p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 6, Juni 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.632 655

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 25 TAHUN 2009 TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DALAM KONTES KEPENDUDUKAN

CATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI

Margareta Noviani Amus

, Saryono Yohanes

Herminus Ratu Udju

, Siti Ainul Kholipah

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

, Politeknik SCI Cirebon, Indonesia

Email: [email protected]

, nengiip30@gmail.com

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 28-05-2023

Direvisi

: 09-06-2023

Disetujui

: 09-09-2023

Strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia,

termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah

meningkatkan kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan

masyarakat. Pelayanan yang memuaskan adalah yang dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi

indikator penting dalam memenuhi hak-hak administratif penduduk dan

perlindungan terkait penerbitan dokumen kependudukan. Pemerintah

telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik sebagai upaya untuk memberikan kualitas pelayanan

terbaik dari para aparatur pemerintah. Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data

sekunder dengan melakukan penggalian langsung dari sumbernya,

yaitu mengkaji pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Manggarai. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: (1) Pelayanan publik yang diberikan oleh

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai belum mencapai tingkat

optimal, sebagaimana terlihat dari keluhan masyarakat mengenai

pembuatan berkas yang tidak sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan. (2) Terdapat beberapa faktor yang menghambat

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam konteks

pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di

Kabupaten Manggarai, antara lain sarana dan prasarana yang kurang

memadai, sumber daya manusia yang terbatas, dan rendahnya

kesadaran masyarakat.

ABSTRACT

The main strategy for administrative service organizations in

Indonesia, including the Population and Civil Registration Office, is to

improve service quality to meet public satisfaction. A satisfactory

service is one that meets the needs and expectations of the community.

The quality of public services is an important indicator in fulfilling the

population's administrative rights and protections related to the

issuance of population documents. The government has issued Law

Number 25 of 2009 concerning Public Services as an effort to provide

the best quality of service from government officials. This research is

an empirical juridical research that uses primary data and secondary

data by extracting directly from the source, namely examining the

implementation of Law Number 25 of 2009 in the context of the

Population and Civil Registration Office of Manggarai Regency. The

data was analyzed descriptively qualitatively. The results showed that:

(1) Public services provided by the Population and Civil Registration

Office of Kabupaten Manggarai have not yet reached an optimal level,

Kata kunci: Pelaksanaan;

Penghambat; Pelayanan; Kartu

Identitas; Penduduk.

Keywords: Implementation;

Obstacles; Services; Identity

Cards; Population.

Margareta Noviani Amus, Saryono Yohanes, Herminus Ratu Udju, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 656

as can be seen from public complaints about the production of files that

are not in accordance with predetermined standards. (2) There are

several factors that hinder the implementation of Law No. 25/2009 in

the context of public services in the field of population and civil

registration in Kabupaten Manggarai, including inadequate facilities

and infrastructure, limited human resources, and low public

awareness.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Sejak diberlakukan otonomi daerah, pelayanan publik telah menjadi topik yang

sering dibahas, karena kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan

implementasi otonomi daerah (Dora, 2018). Pemerintah selalu mengedepankan prinsip

bahwa aparatur pemerintah bertugas sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah telah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

dengan tujuan untuk memberikan standar pelayanan terbaik dari para aparatur

pemerintah (Christarto, 2020). Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai

tujuan dari pendayagunaan aparatur negara (Widanti, 2022). Salah satu pelayanan

publik tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan yang sampai saat ini

pemerintah masih terus melakukan inovasi pelayanan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat (Atthahara, 2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan

melibatkan serangkaian langkah untuk mengatur dan mengorganisir proses penerbitan

dokumen dan data kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan hasilnya untuk

pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya (Setyobudi, 2013).

Kualitas pelayanan publik memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi

tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh hak-hak administratif penduduk dan

perlindungan terkait penerbitan dokumen kependudukan (Siti Maryam, 2017).

Pelayanan publik di Kabupaten Manggarai tidak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan

daerah terkait pelaksanaan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Manggarai bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik di bidang

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Soraya & Astuti, 2019). Produk pelayanan

yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Manggarai adalah Kartu Keluarga (KK),

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Pernikahan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta

Kelahiran,dan Akta Pengangkatan Anak (Putri & Pambudi, 2018). Penerapan standar

pelayanan publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus

didasarkan pada prinsip kepentingan publik, kepastian hukum, kesetaraan hak,

keseimbangan hak dan tanggung jawab, profesionalisme, partisipasi masyarakat,

perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, pelayanan khusus

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 657

untuk kelompok rentan, kepatuhan terhadap waktu, kecepatan, kemudahan, dan

keterjangkauan. Salah satu permasalahan umum terkait pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai adalah pelayanan pembuatan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (Devantie & Nurcahyanto, 2018).

