p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.631 726

PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM

PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID

SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN

KUPANG)

Karloswan Sersan Sedau

, Reny Rebeka Masu

, Ishak Alfred Tungga

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 30-05-2023

Direvisi

: 13-06-2023

Disetujui

: 14-06-2023

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama menjelaskan fungsi

dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan

Putusan Perkara Pornografi Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan

Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Kedua, untuk mengetahui

pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Pornografi Nomor:

16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN

Kupang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang,

menggunakan metode literature review yaitu pengumpulan intisari dari

dokumen, buku jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber yang berasal

dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan

topik yang diteliti di mana teknik analisis bahan yang penulis gunakan

adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan

penulis menunjukan bahwa: (1) Alat bukti berupa Informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti

sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun

2016 tentang ITE dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti

surat dan perluasan bukti petunjuk) Pasal 184 ayat (1) KUHAP. (2)

Disparitas dalam perkara pornografi Putusan Nomor:

16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg di pidana penjara selama 1 (satu) tahun

sedangkan Putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dipidana penjara

selama 9 (sembilan) bulan. Perbedaan putusan tersebut merupakan

pertimbangan hakim dilatar-belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda

yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non

yuridis.

ABSTRACT

The purpose of this study is to: first, to explain the function of

electronic documents as evidence by judges in the consideration of the

Decision on Pornography Case Number: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang

and Number: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Second, to find out the

judge's consideration in the Decision on Pornography Case Number:

16/Pid.Sus/2021/PN Kupang and Number: 162/Pid.Sus/2021/PN

Kupang. This research was conducted at the Kupang District Court,

using the literature review method, namely collecting digests from

documents, journal books, magazines, newspapers, and sources

originating from electronic media or reports related to the topic under

study where the material analysis technique the author uses is

descriptive analysis technique. The results of the research conducted by

the author show that: (1) Evidence in the form of electronic information

and / or electronic documents, can stand alone as evidence as stated in

Article 5 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and evidence that

does not stand alone (substitute for letters and expansion of clue

evidence) Article 184 paragraph (1) KUHAP. (2) Disparity in

pornography cases Decision Number: 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg was

Kata kunci: Penggunaan

Dokumen Elektronik; Alat

Bukti; Pertimbangan Hakim;

Putusan Perkara; Pornografi.

Keywords:. Use of Electronic

Documents; Evidence; Judges

Consideration; Case

Decisions; Pornography.

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 727

imprisoned for 1 (one) year while Decision Number:

162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg was imprisoned for 9 (nine) months. The

difference in these decisions is the judge's consideration motivated by a

different sense of justice which can then be distinguished as juridical

and non-juridical considerations.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Indonesia diakui sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum

dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Ini berarti bahwa semua bidang

kehidupan negara diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hukum harus dilaksanakan

dan ditegakkan (Heru Kurniawan, 2020). Semua orang berharap bahwa ketika terjadi

peristiwa nyata, hukum akan diterapkan dengan adil. Hukum dibuat untuk kepentingan

manusia, oleh karena itu, implementasi dan penegakan hukum harus memberikan

manfaat yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat (Moho, 2019). Peran yang sangat

penting dalam negara hukum diemban oleh penegak hukum, terutama hakim. Tugas

utama hakim meliputi pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan atas perkara

yang diajukan kepada mereka (Marsinah, 2018).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan hasil perubahan

yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang substantif

dalam mengatur tentang alat bukti elektronik (Rajab, 2018). Dalam hal ini, Undang-

Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap

keberadaan alat bukti elektronik, menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya terbatas

pada yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, muncul permasalahan ketika

persyaratan formil yang diatur dalam KUHAP diterapkan pada alat bukti elektronik

(Pribadi, 2018).

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai dasar

hukum untuk alat bukti elektronik, tidak memberikan ketentuan yang terperinci

mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan.

Akibatnya, seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang

sama dengan alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHAP (Riadi, Rato, &

Susanti, 2022).

