p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i5.625 603

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN

IV KE DALAM PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM

PERSPEKTIF HUKUM

Siti Mastoah

Universitas Nasional Jakarta Selatan, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 23-05-2023

Direvisi

: 28-05-2023

Disetujui

: 29-05-2023

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyederhanaanibirokrasi

di berbagai instansi pemerintahidalam bentuk alih pegawai dalam

jabatan struktural ke jabatan fungsional dimana guna

meningkatkaniprofesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN),

PemerintahiIndonesia telah menghapus pejabat eselon III dan IV dan

dialihkan melalui program penyetaraan jabatan fungsional. Tulisan

iniimenggunakan metodeiyuridis empirisiyang mendasarkanipada

teoriihukum. Lawias a tooliof sosial engineeringiyang dicetuskanioleh

Roscoe Pound, dikaitkan antara kebijakan pemerintah dengan teori

Mochtar Kusumaatmadja bahwa kegiatan penyederhanaan birokrasi ini

sebagaiisarana pembaharuaniyang bisaidiartikan hukum dapat

digunakanioleh pemerintahiuntuk mengubahikonsep-konsep

sosialiyang lama mengakar di masyarakat menjadi konsep baru yang

lebih teratur dan lebih berkepastianidalam usahaimencapai

tujuannya.Meskipun dalam pelaksanannya pelaksanaannya belum

sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam Undang-Undang Administrasi

Pemerintahan salah satunya belum terpenuhinya asas kepastian hukum

dan asas kecermatan, Dengan terbitnya beragam regulasi, juklak dan

juknis dalam Penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional

belum memenuhi Teori Efektifitas Hukum sehubungan peraturan –

peraturan yang telah diterbitkan yang berubah-ubah dalam waktu yang

berdekatan atau bahkan menganulir peraturan yang telah ada.

ABSTRACT

Thisiarticle aimsito explore the simplification of the bureaucracy in

various government agencies in theiform of transferring employees in

structural positions to functional positions where iniorder to

increaseithe professionalismiof theiState Civil Apparatus (ASN),

theiGovernment ofiIndonesia has removed echelon III and IV officials

and transferred them through a functional equalization program. This

paper usesian empiricalijuridical method that is basedion legalitheory.

Lawias a tooliof socialiengineering initiated by Roscoe Pound, is

linked between government policies and Mochtar Kusumaatmadja's

theory that this bureaucratic simplification activity is aimeans

ofirenewal which can be interpreted as law can be used by the

government toichange socialiconcepts that have long been rootediin

society intoinew concepts. new regulations thatiare more organized

and more certain in their efforts to achieve their goals. Although in

practice the implementation has not fully complied with the principles

in the Government Administration Law, one of which has not been the

fulfillment ofithe principleiof legal certainty and theiprinciple of

accuracy. structural to functional positions have not fulfilled the

Theory of Legal Effectiveness in relation to regulations that have been

issue.

Kata kunci: penyetaraan

jabatan; jabatan fungsional;

asas hukum.

Keywords: equalization of

positions; functional; principle

of law.

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 604

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Program nawacita Presiden Joko Widodo dalam rencanai pembangunan Jangkai

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Pembangunan danimerupakan Rencanai

Pembangunan Jangkai Menengah Nasional (RPJMN) tahapike-4 dari rencanai

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Salah satu rencana

Peningkatan Jangkai Menengah Publik Tahun 2020-2024 adalah visi yang bertujuan

untuk menumbuhkan SDM yang lebih baik, melalui area publik dan penguatan dari area

non publik untuk mewujudkan SDM yang serius secara universal (Setiawan, Sururama,

& Nurdin, 2022).

Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi selalu mengutarakan kalimat di

dalam pidatonya bahwa sistem pemerintahan saat ini di Indonesia harus dipangkas, hal

itu jika kita telaah program hingga roadmap kedua, grand design reformasi birokrasi

telah dijalankan dan banyak hal yang telah dicapai, akan tetapi seperti disinggung diatas

adanya indikator tidak tercapainya pemberdayaan sektor publik dengan SDM yang

mencerminkan kapabilitas pelaksanaan reformasi sistem pemerintahan Indonesia

dimana di beberapa program pencapaiannya masih terdapat beberapa sisi yang

menunjukkan adanya permasalahan pelayanan publik, kelembagaan, profesionalisme

SDM aparatur, tatailaksana dan etikaidalam budaya organisasi (Nalien, 2021). Bertolak

dari hal tersebut, guna terbentuknya birokrasi yang sederhana, dan tepat sasaran, cepat

dan sigap dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat, maka

Pemerintah dalam hal ini mengharuskan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daearah

untuk segera melakukan penyesuaian menyederhanaan struktur organisasi masing-

masing (Chairiah, Ariski, Nugroho, & Suhariyanto, 2020).

