p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i5.622 579

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKSANAAN

KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN YANG BERIMPLIKASI PADA

TINDAK PIDANA KORUPSI

Franky Simamora

, Aksi Sinurat

, Orpa G. Manuain

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 21-05-2023

Direvisi

: 26-05-2023

Disetujui

: 28-05-2023

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam

menganalisa suatu putusan pengadilan Sulawesi Tenggara Nomor

3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana

korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa

konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi.

Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian

permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara

keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan

jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat

penrmasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi

kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat

diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan

negara sehingga selama unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi

seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka

tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam

pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak

pidana korupsi atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa

konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana

merupakan pilihan terakhir (ultimum premedium).

ABSTRACT

The research is normative juridical that analyzes the Decision of the

Southeast Sulawesi High Court Number 3/PID.SUS-TPK/2020/PT

KDI). In the court's decision, the defendant was sentenced based on the

criminal act of corruption due to the problem of insufficient volume of

work in an audit. Based on the consideration that construction work is

a type of work in construction services that has been regulated in a

construction services regulatioan. The settlement of problems in

construction services is emphasized on civil settlement according to the

contract that is used normally to carry out the construction service

activities. Furthermore, if there is a problem in the construction work

which argues that there has been a loss in state funds, then in fact the

state loss that occurs can be corrected by reimbursement so that it does

not become a loss to state finances so long as the elements in the

criminal act of corruption such as fraud, bribery, gratuity etc., it

cannot be proven in real terms, so the problems in the construction

work cannot be drawn into criminal acts of corruption or it can be said

that criminal penalties for construction services must really apply the

principle of criminal law which is the final solution (ultimum

premedium).

Kata kunci: Tindak Pidana

Korupsi; Jasa Konstruksi;

Pekerjaan Konstruksi.

Keywords: Corruption Crime;

Construction Services;

Construction Work.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 580

Pendahuluan

Proyek pembangunan jalan perlu mendapat perhatian dalam hal kualitas

penggunaan material agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dalam

jangka panjang dan menghindari serta mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran

keuangan negara, mengingat sumber dana yang digunakan untuk setiap proyek

pembangunan jalan bersumber dari keuangan negara. Oleh sebab itu, dalam setiap

kontrak kerja yang dibuat harus secara jelas diterangkan dalam isi kontrak kerja tersebut

agar mendapatkan kualitas jalan sesuai dengan projek yang dibuat. Kontrak adalah suatu

persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi

secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh

seorang atau kedua dari mereka (Fanani & Astuti, 2022).

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan penyedia jasa dan Pejabat Pembuat

Komitmen terikat di dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Undang-undang No. 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi mengatur

hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa

konstruksi. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah telah

mengatur cara Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa dapat terikat didalam

suatu kontrak termasuk isi dan syarat berakhirnya kontrak (M Musa, 2019). Karena

hubungan Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa merupakan perikatan yang

didasarkan pada kontrak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kualitas dan

kuantitas yang telah ditentukan, maka sewajarnya bahwa permasalahan ketidaksesuaian

pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas adalah permasalahan wanprestasi

(Musa, 2017).

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sering bermasalah terkait dengan

kualitas bahan serta volume jalan yang harus dikerjakan. Undang-undang No. 2 Tahun

2017 jelas-jelas tidak menyebutkan sama sekali adanya sanksi pidana, segala bentuk

kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa diberikan sanksi mulai dari yang paling

ringan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis dan pada kasus terjadinya

kegagalan bangunan akan dikenakan sanksi ganti rugi (Lingga, Hartono, & Adnyani,

2022). Namun hal yang sering terjadi adalah permasalah yang terjadi pada pekejaan

proyek adalah penyimpangan pelaksanaan dalam hal mutu atau volume bahan bangunan

yang mengakibatkan kerugian negara (Pradina, 2021).

Pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar yang

ditetapkan akan dapat memperbesar potensi terjadi kegagalan bangunan. Permasalah

penyimpangan dalam konstruksi selama ini sering kali ditarik ke dalam tindak pidana

korupsi tanpa memperhatikan aspek keperdataan penyelesaian pekerjaan melalui

kontrak (Pinandito, 2021). Pelanggaran terhadap asas efisien pada proses pengadaan

barang/ jasa secara umum dianggap sebagai kerugian terhadap keuangan negara dan

berimpilikasi pada tindak pidana korupsi. Bertitik tolak dari pengertian tersebut terdapat

pandangan bahwa kontrak konstruksi yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur

merugikan negara sebagaimana dinyatakan oleh instansi yang berwenang

menyatakannya dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang

Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 581

Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio”, “corruptus”, “corruptio” yang

secara harfiah berarti kebusukan keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,

tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian (Kurniawan et al., 2022). Perbuatan

melawan hukum materil pada tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah ranah bidang

hukum perdata, namun dalam praktek bisnis dan ekonomi, apabila terdapat elemen-

elemen telah terjadinya kecurangan (deceit) maka perbuatan tersebut telah dapat

dikualifikasi ebagai perbuatan pidana (fraud) atau kejahatan bisnis.

Penyelesaian perkaranya di pengadilan terhadap kasus penyimpangan pelaksanaan

kontruksi dilakukan dengan banyak perberbedaan dalam pertimbangan hukumnya,

sehingga putusan hakim pun berbeda. Contoh kasus terjadi pada Putusan Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menangani

perkara proyek pekerjaan peningkatan jalan Toari-Bambamolincu-Matausu Tahun

Anggaran 2017, dengan total kegiatan Anggaran sebesar Rp.1.655.000.000,- yang

sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 yang

dikerjakan oleh CV. Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pemenang lelang. Proyek

peningkatan jalan tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak Nomor: 605/005/FS-

JLN/PPKPUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama

120 hari kalender yaitu sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017

sebesar Rp. Rp.1.655.000.000,- dengan jarak jalan yang dikerjakan sepanjang 3.450

meter. Dalam pekerjaan proyek tersebut, CV. Rezky Dharmawan Konstruksi

menguasakan kepada Muh. Fahrul Suriawan Sirang, SE sebagai pelaksana pekerjaan di

lapangan.

Pembuktian pada hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan suatu

penentu apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dan dapat dijatuhkan

hukuman pidana (Flora, 2018). Soedarjo menyatakan membuktikan sama dengan

memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan,

menandakan, menyaksikan dan menyakinkan (Aji, 2020). Dalam perspektif yuridis

pembuktia juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang

boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa (Yahya, 2018: 252)

Hakim pada kedua dalam menjatuhkan vonis mempunyai pertimbangan yuridis

yang berbeda-beda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda. akim pada tingkat

Banding menjatuhkan vonisnya dengan dakwaan primer sama halnya dengan dakwaan

yang diajukan Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri, sedangkan Hakim pada tingkat

pertama memvonis dengan dakwaan subsidair dengan hukuman yang lebih rendah

(Sumendap, 2018).

Vonis pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan tinggi dapat dilihat bahwa

permasalahan penyimpangan pelaksanaan proyek yang harusnya masuk ke dalam rana

perdata diselesaikan oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan Pasal 2 Ayat 1

dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dengan alasan adanya kerugian negara.

Permasalahan penyimpangan pelaksanaan lapangan yaitu kekurangan volume pekerjaan

pada kasus diatas pada dasarnya adalah suatu wanprestasi yang dapat diselesaikan

secara perdata (Lubis, 2018). Kontrak jasa konstruksi yang telah ditandatangani oleh

PPK dan penyedia jasa telah mengatur penyelesaian permasalahan wanprestasi tersebut.

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 582

Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga tidak mengatur adanya

sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pelaskanaan kontrak konstruksi (AJI, 2021).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum CV

Rezky Dharmawan Konstruksi terhadap pengerjaan proyek peningkatan jalan yang

tidak sesuai dengan kontrak, pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada Tingkat

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Tinggi serta bagaimanakah penyimpangan

pelaksanaan proyek yang seharusnya rana perdata menjadi tindak pidana korupsi pada

Putusan ditinjau dari Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Manurung, 2022).

Tujuan dari penelitian ini lah untuk menjawab kajian yuridis terhadap putusan

vonis pengadilan kepada terdakwa terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim

atas penjatuhan vonis kepada terdakwa serta penjatuhan vonis tindak pidana pada

permasalahan jasah konstruksi dilihat dari pandangan undang-undang jasa konstruksi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan dalam bidang penanganan

perkara kontrak kerja kontruksi jalan yang berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi

yang merugikan keuangan negara.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan melihat

dengan mengedepankan analisa terhadap bahan hukum yang tertulis untuk dapat

diuraikan kedalam suatu bentuk narasi yang terstruktur untuk dapat menjawab hal-hal

yang menjadi rumusan masalah penelitian. Aspek-aspek yang diteliti adalah aspek yang

erat hubungannya dengan putusan pengadilan pada terdakwa Muh. Fahrul Suriawan

Sirang dilihat dari permasalahan yang menyebabkan adanya tuntutan kepada yang

bersangkutan di pengadilan tindak pidana korupsi hingga pada penjatuhan vonis baik di

tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik dari kepustakaaan

maupun dari peraturan perundang-undangan sehubungan dengan rumusan masalah yang

disampaikan. Bahan hukum yang digunakan dapat berupa bahan hukum primer seperti

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa karya ilmiah yang

telah menggunakan kepustakaan dengan literatur dan undang-undang, peraturan dan

norma yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan topik yang diteliti. Situasi yang ditemukan didalam rumusan

masalah dijadikan dasar pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersesuaian. Hipotesa

dan teori diuji dengan pendekatan yuridis normatif dengan peraturan-peraturan.

Kerangka studi dibatasi melalui rumusan masalah yang menggambarkan situasi yang

disampaikan pada latar belakang masalah.

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan pidana sejatinya hanya dapat dilakukan oleh manusia karena manusia

dianggap sebagai satu-satunya subjek yang mampu melakukan tindak pidana. Korporasi

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang

Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 583

sebagai subjek tindak pidana merupakan hal yang beru yang penegakan hukumnya

masih sedikit namu dalam perkembangan tingkat kejahatan pidana terutama dalam

tindak pidana korupsi maka dikenal badan hukum sebagai subjek tindak pidana dalam

UU Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kaitannya dengan

perbuatan melawan hukum terdakwa dalam kasus ini apakah dilakukan sebagai pribadi

atau koorporasi perlu dilihat dari beberapa peristiwa yang mengawali perbuatan

melawan hukum. Peminjaman bendera untuk memenangakan pelelangan adalah

perbuatan terlarang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini disebabkan

sebenarnya peminjam tidak memenuhi syarat tentang serta lelang terkait pengadaan

barang dan jasa pemerintah wajib memenuhi persyaratan antara lain memiliki keahlian,

pengalaman, kemampuan teknis dan managerial untuk pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Terdakwa yang tidak memenuhi syarat namun mengikuti kegiatan

pengadanaan barang dan jasa telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan yang

diatur pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah dan kaitannya dengan kerugian negara sebesar Rp. 592.503.440,86 akibat

kekurangan volume adalah perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum selanjutnya haruslah dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak terlepas dari adanya unsur pidana yang

harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Berbicara mengenai tindak pidana yang

dilakukan oleh koorporasi tidak terlepas dari pertanyaan apakah unsur kesalahan tetap

dapat dipertahankan seperti halnya manusia (Muladi, 2010: 14).

Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum atas perbuatan melawan hukum

terdakwa dilihat dari empat makna perbuatan hukum yakni: Pertama, perbuatan

melawan merupakan suatu syarat perbuatan dapat dikenakan pidana sesuai dengan

definisi perbuatan pidana yakni perbuatan manusia yang dirumuskan dalam rumusan

delik yang dicela sehingga bersifat melawan hukum. Kedua, melawan hukum harus

disebutkan di dalam rumusan delik sehingga suatu perbuatan melawan hukum karena

telah terdapatnya syarat tertulis yang mengaturnya. Ketiga, sifat melawan hukum formal

mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Pengenaan Pasal 2

Ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 merupakan bukti bahwa sifat melawan

hukum formal telah tepenuhi. Keempat, sifat melawan hukum materil dapat diartikan

dilanggarnya kepentingan masyarakat yang dilindungi sebagaimana maksud dibuatnya

undang-undang tersebut dan dapat juga memiliki makna perbuatan tersebut telah

melawan asas kepatuhan, keadilan dan hukum masyarakat.

Salah satu pertimbangan hakim adalah perbuatan terdakwa secara melawan

hukum merugikan keuangan dan perekonomian negara dapat digolongkan sebagai

tindak pidana korupsi dalam hal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu. Dilihat dari dakwaan primair yang telah dapat ditentukan deliknya

yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum telah terdapat dalam rumusan

delik.

Seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana

atas apa yang telah dilakukannya tidak serta merta dapat dimintakan

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 584

pertanggungjawaban namun harus dilihat dari pertanggungjawaban pidanana.

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang yang bersalah dapat dipidana

atau malahan harus dibebaskan meskipun telah melakukan tindak pidana.

Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama,

mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi (Teguh, 2010:

85). pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran

yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti

makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu

untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban

masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Eddy, 2014; 121).

Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku Pengadilan Negeri

Kendari tidak mempertimbangkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta

persidangan yang sesungguhnya sesuai hukum pembuktian, dimana unsur obyektif

berupa perbuatan, akibat dan keadaan yang dilakukan oleh terdakwa harus dibuktikan

dengan dimana unsur obyektif berupa perbuatan, akibat dan keadaan yang dilakukan

oleh terdakwa harus dibuktikan dengan fakta hukum, bukan berdasarkan unsur

subyektif yang melekat pada subyek yang dapat dari pembuktian adalah menemukan

kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan fakta hukum di

persidangan sesuai ketentuan Pasal 197 (1) huruf d KUHAP.

Berdasarkan tanggung jawab pribadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

seperti yang didakwakan kepada terdakwa, kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama 4

(empat) tahun penjawa dan dengan Rp. 200.000.000 dan uang pengganti

Rp.74.064.187,86 dengan kewajiban membayar denda dan uang pengganti dan apabila

tidak dilakukan pembayaran maka dilanjutkan dengan hukuman pengganti untuk denda

dan penyitaan harta benda yang dimiliki oleh terdakwa untuk uang pengganti yang tidak

terbayarkan.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kaitannya dengan kegiatan

pemborongan sehingga dapat juga digunakan Pasal 7 ayat 1 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kegiatan pemborongan. Kaitannya dengan

kegiatan pemborongan pelanggaran terhadap standar pelaksanaan konstruksi dapat

dikategorikan sebagai perbuatan curang dalam pemborongan sebagaimana yang terdapat

dalam Pasal 7 Ayat 1 UUPTPK sehingga pelanggaran tersebut merupakan suatu

perbuatan yang melawan hukum.

Pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan negeri memiliki perbedaan dengan

pertimbangan hakim pada pengadilan tinggi mengenai pengenaan pemidanaan

terdakwa. Pertimbangannya adalah 6) penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa

bukan selaku pribadi melainkan terdakwa bertindak dalam kedudukan selaku penerima

kuasa dari direktur CV Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan

oleh karena itu lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikualifisir sebagai

perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku kuasa direktur

CV Rezky Dharmawan Konstruksi sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut, bukan

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang

Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 585

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur sehingga unsur melawan

hukum terpenuhi.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam penanganan perkaranya antara Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi menyebabkan perbedaan dalam memberikan putusannya.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan primer

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUPTPK dengan pidana penjara selama 4,6 tahun.

Dakwaan subsidair, terdakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UUPTPK dengan pidana

penjara 4,6 tahun dengan denda sebesar 200 juta. Pada tingkat Pengadilan Negeri ini,

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum

dengan penjara selama 1,2 tahun dan denda 50 juta. Namun, pada tingkat banding,

Hakim banding menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan dakwaan primair dengan

hukuman penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar 200 juta, dan uang pengganti

sebesar Rp.74.064.187,-.

Melawan hukum dalam arti materiil pada tindak pidana korupsi dapat dilihat dari

perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan yang

melawan rasa keadilan masyarakat. Pengenaan pembuktian melawan hukum materiil ini

digunakan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan dapat

dihukum. Penjelasan dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No.31 Tahun 1999

menyatakan bahwa “secara melawan hukum” adalah dalam arti formal dan dalam arti

materiil yakni suatu perbuatan apabila dirasakan berlawanan dengan rasa keadilan yang

berada di masyarakat dan melanggaar norma kehidupan sosial dalam masyarakat dapat

dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum meskipun perbuatan tersebuttidak

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang

nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-

undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (iibergesetzlicht)

(Sudarto, 1983; 78.

Istilah “memperkaya” merujuk pada perubahan kekayaan sesorang dilihat dari

tolak ukur pendapatan sesorang. Istilah “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal

18 UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

menekankan adanya keharusan bagi terdakwa untuk dapat memberikan bukti bahwa

harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Asal

muasal penambahan kekayaannya harus dapat dijelaskan berasal dari penghasilannya

untuk menghindarkan terdakwa dari tuntutan terdakwa telah melakukan tindak pidana

korupsi yang disangkakan kepadanya.

Perbuatan “memperkaya” perlu dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti

lainnya yang bersesuaian. Perbuatan memperkaya diri dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3

UUPTK harus ditafsir secara terpisah dalam dakwaan tindak pidana korupsi. Dalam hal

lain apabila terjadi kegagalan dalam membuktikan asal muasal kekayaan yang ada pada

terdakwa yang menjadi permintaan hakim dalam persidangan maka dapat disimpulkan

bahwa unsur-unsur “memperkaya diri” tidak dapat dibuktikan secara otomatis. Dalam

dakwaan terhadap terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa melaksanakan pekeraan dengan

volume yang kirang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 586

592.503.440,86. Besaran kerugian negara tersebut dianggap merupakan besaran unsur

memperkaya dir, orang lain atau terdakwa secara melawan hukum.

Kerugian negara merupakan sesuatu yang tak terhindarkan dalam menjalankan

kegiatan yang berhubungan dengan perbendahaaran negara. Kerugian negara

merupakan suatu risiko yang dapat dihindari. Salah satunya adalah kewajiban

mengganti kerugian dalam batas waktu tertentu setelah diketahui adanya kerugian

negara. Kerugian negara yang disertai dengan penggantian keuangan negara hanya

dianggap sebagai kerugian negara saja dan tidak sampai pada kerugian keuangan

negara.

Kerugian keuangan negara pada perkembangannya dapat dianggap sebagai

perbuatan melawan hukum akibat adanya kelalaiaan dalam pengelolaan keuangan

negara. Konsep kesalahan ini harus dapat dibuktikan unsur kesengajaannya agar dapat

dianggap suatu kejahatan. Konsep ultimum remedium dalam pengelolaan keuangan

negara dengan pengembalian kerugiana keuangan negara dapat menghindarkan dari

sanksi pidana.

Perbedaan pertimbangan hakim dapat dicermati dalam penerapan Pasal 3 dan

penerapan Pasal 2 Ayat 1 dalam dakwaan primair dan subsidair yang didakwakan

kepada terdakwa. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa Pasal 3 tidak disebutkan

unsur perbuatan melawan hukum dengan tegas namun unsur melawan hukumnya sudah

termasuk di dalam seluruh perumusannya melalui unsur menyalahgunakan kewenangan

yang melekat pada pelaku.

Terdapat kenyataan bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi dirasakan masih kurang dalam menjawab kepastian hukum dan memenuhi

tuntutan kebutuhan akan perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-

undang Jasa Konstruksi tersebut menerapkan adanya ancaman hukuman pidana bagi

perencana pelaksana, dan pengawasan pelaksanaan konstruksi yang berakibat terjadinya

kegagalan bangunan yang mana berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 yang tidak

menerapkan sanksi pidana.

Kontrak konstuksi pada dasarnya merupakan perikatan keperdataan yang

mengatur hubungan para pihak yang terikat dalam kontrak. Kontrak mengatur hubungan

antara kedua belah pihak yang berkontrak yaitu hubungan yang sama dan seimbang.

Hubungan yang sama dan seimbang membuat permasalahan yang timbul dalam kontrak

seharusnya merupakan ranah perdataan yang dapat diselesaikan secara musyawarah.

Undang-undang jasa konstruksi juga mensyaratkan adanya pasal-pasal dalam kontrak

yang mengatur penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kontrak.

Merujuk bahwa penyelesaian permasalahan kontrak yang diselesaikan secara

perdata dalam kontrak, pertanyaan selanjutnya yang dapat digunakan dalam menjawab

rumusan masalah adalah apakah dengan tidak adanya sanksi pidana pada undang-

undang jasa konstruksi yang berlaku maka tidak dapat dikenakan unsur pidana pada

kegiatan jasa konstruksi? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah dapat dilakukan namun

terbatas selama perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

dapat dibuktikan secara jelas.

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang

Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 587

Sifat melawan hukum dalam adanya ketidaksesuain prestasi dalam pelaksanaan

atau terjadi suatau wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi meskipun mengakibatkan

kerugian negara berdasarkan tidak serta merta merupakan digolongkan sebagai tindak

pidana korupsi. Masih terdapat penyelesaian secara perdata melalui ganti rugi atau

perbaikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-undang No.2 Tahun 2017

Tahun 2001.

Penempatan ganti rugi dan kewajiban perbaikan terhadap kegagalan bangunan

pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dinilai sebagai suatu

kesadaran bahwa pelaksanaan jasa konstruksi adalah suatu hal yang cukup kompleks

yang melibatkan banyak pihak didalamnya sehingga hal ini membutuhkan suatu

obyektifias dalam pemberian sanksi atas terjadinya kegagalan bangunan. Penyedia jasa

sendiri dapat melibatkan banyak pihak dalam berbagai tahapan dimulai dari konsultan

perencana, pelaksana konstruksi (kontraktor) hingga konsultan pengawas (supervisi).

Dibutuhkan penilaian dari tim ahli untuk menentukan penyebab kegagalan bangunan

dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Perbedaan ada tidaknya sanksi pidana pada permasalahan kontrak konstruksi

menyebabkan timbul kesan bahwa tidak adanya harmonisasi antar peraturan. Secara

hierarkis suatu undang-undang terhadap undang-undang lain perlu dipertahankan

keharmonisannya sehingga tidak menghilangkan kehierarkian nya sendiri. Harmonisasi

perlu dilakukan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga tercapai

suatu kepastian hukum untuk mencegah adanya peraturan yang tidak digunakan karena

kehilangan fungsinya.

Penanganan permasalahan pada kontrak konstruksi yang berimplikasi pidana

sering dituntut dalam waktu yang lama setelah perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Apabila mengacu pada asas transitoir yang diatur didalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Asas

ini memperbolehkan hukum pidana untuk diterapkan secara retroaktif atau surut apabila

undang-undang yang baru dibuat lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila

diterapkan dibandingkan penerapan undang-undang sebelumnya. Asas ini akan

membolehkan aturan pelaku tindak pidana dapat memilih ketentuan mana yang akan

dikenakan kepada dirinya dalam hal ini dapat memilih antara Undang-undang Nomor 2

tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi atau Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI melihat penyimpangan pada

pelaksanaan jasa konstruksi lebih menakankan pada tindak pidana, dimana tersangka

dalam perkara tersebut dikenakan pidana kurungan selama 4 tahun, hal tersebut tentu

tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi,

dalam undang-undang tersebut menghapus ketentuan pidana disamping pengenaan pada

sanksi yang telah ditetapkan dalam kontrak konstruksi yang terbatas pada sanksi

administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak.

Penentuan sanksi perdata tersebut dikarenakan terdapat kerugian material dalam

penyelewengan pelaksanaan konstruksi, sehingga pemberian ganti rugi adalah solusi

yang tepat untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 588

Unsur kerugian negara sebenarnya dapat dihindari melalui penggantian kerugian

negara sehingga kerugian negara tidak dapat langsung ditarik kedalam unsur-unsur yang

menyebabkan adanya perbuatan hukum dalam tindak pidana korupsi selama unsur-

unsur yang kuat dalam tindak pidana korupsi seperti suap menyuap, penggelapan,

perbuatan curang, pemerasan dan gratifikasi dapat dibuktikan. Apabila unsur-unsur

tersebut tidak secara kuat dapat dibuktikan maka permasalahan dalam pelaksanaan

konstruksi sebaiknya dikembalikan untuk diselesaikan secara perdata dalam

sebagaimana kontrak yang mengikat dan undang-undang jasa konstruksi yang berlaku.

Kesimpulan

CV. Riski Darmawan bertanggung jawab secara pribadi dalam kasus ini, karena

terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau pihak

lain dan menyebabkan kerugian negara. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan

hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, di mana Pengadilan Negeri

menganggap terdakwa menyalahgunakan wewenang dan Pengadilan Tinggi

menganggapnya sebagai pelaku langsung tindak pidana korupsi, perlu dipertimbangkan

bahwa penyalahgunaan wewenang oleh swasta mungkin tidak tepat diterapkan. Lebih

tepatnya, tindakan terdakwa yang menyebabkan kekurangan volume pekerjaan

seharusnya dianggap sebagai tindakan curang dalam pemborongan, yang termasuk

dalam Pasal 7 UUPTPK. Penyelesaian pidana dalam kasus-kasus pelanggaran

pelaksanaan konstruksi seharusnya menjadi pilihan terakhir, dengan persyaratan

pembuktian kuat terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi seperti suap, penggelapan,

perbuatan curang, pemerasan, atau gratifikasi. Sebaiknya, penyelesaian permasalahan

tersebut seharusnya dilakukan melalui jalur perdata sesuai dengan Undang-Undang Jasa

Konstruksi yang berlaku.

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang

Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 589

Bibliografi

AJI, ATQO DARMAWAN. (2021). Bentuk Tindak Pidana Dan Penjatuhan Sanksi

Pidana Bagi Penyedia Jasa Kontruksi Pasca Adanya Undang–Undang Nomor 2

Tahun 2017.

Aji, Rian Setia. (2020). Optimalisasi Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam

Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Fanani, Ahmad, & Astuti, Pudji. (2022). Analisis Yuridis Kesalahan Terdakwa Tindak

Pidana Korupsi Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 755 K/Pid. Sus/2018. Novum: Jurnal Hukum, 161–170.

https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45807

Flora, Henny Saida. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian

Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142–158.

https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158

Kurniawan, Robby, Nelson, Alden, Frendy, Frendy, Jofia, Nurul, Shirlyn, Shirlyn,

Utami, Velly Fitri, Vallencia, Vallencia, & Sania, Tio. (2022). Membangun Dan

Mendidik Generasi Anti Korupsi Bersama SMP Yos Sudarso. National Conference

for Community Service Project (NaCosPro), 4(1), 269–275.

Lingga, Jose Widyatama, Hartono, Made Sugi, & Adnyani, Ni Ketut Sari. (2022).

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaaan Tanah

Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No. 51/Pid. Sus-Tpk/2015/Pn.

Dps). Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 464–481.

Lubis, Khalida Zulfah. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Klausul Tanggung Jawab

Perdata yang Tidak Ditetapkan dalam Isi Perjanjian (Analisis Kasus Wanprestasi

Perjanjian Pengadaan Barang Antara CV. Alamsyah Jaya Prima dan Madrasah

Aliyah Negeri Pematangsiantar).

M Musa, Musa. (2019). Penalaran Hakim Menentukan Nomenklatur Perbuatan Tururt

Serta Menerima Hadiah atau Janji dalam Tindak Pidana Korupsi Pengesahan

APBD Provinsi RiauTahun 2014.

Manurung, Edison Hatoguan. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari

Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Legal

Studies Journal, 2(2).

Musa, Muhammad. (2017). Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan dalam

Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri. Masalah-Masalah Hukum,

46(4), 349–357.

Pinandito, Danutirtho Satrio. (2021). Efektivitas Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Sistem Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan (Satuan Kerja

Franky Simamora, Aksi Sinurat, Orpa G. Manuain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 590

Pengadaan Tanah Jalan Tol Kementerian PUPR). Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Pradina, Ria Bettry. (2021). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Terhadap

Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Alat Kesehatan Di Rsud Arifin Ahmad Pekanbaru (Studi Kasus

Nomor: 8/Pid. SUS-TPK/2019/PT PBR). Universitas Islam Riau.

Sumendap, Marchel G. (2018). Penerapan Sistim Pembalikan Beban Pembuktian Dalam

Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001. LEX CRIMEN, 7(3).