p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 4, No. 5, Mei 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

Doi : 10.59141/jist.v4i5.621 625

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DI DESA SOBA RADE DAN DESA PUU MAWO, KABUPATEN SUMBA

BARAT (UU NO. 6 TAHUN 2014)

John Buni Mesa

, Hernimus ratu udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: [email protected]

*Correspondence

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diterima

: 23-05-2023

Direvisi

: 25-05-2023

Disetujui

: 27-05-2023

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi

permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi

kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi

lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan

perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan

pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah

penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi

hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok,

masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus

pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum

dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam

rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data,

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara

langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang

berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi

masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung

yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan

hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa

di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak,

Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara

efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan

masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak

rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah

Desa Soba Rade dan Pu’u Mawo telah berperan relatif baik karena

pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan

pembangunan.

ABSTRACT

The purpose of village development is to improve the welfare of rural

communities, improve the quality of human life, and overcome poverty.

This can be achieved by meeting the basic needs of village facilities and

infrastructure development, developing local economic potential, and

utilizing natural resources and the environment in a sustainable manner.

Infrastructure development in villages generally involves a conscious

and planned process of change through development stages. The

research conducted in this context is empirical research in the field of

law that analyzes the application of law in real life to individuals,

groups, communities, and legal institutions in society. This research

focuses on the behavior of individuals or communities, organizations, or

legal institutions in relation to the application or implementation of law.

In the context of this research, information is obtained through two types

of data sources, namely primary data and secondary data. Primary data

was obtained directly from the field through interviews with officials

authorized in infrastructure development and community participation.

Kata kunci: Pemerintah Desa;

Pembangunan; Partispasi

Masyrakat.

Keywords: Steel Structure;

Bridge; Parker Frame.

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 626

Meanwhile, secondary data is supporting data consisting of primary

legal sources, secondary law, and tertiary law. The results concluded

that village governments in Soba Rade Village and Puu Mawo Village,

Waikabubak City Sub-district, West Sumba Regency have not been able

to effectively divide their roles in planning village development. This has

led to many village events not being completed on time and many

infrastructure development plans not being implemented. The village

governments of Soba Rade and Pu'u Mawo have played a relatively good

role because the development carried out has been synchronized using

development planning.

Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Desa memiliki peran yang penting dalam struktur Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Desa telah hadir sejak sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal

17 Agustus 1945. Pada masa lalu, desa merupakan sebuah komunitas sosial dan bentuk

pemerintahan lokal yang telah ada sejak jauh sebelum terbentuknya Indonesia (Suprianto

& Syafhendry, 2016). Indonesia terbentuk melalui perjalanan yang dimulai dari daerah

pedesaan, dengan data yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Indonesia

adalah pedesaan. Jumlah desa jauh lebih besar daripada jumlah kota, seperti yang tercatat

pada tahun 2021 dengan sekitar 74.953 desa di Indonesia, sementara ibu kota provinsi

dan kabupaten hanya mencapai sekitar 514 kota (Wildasari, Setiawati, & Mone, 2020).

Pembangunan desa dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki taraf hidup

masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi tingkat

kemiskinan (Sondakh, Mantiri, & Kasenda, 2021). Tujuan tersebut dapat terwujud

dengan memperhatikan pencapaian kebutuhan dasar, seperti pengembangan infrastruktur

di desa, optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan

penggunaan sumber daya alam dan lingkungan (Mat, Adiwidjaja, & Lestari, 2022). Pada

umumnya pembangunan infrastruktur di desa merupakan suatu proses perubahan yang

dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap pembangunan (Akib & Tepare, 2020).

Kondisi pedesaan digambarkan dengan sebagian besar aktivitas masyarakat

bertumpu hidup dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada terutama dalam

bidang pertaniaan (Astuti, 2021). Namun, meskipun wilayah pedesaan memiliki

keunggulan, tidak secara otomatis menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan

pedesaan sejajar dengan wilayah perkotaan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

kesulitan pedesaan untuk sejajar dengan perkotaan, seperti kualitas sumber daya manusia

dan keterbatasan infrastruktur (Kasmira, Alyas, & Sudarmi, 2020). Ketersediaan

infrastruktur fisik yang optimal, seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sumber

listrik, sistem irigasi, dan transportasi, sering dianggap sebagai faktor penentu bagi

kemajuan pembangunan di berbagai sektor di suatu desa (Sondakh et al., 2021).

Penting untuk memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap pembangunan

infrastruktur, terutama di desa-desa yang masih mengalami kekurangan sarana dan

prasarana infrastruktur yang memadai (Murdani, 2018). Namun, saat ini pembangunan

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 627

infrastruktur di pedesaan masih mengalami berbagai kendala. Salah satu tantangan yang

dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat pedesaan dalam partisipasi dan

pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam mengatasi masalah

pembangunan. Padahal, peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan

dan perkembangan wilayah pedesaan melalui kebijakan dan pelaksanaan pembangunan

(Onnoa, Ruru, & Londa, 2021).

Peraturan tentang desa yang ada saat ini telah secara jelas mengatur bahwa dengan

dikeluarkannya Perpu No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa bukan lagi sebagai

pemerintah daerah, melainkan desa sebagai pemerintahan masyarakat, membangun

perpaduan antara otonomi masyarakat dan otonomi daerah. (Nurcahaya, 2021).

Pemerintah Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo terus berupaya maksimal untuk

membangun dan meningkatkan infrastruktur serta sarana publik yang terabaikan, dengan

tujuan memastikan kelancaran aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa melalui peningkatan aksesibilitas pembangunan. Fokus utama

Pemerintah Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo adalah pada proyek perbaikan jalan,

jembatan, perumahan, irigasi, dan penyediaan air bersih yang merupakan kebutuhan

mendasar bagi masyarakat. Diharapkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan

infrastruktur dasar di desa, keluarga-keluarga dapat mencapai tingkat kehidupan yang

lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo

(Ramadhani et al., 2023). Kepala desa Soba Rade dan Puu Mawo ditemani oleh perangkat

desa yang berperan penting dalam mengelola desa. Saat ini, fokus utama pemerintah desa

adalah pada isu infrastruktur, karena infrastruktur memiliki peranan krusial dalam

menjaga kelangsungan pembangunan.

Metode Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, terdapat dua isu yang ingin

diteliti. Pertama, peran pemerintah desa dalam mengatur pembangunan infrastruktur di

Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, yang terletak di Kecamatan Kota Waikabubak,

Kabupaten Sumba Barat. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur desa. Penelitian ini menggunakan metode empiris dalam bidang hukum,

yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu,

kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum, dengan fokus pada perilaku individu,

masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum terkait dengan penerapan atau berlakunya

hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh

melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Regulasi yang mengatur pengembangan desa dikenal sebagai Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menjelaskan definisi,

langkah-langkah, dan tujuan pembangunan desa. Dengan melaksanakan pembangunan

desa secara efektif dan sesuai dengan hukum, berbagai permasalahan di desa dapat

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 628

diatasi. Beberapa permasalahan yang terjadi meliputi keterbatasan sumber daya manusia,

kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Menurut ketentuan UU Desa, pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Para ahli, seperti

Katarsasmita, Suparno, dan Ahmadi, juga berpendapat bahwa pembangunan desa

melibatkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan bimbingan,

pengarahan, bantuan, dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan dan

kesejahteraan masyarakat desa

a. Tahapan Pembangunan Desa

Tahapan Pembangunan Desa berdasarkan UU Desa Pasal 78 ayat 2, pembangunan

desa. Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan.

1) Perencanaan;

Tugas pemerintah desa adalah menyusun perencanaan pembangunan desa

berdasarkan kewenangannya, yang harus mengikuti perencanaan pembangunan

kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa disusun dalam periode tertentu dan

mencakup berbagai aspek. Dalam jangka menengah, terdapat Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlangsung selama 6 tahun, dan Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merinci pelaksanaan RPJM Desa dalam

setahun. Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat desa menjadi bagian penting agar

perencanaan yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan

pembangunan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa melibatkan

seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dan pembangunan desa

dilakukan sesuai dengan arahan yang terdapat dalam RKP Desa. UU Desa juga

menekankan pentingnya memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di

desa dalam pembangunan desa.

2) Pengawasan

Pada tahap akhir pembangunan desa, tugas pengawasan dilakukan oleh masyarakat

desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan, serta berpartisipasi dalam memantau proses

pelaksanaannya. Pemerintah desa harus menyampaikan informasi mengenai Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa

(RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) kepada masyarakat

melalui berbagai saluran informasi yang tersedia, serta melaporkan hasilnya dalam

Musyawarah Desa (MusDes) setidaknya sekali dalam setahun. Masyarakat desa juga

memiliki peran penting dalam melaporkan pemantauan dan keluhan terkait pembangunan

desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta

berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk memberikan tanggapan terhadap laporan

pelaksanaan pembangunan desa.

