p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 3, No. 7 Juli 2022 http://jist.publikasiindonesia.id

DOI : 10.36418/jist.v3i7.457 799

MEKANISME KERJA HUMAS DAN KEPROTOKOLAN DI DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN

SIMEULUE

Selfia Anggraini¹, Said Fadhlain²

Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia

1, 2

[email protected]

, [email protected].id

*Correspondence Selfia Anggraini

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diajukan : 23-06-2022

Diriview : 05-07-2022

Diterbitkan : 09-07-2022

Keprotokolan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata

tertib dalam kenegaraan atau acara resmi, termasuk penempatan, tata

cara upacara, dan tata cara penghormatan, sebagai bentuk

penghormatan terhadap seseorang berdasarkan kedudukannya dalam

negara, pemerintahan, atau masyarakat. Keprotokolan ini dijelaskan

dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat, Tata Cara

Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang

Ketentuan Tata Cara Penempatan, Tata Cara Kehormatan, dan Tata

Cara Penghormatan. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui

mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue beserta hambatan

yang dihadapi saat melaksanakan mekanisme kerja. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini di lakukan pada saat pelatihan humas dan keprotokolan

yang di adakan langsung di Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Simeulue. Teori yang digunakan adalah teori

komunikasi organisasi dan teori komunikasi publik. Hasil dari

penelitian ini menjelaskan bahwa untuk melaksanakan mekanisme

kerja Humas dan Keprotokolan Kabupaten Simeulue, perlu adanya

persiapan para perangkat keprotokolan yang memegang peranan

dominan dalam kegiatan keprotokolan yang pada dasarnya menambah

warna dan citra keberhasilan penyelenggaraan acara atau upacara

kenegaraan atau serta mempengaruhi citra pemerintahan nasional,

negara bagian, pusat dan daerah.

ABSTRACT

Protocol is a series of activities related to order in the state or official

events, including placement, ceremonial procedures, and procedures

for respect, as a form of respect for a person based on his position in

the state, government, or society. This protocol is described in Law

Number 9 of 2010 concerning Place Arrangements, Honorary

Procedures, and Government Regulation Number 62 of 1990

concerning Provisions for Placement Procedures, Honorary

Procedures, and Respect Procedures. The purpose of this research is to

know the working mechanism of Public Relations and Protocol of the

Office of Communication, Information and Encryption of Simeulue

Regency and the obstacles faced when implementing the work

mechanism. The method used in this study is a qualitative descriptive

method. This research was carried out during public relations and

protocol training which was held directly at the Office of

Communication, Information and Encryption, Simeulue Regency. The

theory used is organizational communication theory and public

Kata kunci: keprotokolan;

humas; teori

Keywords: protocol; public

relations; theory

Selfia Anggraini, Said Fadhlain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 800

communication theory. The results of this study explain that in order to

carry out the work mechanism of Public Relations and Protocol in

Simeulue Regency, it is necessary to prepare protocol officers who play

a dominant role in protocol activities which basically add color and

image to the success of organizing state events or ceremonies or as

well as influencing the image of the national government, the state.

sections, centers and regions.

CC BY SA 2022

Pendahuluan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue sebagai

instansi yang memiliki banyak kegiatan dan acara resmi yang dihadiri oleh pejabat

tinggi pemerintah, pejabat, atau pemimpin lainnya. Protokol sangat berperan dalam

mekanisme kerjanya sehingga tim protokoler melakukan koordinasi kegiatan dengan

berbagai instansi terkait sebelum dan selama acara berlangsung (Sryana, 2021). Dengan

lebih banyak aktivitas agensi, ada peningkatan kesadaran akan prosedur yang tepat

untuk menyelenggarakan acara, termasuk hubungan masyarakat. Ini termasuk hal-hal

seperti protokol untuk kegiatan penting yang dikemas bersama dalam sebuah acara

seremonial.

Protokol merupakan seperangkat tindakan yang berkaitan dengan aturan

kenegaraan atau acara-acara resmi, yang meliputi akomodasi, tata cara upacara, dan tata

cara penghormatan sebagai bentuk penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan

kedudukan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat (Shanti,

2018). Sedangkan Humas adalah bagian penting dari operasi organisasi, dan pemerintah

harus menggunakannya untuk meningkatkan citra mereka. Humas membantu instansi

pemerintah berkomunikasi dengan publik dan menerapkan protokol secara efektif.

Keprotokolan sudah tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2010

tentang Protokol yang mengatur tentang tata cara tempat, tata cara upacara dan

kehormatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990, tentang ketentuan

Protokol tentang penempatan, tata cara upacara, dan tata cara kehormatan. Protokol

telah menjadi bagian penting dari program berbagai Lembaga Negara, Pemerintah,

Swasta dan Masyarakat. Dalam pertemuan atau acara resmi, penting untuk mengikuti

protokol yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa setiap orang memahami tujuan

aturan, dasar hukumnya, dan sejauh mana aturan itu berlaku(Situmorang, 2021).