Untuk kementerian, lembagainegara, dan pemerintahidaerah, kebijakan ini akan

berlaku efektif pada Desember 2020. Untuk menciptakan organisasi pemerintah yang

lebih kompeten, akuntabel, dan dinamis, maka penyederhanaan jabatan struktural

dilakukan. Terbitnya Surat Edaran Nomor 393 Tahun 2019 berjudul “Langkah-Langkah

Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi” semakin menguatkan kebijakan ini .

Maka dari itu salah satu bentuk penyerderhanaan yang dilakukan adalah

penyetaraan jabatan dengan menghapuskan beberapa jabatan struktural Eselon III dan

IV yangibertujuan untukimenciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan professional.

Mengapa penghapusanijabatan Eselon III dan IV ini menjadi keputusan pemerintah

tentu beralasan bahwa banyakitugas dilingkungan kementerian, lembaga, dan

pemerintahidaerah yang sebenarnya dapat dikerjakan 1 (satu) orang tetapi justru

dikerjakan lebih dari 1 (satu) orang, hal inilah yang menjadi tujuan penghapusan, yang

diharapkan dapat memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan dan menyederhanakan

birokrasi pemerintahan dalam upaya membuat pemerintahan lebih efisien dan

mempercepat pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik. Jumlah

posisi administratif yang dibutuhkan dapat dikurangi sedangkan pengetahuan,

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan

Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 605

keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam manajemen sektor publik dapat

ditingkatkan dengan mengikuti kemajuan teknologi (Rohman & Rismana, 2021).

Dalam upaya penghapusan jabatan Eselon III dan IV ini juga pemerintah telah

menyiapkan pengganti sebagai kompensasi pengalihan jabatan bagi pegawai yang

menduduki jabatan-jabatan tersebut untuk memindahkan fokus pegawai dariiposisi

jabataniadministrasiiatauiyang lebih dikenalidengan jabatan struktural ke posisi

jabatanifungsional, upaya tersebut di antaranya menambah 200 unit pos rumpun jabatan

termasuk di dalamnya adalah analis-analisis (jabatan, pegawai, keuangan, dan auditor

dll) (Hermawan, Kawuriyan, & Ernawati, 2023). Dengan terbitnya Peraturan Menteri

PendayagunaaniAparatur Negaraidan ReformasiiBirokrasi Nomor 28 Tahun 2019

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasiike dalam Jabatan Fungsional

merupakanitindak lanjutisalah satu dari apaiyang menjadi visi pembangunan diatas,

sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ramadani & Sofyaningrum, 2020).

Maka Pemerintah menerbitkan Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang mencabut Permen

PANRB Nomori28 Tahun 2019. Dampak pemberlakuan Permen PAN RB Nomor 17

Tahun 2021 inilah yang berimbas terhadap system dan mekanisme kerja birokrasi di

berbagai instansi pemerintah, salah satunya adalah kewajiban pengangkatan

danipelantikan penyetaraanike dalam jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat

tanggal 31 Desember 2021 (Abdullah, 2023). Bahkan di beberapa kementerian/lembaga

per 1 Januari 2020 para ASN yang menjabat sebagai eselon III dan IV sudah otomatis

menjabat nama jabatan baru sebagai jabatan fungsional.

Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tentu mempunyai tujuan dan

berperan penting dalam suatu masyarakat, baik masyarkat dalam hal ini ASN atau

masyarakat pada umumnya demiimencapaiikeadilan, kepastianihukum, ketertiban,

kemanfaatan. Perubahan ini yang dalamihubungannya dengan sektor hukum merupakan

bagian dari disiplin ilmu Sosiologi Hukum. Bagaimana tidak diaktakan demikian

Karena terdapat beberapa Hubungan antara perubahan sosial yang berdampak pada

perubahan sektor hukumidemikian pula sebaliknyaiperubahan hukumijuga

berpengaruhiterhadap suatu perubahanisosial, hal ini sejalanidengan salahisatu

fungsiihukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat

(socialiengineering) . Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana kebijakan pemerintah

tentang penghapusan pejabat Eselon III dan IV dalam perspektifiteori hukum dari

Roscoe Pound Lawias a tooliof socialiengineering dan mengkolaborasikan dengan

konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagai teori hukum dari

Mochtar Kusumaatmadja. Secara singkat juga akan dibahas tentang dampak sosial yang

ditimbulkanisebagai akibatidari penghapusan pejabat Eselon III daniIV disetarakan ke

penyetaraan jabatan fungsional oleh pemerintah.