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat memutuskan

seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana jika ia memiliki minimal dua alat

bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi

dan terdakwa yang bersalah. Alat bukti tersebut diperoleh melalui pemeriksaan di

sidang pengadilan, yang didasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut

Umum dan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 184 KUHAP juga menjelaskan bahwa alat

bukti yang sah termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa (Pratiwi & Yulianti, 2022).

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 728

Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan

internet dapat dilihat dalam kasus pornografi (Daniel Widya Kurniawan, 2020).

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang rumit, terutama karena adanya

peningkatan kasus pornografi yang terjadi melalui media sosial seperti Facebook,

Messenger, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya yang memanfaatkan kemajuan

teknologi. Oleh karena itu, penggunaan dokumen elektronik diharapkan dapat menjadi

alat bukti yang efektif dalam membuktikan kejahatan pornografi yang semakin marak

saat ini (Frananda, 2021).

Hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Kupang

mengungkapkan beberapa putusan perkara pornografi yang akan disampaikan. Salah

satunya adalah putusan perkara dengan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang yang

melibatkan terdakwa bernama Aprolus Afner Nalle, yang dihukum oleh majelis hakim

dengan pidana penjara selama satu tahun (Banjarnahor & Faridah, 2023). Peneliti

merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dijelaskan dalam tulisan ini

dengan judul "Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti oleh Hakim dalam

Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/PN

Kupang dan Putusan Nomor 162/Pid Sus/2020/PN Kupang)".

Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penilitian

Spesifikasi penelitan yang calon peneliti kerjakan yakni bersifat normatif yakni

menelaah sumber-sumber pustaka, putusan pengadilan, dokumen serta buku-buku.

2. Aspek Penelitian

a. Dokumen Elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara pornografi

putusan nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN

Kupang.

b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pornografi dalam

putusan nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN

Kupang

c. Contoh kasus pidana dengan alat bukti Dokumen Elktronik;

d. Kasus pornografi pada putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang

e. Kasus pornografi pada putussan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang

3. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan calon peneliti dalam

penelitian ini adalah:

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kasus-

kasus tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Putusan PN Kupang Nomor

16/Bis.Sus/2021/PN Kupang dan Putusan PN Kupang Nomor 162/Pid.Suss/2020/PN

Kupang. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait

dengan isu yang sedang dihadapi, dan menganalisis putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap.

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 729

Pendekatan Undang-undang yang dimana pendekatan yang dilakukan menelaah

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang

ingin diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Dukumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam

Pertimbangaan Putusan Perkara Pornografi

Pengertian pembuktian dalam kamus bahasa Indonesia merujuk pada proses atau

metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran argumen

terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut (Nugroho, 2017), Dari perspektif hukum,

pembuktian melibatkan seperangkat aturan yang menggarisbawahi dan memberikan

panduan tentang metode yang sah untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan

kepada terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian dalam hukum acara

pidana Indonesia mengadopsi pendekatan pembuktian negatif (negatif wettelijk) atau

pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini memiliki

kesamaan dengan sistem pembuktian conviction in raison, di mana hakim dalam

membuat keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh

alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) pribadi hakim.

Dalam sistem pembuktian negatif, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk

membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu adanya alat bukti yang sah yang ditentukan

oleh undang-undang (wettelijk) dan keyakinan hakim (negatif).

Menurut (Ramadhan, 2017), Sistem pembuktian negatif (negative

wettelijkbewijstheorie) atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara

negatif menegaskan bahwa pemidanaan bergantung pada pembuktian ganda (dubbel

engrondslag: Simons), yaitu berdasarkan peraturan undang-undang dan keyakinan

hakim. Keyakinan hakim didasarkan pada peraturan undang-undang. Oleh karena itu,

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memiliki minimal 2 alat bukti

dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan memiliki minimal 2 alat

bukti. Tanpa adanya minimal alat bukti tersebut, keyakinan hakim tidak dapat terbentuk.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan

seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi:

Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa (Hanafi &

Pamuji, 2019).

