juga kampung Raja yang

Maramba/Tuan memberikan kebebasan kepada Hamba/Ata mereka untuk menganut

kepercayaan atau Agama lain seperti Agama Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Islam

dll.

a. Tugas dan Fungsi

1. Tugas membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Menjadi

Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi Pemerintahan dalam Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas

Pengawasan.

3. Pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui Audit, Review,

Evaluasi dan Pemantauan.

b. Tata Kerja

1) Inspektur Kabupaten Merujuk Kepada Jabatan Struktural Maka Inspektur Pembantu

Wilayah I, II, II dan IV Berperan Sebagai Koordinator Wilayah

Kerja/Penanggungjawab.

2) Inspektur Pembantu Wilayah I, II, II dan IV Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Membawahi Pejabat Fungsional Yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan.

3) Kesatuan Kerja Inspektorat Terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional.

4) Di dalam melaksanakan tugas baik yang bersifat reguler, khusus dan atau kasus

dilakukan secara bersama-sama dengan Pejabat Fungsional.

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 695

5) Penetapan Wilayah Pembinaan Dan Pengawasan Bagi Inspektur Pembantu Wilayah

I, II, III dan IV Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati.

Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah, masing-masing dipimpin oleh

Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Inspektur. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

c. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai salah satu Organisasi Perangkat

Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 04 Tahun 2013 tentang pembentukan dan

susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Sebagai bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Malaka mengambil peran dan

tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih

dalam lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Malaka.

d. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 62 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut:

1. Inspektur

2. Sekretariat, meliputi:

1) Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

E. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan Keuangan melalui

Audit, Review, Evaluasi dan Pemantauan.

a. Audit

Audit meliputi:

1) Audit Keuangan, terdiri dari:

Audit Keuangan merupakan audit atas laporan keuangan untuk memberikan opini

secara independen. Dalam penugasannya auditor wajib menggunakan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan/atau Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk

memberikan opini), contohnya antara lain:

(a) Audit atas bagian dari laporan keuangan/informasi keuangan;

(b) Audit atasn laporan pendapatan dan biaya;

(d) Audit atas laporan aktiva tetap, permintaan anggaran;

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 696

(e) Audit pengelolaan keuangan dana dekonsentrasi; dan

(f) Audit keuangan lainnya.

2) Audit Kinerja, contohnya antara lain:

a) Audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada

peraturan;

b) Post audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta ketaatan pada

peraturan;

c) Audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

d) Audit kinerja atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana;

e) Audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban;

f) Audit operasional; dan

g) Value for money audit.

b. Review

Review merupakan evaluasi terhadap bukti-bukti suatu aktivitas untuk

memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, standar, rencana, atau norma yang

berlaku. Contoh kegiatan review yang dilakukan oleh APIP meliputi pemeriksaan

laporan keuangan, evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), penilaian

rencana aktivitas dan aturan (RKA), tinjauan revisi anggaran, analisis aspek keuangan

tertentu, evaluasi kinerja tertentu, pemantauan periodik pengelolaan keuangan, evaluasi

aspek tertentu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta tinjauan hasil

pengawasan khusus.

c. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian tindakan yang memeriksa dan membandingkan hasil

atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan. Contoh kegiatan evaluasi

yang dilakukan oleh APIP meliputi penilaian dan evaluasi efektivitas proses tata kelola,

evaluasi efektivitas manajemen risiko, penilaian dan evaluasi penerapan sistem

pengendalian intern, evaluasi efektivitas program, evaluasi lembaga, penilaian

kebijakan, penilaian strategi pelaksanaan kegiatan, dan penilaian akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (AKIP).

d. Pemantauan

Pemantauan adalah proses evaluasi untuk menilai kemajuan suatu acara atau

aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. APIP melaksanakan berbagai

model kegiatan pemantauan, seperti pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,

pemantauan pelaksanaan kebijakan, pemantauan realisasi penyerapan aturan,

pemantauan capaian kinerja instansi pemerintah, pemantauan dana dekonsentrasi, dan

pemantauan persidangan kasus pidana.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka,

fokusnya ditekankan pada pengawasan kinerja Aparatur Sipil Negara. Pemeriksaan

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 697

dilakukan untuk menilai bahwa tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaan pengawasan

yang dilakukan dalam bidang pengawasan kinerja dan keuangan daerah.