Metode Penelitian

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 606

Dalam penulisan ini menggunakanimetode yuridisiempiris yang mendasarkan

padaiteori hukum, perundangan yang berlaku serta beberapa literature yang

disandingkan dengan mengamati keadaan di lapangan. Penelitian yang mencakup

identifikasi dan efektivitas dalam penulisan ini merupakan bentuk penelitian hukum

empirisidengan spesifikasi deskriptif analitis yang secara menyeluruh berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum untuk sekiranya

sejalan, guna mendukung penyelesaian permasalahan. Tulisan ini juga akan

menganalisis beberapa pertanyaan dan permasalahan yang timbul dengan pendekatan

teoretik, khususnya dari perspektif hukum administrasi. Diharapkan denganiadanya

gambaran atas permasalahan yang timbul tersebutidapat diambil suatuikebijakan

yangitepat dalamipengelolaan danipengaturan masalah kepegawaian khususnya

mengenai penghapusan jabatanieselon III dan IV ke penyetaraan jabatan fungsional di

lingkungan instansi Pemerintahan, yang bertumpu pada dasar-dasar teoritikiyang

dapatidipertanggungjawabkan secaraiilmiah. Basis ilmu hukum normatif yang

digunakan disini adalah keterkaitan antara norma yang hidup dalam masyarakat sebagai

bentuk dari adanya reaksi atas perubahan sosial meskipun secara organisatoris hanya

dalam lingkup instansi pemerintah. Data sekunder yang digunakaniadalah dataiberupa

peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

daniPeraturan PemerintahiNomor 11iTahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17iTahun 2020itentang

PerubahaniAtas PeraturaniPemerintah Nomori11 Tahuni2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga ada Peraturan Men PAN RB Nomor 17 Tahun

2021 tentang Penyetaraani abatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang

mencabut Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2019. Referensi lain yang diambil dari

pengamatan lapangan sebagai bahan kajian disamping literature lain yang relevan,

jurnal dan makalah serta sumber dari internet.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan regulasi di Indonesia diarahkan untuk mengakui kekuasaan mayoritas

pemerintah dan mempercepat pengakuan bantuan individu pemerintah yang sangat

penting untuk perubahan luas di bidang keuangan, politik, hukum, dan ketat dan sosial-

sosial. Selain mendapatkan sistem berbasis suara dan mendukung ekonomi, perubahan

juga mengarah pada pengakuan administrasi yang hebat (Adnan, 2018).

ASN atau aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari pemerintah sebagai

PNS, merupakan alat negara dimana apabila dikaji secara kedudukan hukumnya

(rechtspositie) PNS tersebut dariiperspektif hukum, khususnyaihukum tatainegara

danihukum administrasi negara mengandung pengertian bahwa menurut Logemann

(1954:104) di dalam hubungan hukum (rechtsbetrekking) PNS dengan negaraiatau

pemerintahiitu ditandaiidengan adanya hubungan dinas publik (de open bareid

enstbetrekking), yaitu; “waariemand zichiverbindt omizich de aanstell ingin ambtenivan

eenimin ofimeer bepaldeisort teilaten welgevallen tegenoveribezoldiging eniverdure

persoonlijkeivoordelen,” (di mana seseorang mengikatkanidirinya terhadapipenunjukan

padaisuatu atauibeberapa jenisijabatan tertentuiyang kepadanya diberikan gaji dan

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan

Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 607

keuntunganipribadi lainnya). Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan

kedinasan yang bersifat publik, artinya bahwa sejakiseseorang mendapatkanisurat

keputusan (beschikking) pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan berakhir ketika

seseorang tersebut diberhentikan atau telah berakhir masa kerjanya, maka ada hubungan

atau ikatan monoloyalitas PNS terhadap pemerintah. Hal ini menimbulkan konsekuensi

yuridis yang menurut Muchsan (1988:10) apapun yang akan timbul sebagai akibat dari

adanya ikatan hubungan monoloyalitas tersebut secara public mengandung pengertian

bahwa PNS mempunyai kewajiban mutlak untuk mematuhi dan tunduk pada

pengangkatan dalam suatu atau beberapa macam jabatan tertentu. Bahkan di awal

pengangkatan sebagai PNS terikat dengan beberapa ketentuan yang diantaranya tidak