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk dalam kategori

alat bukti yang diakui secara sah. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam

suratnya kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988

No.39/TU/88/102/Pid menyatakan pandangannya bahwa microfilm atau microfiche

dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan sebagai

pengganti alat bukti surat. Namun, hal ini hanya berlaku jika microfilm atau microfiche

telah dijamin keotentikasian dan dapat dilacak melalui registrasi dan berita acara. Dalam

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 730

pandangan Mahkamah Agung, bukti elektronik berupa microfilm atau microfiche

memiliki status yang setara dengan bukti surat dan berfungsi dengan cara yang serupa.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penggunaan bukti elektronik juga

tercantum dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami

perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016,

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara

tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah (Kartika, 2019). Namun,

terdapat perbedaan kebijakan dalam perundang-undangan pidana mengenai status alat

bukti elektronik. Beberapa peraturan menganggap alat bukti elektronik sebagai

perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk, sementara peraturan lain mengakui alat

bukti elektronik sebagai entitas yang berdiri sendiri. Perkembangan terbaru dalam hal

alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-Undang ini merupakan

respons terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi (cybercrime)

dan memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik yang sangat penting dalam

penanganan kejahatan tersebut, seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik

(Wijayanti & Pujiyono, 2012).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan dokumen

elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan sebagai alat

bukti yang sah. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa informasi elektronik dan

dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui secara hukum

dalam proses hukum di Indonesia. Penegasan mengenai penggunaan informasi

elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga tercantum dalam Pasal 44

UU No. 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mencakup alat bukti yang diatur dalam

perundang-undangan, serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai

alat bukti tambahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik

memiliki status sebagai alat bukti yang mandiri dan merupakan perluasan dari alat bukti

yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, bukti elektronik dapat

digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu, status bukti elektronik

sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga berlaku dalam konteks tindak pidana

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 731

terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU

No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkotika (Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009), dan

tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007).

Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa dalam

kasus tindak pidana korupsi, bukti elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari alat

bukti yang sah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bukti yang diucapkan, dikirim,

diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optic atau teknologi serupa, serta

dokumen yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar baik dalam bentuk fisik maupun

elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, dan lainnya, dapat digunakan sebagai bukti

yang memiliki makna dalam pengadilan.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk merupakan suatu

peristiwa atau tindakan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan identitas

pelakunya, baik melalui korelasi dengan elemen-elemen lainnya dalam kasus tersebut.

Pada ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari

keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. M. Yahya Harahap menyatakan

bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP memberikan batasan terhadap kewenangan hakim

dalam memperoleh petunjuk sebagai alat bukti. Sumber-sumber yang dapat digunakan

untuk membangun petunjuk terbatas pada alat-alat bukti yang secara spesifik diatur

dalam Pasal 188 ayat (2). Ketentuan ini secara tegas menegaskan bahwa petunjuk

"hanya" dapat diperoleh melalui: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dari perkataan “hanya”, tampaknya sudah secara “limitatif” ditentukan, yang

berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila

ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A UU No.

20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat,

keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti elektronik berupa

informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki keabsahan sebagai alat bukti dalam

proses hukum pidana. Bukti elektronik memiliki tiga status, yaitu sebagai pengganti

surat, alat bukti yang mandiri, dan perluasan dari bukti petunjuk. Meskipun tidak diatur

secara eksplisit dalam KUHAP, pengaturan mengenai status bukti elektronik dapat

ditemukan dalam undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung. Status-status tersebut dapat disederhanakan menjadi dua, yakni alat

bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang bukan berdiri sendiri (sebagai pengganti

surat dan perluasan bukti petunjuk).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam hukum acara pidana, bukti elektronik

memiliki keberlakuan yang sah sebagai alat bukti. Bukti elektronik memiliki dua status,

yaitu sebagai alat bukti yang mandiri dan sebagai pengganti surat serta perluasan dari

bukti petunjuk. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, penggunaan bukti

elektronik diakui dalam praktik peradilan pidana dan diatur dalam undang-undang

khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Undang-

undang khusus tersebut telah menetapkan penggunaan bukti elektronik dalam

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 732

pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun

persidangan.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan system elektronik

