p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i5.624 615

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan

Sengketa Tanah Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten

Kupang

Dewy Hangge

, Ishak Alfred Tungga

, A. Resopijani

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 23-05-2023

Direvisi

: 26-05-2023

Disetujui

: 29-05-2023

Salah satu fungsi kepala desa adalah menerapkan hukum sebagai sarana

untuk mengendalikan dan memperbaharui masyarakat desa atau yang

biasa disebut sebagai hakim perdamaian desa. Dalam penyelesaian

sengketa warisan ini kepala desa biasanya tidak mengambil keputusan

sendiri tetapi bersama para tokoh masyarakat, dan pamong desa lainnya

ataupun sesepuh desa tersebut yang mengetahui riwayat dari antara ahli

waris yang bersengketa tersebut dan harta peninggalan dari pewaris agar

keputusan yang diambil dapat ditaati oleh para pihak dan tidak

melenceng dari adat kebiasaan yang hidup di daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang

menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap

individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat

dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat,

organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau

berlakunya hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan

data sekunder. hasil penelitian bahwa, Cara penyelesaian sengketa tanah

sebagian besar mengadopsi cara mediasi, yaitu cara rekonsiliasi yang

diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Cara ini paling

berhasil, karena mempunyai akibat hukum, terutama tanah dapat

dipidana dengan sertifikat..

ABSTRACT

One of the functions of the village head is to apply the law as a means

of controlling and renewing the village community or what is commonly

referred to as the village peace judge. In resolving inheritance disputes,

the village head usually does not make decisions alone but together with

community leaders, and other village officials or village elders who

know the history of the disputing heirs and the inheritance of the heirs

so that the decisions taken can be obeyed by the parties and do not

deviate from the customs that live in the area. This research is empirical

research, namely legal research that analyzes the application of law in

reality to individuals, groups, communities, legal institutions in society

by focusing on the behavior of individuals or communities, organizations

or legal institutions in relation to the application or enactment of law. In

this study using primary data and secondary data. The results of the

study that, the method used in resolving land disputes is mostly done by

the mediation method, namely by bringing together and reconciling

between the parties to the dispute. This method is the most efficient to

use because it has legal force, especially if the land has a certificate so

that it can be executed because the certificate has a garuda symbol which

has the same function as a court decision whose decision reads.

Kata kunci: Kepala Desa;

Wewenang; Sengketa Tanah.

Keywords: village chief,

authority, land disputse.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 616

Pendahuluan

Dalam hal geografi, mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah

pedesaan. Oleh karena itu, penduduk desa memiliki peranan penting sebagai aset dasar

yang mendukung pembangunan nasional bagi rakyat Indonesia (Leewellyn & Abdillah,

2020). Jika penduduk pedesaan yang jumlahnya signifikan dapat dikelola dengan baik,

mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan kehidupan

masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara (Wihasta & Prakoso, 2012).

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengakui dan menghormati keberadaan serta hak-hak tradisional dari masyarakat hukum

adat selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ini berarti bahwa desa bukan hanya merupakan bagian dari

masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan tingkat pemerintahan terendah di dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks negara yang lebih besar ini,

pemerintahan desa didasarkan pada hak asal-usul dan adat istiadat yang tetap dihormati

dan diakui (Ali, 2009).

Desa ada pemerintah yang menduduki wilayah desa yang disebut Kepala Desa

adalah seorang pejabat pemerintah di tingkat desa yang bertanggung jawab atas

penyelenggaraan urusan desa serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan

pemerintah daerah. Salah satu peran penting Kepala Desa adalah menerapkan hukum

sebagai upaya untuk mengatur dan memperbarui masyarakat desa, yang sering disebut

sebagai penyelesaian sengketa atau mediator desa (Satori, 2002).

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas untuk

membuat peraturan desa sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 72

Tahun 2005. Namun, peraturan desa tersebut sebenarnya hanya menjelaskan secara rinci

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di tingkat undang-undang yang lebih tinggi,

dan bukan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa guna mencapai

kesejahteraan dan kemakmuran (Habib, 2021).

Kepala Desa memegang tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa warisan

setelah upaya musyawarah di antara ahli waris tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam

situasi di mana kesepakatan tidak tercapai, ahli waris tersebut dapat mengajukan masalah

kepada Kepala Desa setempat untuk dicari solusinya (Bilung, 2020). Peranan Kepala

Desa sebagai hakim Perdamaian Desa memiliki pengaruh yang besar dalam penyelesaian

sengketa warisan di masyarakat. Dalam proses tersebut, Kepala Desa tidak membuat

keputusan secara sendiri, tetapi bekerja sama dengan para tokoh masyarakat, pamong

desa, dan sesepuh desa yang memiliki pengetahuan tentang riwayat ahli waris yang

berselisih dan harta peninggalan pewaris. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil

dapat diterima oleh semua pihak dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah

tersebut (Fitrah, 2017). Penelitian ini fokus pada dua isu utama, yakni peran kepala desa

dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan antara ahli waris di Desa Kuimasi,

Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Selain itu, penelitian juga mengkaji kekuatan

hukum keputusan yang diambil oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah

warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Kepala Desa memiliki

Tugas pemerintahan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 617

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa. Sesuai dengan konsep kewenangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa terdiri dari dua

elemen, yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, serta

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 200 hingga

Pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Setiawan, 2018). Kepala Desa memegang peran sebagai pemimpin dan memiliki

wewenang tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan posisi,

kewenangan, dan tugas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Fitriani,

2017).

Namun calon peneliti akan meneliti lebih jauh kedudukan Kepala Desa sebagai

hakim pendamai dan kekuatan hukum tentang keputusan kepala desa, sedangkan kepala

desa sendiri mempunyai salah satu hak dan wewenang yang secara spesifik terdapat

dalam pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud

yaitu “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa” dan terdapat juga dalam Pasal 14

ayat (2E) bagian dan pasal 15 ayat (1C) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Pasal 14 ayat 2E

“Membina kehidupan masyarakat Desa” Pasal 15 ayat 1C “ memelihara ketentraman dan

kesejahteraan masyarakat” dari kedua pasal ini dapat di jelaskan bahwa pada

kenyataannya ada beberapa wewenang kepala desa yang belum terpenuhi dalam data

yang di ambil dalam tiga tahun terakhir, yaitu 5 sengketa tanah, dan yang belum di

selesaikan yaitu 4 sengketa tanah dikarenakan dari kedua belah pihak tetap

mempertahankan dan belum menerima untuk di selesaiakan. Disini calon peneliti akan

mendalami dan membahas mengenai sengketa tanah warisan yang masing-masing pihak

tetap mempertahankan.”

Kepala Desa selalu memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat, di antaranya

sebagai mediator atau penyelesaian sengketa yang berwenang untuk mempertimbangkan

sanksi yang sesuai bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam perselisihan. Di Desa

Kuimasi, Kecematan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kepala adat lebih sering disapa Tua

Adat, Tua Adat sendiri merupakan orang yang sudah lama hidup dan mengetahui seluk

beluk cerita atau kisah tetang desa itu, ataupun sudah pernah mengeteahui latar belakang

desa itu, di Desa Kuimasi, Kecematan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Memiliki Tua Adat

Dan Kepala Desa (Susanto, 2019).

Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih rinci tentang bagaimana

kepala desa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di

Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi

langsung dengan pihak terkait, di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun

sebelumnya digunakan sebagai panduan dalam proses wawancara.

b. Observasi

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 618

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan

langsung pada objek atau tempat yang ingin diteliti. Metode ini tidak menggunakan alat

bantu lainnya, melainkan hanya mengandalkan penggunaan mata untuk mengumpulkan

informasi yang dibutuhkan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan

cara mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, peraturan perundang-

undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1) Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengkoreksi data yang diperoleh sesuai

dengan permasalahan yang diteliti.

2) Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda

atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3) Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan

menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu.

4) Verifikasi, yaitu suatu pemeriksaan tentang atau mengenai kebenaran laporan,

pernyataan, perhitungan uang dan juga lain sebagainya..

b. Analaisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan

cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan

objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang

ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Pendamai dalam Menyelesaikan

Sengketa Tanah Warisan antar Ahli Waris di Desa Kuimasi, Kecamatan

Fatuleu, Kabupaten Kupang

Sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk

memelihara sistem hukum yang ada di masyarakat desa, serta memastikan bahwa hukum

tersebut ditegakkan dengan baik. Kepala desa secara aktif terlibat dalam kegiatan sehari-

hari yang melibatkan seluruh masyarakat desa, bukan hanya dalam mengurus kebutuhan

administratif desa, tetapi juga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di

masyarakat, seperti masalah perkawinan, warisan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain,

kepala desa memiliki peran yang melibatkan seluruh aspek kehidupan di desa untuk

menjaga ketentraman, kedamaian, keseimbangan fisik dan mental, serta menegakkan

hukum. Soepomo menggambarkan peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa

sebagai berikut:

Tugas kepala desa adalah menjaga keberlajutan kehidupan hukum dalam

masyarakat, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik. Kepala desa terlibat

dalam berbagai aktivitas sehari-hari yang melibatkan seluruh aspek masyarakat. Selain

mengurus administrasi desa, kepala desa juga bertanggung jawab atas urusan-urusan

seperti perawatan jalan desa, kegiatan masyarakat desa, irigasi, penyimpanan pangan

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 619

desa, serta urusan tanah yang berada di bawah wewenang desa dan lain sebagainya. Selain

itu, kepala desa juga turut campur tangan dalam menyelesaikan masalah perkawinan,

warisan, perawatan anak yatim, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada bidang

kehidupan di dalam masyarakat desa yang terlepas dari peran kepala desa dalam menjaga

ketenangan, perdamaian, keseimbangan fisik dan mental, serta menegakkan hukum.

Sebagai hakim perdamaian desa, kepala desa memiliki peran penting dalam

menyelesaikan sengketa warisan dengan tujuan memastikan terciptanya keadilan,

ketertiban, dan perdamaian yang mengembalikan situasi seperti semula (Tarantang,

2018). Keadilan yang bersumber pada ketertiban adalah keadilan yang sesuai dengan

hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam peradilan adat, kepala desa memperlakukan Hukum materi dan hukum

bentuk. Mereka tidak terikat oleh hukum dan peraturan formal dalam proses pengadilan.

Namun, upaya untuk mencapai keadilan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat

berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kerukunan tetangga. Persidangan yang

dilakukan bukan untuk mencapai keputusan, tetapi untuk mencari solusi yang disepakati

secara harmonis melalui saling pengertian. Apabila para pihak dapat menerima

penyelesaian yang disetujui bersama, maka itulah keputusannya (Mujib, 2013).

Peran kepala desa dalam mengoordinasikan hubungan antara pemerintah pusat dan

desa sangat signifikan, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi kebijakan

pemerintah. Menurut konsep desa, desa adalah wilayah yang sah dengan batas-batas

tertentu, yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya.

Kepala desa bertanggung jawab untuk menyelaraskan kepentingan penduduk setempat

dengan inisiatif masyarakat, serta mengakui dan menghormati hak asal-usul dan tradisi

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan

efektivitas kepala desa, terutama dalam penyelesaian masalah serentak, diperlukan

metode yang dapat memastikan bahwa desa mampu menyelesaikan permasalahan tanpa

menimbulkan konflik yang berlarut-larut dan pertikaian yang lebih besar di tingkat

berikutnya. Pada akhirnya, kepala desa memenuhi tugasnya sebagai hakim perdamaian

desa (dorpsjuttie). Dalam hal ini, dia akan berusaha untuk melakukan langkah-langkah

berikut:

a) Menerima dan meneliti segala laporan keberatan yang disampaikan kepadanya.

b) Meminta pihak berwenang desa atau kepala wilayah untuk menyelidiki kasus

tersebut, dengan menghadiri pertemuan yang disebutkan dalam laporan.

c) Mengadakan dan menentukan jadwal serta tempat pertemuan di kantor desa.

d) Menyambut para tokoh desa yang akan datang bersama kepala desa untuk

memberikan arahan awal, serta tokoh penting lainnya.

e) Mengadakan pertemuan hingga konflik muncul, dan mendengarkan kesaksian saksi-

saksi dengan tujuan agar pernyataan mereka dapat didengar.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 mengenai

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada Bagian Pertama yang membahas

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa, disebutkan bahwa kepala desa memiliki tanggung

jawab untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepala desa diberikan wewenang:

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 620

a. Memimpin penyelengaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama BPD

b. Mengajukan racangan peraturan desa

c. Menetapkan peraturan desa berdasrkan kebijkakan yang ditetapkan bersama BPD.

d. Menyusun dan mengajukkan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk

dibahas dan ditetapkan bersama BPD

e. Membina kehidupan masyarakat desa

Berdasarkan data yang di ambil dalam penelitian, tiga tahun terakhir ini bahwa

masalah atau sengeketa yang terjadi itu berjumlah 5 sengketa yang baru diselesaiakan 1

sengeketa dan yang satunya di selesaikan namun belum ada penyelesaian akhir sisanya

tiga sengketa namun belum sama sekali di selesaikan oleh kepala Desa sendiri.