Sebagaimana telah dikatakan oleh YW selaku Auditor Pertama melalui penelitian

yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Pelaksanaan pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil

Negara menurut saya selama ini sudah berjalan secara maksimal namun ada

keterbatasan dalam hal ini sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk

pengawasan yang beresiko tinggi.

Jawaban di Atas diperkuat lagi oleh FN selaku Ketua Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Pelaksanaan

pemeriksaan kinerja Aparatur Sipil Negara saya rasa selama ini sudah berjalan secara

maksimal walaupun ada keterbatasan auditor dan sistem pelayanan yang harus di

tingkatkan yaitu menambah Auditor”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melakukan

pemeriksaan dalam kinerja Aparatur Sipil Negara sudah terkoordinasi dengan baik.

Namun harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan Penambahan Sarana dan

Prasarana serta Tambahan Anggaran untuk pengawasan yang beresiko tinggi

Perbaikan yang dimaksud disini adalah memberikan solusi terhadap kesalahan,

yang dilakukan dalam pengawasan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Fungsi pengawasan

dalam pelaksanaannya juga ditunjang adanya bentuk perbaikan yang diberikan setelah

melakukan pemeriksaan.

Sebagaimana telah dikatakan MA selaku Auditor muda dalam pengawasan kinerja

aparatur sipil negara melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Harus ada

ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan serta semakin

menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan”

Dari Jawaban diatas diperkuat lagi oleh VS selaku auditor muda melalui

penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “menurut saya yang harus diperbaiki

yaitu tercapainya program kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak

lanjuti secara maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui dalam pengawasan Kinerja

Aparatur Sipil Negara. Fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya juga ditunjang

adanya bentuk perbaikan yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan bahwa harus

ada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan serta semakin

menurunnya jumlah atau tingkat penyalahgunaan keuangan dan tercapainya program

kerja pengawasan tahunan serta hasil laporan dapat ditindak lanjuti secara maksimal.

F. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat di Daerah

Kabupaten Malaka

Di dalam melakukan aktifitas pengawasan kinerja aparatur sipil negara terhadap

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka khususnya di kantor Inspektorat tidak terlepas

dari faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat yang

dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Anggaran

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 698

Dalam menjalankan pemeriksaan, anggaran yang diperlukan menjadi aspek yang

penting. Sayangnya, ketersediaan anggaran yang diberikan masih belum mencukupi

dalam menjalankan pemeriksaan, dan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh objek

pemeriksaan. Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

tidak sesuai dengan objek yang sedang diperiksa. Sebagaimana yang disampaikan oleh

FT sebagai Pelaksana dalam penelitian ini, terdapat kekurangan anggaran yang

menyebabkan beberapa OPD (Objek Pemeriksaan) tidak dapat dijangkau karena

keterbatasan anggaran.

Hal ini juga diperkuat oleh DK sebagai auditor pertama dalam penelitian ini, yang

berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan belum mencukupi, terutama karena

keterbatasan anggaran yang berdampak pada tugas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui dalam pengawasan Kinerja

Aparatur Sipil Negara daerah Kabupaten Malaka juga terdapat hambatan dalam

pemeriksaan yaitu karena masih ada Objek pemeriksa yang belum dapat dijangkau

karena keterbatasan anggaran sehingga pemeriksaan belum terpenuhi dimana

keterbatasan anggaran yang berpengaruh dalam tugas pengawasan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan pengawasan kinerja

aparatur sipil negara yang dalam hal ini masih dikeluhkan oleh inspektorat daerah

Kabupaten Malaka.