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal

itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut

undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya

yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang

dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang pornografi, jika tidak ada

ketentuan lain yang mensyaratkan bentuk tertulis atau asli, bukti elektronik berupa

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip

kesetaraan fungsional, informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap setara dengan

bukti tulisan atau surat. Dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11

Tahun 2008, dijelaskan bahwa bukti elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem

elektronik yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan akses, tampilan, keutuhan,

dan pertanggungjawaban. Pendapat Debra di atas juga menyatakan bahwa bukti

elektronik yang dapat dipercaya, relevan, dan memiliki kekuatan materi harus diterima

sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di pengadilan. Dengan demikian,

informasi dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah untuk

mengatasi pelanggaran dalam sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama

dalam pembuktian tindak pidana yang melibatkan penggunaan sistem elektronik.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap

perkara pornografi dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan

nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang

Dalam menerapkan hukum positif, penting untuk mempertimbangkan prinsip

keadilan yang berlaku dalam masyarakat agar putusan hakim diterima dengan baik oleh

semua pihak. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjamin

kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap individu. Putusan hakim selama

proses peradilan bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan

manfaat dari hukum, baik untuk masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Dalam

memberikan putusan, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat

memberatkan atau meringankan pidana, seperti usia terdakwa yang sudah lanjut atau

riwayat kejahatan sebelumnya. Dalam menentukan sanksi pidana, hakim harus

mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim ini

didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang juga disebut

sebagai pertimbangan yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat

diklasifikasikan berdasarkan:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara

pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 733

terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai

pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan

berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 184

3. Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat

saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah

terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang

terjadi.

4. Barang Bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim

untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi. Sedangkan

pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan: (a) Tujuan

pelaku melakukan tindak pidana Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti

ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan

tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. (b) Sikap

pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana Hal ini dapat di identifikasikan

pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan

dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji

tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggungjawab

atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah

pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf

kepada keluarga korban. (b) Latar belakang kehidupan pelaku Kehidupan pelaku

pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim

mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum

bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong

kedalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan

hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.

Dalam proses pengadilan, terkadang terjadi ketidaksesuaian dalam pemberian

hukuman pidana yang disebut disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi ketika dua

pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang sama dan dijerat dengan pasal

yang sama, tetapi menerima hukuman yang berbeda. Disparitas juga bisa terjadi antara

dua pelaku tindak pidana yang berkomplot. Peran hakim sangat berpengaruh dalam

terjadinya disparitas pidana karena kurangnya pedoman yang jelas dalam menentukan

hukuman pidana dan kebebasan hakim dalam memutuskan hukuman. Faktor ini

mengindikasikan perlunya adanya panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan

pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disparitas pidana bisa dibenarkan

dalam beberapa kasus tindak pidana yang serius, tetapi perlu adanya asumsi dan latar

belakang yang jelas dan dapat diterima.

Berikut beberapa perkara terjadinya disparitas dalam tindak pidana pornografi

terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN

Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan

tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 734

Tahun 2008 tentang pornografi yakni membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-

belikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual,

masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,

alat kelamin. Berikut ini adalah analisa kasus dan pertimbangan-pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi:

1. Kasus Posisi I putusan No.: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang

Dalam perkara tindak pidana pornografi dengan nomor perkara

16/Pid.Sus/2021/PN Kupang, terdakwa yang dikenal dengan nama Aprolus Afner Nalle

alias Ap, seorang pria yang tinggal di Jln. Nikolas Penun Limau RT. 001 RW. 001 Kel.

