p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 6, Juni 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.630 704

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ASAS TRANSPARANSI PENGGUNAAN

DANA RESES ANGGOTA DPRD KOTA KUPANG PERIODE 2019-2023

Joy Albert Alessandro Nedi

*, Reny Rebeka Masu

, Ebu Kosmas

Hernimus Ratu udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 29-05-2023

Direvisi

: 10-06-2023

Disetujui

: 11-06-2023

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan

menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD

Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui

apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada

masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses

dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti

tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini

adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif

yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam

hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD

Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui

Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-

2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan

dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan

suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis

hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses

dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi

menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah

terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses

sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat

kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu

penting.

ABSTRACT

The existence of the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008

concerning Public Information Disclosure is expected so that the wider

community can find out what recess is and what is done by members of

the Council during the recess period. For what and how the

implementation of recess is carried out and how to make the public

understand and understand about recess. This research method uses

empirical juridical methods, which describe existing phenomena based

on reality in this case concerning the transparency of the use of recess

funds for members of the Kupang City DPRD for the 2019-2024 period.

The results of the study are through the implementation of recess

activities of members of the Kupang City DPRD for the 2019-2024

period Maulafa District is quite effective, accountability for the use of

recess funds and supervision of the implementation of recess activities.

It is a mandatory thing that has been regulated in laws and regulations

and regional regulations are not regulated technically only regulated

about the period and limits of recess implementation and recess is

carried out three times a year. The impact of the principle of

transparency shows that the results and realization of recesses of DPRD

members have been accommodated so that the community has felt the

realization of recess as a forum for their aspirations. This phenomenon

Kata kunci: Transparansi;

Reses; Anggota DPRD;

Kesimpulan.

Keywords:. Transparency;

reces; legislators; conclusion.

Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota Dprd Kota

Kupang Periode 2019-2023

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 705

makes the level of community attendance increase because they consider

recess to be important.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung

DPRD, bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing secara

rutin (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Dimana masa reses mengikuti masa persidangan

yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 15 kali dalam 5 tahun masa jabatan

anggota DPRD. Pada masa reses inilah masyarakat dapat melihat apakah paraAnggota

Dewan telah melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan rakyat. Untuk itu sangat

pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota

DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu

konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna meningkatkan kualitas,

produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,

serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara

DPRD dan pemerintah daerah (Hidayatullah & Pribadi, 2016). Karena masih banyak

masyarakat yang belum mengetahui tentang reses dan apa saja yang dilakukan oleh para

Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses

dilakukan (Aswinda, Jafar, & Rahmatiah, 2021).

Penyelenggara pemerintahan, DPRD Kota Kupang dalam melayani kebutuhan

informasi masyarakat menggunakan jasa seorang Humas dalam memberikan informasi

dan mempublikasikan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat agar

mengetahui dan memahami tentang kegiatan dan program-program dari DPRD Kota

Kupang dengan menggunakan teknik publisitas (Sembiring, 2023). Agar masyarakat luas

dapat mengetahui apa saja yang terjadi di gedung parlemen maka salah satu kegiatan yang

dilakukan humas adalah publikasi. Publikasi itu sendiri adalah tugas atau kegiatan untuk

menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil perusahaan/lembaga (Nuryanto,

2019).

Publikasi ini menghasilkan “suatu citra dan itu pun berhubungan dengan informasi

memadai yang diperoleh oleh publik (Herlina, 2015). Publikasi biasanya dilakukan

melalui hubungan pers, cara pemberitaan dapat dilakukan melalui siaran penerbitan

media massa baik cetak maupun elektronik Dengan adanya humas di Sekretariat akan

menciptakan suatu sistem informasi yang lengkap dan berperan mempublikasikan

kegiatan-kegiatan, program-program dan informasi secara tepat, cepat dan aktual yang

berguna untuk menjadi dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang

berkembang (Mohi, 2015). Dalam hal ini humas mampu bertindak sebagai pemberi data

dan informasi untuk mencegah adanya kesalahan informasi, upaya memberikan informasi

atau mempublikasikan kegiatan dan program kerja unit kehumasan yang ditujukan

kepada publik internal maupun publik eksternal. Komunikasi dan keberhasilan organisasi

Joy Albert Alessandro Nedi, Reny Rebeka Masu, Ebu Kosmas, Hernimus Ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 706

berhubungan memperbaiki komunikasi organisasi berarti memperbaiki organisasi

(Faradila, 2018).