Sebagaimana telah dikatakan oleh LN selaku perencana ahli muda dalam

pemeriksaan pengawasan kinerja aparatur sipil negara melalui penelitian yang

dilakukan oleh penulis bahwa: “menurut saya hambatan terkait beban kerja yang tidak

sebanding dan kurangnya sarana prasarana yang bisa memfasilitasi kegiatan

pengawasan karena sesuai analisa dengan wilayah pemeriksaan 274 Desa, belum

ditambahkan sekolah dan instansi.” Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam

pengawasan yaitu:

Roda 4 = 4 Unit untuk 4 Inspektur Pembantu Wilayah

Roda 2 = 5 Unit untuk setiap Irbanwil

Sedangkan yang disediakan yaitu:

Roda 4 = 1 Unit

Roda 2 = 3 Unit

3) Sumber daya manusia/auditor

Ketersediaan staf auditor di Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka masih kurang

sehingga pada saat pelaksanaan pemeriksaan mengalami keterlambatan pengumpulan

dokumen. Sebagaimana telah dikatakan oleh AL selaku auditor pertama melalui

penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: “Sejauh ini masih mengalami

keterlambatan pengumpulan dokumen Karena di Kabupaten Malaka merupakan

Kabupaten baru, maka belum memiliki jumlah auditor yang cukup dalam pelaksanaan

seluruh program kegiatan sehingga dalam pengumpulan dokumen mengalami

keterlambatan”. Adapun Data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka:

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 699

a) Jumlah Pegawai

Tabel 1

Sumber : Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 1 total pegawai 43 orang yaitu laki-laki 20 orang dan

perempuan 23 orang, dengan rincian PNS berjumlah 41 orang, yaitu laki-laki 19 orang,

perempuan 22 orang dan CPNS berjumlah 2 orang yaitu laki - laki berjumlah 1 orang

dan perempuan berjumlah 1 orang.

b) Klasifikasi PNS/CPNS

1. Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan:

Tabel 2

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik di 2 total PNS/CPNS menurut golongan 43 orang yaitu laki-

laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian golongan IV berjumlah 6 orang,

yaitu laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang, golongan III berjumlah 34 orang yaitu laki -

laki berjumlah 14 orang dan perempuan berjumlah 20 orang dan golongan II berjumlah

3 orang, yaitu laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang.

2. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional:

6 4 2

14 203 2 1

20 23

L P

Jumlah (orang) Jenis Kelamin

Jumlah PNS/CPNS

Menurut Golongan

Golongan IV Golongan III Golongan II Total

41 19 222 1 143 20 23

L P

Jumlah (orang) Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai

PNS CPNS Total

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 700

Tabel 3

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 3 total Pejabat Struktural / Fungsional 37 orang yaitu laki-laki

18 orang dan perempuan 19 orang, dengan rincian Pejabat Eselon II-A berjumlah 1

orang, yaitu laki-laki 1 orang, Pejabat Eselon III-A berjumlah 5 orang,yaitu laki-laki 3

orang dan perempuan 2 orang, Pejabat Eselon IV-A berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1

orang, Pejabat Fungsional Perencanaan dan Analisis Keuangan Daerah berjumlah 2

orang yaitu laki-laki 2 orang dan Pejabat Fungsional Auditor berjumlah 28 orang yaitu

laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang.

3. Jumlah PNS/CPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan:

Tabel 4

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 4 total PNS/CPNS berdasarkan tingkat pendidikan 43 orang yaitu

laki-laki 20 orang dan perempuan 23 orang, dengan rincian Pendidikan Magister (S-2)

berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, Pendidikan Sarjana (S-1) berjumlah 38 orang yaitu

laki-laki 17 dan perempuan 21 orang, Pendidikan Diploma III (D-III) berjumlah 2 orang yaitu

1 1

2 2

L P

Jumlah (orang) Jenis Kelamin

Jumlah Pejabat Struktural /

Fungsional

Pejabat Eselon II-A

Pejabat Eselon III-A

Pejabat Eselon IV-A

Pejabat Fungsional Perencanaan dan Analisis Keuangan Daerah

Pejabat Fungsional Auditor

Total

2 2

Magister (S-2) Sarjana (S-1) Diploma III (D-

III)

SLTA/SMK Total

Jumlah PNS/CPNS berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Jumlah (orang) Jenis Kelamin L Jenis Kelamin P

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 701

laki-laki 2 orang dan Pendidikan SLTA/SMK berjumlah 2 orang, yaitu laki-laki 1 orang dan

perempuan 1 orang.