Naioni, Kec. Alak, Kota Kupang, diduga melakukan tindakan yang melibatkan

pengiriman pesan dan konten pornografi melalui akun Facebooknya kepada korban

bernama Glory Estevan Hendrik, yang juga memiliki akun Facebook dengan nama

Glory van Louis. Dalam pesan tersebut, terdakwa menawarkan jasa dengan kalimat

yang merujuk pada kegiatan seksual dan melampirkan foto alat kelamin pria (milik

terdakwa) serta video porno dengan durasi tertentu. Terdakwa juga mengarahkan

korban untuk bertemu di depan Gereja Koinonia, meminta korban untuk memotret

dirinya dalam pose telanjang, dan memberikan alamat terdakwa di jalur 40. Setelah

korban mencari tahu identitas pemilik akun Facebook bernama Bojan (yang digunakan

terdakwa), korban melakukan percakapan dengan terdakwa yang mengakui identitasnya

sebagai Ap dan memberikan nomor WhatsApp terdakwa. Pada tanggal 13 November

2020, korban datang ke tempat terdakwa dengan didampingi oleh tiga anggota

kepolisian dan terdakwa kemudian diamankan. Perbuatan terdakwa dianggap

mengganggu dan membuat korban merasa malu, karena terdakwa adalah sepupu korban

dan memperlakukan korban seolah-olah korban adalah seorang pelacur. Tindakan

terdakwa tersebut melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang, hakim memiliki beberapa pertimbangan, di

antaranya:

a) Terpenuhinya unsur "setiap orang" sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur ini mencakup individu atau

perusahaan yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan

oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Aprolus Afner Nalle alias Ap

memenuhi unsur "setiap orang" sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat

dakwaan jaksa penuntut umum.

b) Terpenuhinya unsur melakukan, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara

eksplisit mengandung adegan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang

menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, atau

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 735

tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Terdakwa melakukan

tindakan tersebut dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook Messenger

dengan kalimat "Bisa Bako’i ko? 1 jam 150, mau ko?" yang dilengkapi dengan foto

alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi 1 menit 27 detik kepada korban.

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan sanksi yang

diberikan kepada terdakwa menjadi lebih berat dalam kasus tindak pidana pornografi

ini. Tindakan terdakwa, seperti mengirim pesan melalui Facebook Messenger kepada

akun Facebook milik Glory Estevan Hendrik dengan kalimat "Bisa Bako'i ko? 1 jam

150, mau ko?", serta melampirkan foto alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi

1 menit 17 detik, telah menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan pada korban.

Sebagai faktor yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya. Oleh karena itu,

hakim memutuskan untuk memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada

terdakwa Aprolus Afner Nallealias Ap, serta menyita barang bukti yang terdiri dari satu

unit handphone merk Samsung Galaxy A6 dengan nomor IMEI 1: 357931093627003,

nomor IMEI 2: 357932093627001, satu buah SIM card Telkomsel dengan nomor

082235504804 yang terdapat di dalam handphone, 18 lembar print out percakapan

messenger dari akun Facebook dengan nama Bojan, dan satu buah flashdisk merk HP

berwarna putih biru yang berisi video porno hasil unduhan dari pesan akun messenger

Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik.

Penulis memberikan analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN

Kupang yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pornografi

dengan memanfaatkan orang lain sebagai objek yang mengandung konten pornografi.

Tindakan ini melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 tentang pornografi. Dalam memutuskan pidana, hakim mempertimbangkan aspek

yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan

yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga mengakui perbuatannya

berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Dari segi non-yuridis, hakim

mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak pernah menjalani masa hukuman

sebelumnya, serta sikap terdakwa yang baik dan pengakuannya selama persidangan.

Penulis berpendapat bahwa vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

sebesar Rp. 500.000.000,- yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. (Mahkamah

Agung RI 2021)

2. Kasus Posisi II nomor perkara 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang

Dalam putusan dengan nomor perkara 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang, terdapat

kasus kedua tindak pidana pornografi yang melibatkan Stevanus Lere Ri'a sebagai

terdakwa. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2020 di kios milik terdakwa

yang berlokasi di jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima.

Awalnya, terdakwa melakukan tindakan dengan membuka celana dan mengambil

beberapa foto kelaminnya yang sedang tegang menggunakan handphone Samsung

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 736

warna hitam model SM-J11 miliknya, lalu menyimpan foto-foto tersebut di dalam galeri

handphone. Selanjutnya, terdakwa membuka akun Facebook dengan nama Stefanus

Lere Ri'a menggunakan handphone pribadinya. Melalui Facebook Messenger, terdakwa

mengirim beberapa foto kelaminnya yang telah disimpan di galeri handphone, serta

menambahkan pesan teks pada foto-foto tersebut, kepada akun Facebook saksi bernama

Yunita Kalelena. Terdakwa meminta saksi untuk datang ke kios miliknya dengan tujuan

untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan terdakwa ini merupakan pelanggaran yang

diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana dalam perkara Nomor

162/Pid.Sus/2020/PN Kupang didasarkan pada beberapa hal berikut:

1. Terpenuhinya unsur setiap orang: Dalam kasus ini, terdakwa, yang bernama

Stevanus Lere Ri'a, memenuhi kriteria sebagai individu yang didakwa oleh jaksa

penuntut umum karena melakukan tindak pidana

2. Terpenuhinya unsur membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan,

menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual,

masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan

ketelanjangan, alat kelamin. Pada saat itu, terdakwa dengan sengaja mengirim

pesan melalui aplikasi messenger kepada korban yang merupakan seorang

wanita.Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada

terdakwa selama 9 (sembilan) bulan menimbulkan disparitas, terlebih dalam kasus

yang pertama terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara. Seperti sudah dijelaskan

dalam kasus posisi sebelumnya, dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

No 44 Tahun 2008 perihal pornografi, hukuman penjara kepada terdakwa yang

melakukan tindak pidana pornografi yang membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang

secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang

menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin pornografi dipidana

dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini berarti

lebih rendah dari hukuman minimal yang sudah ditentukan dalam Pasal 29 Jo Pasal

4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Hasil wawancara dengan Hakim Sarlota Marselina Suek, SH di Pengadilan Negeri

Kupang mengungkapkan penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti dalam kasus

pornografi, seperti yang terdapat dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang

dan putusan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Hakim Ketua menjelaskan bahwa

dakwaan jaksa penuntut umum dalam kedua putusan tersebut mencakup pelanggaran

pasal-pasal terkait pornografi dan informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 737

dakwaan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pembuatan, penyediaan, dan

penyebarluasan pornografi. Dalam persidangan, alat bukti yang digunakan adalah

dokumen elektronik, yang termasuk dalam definisi dokumen elektronik sebagaimana

diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi

elektronik. Alat bukti tersebut meliputi 18 lembar cetakan percakapan messenger dari

akun Facebook dengan nama Bojan dan satu flashdisk yang berisi video porno yang

diunduh dari pesan akun messenger Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27

detik.

Dari alat bukti Dokumen Elektronik yang ada hakim mengatakan bahwa alat bukti

ini merupakan alat bukti surat yang terdapat pada pasal 184 KUHAP karena dalam pasal

5 ayat (2) undang-undang ITE mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.

Serta terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti

elektronik yakni dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997

tentang Dokumen Perusahaan Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni

hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen

elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan

perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A

menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang

diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Jadi keabsahan alat bukti yakni informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti

yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP. Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan

dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: (a).Berfungsi sebagai perluasan

alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(b).Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh

hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Undang-Undang sendiri memberi kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan

sanksi pidana, tetapi kebebasan seorang hakim yang diperjelas harus relevan terhadap