Pelayanan pembuatan KTP elektronik merupakan salah satu contoh bentuk

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah (Septiany, Maksudi, &

Purnamasari, 2016). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai

merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam pelaksanaan pembuatan

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pada tahun 2012, pelayanan publik terkait

KTP elektronik dilakukan oleh Bidang Pelayanan Pendaftaran di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Proses pembuatan KTP elektronik ini

berlaku untuk semua penduduk Kabupaten Manggarai yang telah mencapai usia 17

tahun dan terdaftar dalam sistem kependudukan (Ana Jenadun, 2018).

Pembuatan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Manggarai menghadapi tantangan yang disebabkan oleh jumlah penduduk

Kabupaten Manggarai yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP elektronik yang

sangat banyak, namun ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang

terbatas dan waktu tunggu yang lama menjadi masalah utama. Situasi ini secara

langsung mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai.

Metode Penelitian

Dalam memperoleh data, maka penulis mengambil lokasi penelitian Di Kantor

Catatan sipil Kabupaten Manggarai, Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi ini yaitu

dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis dapat memperoleh data yang

lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif

dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Metode Penelitian Deskriptif.

Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk

melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

lingkungan masyarakat,dan kantor catatan sipil kabupaten manggarai.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam pelayanan publik di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai membutuhkan

pemenuhan beberapa prinsip, seperti keterbukaan, kesederhanaan, kejelasan, keamanan,

dan ketepatan waktu. Pentingnya penerapan undang-undang pelayanan publik sejak

tahun 2009 mendorong setiap daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih

baik kepada masyarakat. Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang lebih

besar kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan publik (Latuheru, 2021).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor

Margareta Noviani Amus, Saryono Yohanes, Herminus Ratu Udju, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 658

25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Peraturan pemerintah ini mencakup berbagai

hal seperti ruang lingkup pelayanan publik, sistem pelayanan terpadu, penyusunan

standar pelayanan, aksesibilitas dan kategori kelompok masyarakat dalam pelayanan

berjenjang, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berkaitan dengan jenis pelayanan publik, Keputusan Men-PAN RI No. 63 Tahun 2003

membedakan jenis-jenis pelayanan publik menjadi tiga kelompok berikut ini:

a. Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap

suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, akte

pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, BPKB, SIM, paspor, sertifikat

kepemilikan/penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai

bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya 3 jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

d. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan

publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil seharusnya diterapkan serta

dijalankan dengan pelayanan terpadu,pedoman penyusunan standar

pelayanan,proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat dalam dalam

pelayanan berjenjang, dan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik. sudah harus disadari dan mulai memperhatikan aturan yang ada

oleh pegawai kantor capil manggarai. Hal ini di benarkan oleh beberapa responden

pada saat diwawancara oleh peneliti.

Pelayanan KTP Elektronik

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik) adalah sebuah identitas resmi

yang dibuat secara elektronik, dengan menggunakan teknologi komputerisasi, baik

dalam aspek fisik maupun penggunaannya. KTP elektronik memiliki tujuan untuk

mempermudah proses pembuatan KTP baru, penggantian KTP yang hilang, serta

perpanjangan masa berlaku KTP. Selain itu, KTP elektronik juga memudahkan dalam

pencarian data dan informasi mengenai penduduk, karena data yang terkait dengan KTP

elektronik langsung terhubung dengan basis data yang terintegrasi. Program KTP

elektronik ini diterapkan sebagai respons terhadap kelemahan sistem pembuatan KTP

konvensional yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP, karena

belum adanya basis data yang menyatukan seluruh data penduduk di Indonesia. Hal

tersebut memberi peluang bagi penduduk yang ingin berbuat curang dengan

manggandakan KTP, Misalnya dapat digunakan untuk:

1. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat disemua kota.

2. Mengamankan hasil korupsi.

3. Menyembunyikan identitas diri teroris)

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 659

Didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik atau (e-Government) serta

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia menerapkan sistem informasi kependudukan yang berbasiskan

teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Dalam pelayanan

pembuatan KTP elektronik tidak dipungut biaya oleh Dispendukcapil.

Ketika peneliti menanyakan tentang proses pelayanan KTP elektronik di

Dispendukcapil setempat, dalam hasil wawancara dengan Bapak Vinsensiu Tatu,

Pejabat Pegawai Dukcapil Kabupaten Manggarai, ditemukan bahwa pegawai selalu

melayani permohonan pembuatan KTP elektronik jika pemohon datang dengan berkas

lengkap dan sesuai prosedur. Namun, terdapat kelalaian dari pihak pegawai dalam

memperhatikan dan memperbarui persyaratan yang telah dipampangkan di depan kantor

atau bagian informasi. Beberapa orang seringkali datang ke kantor tanpa membawa

dokumen-dokumen penting seperti KK, Akta Lahir, dan Ijazah yang dibutuhkan untuk

proses pembuatan KTP elektronik. Oleh karena itu, kami tidak dapat melanjutkan

proses pembuatan KTP elektronik mereka hingga mereka melengkapi dokumen-

dokumen tersebut dan kembali ke kantor kami. Dokumen-dokumen ini sangat penting

karena akan digunakan untuk memverifikasi data pada KTP elektronik dengan dokumen

lainnya. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses

pelayanannya masih kurang dalam proses pembuatan KTP elektronik Berikut ini

merupakan data jumlah perekaman KTP elektronik Kabupaten Manggarai Tahun 2022

Pelayanan Akta kelahiran

Selama penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aloysius

Dinong, salah satu penduduk setempat, mengenai layanan pembuatan akta kelahiran

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Manggarai.

Bapak Aloysius Dinong menyatakan bahwa meskipun pelayanan administrasi

kependudukan yang diberikan oleh pegawai sudah baik, namun proses pembuatan akta

kelahiran membutuhkan waktu yang lama. Padahal, dalam standar pelayanan Kabupaten

Manggarai disebutkan bahwa proses pembuatan akta kelahiran seharusnya hanya

memakan waktu 2 hari. Namun, kenyataannya, pengurusan akta kelahiran bisa

memakan waktu lebih dari 2 hari, bahkan ada yang membutuhkan waktu lebih dari 1

bulan.

Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Manggarai tentang pelayanan

pembuatan akta kelahiran memang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan

Dispendukcapil Kabupaten manggararai. Hal ini juga di sampaikan oleh warga lain

yaitu Bapak Ferdy Sunardi dalam mengurus akta kelahiran di Dispendukcapil bahwa:

“Pelayanan yang di berikan dalam pembuatan akta kelahiran kurang memuaskan karena

proses pembuatan yang lebih dari 2 hari dari ketentuan membuat masyarakat Kabupaten

Manggarai malas dalam mengurusi akta kelahiran anak. Saya mengurus akta kelahiran

karena anak saya mau masuk sekolah. Karena akta kelahiran di butuhkan untuk

pendaftaran sekolah.

Dari hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik yang

disediakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Manggarai tidak mencapai tingkat

maksimal. Hal ini terlihat dari keluhan masyarakat mengenai lamanya proses

Margareta Noviani Amus, Saryono Yohanes, Herminus Ratu Udju, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 660

pembuatan akta kelahiran. Keterlambatan dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran

yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat menghambat pencapaian

target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dispendukcapil seharusnya menghadirkan

inovasi dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Selain itu, perlu dibedakan antara

individu yang sudah memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki.

A. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

dalam Konteks Pelayanana Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Manggarai

Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 dalam konteks pelayanana publik di bidang kependudukan dan catatan sipil

Kabupaten Manggarai. berdasarkan hasil dari wawancara peneliti ialah:

1. Sarana Prasarana

Kurangnya prasarana dan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam

menentukan kualitas pelayanan publik. Namun, di kantor Dispendukcapil Kota

Manggarai, terdapat kekurangan sarana dan prasarana karena ketidakproporsionalan

antara jumlah pegawai dan luas ruangan. Ruangan yang tidak memadai menyebabkan

ketidaknyamanan bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan ruang juga

mengganggu kelancaran tugas pegawai. Selain itu, peneliti juga mencatat bahwa kantor

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai tidak menyediakan cukup ruang tunggu atau

tempat duduk untuk antrian, sehingga menyebabkan warga duduk terlalu berdekatan

satu sama lain. Beberapa warga bahkan harus berdiri di luar kantor sepanjang hari saat

menunggu pelayanan. Hal ini membuat masyarakat merasa bosan dan tidak nyaman.

Selain itu, perlu dicatat bahwa tidak ada kotak saran yang disediakan di kantor

Dispendukcapil Kabupaten Manggarai.

2. Sumber daya manusia (SDM)

Dalam konteks pelayanan publik, responsiveness merujuk pada kemampuan

petugas pelayanan untuk memberikan layanan dengan kejelasan, kecepatan, dan sesuai

prosedur. Namun, penelitian menemukan adanya kendala dalam implementasi

responsiveness di lapangan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya

kemampuan teknis petugas pelayanan. Kemampuan ini mencakup pengetahuan,

keterampilan, pengalaman, dan dedikasi petugas dalam menjalankan tugasnya. Dalam

hal ini, kemampuan petugas pelayanan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Manggarai

dinilai masih kurang baik. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar petugas tidak

memberikan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat. Penting untuk memperhatikan

bahwa sarana dan prasarana yang mencukupi dan memenuhi standar adalah faktor

penting dalam mencapai pelayanan terbaik dan mencapai visi misi Kantor Disdukcapil

Kabupaten Manggarai.

3. Fakor kesadaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat

pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Manggarai.

Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses permohonan

dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan

sebagainya. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari manfaat dari

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 661

memiliki dokumen kependudukan tersebut, serta ada keengganan dalam mengurus

dokumen kependudukan. Banyak masyarakat yang belum bisa meluangkan waktu untuk

mengurus dokumen kependudukan, sehingga ketika datang ke kantor Dispendukcapil

Kabupaten Manggarai, mereka harus menghadapi antrean yang sudah didahului oleh

orang lain, bahkan belum memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemahaman

masyarakat yang kurang menjadi faktor penghambat yang menyebabkan program

pelayanan di Kabupaten Manggarai tidak mencapai tingkat optimal.

Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan dalam pelayanan publik di Dispendukcapil

Kabupaten Manggarai dan faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang No.25

Tahun 2009 dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa pelayanan

publik yang diberikan oleh Dispendukcapil Kabupaten Manggarai belum optimal.

Keluhan masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang memakan waktu

lama dan tidak sesuai dengan standar menjadi bukti dari kurangnya keefektifan

pelayanan tersebut. Faktor penghambat dalam implementasi Undang-Undang No.25

Tahun 2009 meliputi kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya

manusia yang kurang optimal, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu,

perlu dilakukan perbaikan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan

sumber daya manusia, dan meningkatkan pemahaman masyarakat guna mencapai

pelayanan publik yang berkualitas di Dispendukcapil Kabupaten Manggarai dan

memenuhi harapan masyarakat.

Margareta Noviani Amus, Saryono Yohanes, Herminus Ratu Udju, Siti Ainul Kholipah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 662

Bibliografi

ANA JENADUN, HELINA. (2018). Kepemimpinan Transformasional Camat Dalam

Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Rahong Utara Kabupaten

Manggarai. Universitas Bosowa.

Atthahara, Haura. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus

aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten

Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 66.

https://doi.org/10.35706/jpi.v3i1.1412

Christarto, Andry Benefinto. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Devantie, Elisabeth Kezia, & Nurcahyanto, Herbasuki. (2018). Analisis Kepuasan

Penyelenggaraanpenerbitan E-Ktp Di Tempat Perekaman Data Kependudukan

(Tpdk) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat. Journal of Public Policy and

Management Review, 7(2), 765–778.

Dora, Rezkia Reisa. (2018). Analisis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Meningkatkanan Kualitas Pelayanan Publik.

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jambi, 2(2), 1–22.

Latuheru, Jurles J. (2021). Smart governance di halmahera utara sebagai upaya inovasi

pelayanan public di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. POLITICO: Jurnal

Ilmu Politik, 10(3).

Putri, Eko Kurnia, & Pambudi, Argo. (2018). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran melalui

Egovernment di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Journal of Public Policy and Administration Research, 7(3), 272–290.

Septiany, Siti Rahayu, Maksudi, Beddy Iriawan, & Purnamasari, Irma. (2016). Kualitas

pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan Cisarua Kabupaten

Bogor. Jurnal Governansi, 2(1), 35–44.

Setyobudi, Yustinus Farid. (2013). Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai

Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Jurnal

Dimensi, 2(1).

Siti Maryam, Neneng. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik.

JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM, 6.

Soraya, Tania, & Astuti, Puji. (2019). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan

secara online di kabupaten pati. Journal of Politic and Government Studies, 8(04),

61–70.

Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan

Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Abdimas Peradaban, 3(1), 73–85.

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Kontes

Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 663

https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11