4. Menurut Jabatan Fungsional:

Tabel 5

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka

Berdasarkan grafik 5 total PNS/CPNS berdasarkan Jabatan Fungsional 28 orang

yaitu laki-laki 11 orang dan perempuan 17 orang, dengan rincian Jabatan Auditor Muda

berjumlah 7 orang yaitu laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang, Jabatan Auditor

Pertama berjumlah 20 orang yaitu laki-laki 6 dan perempuan 14 orang, Jabatan Auditor

Pelaksana berjumlah 1 orang yaitu laki-laki 1 orang, dan Jabatan P2UPD tidak ada.

Kesimpulan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektorat terhadap

kinerja dan keuangan daerah, harus ada sedikit peningkatan pada bidang auditor dan

penambahan sarana dan prasarana serta tambahan anggaran untuk pengawasan yang

beresiko tinggi. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu

beban kerja yang tidak sebanding dan kurangnya sarana prasarana yang bisa

memfasilitasi kegiatan pengawasan, Karena Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten

baru, sehingga belum memiliki jumlah auditor yang cukup dalam pelaksanaan seluruh

program kegiatan, Serta masih ada OPD/ Objek pemeriksa yang belum bisa dijangkau

karena keterbatasan anggaran sehingga pemeriksaan belum terpenuhi, Sehingga

berpengaruh dalam tugas pengawasan.

0 0

Auditor Muda Auditor

Pertama

Auditor

Pelaksana

P2UPD Total

Jabatan Fungsional

Jumlah (orang) Jenis Kelamin L Jenis Kelamin P

Maria Esterisna Klau, Saryono Yohanes, Rudepel Petrus Leo, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 702

Bibliografi

Boboy, Ariance, Yohanes, Saryono, & Sinurat, Aksi. (2021). Kewenangan Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara

Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial,

Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(1), 53–75.

https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17

Dharmawan, Nyoman Ary Surya. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan

Pengalaman Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada

Kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung Dan Karangasem). Jurnal Ilmiah

Akuntansi Dan Humanika, 4(1). https://doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4604

Kalianda, STAI Yasba. (2021). Konsep Dasar Manajemen Dalam Pendidikan.

Manajemen Pendidikan, 37.

Khalid, Afif. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di

Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(11). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196

Maujud, Fathul. (2018). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga

pendidikan islam (studi kasus pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul

Muta’allim Pagutan). Jurnal Penelitian Keislaman, 14(1), 31–51.

https://doi.org/10.20414/jpk.v14i1.490

Novita, Dilla, Kadir, Abdul, & Siregar, Nina Siti Salmaniah. (2020). Analisis Kinerja

Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada

Inspektorat Kota Langsa). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi

Publik, 2(2), 116–128. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52

Padang, Dewi Marinny Olivia, Kumenaung, Anderson G., & Kawung, George M. V.

(2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pengawasan

Inspektorat Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah,

23(4), 481–488.

Pebrianti, Gema Midata. (2021). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat

Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito). Stie

Pgri Dewantara Jombang.

Segah, Boby. (2018). Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, dan

Motivasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah: Effect of Work Experience, Independence, Objectivity, and

Motivation to Results of Auditor’s Audit Quality from Inspectorate of Central

Kalimantan. Anterior Jurnal, 17(2), 86–99.

Seran, Frederikus. (2019). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(Apbdes) Tahun 2017. Jppol: Jurnal Poros Politik, 1(3), 20–26.

Seran, Maria Sisilia Indri. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah

Pengawasan Kabupatena Malaka Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 703

Dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Malaka

Tahun 2014-2018. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Setiaji, Mukhamad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia

Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. Lex

Scientia Law Review, 2(2), 123–138.

Setyawan, Suprihono. (2018). Pengaruh self efficacy dan pemberdayaan terhadap

kinerja pegawai dengan mediasi komitmen organisasional. AKSES: Jurnal

Ekonomi Dan Bisnis, 12(24). https://doi.org/10.31942/akses.v12i24.2273

Sigar, Kevin Stiffan. (2017). Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Republik Indonesia (Kajian UU No. 16 Tahun 2004). Lex et Societatis, 5(5).

Wulandari, Hardini. (2017). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

(Bpkp) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di Kantor

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara).