p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i6.628 715

MENJAGA TATA TERTIB BERKENDARAAN SEPEDA MOTOR:

IMPLEMENTASI POLRES ROTE NDAO BERDASARKAN UU NO 22

TAHUN 2009

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 29-05-2023

Direvisi

: 12-06-2023

Disetujui

: 13-06-2023

Situasi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan

kemajuan yang memadai. Untuk mencapai disiplin dalam berlalu lintas,

peran penegak hukum, khususnya polisi lalu lintas, sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepolisian resort

Kabupaten Rote Ndao melaksanakan tugas mereka dalam menjamin

kepatuhan terhadap peraturan berkendara sepeda motor, serta

mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan

tugas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran

yang dimainkan oleh polisi lalu lintas dalam meningkatkan disiplin

dalam berlalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor di wilayah

Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian

empiris dengan pendekatan yuridis. Subjek penelitian adalah Polisi

Lalu Lintas Resort Rote Ndao, sedangkan objek penelitian adalah peran

Polisi Lalu Lintas dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan

berkendara sepeda motor. Metode pengumpulan data meliputi

observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang sesuai

dengan teori, prinsip, dan hukum yang diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil

penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan

pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote

Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang

baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan

dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan

bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.

ABSTRACT

The traffic situation in Rote Ndao Regency has not shown adequate

progress. In order to achieve discipline in traffic, the role of law

enforcers, particularly traffic police, is indispensable. This research

aims to examine how the Rote Ndao Regency Resort Police carry out

their duties in ensuring compliance with motorcycle riding regulations,

as well as identifying the obstacles they face in carrying out these

duties. This study aims to identify the role played by traffic police in

improving traffic discipline for motorcyclists in the Rote Ndao Resort

Police area. This research is an empirical research with juridical

approach. The subject of the research is the Rote Ndao Resort Traffic

Police, while the object of the research is the role of the Traffic Police

in ensuring compliance with motorcycle driving rules. Data collection

methods include observation, interview, and literature study. Data

analysis was carried out using a qualitative descriptive approach in

accordance with the theories, principles, and laws stipulated in the

Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009. Based on the

results of the research, it can be concluded that as a protector,

protector, and provider of services to the community, the Rote Ndao

Resort Police plays an important role in realizing good citizenship

which can be realized through regulating, guarding, escorting and

Kata kunci: Pengaturan;

Penjagaan; Pengawalan; Faktor

Penghambat.

Keywords: Arrangement;

Guarding; Escorting;

Inhibiting Factors.

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 716

patrolling traffic, carrying out registration and identification of

motorized vehicles, as well as testing and issuing driving licenses.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal penting dalam

meningkatkan mobilitas sosial masyarakat (Ahdi, 2019). Setiap waktu masyarakat

selalu bergulat dengan lalu lintas dan angkutan jalan untuk berbagai macam

kepentingan sehingga menjadi hal yang sangat dekat dengan masyarakat (Riansyah

Wisesa, 2017). Dalam sejarah, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah

melewati berbagai kemajuan di bidang IPTEK sampai perubahan pola tingkah laku dan

pola pikir masyarakat dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada Era Refomasi saat

ini (Achmad, 2016).

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

secara lebih baik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Perubahan

tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini, perubahan

lingkungan strategis, serta kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

yang saat ini berlaku (Rozikin, 2014). Tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 adalah untuk mencapai kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib,

aman, nyaman, teratur, dan lancar dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, serta

menjamin keselamatan dalam berlalu lintas (SUMUAL, 2014).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia menentukan bahwa: Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia

adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Menegakkan hukum.

c. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas utama Kepolisian adalah mempertahankan keamanan dan ketertiban

masyarakat, yang mencakup tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan

kedisiplinan dalam berkendaraan menggunakan sepeda motor (Arzen, 2019).

Berdasarkan pra penelitian penulis bahwa di wilayah kerja Kepolisian Resort Rote Ndao

masih terdapat pelanggaran kelengkapan persyaratan teknis sepeda motor oleh

masyarakat (KM, 2020). Satuan lalu lintas (Satlantas) merupakan bagan dari organisasi

tingkat Kepolisian Resor Kabupaten Rote Ndao (Mutiasari, Yamin, & Alam, 2016).

Satuan lalu lintas adalah unsur pelaksana polres yang dalam dalam tugasnya

bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Rote Ndao (Suherman, 2019). Satuan

Lalu Lintas memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan

berbagai fungsi dalam bidang lalu lintas, seperti edukasi kepada masyarakat, penegakan

hukum, evaluasi masalah lalu lintas, administrasi pendaftaran dan identifikasi

pengemudi serta kendaraan bermotor, dan pelaksanaan patroli di jalan raya (Putubasai,

Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan

UU No 22 Tahun 2009

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 717

2019). Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadaan yang aman, tertib, dan

lancar selama berlalu lintas. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, Kepolisian Resort

Rote Ndao membagi dirinya menjadi beberapa unit kerja yang dipimpin oleh seorang

Kanit. Setiap Kanit bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan Lalu Lintas

(Rohman, 2017). Unit-unit tersebut diantaranya Unit Bin Operasional. Unit Turjawali,

Unit Dikyasa, Unit Regedit, dan Unit Laka (SIHALOHO, 2023).

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tugas Kepolisian Resort Kabupaten Rote

Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor ditinjau

dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dialami Kepolisian

Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan

sepeda motor ditinjau dari Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis dan praktis:

a) Kegunaan teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam

pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata

Negara.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao, yaitu sebagai

masukan untuk membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran

bagi Pemerintah Pusat maupun Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kabupaten

Rote Ndao dan pentingnya mematuhi tata tertib berkendaraan sepeda motor.

2) Bagi masyarakat, yaitu agar masyarakat daerah khususnya dan masyarakat

Indonesia umumnya untuk mematuhi tata tertib berkendaraan sepeda motor.

3) Bagi kalangan akademis, yaitu hasil penelitian ini sebagai masukan pemikiran bagi

penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca agar mematuhi

tata tertib berkendaraan sepeda motor.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Lalu Lintas Kabupaten Rote Ndao.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang melibatkan

penggunaan data primer dan data sekunder untuk menggali informasi secara langsung

dari sumbernya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tugas dan

wewenang kepolisian dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan berkendaraan serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepolisian resort Kabupaten Rote

Ndao dalam menegakkan disiplin bagi pengendara sepeda motor, dengan merujuk pada

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 718

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

3. Aspek Yang Diteliti

a. Implementasi Tugas dan wewenang Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam

menjamin kepastian berkendaraan sepeda motor, yaitu:

b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

c. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;

d. Pengujian dan penerbitan Surat Izin MengemudiKendaraan Bermotor.

Hambatan yang dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao dalam menjamin

kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor, yaitu:

a. Kesadaran hukum masyarakat;

b. Prasarana dan Sarana.

c. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis fungsional,

yang mengarah pada analisis permasalahan yang diteliti berdasarkan perspektif hukum

dalam mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan pendekatan konseptual, yang melibatkan penekanan pada realitas yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pandangan dan pemikiran para

ahli hukum yang diakui secara ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan

pendekatan kasus, dengan melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan

dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang telah mendapatkan putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data

Karena penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris, maka jenis data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data penelitian yang disebutkan di atas maka untuk data

primer bersumber dari lokasi penelitian sedangkan untuk data sekunder bersumber dari

berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hokum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti tersebut

diatas maka untuk data primer dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara,

sedangkan utuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang terkumpul kemudian diolah melalui beberapa

tahap:

a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengoreksi data yang diperoleh,

b. Codding, yaitu dengan memberikan kode-kode pada data yang telah diperoleh

c. Klasifikasi, yaitu membuat klasifikasi atau jawaban yang bervariasi dari

responden agar mempengaruhi analisis.

7. Teknik Analisis Data

Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan

UU No 22 Tahun 2009

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 719

Setelah data yang diperoleh dari lokasi penelitian diolah, seluruh informasi

tersebut akan dianalisis menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif. Analisis ini

akan melibatkan langkah-langkah yang mencakup penerapan teori, asas, dan kaidah

hukum yang terkait dengan tata tertib berkendaraan sepeda motor di Kabupaten Rote

Ndao, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao Dalam

Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak

sesuai dengan kondisi saat ini, termasuk perubahan lingkungan strategis, kebutuhan

pengaturan lalu lintas, dan angkutan jalan yang berhubungan dengan otonomi daerah

serta pertimbangan keuangan daerah dan pusat (Fernando Gultom, 2020). Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi

lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, nyaman, teratur, lancar dengan biaya

yang terjangkau masyarakat serta terjamin dari segi keselamatan. Ini berarti bahwa

aspek keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu kegiatan lalu

lintas dan angkutan jalan. Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Lalu Lintas

(Ikhwan, 2020).

Tujuan dari adanya Standar Operasional Prosedur Turjawali Lantas adalah untuk

meningkatkan dan mengokohkan peran polisi lalu lintas dalam melindungi, memberikan

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SOP ini, diharapkan

polisi lalu lintas dapat melaksanakan tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan,

dan patroli lalu lintas tanpa ragu, sehingga tercipta keadaan yang aman dan kondusif

dalam kegiatan lalu lintas (Triyanto, Kustiawan, & Winarti, 2021).

Penulis juga melakukan wawancara mengenai pengaturan, penjagaan,

pengawalan, dan patroli lalu lintas, AIPTU Ferdi A. Ndoamanu selaku KBO Satuan lalu

Lintas di Polres Rote Ndao, mengatakan bahwa “pengaturan, penjagaan, pengawalan,

dan patroli lalu lintas di Rote Ndao sudah berjalan dengan baik, dimulai dari apel pagi

pukul 06.00 Wita dan dilanjutkan dengan penjagaan pada tempat-tempat keramaian,

sekolah- sekolah, dan pada tempat-tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas yang

menggunakan kendaraan bermotor” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

Menurut Bapak Bernard Ndun, seorang anggota masyarakat, ia menyatakan

bahwa polisi telah efektif dalam melaksanakan tugas pengaturan lalu lintas. Namun, ia

juga mengakui bahwa terkadang masyarakat kurang mematuhi peraturan lalu lintas

(Wawancara, tanggal 7 Desember 2022).

B. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 720

Pelaksanaan dalam konteks ini merujuk pada proses pelaksanaan yang terjadi

setelah sebuah rencana atau peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh pemerintah

sebagai pemangku kepentingan. Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tarif PNBP

yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 5

Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

Bermotor.

Proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor melibatkan beberapa

tahapan atau prosedur yang diatur dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri

Nomor Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) di Bidang Registrasi dan Identifikasi. AIPTU Yohanes Umbu Zogara,

sebagai Kanit Regident di Direktorat Lalu Lintas Polres Rote Ndao, menyatakan bahwa

pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor saat ini telah sesuai dengan

prosedur yang dijelaskan dalam Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri tersebut.

Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP)

Bidang Registrasi dan Identifikasi, yaitu:

a) Pemohon diminta membawa persyaratan dokumen yang sah Pemohon membawa

dokumen persyaratan yang sah persyaratan kendaraan Baru di rakit dalam negeri

CKD) dan Kendaraan baru dirakit bukan dalam negeri CBU). Persyaratan tersebut

antara lain:

1. Mengisi Formulir Permohonan

2. Cek Fisik Ranmor

3. Faktur Pembelian

4. Sertifikat Nik

5. dalam negeri)/Vin

6. luar negeri), kombinasi 17 digit nomor dan huruf.

7. Copy Identitas

a. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah

b. Ktp, Sim dan Pasport Asli), bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa.

c. Badan Hukum: SIUP dan NPWP, Keterangan Domisili, surat kuasa bermaterai

cukup dan tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum

d. Instansi pemerintah :Surat tugas/surat kuasa bermaterai dan ditanda tangani oleh

pimpinan serta di bubuhi cap badan hukum.

b) Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Persyaratan tersebut diterima oleh

bagian/petugas Identifikasi dan Verifikasi, petugas mengecek kelengkapan,

keabsahan, antara dokumen dan persyaratan dengan instansi yang mengeluarkannya.

c) Pendaftaran dan Penetapan

Apabila sudah lengkap diarahkan kepada bagian pendaftaran BPKB, petugas

kembali mengecek dokumen persyaratan. Petugas pendaftaran menetapkan

TNKB/NOPOL/PLAT, kemudian memisahkan dokumen untuk persyaratan STNK dan

Dokumen persyaratan BPKB, selanjutnya pemohon diarahkan untuk membeli buku

BPKB kebank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI

Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan

UU No 22 Tahun 2009

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 721

d) Pembayaran, Pengesahan, dan Penyerahan Kepada Pemohon Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia, untuk pembelian Buku BPKB kendaraan Roda empat sebesar Rp.

3.750.000.-, Sedangkan kendaraan Roda dua Rp.225.000.-. Terhitung dari 6 Januari

2017, Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2016

sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.

Berikut wawancara terhadap BRIPKA I Komang Tri Sutrisna berkaitan dengan

registrasi kendaraan bermotor di Kabupaten Rote Ndao mengatakan, “Masih banyak

masyarakat yang belum taat akan peraturan lalu lintas sehingga dalam penertiban,

terkadang masih banyak kendaraan bermotor yang ditahan karena kendaran mereka

tidak lengkap” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan BRIPKA I Wayan Partama, SIK

mengenai Surat Izin Mengemudi, “Awalnya, jenis SIM hanya ada SIM A, B dan C

saja, sebelum kemudian diberlakukan aturan baru dengan dibuat SIM D dengan

golongan D2 untuk penyandang cacat (disabilitas) roda empat, lalu golongan SIM C

dibagi menjadi tiga menurut kapasitas mesin yang digunakan yaitu C, C1 dan C2”

(Wawancara, tanggal 4 Desember 2022).

C. Hambatan Yang Dialami Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao Dalam

Menjamin Kepastian Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor.

Dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor di Polres Rote

Ndao tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar, ini di sebabkan oleh beberapa

faktor penghambat yang biasa terjadi di dalam proses menjamin kepastian tata tertib

berkendaraan sepeda motor, sehingga kadang menimbulkan hal-hal yang tidak

diharapkan. Faktor penghambat yang dimaksud adalah kendala- kendala yang

didapatkan oleh para petugas satuan lalu lintas Polres Rote Ndao dalam mejalankan

tugasnya. Faktor penghambat dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda

motor di Polres Rote Ndao sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan pengendara

kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor merupakan

unsur yang dominan penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang

mengakibatkan kecelakaan, berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak

disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri.

Jumlah pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2019

sampai Desember 2022 mencapai angka 8.207 tindak pelanggaran, diantaranya

disebabkan oleh faktor manusia atau dengan kata lain jumlah pelanggaran yang terjadi

di Kabupaten Rote Ndao setengah jumlah pelanggarannya diakibatkan oleh faktor

manusia. Interaksi antara faktor Manusia, Kendaraan, dan Jalan sangat bergantung dari

perilaku Manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

kesadaran hukum berlalu lintas seringkali mempengaruhi terjadinya masalah-masalah

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 722

lalu lintas seperti pelanggaran lalu litas bahkan yang menyebabkan kecelakaan lalu

lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Rally Basye Lerrick, S.sos., M.A.P

kepala satuan lalu lintas Polres Rote Ndao menerangkan bahwa, “Sebenarnya yang

menyebabkan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor adalah ulah dari manusia

atau pengendara motor itu sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya ketidak hati- hatian,

kebutuhan manusia yang berbeda, sifat manusia yang berbeda, tingkat kesadaran hukum

lalu lintas yang kurang serta berbedanya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang

berbeda” (Wawancara, tanggal 4 Desember 2022). Hal ini juga dipertegas oleh AIPTU

Ferdi A. Ndoamanu KBO satuan lalu lintas Polres Rote Ndao mengatakan bahwa, “Dari

hasil operasi lalu lintas di jalan memang sampai saat ini faktor manusia masih

mendominasi terjadinya pelanggaran lalu lintas bahkan sampai menimbulkan

kecelakaan, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kurangnya mental, pengetahuan serta

keterampilan yang baik serta kesadaran hukum para pengendara sepeda motor

khususnya di Kabupaten Rote Ndao masih sangat kurang” (Wawancara, tanggal 4

Desember 2022).

2. Prasarana dan sarana

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai Tata tertib berkendaraan sepeda

motor di Polres Rote Ndao maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Secara umum dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai aparatur Satuan lalu

lintas polres Rote Ndao dapat menjalankan tugasnya dengan baik khususnya dalam hal

menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas. Mengapa demikian

karena pada waktu menjalankan tugas dengan fasilitas yang memadahi maka secara

otomatis kinerja satuan lalu lintas polres Rote Ndao tersebut akan meningkat.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Kepolisian Polres Rote Ndao

AKBP Murry Mirranda, SIK mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi

penghambat, yaitu:

a. Lebar jalan di Kabupaten Rote Ndao Terlalu sempit yang bisa menyebabkan terjadi

laka lantas.

b. Minimnya Rambu-rambu, dan marka jalan.

c. Tidak adanya lampu penerangan jalan pada waktu malam hari, sehingga dapat

menyebabkan rawan kecelakaan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan para pengendara sepeda motor

mengenai prasarana dan sarana, mereka mengatakan, "Lebar jalan di Kabupaten Rote

Ndao memang sempit, bahkan di tengah perjalananpun mereka harus mengindari hewan

yang berkeliaran di jalan raya, dan kadang harus berpapasan dengan mesin penggiling

padi yang beroperasi menggunakan jalan raya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas dan

wewenang Kepolisian Resort Kabupaten Rote Ndao telah berjalan dengan baik dan

lancar secara umum. Anggota kepolisian menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang

tinggi dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Namun, masih terdapat

Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan

UU No 22 Tahun 2009

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 723

beberapa anggota kepolisian yang kurang teliti dalam melaksanakan tugas mereka.

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kabupaten

Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor. Faktor-

faktor ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan lalu lintas,

kurangnya prasarana dan sarana yang memadai, serta adanya kepentingan-kepentingan

individu yang beragam yang menyebabkan kelalaian dan pelanggaran lalu lintas di

Kabupaten Rote Ndao.

Charly Yosua Radja Kana, Saryono Yohanis, Hernimus Ratu Udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 724

Bibliografi

Achmad, Farid Yusuf Nur. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan

Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota

Baubau. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan, 1(1), 16–25.

https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161

Ahdi, Waliyul. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di

Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh). UIN Ar-Raniry Banda

Aceh.

Arzen, Aprillia. (2019). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu

Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres

Kabupaten Lima Puluh Kota). Universitas Andalas.

Fernando Gultom, Fernando Gultom. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 277

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus Modifikasi Kendaraan Roda Dua di Wilayah Hukum Kepolisian

Resort Tebo). Universitas Batanghari.

Ikhwan, Muhammad. (2020). Peran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara

Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pelayanan Publik.

KM, Luis Beltran. (2020). Peran Satuan Lalu Lintas Dalam Mencegah Terjadinya

Pelanggaran Lalu Lintas Pada Masa Kampanye Pemilu Kepala Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2018 (Studi Kasus Di Polres Tulungagung). Mizan: Jurnal

Ilmu Hukum, 9(2), 176–183.

Mutiasari, Mutiasari, Yamin, Muh Nur, & Alam, Syamsul. (2016). Implementasi

Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian

Resort (Polres) Kota Kendari. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan

Kebijakan Publik, 7(1), 1–10.

Putubasai, Erwin. (2019). Analisis Kinerja Satuan Lalu Lintas Dalam Meningkatkan

Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan

Politik, 2(1), 10–25. https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.656

Riansyah Wisesa, Marpaung. (2017). Pelaksanaan Standar Keselamatan Angkutan

Jalan Oleh Dinas Perhubungan Kota Medan (Studi Di Dinas Perhubungan Kota

Medan).

Rohman, Fathur. (2017). Optimalisasi Unit Dikyasa Dalam Mengatasi Kemacetan Arus

Lalu Lintas Melalui Dikmas Lantas Di Polres Magelang. Advances in Police

Science Research Journal, 1(4), 1599–1648.

Rozikin, Ahmad. (2014). Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berkaitan dengan Penggunaan Helm

Standar Di Kabupaten Enrekang. Skripsi Tidak Di Terbitkan. Makassar: Sarjana

Universitas Hasanuddin Makassar.

Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan

UU No 22 Tahun 2009

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 6, Juni 2023 725

SIHALOHO, RONALDO. (2023). Penanggulangan Kejahatan Jalanan Dan

Problematikanya Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Universitas Batanghari

Jambi.

Suherman, Murti. (2019). Peran Dan Fungsi Kepolisian Dalam Undang-Undang Ri No

22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Agkutan Jalan (Studi Kasus Polres Kpta

Palopo). Institut Agama Islam Negeri Palopo.

SUMUAL, JOVAN R. (2014). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Badan

Jalan untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Kota Pontianak). Jurnal Nestor

Magister Hukum, 3(4), 210405.

Triyanto, Wiwid, Kustiawan, Kustiawan, & Winarti, Novi. (2021). Peran Polisi Lalu

Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di

Wilayah Polres Kepulauan Anambas. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik, 2(2), 1171–1179.