Landasan dan Sumber Hukum Keprotokolan sesuai Persetujuan Internasional

yaitu Konvensi Wina pada tahun 1815, 1961 dan 1963 dan Peraturan Perundangan yaitu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999

tentang Hubungan Internasional, Undang-undang No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan

Konvensi Wina Tahun 1961 dan 1963, GD No 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Mekanisme Kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Simeulue

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 801

Ketentuan UU No 9/2010, PP No 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol

Penginapan, Tata Cara Upacara.

Konsep humas dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu teknik komunikasi

dan sebagai metode komunikasi. Humas dimaksudkan sebagai metode komunikasi yang

dilakukan oleh pimpinan organisasi. Humas sebagai sarana komunikasi harus dilakukan

secara melembaga (Humas Eksistensi) (Maskur, Mabrur, & Krismun, 2022). Ketika PR

ditekankan sebagai bagian, seksi, isu area, dll. Humas dapat dikatakan sebagai salah

satu kegiatan yang mendukung manajemen suatu organisasi dalam menggerakkan

berbagai pemangku kepentingan menuju tujuan dan sasaran organisasi, tidak hanya

sebagai metode komunikasi tetapi juga sebagai sarana komunikasi.

Humas dan Keprotokolan diatur berdasarkan asas kebangsaan, ketertiban dan

kepastian hukum, keseimbangan, dan keserasian, serta timbal balik(Gunawan & Toni,

2020). Hubungan masyarakat dan perjanjian protokol menghormati pejabat negara,

pejabat pemerintah, perwakilan organisasi asing atau internasional, dan tokoh

masyarakat tertentu atau tamu negara, tergantung pada posisinya di negara, pemerintah,

dan masyarakat. Bertujuan memberikan pedoman penyelenggaraan acara agar acara

dapat terselenggara dengan baik, tertib, lancar serta membangun hubungan baik sesuai

dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Aktivitas Keprotokolan ini cukup luas, sehingga peneliti telah mendapatkan

sebuah pelatihan Kehumasan dan Keprotokolan yang dilaksanakan langsung di Dinas

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue sebagai instansi yang

memiliki banyak kegiatan dan acara resmi (Ayudia & Wulandari, 2021). Pelatihan

tersebut dibimbing secara langsung oleh Bapak Ali Muhayatsah S.H selaku Plt. Kadis

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue (Kominsa) dan

Kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Simeulue.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Komunikasi Organisasi

dan teori Komunikasi Publik (Dewi, 2021).

1. Teori Komunikasi organisasi

Mengirim dan menerima berbagai pesan organisasi dalam kelompok organisasi

formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disahkan oleh

organisasi itu sendiri dan untuk kepentingan organisasi. Ini termasuk cara Anda

bekerja di organisasi Anda, produktivitas Anda, dan berbagai tugas yang perlu

dilakukan organisasi Anda. Komunikasi informal adalah komunikasi yang diterima

secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi pada individu anggotanya

(Yuliana, 2021).

Komunikasi organisasi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan

dan pertukaran pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung untuk

menghadapi lingkungan yang tidak pasti atau terus berubah (Iskandar, 2021).

2. Teori Komunikasi Publik

Komunikasi publik diartikan sebagai kegiatan dan strategi komunikasi yang

ditujukan kepada kelompok sasaran. Tujuan komunikasi publik adalah untuk

Selfia Anggraini, Said Fadhlain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 802

memberikan informasi publik, meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi sikap

dan perilaku khalayak (Mulyadi, Naryoso, Yuliyanto, & Ulfa, 2022).

Proses komunikasi publik menggunakan pesan untuk menciptakan makna

umum dalam komunikasi publik, di mana pengirim menyampaikan pesan kepada

sekelompok penerima pesan yang menerima umpan balik dalam bentuk pesan atau

komunikasi nonverbal terkadang berupa pesan yang memberikan bentuk tanya

jawab. Dalam komunikasi publik, sumber mengkoordinir pesan yang dikirimkan

kepada penerima pesan untuk pemahaman yang maksimalEfektivitas Komunikasi

Organisasi Pada Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Pattimura (Tahalele, 2022).