Pasal 12 KUHP, yaitu: (1) Pidana penjara, memiliki arti sebagai pemenjaraan sepanjang

usia pelaku atau selama waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pengadilan, (2) Pidana

penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari, sedangkan maksimal lima belas

tahun berkala, (3)Pidana pemenjaraan selama kurun waktu tertentu dapat dijatuhkan

selama dua puluh tahun secara berkala. Pemenjaraan ini dilakukan pada tindak

kejahatan: pengadilan dapat menentukan pidana/hukuman mati, hukuman seumur hidup,

maupun hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu. Begitupun dalam batas lima

belas tahun terlampai akibat ada tambahan hukuman karena bersamaan, pengulangan,

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 738

maupun yang ditetapkan oleh Pasal 52; 1) Pidana penjara selama kurun waktu tertentu

acap kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. (Mahkamah Agama RI 2020)

Menurut penulis, terdapat perbedaan hukuman yang diberikan dalam dua kasus

yang disebutkan. Kedua putusan tersebut melanggar pasal yang sama dalam UU No 44

Tahun 2008 tentang pornografi. Disparitas hukuman dalam kasus-kasus serupa tidak

dilarang, karena berbedanya penerapan hukuman terhadap tindakan yang sama dapat

dibandingkan. Di Indonesia, hakim tidak diikat oleh asas "The Binding Force of

Precedent", yang berarti mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan hakim

sebelumnya dalam kasus yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam kasus

yang sama dianggap wajar.

Kesimpulan

Informasi atau dokumen elektronik dianggap sebagai bukti yang sah dalam hukum

acara pidana jika isinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum acara pidana, bukti informasi dan/atau

dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang mandiri, sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik,

sementara ada juga jenis alat bukti lainnya seperti pengganti surat dan perluasan bukti

petunjuk yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terjadi perbedaan hukuman

dalam kasus tindak pidana pornografi antara putusan dengan Nomor

16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan

putusan dengan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara

selama 9 (sembilan) bulan. Perbedaan putusan ini mencerminkan adanya disparitas

dalam penerapan pasal yang sama, yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No 44 Tahun

2008 tentang pornografi, namun hukuman yang diberikan berbeda. Keputusan hakim

tersebut didasarkan pada pertimbangan yang berbeda, seperti pertimbangan tentang

keadilan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, serta alasan yang meringankan dan

memperberat, yang dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum dan non-hukum.

Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Perkara Pornografi (Studi

Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/Pn Kupang Dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/Pn

Kupang)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 739

Bibliografi

Banjarnahor, Andrew Christian, & Faridah, Hana. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam

Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Analisis Hukum, 6(1), 33–47.

https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998

Frananda, Dio. (2021). Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan

Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik. UNES Journal of

Swara Justisia, 5(3), 210–217.

Hanafi, Hanafi, & Pamuji, Reza Aditya. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat

Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum,

11(1), 81–90. https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020

Kartika, Pandoe Pramoe. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesian Journal of Criminal Law,

1(1), 33–46.

Kurniawan, Daniel Widya. (2020). Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Sosial dalam

Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Verstek, 8(1).

Kurniawan, Heru. (2020). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak

Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial. UMSU.

Marsinah, Rahmah. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan

Hukum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(2).

https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122

Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian

Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, 13(1).

https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349

Nugroho, Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan

Hakim Menurut KUHAP. Yuridika, 32(1), 17–36.

Pratiwi, Feroca Mevihanna Noor, & Yulianti, Sri Wahyuningsih. (2022). Penilaian

Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. Verstek, 10(1), 59–67.

https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63940

Pribadi, Insan. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Lex Renaissance, 3(1), 4. https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4

Rajab, Achmadudin. (2018). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN

2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Karloswan Sersan Sedau, Reny Rebeka Masu, Ishak Alfred Tungga

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 740

SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA

MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4), 463–471.

Ramadhan, Rizki. (2017). Pembuktian Pasal 71 Ayat (1) JO Pasal 60 Ayat (4) JO Pasal

62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dalam Perkara

Nomor: 1147/PID. B/2009/PN. JKT. UT. Universitas Islam Riau.

Riadi, Rachmad Yusuf Augus Theo, Rato, Dominikus, & Susanti, Dyah Ochtorina.

(2022). Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum

Perdata.

Wijayanti, Alcadini, & Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro. (2012). Perkembangan Alat

Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus

Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. Diponegoro Law Journal, 1(4), 1–11.