Penyelesaian sengketa yang pertama belum menemukan hasil akhir oleh kepala

Desa dikarenakan masing-masing ahli waris masih mau mempertahankan hak mereka

dengan perbedaan pendapat dan rasa takut di rugikan yang membuat mereka tidak mau

menerima keputusan yang dibuat Kepala Desa sehingga perkara yang mereka ajukan

masih bersifat sementara dalam proses penanganan.

Sengketa tanah yang kedua yaitu berjumlah 3 sengketa yang belum diselesaiakan

oleh kepala desa di karenakan belum ada bukti yang mampu membuktikan tanah tersebut

sah milik penggugat dan tidak memilki saksi yang mengetahui tentang tanah tersebut.

Penyelesaian sengketa yang berikut yaitu penyelesaian tanah yang dialami oleh 4

ahli waris dan sudah diselesaiakan dengan putusan kepala desa. Dengan menggunakan

cara mediasi. Beberapa hasil penelitian yang didapat peneliti ketika turun ke lokasi

penelitian. Hasil wawancara yang di dapatkan peneliti mengenai Wewenang Kepala Desa

di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang:

1. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ML, Kepala Desa Kuimasi,

menjelaskan bahwa wewenang kepala desa sebagai hakim pendamai dalam penyelesaian

sengketa tanah warisan antara ibu NM istri dari OM (Almarhum) dan bapak TM yaitu

“Wewenang kepala desa sebagai pendamai, dengan cara mempertemukan pihak yang

bersengketa dan diajak melakukan mediasi di Kantor Desa untuk memperoleh suatu

penyelesaian dari sengketa tersebut”

2. Ahli waris pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu -NM sebagai Istri Sah dari Bapak OM

(Almarhum) menjelaskan bahwa : “wewenang kepala desa itu sebagai penengah dalam

penyelesaian masalah apa lagi masalah sengketa tanah yang kami alami sekarang, serta

pemberi arahan untuk kami dalam proses penyelesaian”

3. Ahli waris kedua

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa TM menjelaskan bahwa wewenang

kepala desa “ yaitu sebagai penengah dan saran dalam proses penyelesaian, sengketa di

lingkungan sekitar, dalam kasus yang saya alami menurut saya wewenang kepala sebagai

aparatur desa juga sudah menjadi kewajiban

4. Ahli waris ketiga

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 621

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa RM menjelaskan bahwa wewenang

kepala Desa yaitu sebagai pendamai dalam penyelesaian masalah.

5. Ahli Waris ke empat

Berdasarkan hasil wawancara, dengan saudara RM menjelaskan bahwa

wewenang kepala desa yaitu itu sebagai penengah dan sekaligus sebagai pemberian

arahan bagi keluarga yang bersengketa.

6. Tokoh adat pertama

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapa MB menjelaskan bahwa wewenang

kepala desa sebagai hakim pendamai yaitu untuk mengklarifikasi serta memberikan

arahan kepada keluarga yang bersengketa.

7. Kepala adat kedua

Berdasarkan wawancara dengan Bapak HH, yang menjabat sebagai Ketua RT 14,

dijelaskan bahwa kepala desa memiliki peranan sebagai mediator dalam penyelesaian

konflik dan juga sebagai penentu dalam memberikan saran dan keputusan dalam

penyelesaian suatu masalah.

Hasil wawancara dengan kepala desa Desa Kuimasi mengindikasikan bahwa dalam

penyelesaian perselisihan tanah, metode yang sering digunakan adalah mediasi, di mana

pihak-pihak yang berselisih didamaikan dan dimediasi. Pendekatan ini dianggap efektif

karena memiliki kekuatan hukum, terutama jika tanah tersebut telah memiliki sertifikat,

sehingga pelanggaran dapat dipidana berdasarkan lambang Garuda yang terdapat pada

sertifikat tersebut. Syarat-syarat putusan yang ditegakkan haruslah sesuai dengan prinsip

keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memuat lambang Garuda.

Namun, jika tanah tidak memiliki sertifikat, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada

kesepakatan sukarela para pihak, karena mediasi tidak dapat dipaksakan.

Hambatan yang sering dihadapi kepala desa adalah tidak jarang pihak swasta

menggunakan jalur hukum formal untuk melapor ke polisi karena merasa dirugikan oleh

kesalahan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan ini maka salah satu wewenang

kepala desa untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dilakukan oleh masyarakat

terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 6 tahun 2006 huruf E

yang berbunyi “Membina kehidupan masyarakat desa” yang berarti kepala desa memiliki

hak untuk menyelesaikan suatu perkara diluar pengadilan, namun Tugas dan kewenangan

kepala desa masih belum terlaksana dengan efektif dikarenakan ada beberapa sengketa

tanah yang masih belum bisa selesaiakan oleh kepala desa oleh sebab itu perlu ditindak

lanjuti. Dan hanya satu sengketa tanah yang dapat diselesaikan oleh kepala desa.

B. Kekuatan Hukum Keputusan Kepala Desa yang di Hasilkan dalam

Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu,

Kabupaten Kupang

Kepala Desa memiliki tanggung jawab sebagai penengah dalam menyelesaikan

konflik di desa, yang diberikan oleh lembaga eksekutif untuk memastikan kelancaran

pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa harus mengikuti

pedoman dan undang-undang yang mengatur tugas dan wewenangnya. Kepala Desa

memiliki posisi yang dihormati dalam wilayahnya dan memiliki peran penting sebagai

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 622

mediator dalam penyelesaian konflik adat. Undang-undang tentang desa mengatur bahwa

Kepala Desa memiliki kedudukan yang kuat dan tegas sebagai pemimpin pemerintahan

desa, yang memberikan kekuasaan padanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai

mediator dalam penyelesaian konflik.

Melalui mekanisme mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat

mencapai persetujuan, yang kemudian harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam

waktu 30 hari setelah penandatanganan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (7)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penegasan dan Tujuan Pertanyaan

Pilihan, yang bersifat final dan membatasi. Namun, jika ada pihak yang kemudian keluar

dari kesepakatan tersebut, meskipun sudah didaftarkan ke pengadilan, kesepakatan

tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutori.Mekanisme Penanganan Sengketa Hukum

Atas Tanah.

Mekanisme Penanganan Sengketa Hukum Atas Tanah lazimnya diselenggarakan

dengan pola sebagai berikut:

a. Pengaduan

Dalam pengaduan tersebut, isinya berisi keterangan dan kejadian yang

menggambarkan bahwa pihak pemohon/pengadu memiliki klaim atas tanah yang sedang

disengketakan. Mereka juga melampirkan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka

dan meminta penyelesaian yang mengharapkan agar mutasi tanah tersebut dapat dicegah

demi melindungi kepentingan pemohon.

b. Mediasi

Mengacu pada asal katanya, istilah mediasi memiliki akar dari bahasa Latin, yakni

mediare, yang mengandung arti berada di tengah. Arti ini menggambarkan peran penting

pihak ketiga sebagai perantara dalam menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak.

Selain itu, konsep tersebut menuntut perantara tersebut untuk tetap netral dan tidak

memihak dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam bahasa Inggris, istilah mediasi

dikenal sebagai "mediation," yang merujuk pada upaya menyelesaikan sengketa dengan

melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang berperan sebagai perantara. Pendekatan

ini dilakukan secara damai, dengan hasil yang diharapkan adalah solusi yang

menguntungkan kedua belah pihak.

Tugas dan wewenang Hakim Perdamaian Desa ( Mediator) Tugas Mediator

1. Sebagai mediator, tanggung jawabnya adalah mengusulkan jadwal pertemuan dalam

mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang kemudian

disepakati oleh kedua belah pihak tersebut melalui musyawarah.

2. Dalam proses mediasi, mediator memiliki kewajiban untuk memastikan kedua belah

pihak yang bersengketa memainkan peran masing-masing dengan menghormati

mereka. Mediator harus adil dan setara dalam menjaga kepentingan kedua belah

pihak, sehingga membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa.

3. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa harus diajukan ke lembaga

yang memiliki otoritas, seperti pengadilan. Dengan demikian, dalam banyak kasus,

sengketa muncul karena adanya pengaduan yang melibatkan pertentangan hak atas

tanah atau hak-hak lain terkait prioritas atau keputusan yang dirasakan merugikan

pihak tersebut (Jamaludin, 2015).