boleh menolak pengangkatan dalam suatu jabatan yang telah ditentukan oleh

pemerintah seperti yang tertuang dalam surat keputusan. Demikian pula dalam hal ini

adalah hak dan wewenang pemerintah yang secara sepihak (eenzijdig)

mengangkatiseseorang dalam jabatan yang ditentukan. Di dalam ketentuan berikutnya

pula menurut (Susilawati, 2021) bahwa hubungan dinas publik ini timbul dan

berakhirnya tidak tergantung pada suatu pengangkatan atau suatu pemberhentian dari

suatu jabatan tertentu, hal ini dapat kita lihat adanya beberapa ketentuan dalam hukum

kepegawaian bahwa PNS yang diberhentikan sementara karena ada perkara dalam

bidang kepegawaian dengan mendapat uang tunggu (wachtgeld), dan konsekwensi-

konsekwensi lainnya.

Penyederhanaan birokrasi yang salah satunya penghapusan eselon III dan IV

bahkan di instansi pemerintah daerah, ada kategori Eselon V yang otomatis juga

dihapuskan dan dilakukan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional, dengan deadline

waktu pelantikan yang memang sudah menjadi keputusan pemerintah, sesuai dengan

kewajibannya untuk taat kepada pemerintah, maka apapun jabatan fungsional yang baru

yang dilekatkan pada status PNS nya harus diterima, meskipun di lapangan banyak

terjadi ketidaksesuaian antara jabatan eselon yang dipangku nya dulu jauh berbeda

dengan jabatan fungsional yang disandangnya saat ini, walaupun sebelumnya telah

didengungkan dan dibuat mapping penyesuaian jabatan fungsional berdasarkan skill dan

kompetensi yang dimiliki tanpa menghilangkan hak nya terdahulu sebagai pejabat

dengan memberinya kompensasi. Kesiapan instansi untuk melaksanakan

penyederhanaan birokrasi tentulah sangat beragam, apalagi untuk tingkat daerah.

Dampak dari adanya penyetaraan jabatan tersebut tentunya menyisakan permasalah

yang sampai saat ini berbagai regulasi pendamping, regulasi berupa juklak dan juknis

bertebaran menyesuakan dengan permasalahan yang timbul akibat dari penyetaraan

jabatan.

Berdasarkan data dari Menpan RB pada tahun 2019, penyederhanaan birokrasi

menjadi dua level eselon dilaksanakan melalui pengalihan Jabatan Administrator

(eselon III), Pengawas (eselon IV), dan Pelaksana (eselon V) menjadi jabatan

Fungsional pada seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yaitu pusat (34

kementerian, 7 sekretariat lembaga negara, 93 sekretariat lembaga non-struktural, 29

lembaga pemerintah nonkementerian, dan 2 lembaga penyiaran publik) dan daerah (34

pemerintah provinsi dan 514 pemerintah kota dan kabupaten). Proses penyetaraan

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 608

jabatan hingga saat ini di Tahun 2023 dengan terbitnya beberapa peraturan yang baru

masih menyisakan adanya beberapa pejabat fungsional dilantik pada jabatan yang tidak

sesuai kompetensi dan latar belakang pendidikan. Beberapa peraturan yang diterbitkan

Permen PAN RB dan BKN yang mengganti nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu

yang beragam menyebabkan beberapa personil dilantik pada jabatan yang sudah tidak

ada dan tidak sesuai. Kebijakan penghapusan eselon ini dan dialihkan melalui

penyetaraan jabatan fungsional ini memaksa Pemerintah serta merta menerbitkan

regulasi terkait penggantian nomenklatur jabatan fungsional, sampai saat ini regulasi

bertebaran terbit untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul

akibat penyetaraan jabatan ini.

Selain itu bukan suatu hal yang mudah mengubah suatu kondisi dari zona nyaman

Pejabat Struktural yang semula naik pangkat dan jabatan otomatis tidak ada kewajiban

mengumpulkan angka kredit beralih menjadi Pejabat Fungsional yang memerlukan

waktu yang lama untuk beradaptasi dengan kewajiban naik pangkat dan jabatan harus

mengumpulkan angka kredit terlebih dahulu. Untuk menghadapi situasi seperti ini,

regulasi baru bermunculan untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang timbul.