Komunikasi organisasi sebagai landasan kuat bagi karier dalam manajemen,

pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi perusahaan dan tugas-tugas yang

berorientasikan manusia dalam organisasi (Bakhtiar, 2017). Komunikasi organisasi

strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Humas merupakan bagian terpenting yang

diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi bahkan instansi pemerintah, baik yang

bersifat komersial maupun yang non komersial (Akbar, 2016). Apalagi perusahaan yang

berskala besar sangat memerlukan humas untuk meningkatkan atau memajukan sebuah

perusahaan atau instansi (Aswinda et al., 2021). Artinya humas sebagai sumber informasi

dan penyebar informasi semakin terasa pada era globalisasi Humas sebagai saluran

komunikasi pemerintahan dengan tugasnya mengkomunikasikan dan mempublikasikan

informasi, kegiatan-kegiatan dan program-program kerja yang ada di Sekretariat DPRD

Kota Kupang sangatlah penting dan strategis agar masyarakat bisa memahami dan

mengerti apa saja hak dan kewajiban bagi para Anggota Dewan (Setiyowati & Ispriyarso,

2019).

Tujuan humas Sekretariat DPRD Kota Kupang disini agar masyarakat memahami

dan mengerti tentang reses (Adams, 2018). Kegiatan utama Humas adalah memberikan

penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk merubah sikap dan perbuatan

masyarakat secara langsung dan berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan

masyarakatsuatu lembaga dengan sikap dan perbuatan suatu lembaga dengan sikap dan

perbuatan masyarakat (Aprillia, 2021).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan

format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara

elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan UndangUndang ini serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan publik.

3. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah

sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan

masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota Dprd Kota

Kupang Periode 2019-2023

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 707

4. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan

UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis

standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik

melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan

pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan

menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui

bantuan mediator komisi informasi.

7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak

yang diputus oleh komisi informasi.

8. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi

atau jabatan tertentu pada badan publik.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

informasi di badan publik.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

12. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia

yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik terdapat dalam BAB IV bagian satu Pasal 9 tentang:

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.

2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat (6) enam bulan sekali.

4. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam

bahasa yang mudah dipahami.

5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan

menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Joy Albert Alessandro Nedi, Reny Rebeka Masu, Ebu Kosmas, Hernimus Ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 708

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang baru

efektif diterapkan yaitu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP. Melalui UU ini

setiap instansi yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana APBN atau APBD

dikategorikan sebagai badan publik yang wajib mengelola dan menyediakan informasi

publik yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam UU KIP. Meski tidak semua

informasi dikategorikan sebagai informasi publik, karena ada juga informasi yang

dikategorikan sebagai informasi dikecualikan. Secara umum lahirnya UU KIP dilandasi

oleh pemikiran pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi

ketahanan nasional. Kedua, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia

dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi

yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik. Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan

pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan

segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Metode Penelitian

1. Pengumpulan data

Teknik observasi adalah Teknik Pengumpulan data yang di gunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamataan dan pengindraan

2. Reduksi data

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang di gunakan untuk

mengelolah data untuk memperoleh informasi .

3. Penyajian data

1) Data primer bersumber dari responden lokasi penelitian

2) Data sekunder bersumber dari studi pustaka yakni berupa:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum

yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas Bahan hukum

primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang

memuat ketentuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Sebagai contoh, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan

hasil karya dari kalangan hukum.

4. kesimpulan

Melalui pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Kupang merupakan suatu hal yang

bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan maupun peraturan

daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses

dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Adapun kegiatan reses dilaksanakan

dengan berfariasi. Namun dalam pelaksanaannya beberapa tehnis kegiatan yang diatur

dalam kegitan reses adalah waktu kegiatan, tempat, sasaran kegiatan, proses diskusi,

menampung aspirasi masyarakat sampai pada pelaporan hasil reses tertulis dan lisan.

Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota Dprd Kota

Kupang Periode 2019-2023

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 709

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Dukumen Elektronik sebagai Alat Bukti oleh Hakim Dalam

Pertimbangaan Putusan Perkara Pornografi

Di dalam kamus bahasa Indonesia, pembuktian diartikan sebagai suatu proses, cara,

perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam

sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian jugamerupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan

undang- undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna

membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena

membuktikan kesalahan terdakwa14.

System atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif

(negative wettelijkbewijstheorie) atau system pembuktian negatif ini, pemidanaan

didasarkan kepada pembuktian berganda (dubbel engrondslag: Simons), yaitu pada

peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, keyakinan

hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Dengan demikian jelaslah, bahwa

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus mendasarkan pada minimal 2

(dua) alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan minimal 2

(dua) alat bukti. Tanpa minimal alat bukti dimaksud, maka keyakinan hakim tidak akan

terbangun. Maksud pembentuk undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP telah

jelas dicantumkan di dalam penjelasannya, bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin

tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

mengemukakan, bahwa dari penjelasan ini pembentuk undang-undang telah memilih

sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia

adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif demi tegaknya

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal itu karena dalam sistem pembuktian

tersebut, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction-in time dengan system

pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk stelsel).