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 623

Dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa melalui mediasi, mediator

bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak, dan membantu para pihak

yang berselisih untuk mencapai kesepakatan sukarela terkait permasalahan yang mereka

hadapi. Kepala desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antara

kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Setelah melalui proses mediasi tersebut,

jika terdapat kesepakatan yang tidak dapat dicapai antara pihak-pihak yang berselisih dan

kepala desa, maka penyelesaian sengketa akan melibatkan keluarga besar Manggi dan

diputuskan secara keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu pihak ahli waris, yaitu Bapak

Tim Manggi, tidak menerima hasil kesepakatan yang dicapai melalui mediasi. Peran

kepala desa memiliki pentingnya dalam menjaga keseimbangan hubungan antara

pemerintah pusat dan desa, terutama dalam menyampaikan informasi dan melakukan

sosialisasi kebijakan pemerintah.

Kepala desa memiliki tugas utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu

memperhatikan kompleksitas kasus yang dapat diselesaikan di tingkat desa tanpa

menimbulkan konflik yang lebih besar. Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala desa

menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum dan

peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dalam penyelesaian sengketa

tanah yang di alami oleh keluarga mira mangi tidak di buat suatu kekuatan hukum sebagai

keputusan akhir dari kepala desa untuk membuktikan bahwa jika terulang kembali

masalah tersebut maka sudah ada kekuatan hukum yang mengikat kepada orang yang

bersengketa, dalam penyelesaian di pemerintah desa dibuatnya notulen tentang

penyelesaian yang berakhir dengan persetujuan oleh kedua belah pihak dengan bukti

cium hidung. Namun masalah tersebut dari pihak keluarga belum mampu menerima

keputusan yang dibuat oleh kepala desa, sehingga sengketa tersebut sampai sekarang

belum selesai walaupun dimata pemerintah desa sudah selesai.

Kesimpulan

Dalam menyelesaikan konflik waris di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu,

Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki tugas untuk menjadi

mediator dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Tujuannya adalah

mempertahankan keharmonisan di masyarakat dengan menghasilkan keputusan yang

dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan kepala desa

dalam penyelesaian sengketa waris ini didasarkan pada hukum adat yang berlaku di Desa

Kuimasi. Keputusan yang diambil bertujuan untuk menciptakan perdamaian, dengan

syarat bahwa keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dan

memenuhi prinsip keadilan. Oleh karena itu, keputusan kepala desa sebagai mediator

harus didasarkan pada prinsip keadilan yang jelas.

Wewenang Kepala Desa Sebagai Hakim Pendamai Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah

Warisan Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 624

Bibliografi

Ali, Mohammad. (2009). Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa

Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.

Bilung, Nelson. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi

Kalimantan Utara. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 8(4), 15–28.

Fitrah, Rahmat. (2017). Peradilan Gampong Sebagai Wadah Dalam Menyelesaikan

Sengketa Warisan Di Provinsi Aceh. Jurnal Public Policy, 3(1).

https://doi.org/10.35308/jpp.v3i1.751

Fitriani, Riska. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam

Masyarakat Adat Melayu Riau. Riau Law Journal, 1(2), 226–238.

https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4519

Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. (2021). Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat

dan ekonomi kreatif. Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic

Traveling, and Creative Economy, 1(2), 82–110. https://doi.org/10.21274/ar-

rehla.v1i2.4778

Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015). Sosiologi perdesaan. Pustaka Setia.

Leewellyn, Vincent Sylvester, & Abdillah, Fitri. (2020). Inventarisasi konsep ekosistem

pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan: Kasus Waduk

Walahar, Kabupaten Karawang. Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata,

1(2), 57–67. https://doi.org/10.31334/jd.v1i2.840

Mujib, M. Misbahul. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana

Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 2(2).

Satori, Mohammad. (2002). Menggali Kembali Potensi dan Budaya Desa Sebagai Modal

Dasar Pembangunan Nasional. MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 18(1),

91–105.

Setiawan, Irfan. (2018). Handbook pemerintahan daerah. Wahana Resolusi.

Susanto, Susanto. (2019). Konflik dan resolusi konflik: Pendekatan analytical hierarchy

process dalam konflik pertanahan di Urutsewu, Kebumen. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu

Pemerintahan, 4(1), 59–74.

Tarantang, Jefry. (2018). Advokat mulia (Paradigma hukum profetik dalam penyelesaian

sengketa hukum. K-Media.

Wihasta, Candra Restu, & Prakoso, H. B. S. (2012). Perkembangan Desa Wisata

Kembang Arum dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Donokerto Kecamatan Turi. Jurnal Bumi Indonesia, 1(1).