Di dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan masih banyak terdapat pejabat yang

disetarakan tidak sesuai latar belakang pendidikannya.sehingga menghambat karir

sebagai pejabat fungsional. Pemerintah pun terus menyesuaikan regulasi yang ada

dengan menawarkan sesuai prosedur yangidiatur dalam Petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis secara kepegawaian bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang

tidak sesuai latar belakang pendidikan untuk beralih ke jabatan fungsional yang sesuai

latar belakang pendidikannya. Jabatan Fungsional dipilih berdasarkan passion

sedangkan jabatan struktural adalah amanah/instruksi pimpinan. Beban seorang Pejabat

Fungsional hasil penyetaraan jabatan bertambah setelah mendapatkan SK selaku

Koordinator/Sub Koordinator. Kebijakan penunjukan Koordinator dan Sub Koordinator

terkesan hanya merubah istilah dari birokrasi yang sebelumnya. Bahwa Koordinator dan

Sub koordinator merupakan fungsi tambahan yang diberikan bagi pejabat struktural

eselon III dan eselon IV (pejabat administrasi) yang terdampak penyetaraan dari pejabat

administrasi setelah dilakukan penyederhanaan birokrasi. Pemberian fungsi tambahan

tersebut untuk memastikan bahwa hak hak keuangan dan fasilitas yang diterima bagi

pejabatiadministrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi tidak berkurang.

Menyikapi hal tersebut selanjutnya dengan ditetapkannya Permen PANRB 7/2022,

ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun

2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi keidalam JabataniFungsional,

dicabutidan dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut dilakukan agar tidak muncul

paradigma bahwa tambahan fungsi koordinasi/sub koordinasi seolah olah hanya

menggantikan jabatan administrasi tersebut. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri

PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tersebut diatur mekanisme kerja baru yaitu dengan

adanya Tim Kerja. Tim kerja terdiri atas Ketua dan Anggota. Ketua Tim Kerja berasal

dari unit organisasi pemilik kinerja. Sedangkan anggota dapat dipilih dari unit

organisasi internal maupun eksternal sesuai kebutuhan pemetaan JF yang diperlukan.

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan

Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 609

Mengenai penyempurnaan organisasi ini ditinjau dari peraturan perundang-

undangan negara, di mana Peraturan Tata Kelola Negara berkepribadian sebagai

peraturan umum sebagai ciri peraturan yang disakralkan, yang rinciannya mengenai

bagian kekuasaan negara. Agar pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum tata

usaha negara yang diinginkan, selalu mengusahakan peran serta masyarakat dalam

melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketika menegakkan

norma-norma hukum tata negara itu sendiri. Dalam hal ini, ketika undang-undang

menentukan pemindahan ke pemerataan jabatan dan pemberhentian pejabat di eselon

atas, semua aturan yang mengatur pemindahan jabatan ini harus diikuti. Pelaksanaan

standar peraturan otoritatif Negara sering membutuhkan investasi penduduk dan

aktivitas posisi pemerintah untuk melakukan kegiatan Peraturan Manajerial Negara

tersebut. Hukum Tata Negara telah mempengaruhi perkembangan Hukum Tata Negara

baik dalam ranah umum (Hukum Tata Usaha Negara umum) yang memiliki fungsi

pemerintahan, maupun ranah khusus/sektoral (Hukum Tata Usaha Negara sektoral)

yang memiliki fungsi kontrol. Fungsi utama hukum administrasi negara adalah untuk

memungkinkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Guna mendukung pelaksanaan

fungsi pemerintahan secara maka dilakukan penyediaan sarana-sarana pemerintahan

yang efektif. Sedangkan hukum administrasi Negara juga memiliki fungsi pengendalian,

lebih kepada agaripelaksanaan tugas-tugasipemerintahan olehipemerintah selalu

sesuaiidengan peraturaniperundang-undangan.

Mengamati banyaknya regulasi terkait penyederhanaan birokrasi melalui

penghapusan pejabat eselon ke penyetaraan jabatan fungsional, jika ditelaah menurut

UU Administrasi Pemerintahan, yangiterdiri dari 8 (delapan) asas,yaitu antara lain :

1. Dalam suatu negara hukum, asas kepastian hukum mengutamakan kepatutan,

keteguhan, dan keadilan dari setiap kebijakan pemerintah sebagai landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat yang harus seimbang adalah manfaat asas manfaat.

3. Asas ketidakberpihakan menuntut badan dan/atau pejabat pemerintah untuk

mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam membuat dan melaksanakan

keputusan dan/atau tindakan tanpa diskriminasi.

4. Asas yang dikenal dengan “Asas Ketelitian” menyatakan bahwa suatu keputusan

atau tindakan harus didukung dengan informasi dan dokumen yang lengkap agar

sah secara hukum. Ini berarti bahwa keputusan atau tindakan yang relevan harus

dipersiapkanidengan cermatisebelum dibuatiatau dilakukan.

5. Setiap Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah wajib berdasarkan Asas Tidak

Menyalahgunakan Kewenangan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk

keuntungan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan

pemberianikewenangan tersebut, tidakimelampaui, tidakimenyalahgunakan, atau

untuk tidakimencampuradukkan otoritas.

6. Asas keterbukaan menjamin terjaganya hak-hak pribadi, golongan, danirahasia

negara dengan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses

dan memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan diskriminatif dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 610

7. Asas aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif dari asas kepentingan

umum yang mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.

8. Asas memberikan pelayanan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan dan

peraturan perundang-undangan, serta proseduridan biaya yang jelas dikenal dengan

asas pelayananiyang baik.

Dari keseluruhan asas diatas, penyederhanaan birokrasi ini dengan adanya

penghapusan Eselon III dan IV ke penyetaraan jabatan fungsional, belum secara

keseluruhan memenuhi asas yang terkandung di dalam UUAPB, hal ini disebabkan

karena para mantan pejabat Eselon III dan IV yang semula merupakan jabatan struktural

masih terdapat adanya ketidaktercapaian asas kepastian hukum dimana regulasi yang

terbit belum mengakomodir jabatan fungsional yang sesuai kebutuhan. Dan peraturan

yang terbit mencabut serta mengganti aturan-aturan sebelumnya yang baru saja

diterbitkan mencirikan tidak adanya asas kecermatan, karena di dalam penyetaraan

jabatan ini kurang mempertimbangkan padaiinformasi danidokumen yang lengkap

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau

Tindakanisebelum Keputusanidan/atau Tindakan tersebut ditetapkan

dan/atauidilakukan. Sebagai contoh beberapa regulasi yang berbeda terbit dalam kurun

waktu yang cepat seperti PeraturaniPemerintah Nomori11 Tahuni2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil sertaiPeraturan PemerintahiRepublik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga ada Peraturan Men PAN

RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsionaliyang mencabut Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2019, disusul dengan

terbitnya Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentangiSistem KerjaiSistem KerjaiPada

Instansi Pemerintah untukiPenyederhanaan Birokrasi. Selain itu beberapa juklak dan

Juknisiyang diterbtkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang mengatur secara teknis

mengenai prosedur, tata cara termasuk pembiayaan sebagai kompensasi atas adanya

penyetaraan jabatan ini secara simultan dan beririingan pula terbit peraturan tentang

nomenklatur jabatan-jabatan baru jabatan fungsional. Tidak berhenti sampai di sebuah

aturan, maka pekerjaaan rumah lainnya yang mengatur system penilaian kinerja,

ketercapaian angka kredit, syarat dan prosedur kenaikan pangkat tiap jabatan fungsional

yang beragam, hal ini menimbulkan banyaknya bertebaran regulasi sebagai akibat dari

penyetaraan jabatan ini. Disinilah letak ketidaktercapaian asas- asas tersebut diatas.

Jika dibandingkan dengan hipotesis keberlangsungan yang sah (kecukupan

hipotesis yang sah) atau dalam bahasa Belanda effectiviteit van de juridische hipotesis,

dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berhubungan dengan

keberlangsungan, yaitu keberhasilan dan keberlangsungan. Ampuh berarti (1) membuat

perbedaan (karena dampaknya, kesan), (2) layak atau efektif, (3) dapat membawa hasil,

menarik (tentang bisnis, aktivitas), (4) berlaku (tentang peraturan , pedoman).

Sebaliknya, istilah "efektivitas" mengacu pada hal-hal berikut: (1) keadaan yang

berpengaruh; (2) khasiat; kegunaan, (3) prestasi (usaha, kegiatan), dan (4) hak bagian

menjadi berlaku (peraturan, pedoman) . Dari sini kita melihat bahwa dari sisi efektif dan

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan

Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 611

keefektifan dari beragam regulasi ini tentu kurang efektif mengingat jika dalam

membentuk regulasi perlu mempertimbangkan alur dokumen yang panjang,sementara

PNS yang dilakukan penyetaraan jabatan tidak sedikit dan tersebar di seluruh pelosok

Indonesia dengan berbagai instansi yang memiliki karakter serta organisasi tata kerja

yang berbeda- beda (Sekhuti, n.d.).

Kemudian menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani Gagasan hipotesis

kecukupan yang sah sebagai mana hipotesis melihat dan membedah keberhasilan dan

juga kekecewaan dari unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan dan pemanfaatan

peraturan untuk strategi pemerintah situasi ini. Kajian teori efektivitas hukum memiliki

tiga bidang konsentrasi: 1. Outcome in execution; 2. Kekecewaan dalam eksekusi; dan

3. Variabel yang mempengaruhi hasil dalam melaksanakan pengaturan adalah bahwa

strategi yang dibuka telah mencapai motivasinya . Hal ini menunjukkan bahwa menurut

kebijakan yang mengatur PNS, kebijakan tersebut dianggap efektif atau berhasil jika

diikuti dan dilaksanakan oleh PNS. Kekecewaan dalam menjalankan strategi adalah

bahwa pengaturan pendekatan yang telah ditetapkanitidak mencapai motivasinya

atauitidak berhasilidalam pelaksanaannya. Perspektif keberhasilan dan kegagalan dari

faktor-faktor yang mempengaruhi dapat diperiksa. Elemen yang mempengaruhi adalah

hal-hal yang menambah atau berdampak pada eksekusi dan penggunaan strategi

tersebut. Satu lagi pandangan tentang keberlangsungan hukum yang dikomunikasikan

oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa kecukupan atau kekecewaan masih mengudara

oleh 5 (lima) faktor, khususnya: 1. Aspek hukum yang sebenarnya (hukum) Faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, khususnya para pihak yang membentuk

dan menegakkan hukum. 3. Kantor atau kantor yang membantu kepolisian. 4. Faktor

wilayah setempat, yaitu iklim di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. 5. Faktor

budaya, khususnya yang berhubungan dengan kreativitas, rasa, dan karsa individu

dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima unsur di atas sangat erat hubungannya satu

sama lain, karena merupakan inti dari kepolisian. Pada bagian pertama, aturan hukum

itu sendiri yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum tertulis. Soerjono Soekanto

mengatakan bahwa efektivitas elemen pertama diukur dengan: 1. Pedoman yang ada

terkait dengan persoalan sehari-hari yang spesifik sangat metodis. 2. Hukum yang ada di

beberapa bidang kehidupan sangat sinkron, dan tidak ada konflik baik secara horizontal

maupun hierarkis .

Sementara berdasarkan teori George Edward III terdapat empat dimensi

implementasi kebijakan Bereaucratic Trimming sebagai berikut :

1. Komunikasi. Jika penanggung jawab implementasi kebijakan sudah mengetahui

secara pasti apa yang akan dilakukan, maka kebijakan tersebut akan dilaksanakan

dengan benar. Hal ini tidak hanya bergantung pada isi proses komunikasi itu

sendiri, yang harus mencakup instruksi yang jelas, terperinci, sistematis, dan

berkesinambungan, tetapi juga pada proses komunikasi itu sendiri antara pembuat

kebijakan dan pelaksana. Jika tidak demikian, mungkin ada kesalahpahaman atau

interpretasi yang berbeda, dan bahkan mungkin ada peluang bagi orang yang

menerapkan kebijakan untuk tidak menerapkannya sama sekali. Akibatnya, tujuan

kebijakan yang dimaksud niscaya tidak tercapai (Edwards III, 1980).

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 612

2. Sumber daya. Jika instruksi kebijakan jelas, diperlukan sumber daya—dalam hal ini

sumber daya manusia yang cukup kuantitas dan kualitasnya. Jumlah yang dimaksud

adalah jumlah yang tergantung pada situasi dan kualitasnya ditentukan dengan

mencocokkan kemampuan yang telah ditentukan. Menurut Edwards III, 1980,

harapannya adalah sumber daya yang dimaksud akan memungkinkan kinerja

implementasi kebijakan yang maksimal.

3. Sikap pelaksana. Ketika praktisi secara pasti mengetahui dengan tepat hal yang

akan diselesaikan, dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hal lain yang

dibutuhkan adalah sikap dari praktisi itu sendiri. Mereka harus memiliki pandangan

dan sudut pandang yang menggembirakan dalam melaksanakan strategi yang

direncanakan dan menerima bahwa strategi tersebut akan berdampak baik pada

asosiasi mereka. Namun, berbagai fakta menunjukkan bahwa kebijakan

diimplementasikan sesuai dengan keinginan implementor, sehingga menimbulkan

ambiguitas dan ketidakjelasan arah dalam implementasi kebijakan yang dimaksud

(Edwards III, 1980).