Debra L. Shinder mengemukakan, bahwa terdapat beberapa syarat yang harus

dipenuhi agar alat bukti dapat diterima di pengadilan, yaitu pertama, alat bukti harus

kompeten (reliable dan credible) sehingga terjamin validitasnya. Melalui sistem

keamanan informasi yang tersertifikasi, maka integritas konten dalam suatu bukti

elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) menjadi terjamin keautentikannya15;

kedua, alat bukti harus.

dan ketiga, alat bukti harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan

dalam suatu kasus). Syarat syarat yang dikemukakan oleh Debra itu merupakan syarat

sahnya suatu bukti elektronik. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti

elektronik dapat dilihat dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU

Nomor 19 Tahun 2016.

Joy Albert Alessandro Nedi, Reny Rebeka Masu, Ebu Kosmas, Hernimus Ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 710

Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan system

elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat

(4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

a) surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk

akta notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang pornografi, dalam hal terdapat

ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu

informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga

menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan fungsional (functional

equivalent approach), maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan

bukti tulisan atau surat.

Edmon Makarim mengemukakan bahwa persamaan secara fungsional (functional

equivalent approach) antara informasi atau dokum enelektronik dengan bukti tulisan

apabila memenuhi setidaknya 3 (tiga) dasar, yaitu:

1. Informasi tersebut dianggap ‘tertulis’ jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;

2. Informasi tersebut dianggal ‘asli’ jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca

kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya;

dan

3. Informasi tersebut dianggap “bertanda tangan” apabila terdapat informasi yang

menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggungjawab di atasnya atau

terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau

verifikasi dari pihak tersebut.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2008

beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan

sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk

pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat di akses,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apa bila

dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi

syarat realibel, kredibel, relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan

sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana

di pengadilan. Keberadaan informasi dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui

sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran

sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dengan hal yang

berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap

perkara pornografi dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan

nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.

Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota Dprd Kota

Kupang Periode 2019-2023

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 711

Mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di

lingkungan masyarakat sehingga putusan oleh hakim biasa diterima secara baik oleh

berbagai pihak. Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran,

kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan,

pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat

dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan social maupun bagi pelaku

tindak pidana. Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang

memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana. Unsur ini didapat pada saat

persidangan berlangsung, seperti faktor usia terdakwa yang sudah lanjut untuk

meringankan sanksi pidana terdakwa atau faktor bahwa terdakwa pernah melakukan

tindak pidana sebelumnya untuk memberatkan sanksi pidana terdakwa. Dalam

menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis

serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti

di persidangan atau biasa disebut pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana

yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh

terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai

pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

b) Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan

berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 18.

c) Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat

saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih

dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.

d) Barang Bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim

untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi. Sedangkan

pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan:

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu

yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa

melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat di identifikasikan pada saat pelaku dimintai keterangan tentang

perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku

membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai

bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan

mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan

melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.

3. Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar

hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum

bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong kedalam

Joy Albert Alessandro Nedi, Reny Rebeka Masu, Ebu Kosmas, Hernimus Ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 712

kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk

mengurangi sanksi yang akan diberikan.

Dalam memutus suatu perkara, tidak jarang terjadi adanya disparitaspidana.

Pengertian disparitas pidana, yaitu pengaplikasian sanksi hukum yang berbeda pada

tindakp idana yang samaatau pada tindak pidana yang sifatnya masih bias dibandingkan.

Disparitas pidana bisa saja terjadi saat hakim memberikan putusan pidana yang berbeda

kepada dua orang pelaku tindak pidana dengan kejahatan yang sama dan dituntut dengan

pasal yang sama. Disparitas juga dapat timbul terhadap dua orang pelaku tindak pidana

yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa figur hakim

dalam timbulnya disparitas pidana sangat berpengaruh. Hal inidikarenakan tidak adanya

pedoman pasti bagi hakim dalam menjatuhkan sanksipidana dan adanya faktor kebebasan

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (Sembiring, 2023). Kebebasan hakim ini tentu

saja tetap harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kebebasan hakim sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang

Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak

lain, tidak tertekan oleh siapa pun dan tetap leluasa untuk berbuat apa pun. Hal tersebut

merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi. Sedangkan kebebasan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana berarti hakim bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif

maupun legislatif dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim

ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang

sesuai keinginan pribadi seorang hakim. Padahal sebenarnya hakikat dari kebebasan

hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya disparitas putusan pidana, yaitu hakim

tidak mempunyai pedoman atau panduan untuk menjatuhkan putusan pidana. Pedoman

menjatuhkan putusan pidana ini akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam

memberikan sanksi pidana secara sah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya. Pedoman ini bersifat tidak mutlak, yakni setiap majelis hakim

yang akan memutus perkara berhak untuk menyimpang atau berbeda dengan pedoman

tersebut dengan disertai alasan dan pertimbangan yang sahdalamputusan yang dibuat.

Disparitaspi dana sendiri dalam beberapa tindak pidana yang cukup berat dapat

dibenarkan. Tetapi, disparitas perlu memiliki asumsi serta latar belakang yang cukup jelas

serta dapat diterima.

Berikut beberapa perkara terjadinya disparitas dalam tindak pidana pornografi

terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN

Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan

tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang pornografi yakni membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-

belikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat

persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual,

masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,

alat kelamin. Berikut ini adalah analisa kasus dan pertimbangan-pertimbangan hakim

Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota Dprd Kota

Kupang Periode 2019-2023

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 713

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi: Kasus Posisi

I putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Kasus Posisi II putusan nomor

162/Pid.Sus/2020/PN Kupang.

Atas dasar penjelasan di atas serta berpedoman pada unsur yang ada di putusan,

hakim ketika memberikan hukuman pidana penjara harus berkaitan dengan batas waktu

terpendek dan batas waktu terlama sehingga hakim bisa dinilai oleh masyarakat telah

menegakkan hukum serta undang-undang secara baik. Jika seorang hakim tidak

menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hakim dapat dinilai tidak adil

oleh masyarakat.

Analisis penulis mengenai disparitas pidana yang terjadi dalam kasus posisi I dan

kasus posisi II termasuk ke disparitas pidana antara tindak pidana yang sama. Dua putusan

tersebut melanggar pasal yang sama yaitu pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 44 Tahun 2008 perihal pornografi. Disparitas sendiri bukanlah suatu hal yang

dilarang karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

dapat diperbandingkan. Hakim di Indonesia tidak terikat pada asas The Binding Foce of

Precedent yang artinya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak wajib mengikuti putusan

hakim sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga putusan yang berbeda dalam

perkara yang sama dapa terjadi dan bersifat wajar.

Kesimpulan

Informasi atau Dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang

tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana Bukti informasi dan/atau dokumen

elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 19 tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dan

alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk)

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Disparitas dalam kasus tindak pidana pornografi dengan

Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

sedangkan putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama

9 (sembilan) bulan. Putusan tersebut menggambarkanadanya disparitas terhadap

ketentuan pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 29 jo pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44

Tahun 2008 tentang pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan

putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa

keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, alasan yang

meringankan dan memperberat yang kemudian dapat dibedakan sebagaipertimbangan

yuridis dan non yuridis.

Bibliografi

Adams, Wahiduddins. (2018). Harmonisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Anak. Jurnal Legislasi Indonesia, 1(1), 47–139.

Joy Albert Alessandro Nedi, Reny Rebeka Masu, Ebu Kosmas, Hernimus Ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 714

Akbar, M. Fikri. (2016). Peran Komunikasi Organisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. KOM & REALITAS

SOSIAL, 12(12).

Aprillia, Imelda. (2021). Proses Humas Dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Dprd) Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi

Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat. Univeristas Komputer Indonesia.

Aswinda, Aswinda, Jafar, Usman, & Rahmatiah, H. L. (2021). Pertanggungjawaban

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Perspektif

Siyasah Syar’iyyah. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah,

3(2), 319–332.

Bakhtiar, Nurul Fajri. (2017). Pola Komunikasi Organisasi Riau Drummer Community

(RDC) Pekanbaru dalam Mempertahankan Solidaritas Komunitas. Universitas

Islam Riau.

Faradila, Elvira. (2018). Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator

dan Publisitas.

Herlina, Sisilia. (2015). Strategi komunikasi humas dalam membentuk citra pemerintahan

di kota malang. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 4(3).

Hidayatullah, Hidayatullah, & Pribadi, Ulung. (2016). Analisis Jaring Aspirasi Melaui

Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. Journal of

Governance and Public Policy, 3(2), 339–367.

Kurniasih, Dewi, & Rusfiana, Yudi. (2021). Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam

Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung. Academia Praja:

Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 4(2), 380–395.

Mohi, Widya Kurniati. (2015). Peran Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam

Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango.

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 136–148.

https://doi.org/10.31947/jakpp.v1i2.1047

Nuryanto, Sidik. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Kelas Inspirasi.

Southeast Asian Journal of Islamic Education, 1(2), 111–126.

https://doi.org/10.21093/sajie.v1i2.1442

Sembiring, Frans Yudistira. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Lex Privatum, 11(4).

Setiyowati, Lis, & Ispriyarso, Budi. (2019). Upaya Preventif Dalam Rangka Pengawasan

Terhadap Apbd Melalui Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh Dprd. Jurnal

Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2), 250–265.

https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.250-265