2. Tujuan Pembangunan Desa

Pasal 78 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengungkapkan

bahwa pembangunan desa memiliki tujuan yang mencakup peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta pengurangan tingkat

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 629

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan di desa perlu melibatkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa

dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Kolaborasi ini penting untuk

memanfaatkan potensi desa secara optimal demi mencapai kesejahteraan maksimal.

Semangat ini harus tercermin dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, dengan tujuan meningkatkan

kemakmuran di desa. Pembangunan desa juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan

masa depan masyarakat desa dengan menjalankan tindakan yang berkelanjutan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Desa, yang juga sering disebut sebagai desa adat atau dengan nama lain, adalah

sebuah unit hukum yang terdiri dari komunitas masyarakat yang memiliki wilayah

terbatas. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat itu sendiri, hak

asal-usul, dan/atau tradisi. Pengakuan dan penghormatan terhadap desa di Indonesia

diatur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang juga dapat dikenal dengan

nama lain, adalah sebuah forum musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur-unsur masyarakat. Forum ini diselenggarakan oleh

Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

pembangunan desa. Sumber pendanaan untuk pembangunan desa dapat berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, partisipasi swadaya masyarakat desa, dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan desa

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

desa secara optimal.

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, pemerintah desa memiliki

wewenang untuk merancang perencanaan pembangunan desa dengan mengacu pada

rencana pembangunan kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan desa seperti yang

dijelaskan dalam pasal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan

seluruh masyarakat desa dengan semangat kerja sama dan gotong royong. Masyarakat

desa berhak untuk memantau proses pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana

yang disebutkan pada bagian tersebut, pemerintah desa akan mendapatkan dukungan dari

pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan menjalankannya melalui unit-unit kerja

pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis bertanggung jawab. Perencanaan

pembangunan desa, berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 4

dan 5, dilakukan dengan pendekatan jangka panjang yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 6 tahun.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, juga dikenal sebagai Rencana Kerja

Pemerintah Desa, yang merupakan rincian implementasi dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa untuk periode 1 tahun.

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 630

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah

Desa, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), ditetapkan melalui penggunaan Peraturan

Desa. Dalam upaya perencanaan pembangunan Desa, sesuai dengan yang diuraikan

dalam Pasal 4, pemerintah Desa melakukan serangkaian langkah yang mencakup:

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai

disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Soba

Rade dan Pu’u Mawo

a. Perencanaan

Perancanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade.

Perencanaan merupakan konsep yang teratur dan terorganisir yang dilakukan oleh

suatu badan atau entitas dengan tujuan tertentu. Melalui perencanaan, dipilih dan

ditetapkan kegiatan yang harus dilakukan, waktu pelaksanaannya, cara yang akan

digunakan, dan pelaku yang terlibat. Perencanaan adalah proses yang tidak berakhir

setelah rencana dibuat, melainkan harus diimplementasikan. Dalam konteks Desa Soba

Rade, perencanaan dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah Desa dan

masyarakat desa.

Berdasarkan yang akan terjadi wawancara dengan Kuri Bili menjadi kepala Desa

Soba Rade dia mengatakan bahwa:

“Dalam pembangunan infrastruktur di desa Soba Rade ini terutama jalan, irigasi,

pembangunan rumah layak huni,pembangunan tenaga listrik serta pemeliharaan sumber

mata air. Jalan yang dimaksud yaitu pemeliharaan jalan dilingkungan rumah ataupun

gang di dekat tempat tinggal warga , bukan hanya itu kami juga mengutamakan jalan

buat mengangkut akibat tani warga sehingga menggunakan demikian rakyat tidak

kesulitan lagi Bila telah terdapat jalan untuk membawa hasil pertanian mereka. aku rasa

itu perencanaan kami buat aturan tahun ini Jika dipandang berasal pembangunan

infrastruktur desa”.