4. Struktur birokrasi. Meskipun petunjuk kebijakannya jelas, sumber dayanya tersedia,

dan pelaksananya antusias untuk menjalankannya, faktor struktur birokrasi masih

berpotensi menyebabkannya gagal. Misalnya, kolaborasi yang tidak kuat karena

tanda-tanda keretakan otoritas. Demikian juga cenderung digambarkan dengan

adanya metodologi kerja standar yang kaku. dimana prosedur hanya sesuai untuk

kebijakan yang telah dilaksanakan atau sedang dalam proses pelaksanaan, tetapi

tidak sesuai dengan kebijakan yang baru diadopsi (Edwards III, 1980).

Jika diamati secaraikualitatif danikuantitatif peraturan-peraturaniyang mengatur

kebutuhan akan penyetaraan jabatan ini sudahimencukupi, namun penerbitaniperaturan-

peraturan tertentuisudah sesuaiidengan persyarataniyuridis yangiada atau belum, hal ini

belum dapat dikatakan efektif karena teoriiefektivitas adalahisuatu ukuraniyang

menyatakaniseberapa jauhitarget (kuantitas, kualitasidan waktu) yangitelah dicapaiioleh

manajemen, yangimana target tersebut sudah ditentukaniterlebih dahulu.

Efektivitasidalam haliini dapatidiartikan sebagaiisuatu prosesipencapaian suatuitujuan

dariipenyederhanaan birokrasiiyang telahiditetapkan sebelumnyaitelah

mencapaiitujuannya. Mengapa dikatakan demikian,karena sebagai imbas dari tujuan

penyederhanaan sampai saat ini peraturan-peraturan yang mengiringinya masih terus

dilakukan, dirumuskan dan bahkan tumpeng tindih sehingga menyebabkan aturan yang

baru terbit diganti atau tidak berlaku lagi dalam kurun watu yang cepat.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian di atas adalah Program Nawacita Presiden Joko

Widodo bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui

penguatan sektor publik dan nonpublik guna mencapai SDM yang lebih baik secara

universal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah mendorong

penyederhanaan struktur organisasi serta melakukan perubahan regulasi guna

mempercepat perubahan luas di berbagai bidang, termasuk keuangan, politik, hukum,

dan sosial. Dalam konteks ini, aparatur sipil negara (ASN) atau PNS memiliki

Implementasi Kebijakan Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Ke Dalam Penyetaraan

Jabatan Fungsional Dalam Perspektif Hukum

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 613

kedudukan hukum yang mengikat dengan pemerintah dalam hubungan dinas publik,

yang melibatkan kewajiban dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum tertentu.

Siti Mastoah

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 614

Bibliografi

Abdullah, Sait. (2023). PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI INDONESIA. Kebijakan: Jurnal Ilmu

Administrasi, 14(1), 47–55.

Adnan, Indra Muchlis. (2018). Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi Politik dan

Pembangunan Nasional. Trussmedia Grafika.

Chairiah, Anggita, Ariski, S., Nugroho, Agus, & Suhariyanto, Adi. (2020).

Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Jurnal

Borneo Administrator, 16(3), 383–400. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704

Hermawan, Rizqon, Kawuriyan, Megandaru W., & Ernawati, Dyan Poespita. (2023).

Analisis Manajemen Perubahan Dan Struktur Organisasi Pasca Alih Jabatan

Administrator (Eselon III) Dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Ke Jabatan

Fungsional Di Provinsi DKI Jakarta. Management Studies and Entrepreneurship

Journal (MSEJ), 4(2), 798–808.

Nalien, Elvira Mulya. (2021). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi. Jurnal Kebijakan

Pemerintahan, 1–13. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622

Ramadani, Thoriq, & Sofyaningrum, Eviana D. (2020). Strategi Komunikasi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan

Administrasi ke Jabatan Fungsional. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-

Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik, 23(2), 239.

Rohman, M. Najibur, & Rismana, Daud. (2021). Kebijakan Pemangkasan Struktur

Birokrasi di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi.

https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5232

Sekhuti, Luhur. (n.d.). Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai

Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional. Jurnal Hukum

Dan Pembangunan Ekonomi, 10(2), 213–226.

Setiawan, Irfan, Sururama, Rahmawati, & Nurdin, Ismail. (2022). Implementasi

Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau,

2(1), 12–25. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380

Susilawati, Susilawati. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil Sebagai Terpidana Korupsi Di Kabupaten Kampar.

Universitas Islam Riau.