1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu’u Mawo

2. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pu’u Mawo

Pembangunan desa direncanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan tanggung

jawab dan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

kabupaten/kota. Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan desa melibatkan partisipasi

aktif seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa

memiliki hak untuk mengawasi proses pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa dibantu oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota dan secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja

perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinir pembangunan desa, kepala desa

dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, aparat pemberdayaan masyarakat

desa dan/atau pihak ketiga. Pengawas distrik atau orang lain yang ditunjuk akan

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 631

mengoordinasikan bantuan di wilayahnya. Pembangunan desa termasuk wilayah

pelaksanaannya

Pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun rencana/agenda kepala desa Pu'u Mawo

sendiri selama menjabat, karena desa Pu'u Mawo sendiri memiliki infrastruktur yang

sangat minim, pembangunan infrastruktur merupakan rencana prioritas desa, dan

pembangunan lainnya adalah yang anggarannya cukup besar. masyarakat membangun

sarana irigasi.

Menurut hasil wawancara dengan Alex Moto Bulu S.pd selaku Kepala Desa Pu'u

Mawo mengatakan :

“Tentunya dalam perencanaan pembangunan desa kami melibatkan semua unsur

pemerintahan desa, termasuk semua elemen dari masyarakat, dan kami mengundang

semua orang untuk datang ke balai desa untuk bertemu dan mendengar keinginan

masyarakat. . Kami selalu berkonsultasi dengan semua staf dan masyarakat Apa

kebutuhan mendesak masyarakat desa?..”

b. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Soba Rade

Pelaksanaan pembangunan memiliki kontribusi yang besar, karena keberhasilan

pemerintah dalam merencanakan dapat dilihat dari hasil yang sangat baik dan efektif.

Implementasi pembangunan merupakan tindakan atau usaha yang dilakukan oleh

pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks

penelitian ini, pelaksanaan mengacu pada penerapan pembangunan infrastruktur di Desa

Soba Rade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Penggunaan teori ini

mengarah pada beberapa variabel yang terkait dengan RKP Desa, koordinasi, dan

pengawasan penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan Kuri Bili, ia

menyampaikan:

“Jelaslah, tentu pelaksanaan pembangunan desa sinkron dengan RKPDesa karena

pada RKPDesa tadi artinya program-program yg sudah disepakati beserta dengan rakyat

serta sudah di anggarakan pada perencanaan awal. kalau dilema koordinasi ya aku selaku

ketua hanya akan berkoordinasi kepada perangkat desa serta pula BPD seterusnya akan

menyampaikan laporan pada pihak Kabupaten. Sedangkan pada mengontrol dana desa

tersebut kan tidak perlu dilakukan karena buat melaksanakan suatu pembangunan telah

dianggarkan sebelum pembangunan itu dilakukan”.

Menurut penjelasan Kepala Desa Soba Rade, pembangunan infrastruktur yang telah

dilaksanakan telah sesuai dengan RKPDesa Soba Rade. Selain itu, dalam hal koordinasi,

hanya terjadi antara perangkat desa dan BPD Desa Soba Rade. Namun, kepala desa

berpendapat bahwa tidak diperlukan pengontrolan keuangan desa karena anggaran telah

diatur sebelumnya. Sekretaris Desa Soba Rade, Thomas Dasalaku A.SArl, juga

menambahkan bahwa:

“Sejauh ini saya lihat semua pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan

RKPDesa Soba Rade, maksudnya acara pembangunan yangsudah dilakukan tercantum

dalam RKPDesa Soba Rade. Bahkan sampaisaat ini masih terdapat beberapa program

pembangunan yang belum dilakukan di desa ini seperti tenaga listrik desa serta lainnya.

jikalau masalah koordinasi aku rasa kepala Desa telah melakukannya baik menggunakan

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 632

kami selaku perangkat desa maupun dengan BPD Desa Soba Rade. Sejauh ini belum ada

pengontrolan dana desa karena kami melakukan pembangunan infrastruktur sinkron

anggaran yg sudah pada rencanakan”.

berdasarkan Sekretaris Desa Soba Rade pembangunan infrastruktur yg pada

lakukan artinya aktivitas pembangunan yg sudah pada rencanakan sebelumnya dan sudah

di anggarakan pada APBDesa Soba Rade. Sedangkan dari Agustinus Dama Nanga, Sp

selaku Kaur Perencanaan, mengatakan:

“telah pastilah sesuai dengan RKPDesa, jikalau tidak sinkron mana berani

melaksanakan program pembangunan tadi dan jua dari mana dananya kami buat

membentuk suatu infrastruktur Jika tidak ada dalam RKPDesa. telah, semua perangkat

desa telah mengetahui dan kami sudah mengadakan musrembangdes”.

Agustinus Dama Nanga. SP menegaskan bahwa tidak terdapat program

pembangunan infrastruktur desa yg tidak ada pada RKPDesa Soba Rade, hal ini

dikarenakan sudah di anggarkan sebelumnya buat setiap acara pembangunan infrastruktur

yang terdapat di desa Soba Rade. Selanjutnya dari Lusia L. Dapa Mawo selaku kaur

keuangan Desa Soba Rade, mengatakan:

“sudah, bila problem sesuai atau tidaknya pembangunan yg dilakukan

menggunakan RKPDesa aku rasa telah relatif sesuai, namun memang terdapat hal-hal yg

tidak ada di RKPDesa dan tidak pada anggarkan dilakukan sang kepala Desa tetapi

dibangun dan itu menjadi dana tak terduga, sampai kini belum terdapat investigasi atau

pengawasan duduk perkara dana yang dilakukan sang kepala Desa dan Belum ada

meminta laporan uang keluar atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan di desa ini”.

Budi Bili Bate menyatakan ketua Desa Soba Rade belum melakukan koordinasi

menggunakan BPD duduk perkara pelaksanaan pembangunan, koordinasi yang dilakukan

hanya pada tahap perencanaan bukan pada termin aplikasi. Selanjutnya menurut Ngila

Moto selaku Tokoh Masyarkat, menyatakan:

“Kami tak tau menjadi warga biasa kami hanya menyaksikan apa saja yg dilakukan

oleh pemerintah desa, dan sinkron atau tidaknya masih jauh saya rasa dengan RKPDesa

sebab dalam perencanaan awal bukan hanya jalan yang dibangun namun banyak lagi

infrastruktur yang harusnya pada bangun dan di renovasi. Sejauh ini belum ada

transparansi problem anggaran atau dana yg dimuntahkan pada pembangunan yg

dilakukan oleh pemerintah desa kepada warga ”.

“Hasil wawancara bersama kepala desa soba rade pembangunan infrastruk yang

belum terealoisasi sesuai dengan perencanaan dikarenakan angaaran dialihkan untuk

penanganan covid-19”

c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pu’u Mawo

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh

perangkat desa dan/atau warga masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan

desa meliputi: pembangunan desa skala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan

regional menjadi desa. Melaksanakan pembangunan desa dalam skala lokal melalui

swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan desa pihak ketiga.

Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa, dimulai

dengan penyusunan anggaran desa. Pembangunan desa yang bersumber dari rencana

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 633

sektoral dan/atau rencana kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan Pemerintah Daerah

Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.Berdasarkan indikator Pelaksanaan

pembangunan, pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan

infrastruktur di Desa Pu’u Mawo Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat

mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan.

Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh

perangkat desa dan/atau warga masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan

desa meliputi: pembangunan desa skala desa setempat; dan pembangunan sektoral dan

regional hingga desa. Pembangunan desa dalam skala lokal melalui swadaya desa,

kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan desa pihak ketiga. Kepala desa

mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa dimulai dari penyusunan

anggaran desa. Pembangunan desa yang bersumber dari rencana sektoral dan/atau

rencana kabupaten dilaksanakan di bawah pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

d. Pengawasan

Pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Soba Rade bertujuan untuk

menghindari penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah. Pengawasan melibatkan penilaian dan

evaluasi terhadap berbagai pelaksanaan kerja yang telah dilakukan, serta merupakan

proses penentuan hasil akhir dari seluruh kegiatan pembangunan jalan. Supervisi

(controlling) digunakan untuk mengukur pencapaian dan melakukan koreksi terhadap

pelaksanaan kegiatan, termasuk tindakan korektif jika diperlukan, agar pelaksanaan

aplikasi dapat sesuai dengan perencanaan. Pengawasan juga melibatkan pengaturan

berbagai faktor dalam organisasi, dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan

dalam rencana yang telah ditetapkan. Supervisi ialah pengukuran dan perbaikan terhadap

pelaksanaan kerja bawahan, supaya rencana-planning yang sudah dibuat buat mencapai

tujuan-tujuan bisa terselenggara. berasal penegasan teori tersebut menyebabkan variabel

beberapa pertanyaan yg menyangkut kepada evaluasi pembangunan dan pengawasan

secara langsung maupun tidak eksklusif.

Menurut kepala Desa Soba Rade mengungkapkan bahwa sudah sering dilakukan

penilaian terhadap pembangunan infrastruktur desa tersebut sehingga apapun perseteruan

pada lapangan mampu teratasi. ad interim itu, ketua Desa juga melakukan supervisi secara

eksklusif ke lapangan serta meminta laporan pembangunan kepada Kaur Pemabngunan

desa Soba Rade. ditambahkan oleh Thomas Dasalaku A.SArl selaku Sekretaris Desa Soba

Rade, dia mengatakan:

“Memang pada pembangunan infrastruktur ini masih poly ada permasalahan di

lapngan, namun kami serta perangkat desa lainnya melakukan evaluasi atau kedap

sebagai akibatnya duduk perkara tersebut selesai. bila pengawasan secara eksklusif saya

lihat ketua Desa telah melakukannya”Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa

Pu’u Mawo

Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa bekerja bersama dalam

usaha pemberdayaan masyarakat di desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui

partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki hak untuk melakukan

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 634

pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pengawasan dan

pemantauan ini menjadi dasar untuk pembahasan dalam musyawarah desa guna

melaksanakan pembangunan desa. Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat

dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan

tahap perencanaan melibatkan penilaian terhadap penyusunan Rencana Pembangunan

Desa, sedangkan pemantauan tahap pelaksanaan meliputi penilaian terhadap pengadaan

barang/jasa, bahan/material, tenaga kerja, administrasi keuangan, pengiriman

bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan dan

pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam

memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang

masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan

pemantauan.

Kesimpulan

Pemerintah Desa Soba Rade dan Pemerintah Desa Pu'u Mawo belum berhasil

berperan secara efektif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, yang

menyebabkan masih banyak program desa yang belum selesai tepat waktu. Dalam hal

perencanaan pembangunan infrastruktur desa, kedua pemerintah desa tersebut belum

membagi peran dengan baik, terlihat dari masih banyaknya rencana pembangunan

infrastruktur yang belum terealisasi. Meskipun pembangunan yang dilakukan sesuai

dengan rencana, namun kurangnya koordinasi dan pengawasan terhadap penggunaan

dana desa untuk pembangunan infrastruktur masih menjadi masalah. Partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Soba Rade dan Desa Pu'u Mawo masih

rendah, karena sedikit perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat musyawarah atau

pertemuan untuk membahas dan menghasilkan program pembangunan infrastruktur desa.

John Buni Mesa, Hernimus ratu udju

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 4, No. 5, Mei 2023 635

Bibliografi

Akib, Karmila, & Tepare, Olfi Alfionita. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan

Kabupaten Poso. Jurnal Ilmiah Administratie, 8(1), 29–32.

Astuti, Rini. (2021). Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). Administrasi Publik, 1(2), 941–950.

Kasmira, Kasmira, Alyas, Alyas, & Sudarmi, Sudarmi. (2020). Strategi pemerintah dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa

Administrasi Publik (KIMAP), 1(3), 818–833.

Mat, LUSIA ROSNI, Adiwidjaja, I., & Lestari, A. W. (2022). Peran Pemerintah Desa

Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Desa Permanu Kecamatan

Pakisaji Kabupaten Malang). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Murdani, Yakub. (2018). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(4), 104–

109. https://doi.org/10.25147/moderat.v3i4.867

Nurcahaya, Nurcahaya. (2021). Dampak Dana Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur

Desa (Studi Pada Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Onnoa, Rutli, Ruru, Joorie, & Londa, Very. (2021). Perencanaan Pembangunan Di Desa

Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal

Administrasi Publik, 7(106).

Ramadhani, Khusnul, AP, Andi Muh Balyani Malkani Khaidir, Amalia, Rezki, Sefina,

Muh, Rahmat, Wawan, Nabila, Fathiyah, Gazali, Dimang, Ramadhani, Andi

Nurazizah, Syahratulangi, Andi, & Imran, M. Reza. (2023). Aspek Hukum

Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sondakh, Heppy, Mantiri, Michael, & Kasenda, Ventje. (2021). Kebijakan Pemerintah

Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat

Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 1(1).

Suprianto, Ardi, & Syafhendry, Syafhendry. (2016). Wewenang Kepala Desa Dalam

Mengkoordinasikan Pembengunan Desa Secara Pasrtisipatif. Wedana: Jurnal

Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 165–178.

Wildasari, Wildasari, Setiawati, Budi, & Mone, Ansyari. (2020). Peran Kepala Desa

dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Kariango Kecamatan Lembang

Kabupaten Pinrang. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1(2),

497–514.