Program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk

menginformasikan atau membujuk, membangun hubungan, dan untuk mendorong

dialog terbuka dalam organisasi atau komunitas menuju solusi jangka panjang. Maka

dari itu, pada penelitian ini ditemukan sebuah teori yang berkaitan dengan mekanisme

kerja Humas dan Keprotokolan dan dengan itu komunikasi publik dapat didefinisikan

sebagai aktivitas memahami, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi

komunikasi yang berhasil dalam kerangka untuk melayani kepentingan publik. Hal ini

dilakukan dengan menyusun pesan yang sukses melalui penerapan penelitian, teori,

pengetahuan teknis, dan prinsip-prinsip desain yang baik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Pelajaran ini dilakukan pada saat pelatihan humas dan keprotokolan yang diadakan

langsung di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue

dengan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ali Muhayatsah S.H selaku Plt.

Kadis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue (Kominsa)

dan Kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Simeulue. Teori

yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dan teori komunikasi publik. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi

lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan

hukum primer dan sekunder (Jadda, Mansur, & Hartono Hamzah,2022). Disisi lain

survei lapangan yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari hasil

wawancara yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kabupaten Simeulue

Dengan adanya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, maka

dari itu untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut mekanisme kerja Humas dan

Keprotokolan Kabupaten Simeulue akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 9

Tahun 2010 tentang Protokol yang mengatur tentang Tata Cara, Tata Cara Upacara

Mekanisme Kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Simeulue

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 803

dan Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang

Ketentuan Protokol yang berkaitan dengan Penempatan, Tata Cara Upacara dan Tata

Cara Kehormatan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue memiliki Visi “Terwujudnya

Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani”,

dan Misi, Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang mapan, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang

terpuji, bertaqwa kepada Allah SWT.Mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik

guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh sampai ke

pelosok desa.Kemudian melakukan penataan birokrasi pemerintah yang lebih elegan,

profesional dan seimbang.Mengupayakan terwujudnya sarana dan prasarana

infrastruktur daerah terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan

masyarakat.Membangun pemerintah yang mantap, bersih dan berwibawa serta

mendapat kepercayaan dari masyarakat.Mendorong terlaksananya pembangunan

mental spiritual masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pelaksanaan Syariat Islam

serta mendorong agar serana keagamaan sekaligus berfungsi sebagai tempat

pembinaan umat.Menggali potensi sumber daya yang dimiliki sebagai pondasi

peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan dan

investor.Mewujudkan kemitraan dalam berbagai sektor dengan semua pihak.Serta

melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian,

perikanan, perkebunan dan peternakan dalam rangka memperluas lapangan berusaha.

Untuk melaksanakan mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan Kabupaten

Simeulue, perlu adanya persiapan para perangkat keprotokolan yang memegang

peranan dominan dalam kegiatan keprotokolan pada dasarnya menambah warna dan

citra keberhasilan penyelenggaraan acara atau upacara kenegaraan atau serta

mempengaruhi citra pemerintahan nasional, negara bagian, pusat dan daerah.

Kegiatan keprotokolan juga berkaitan dengan harga diri seseorang karena

kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Pada saat penelitian, peneliti mencari sumber dengan melakukan wawancara

langsung pada Bapak Ali Muhayatsah S.H selaku Plt. Kadis Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue (Kominsa) dan Kepala bagian

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Simeulue. Dalam wawancara

tersebut Bapak Ali Muhayatsah S.H mengatakan bahwa, secara harfiah Humas dan

Keprotokolan dimaknai sebagai kegiatan sehari-hari lembaga, pelaksanaannya

dikendalikan dan diatur secara profesional. Hal ini menjadikan keberadaan sosialisasi

dan protokol sangat urgen dan strategis terutama dalam pengelolaan dan pengaturan

kegiatan kelembagaan. Ia menjelaskan, dalam pengelolaan keprotokolan ada seorang

protokoler yang dituntut untuk memiliki keterampilan individu yang memiliki ini

sensitif dan responsif terhadap situasi, dan memiliki kemampuan untuk bekerja

dengan komponen lain untuk menciptakan sinergi. Oleh karenanya, potensi tersebut

tentunya harus dimiliki oleh Mahasiswa Komunikasi.

Pembinaan tersebut berlangsung pada saat acara lepas sambut Peserta Magang

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di gedung Dinas Komunikasi dan

Informatika (Diskominsa) Kabupaten Simeulue, pada hari Kamis 03 Februari 2022.

Selfia Anggraini, Said Fadhlain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 804

Bapak Ali Muhayatsah, S.H mengatakan Protokoler mempunyai istilah,

mengatur para pengatur agar teratur, istilah yang digunakan dalam menjalani

keprotokolan di suatu lembaga atau instansi terkait yang harus diwajibkan memiliki

sistem keprotokolan, salah satunya protokol harus bisa mengatur secara profesional

tentang jalannya suatu acara seperti aktivitas kepresidenan, gubernur atau bupati

dalam menyelenggarakan suatu acara.

Petugas protokol tidak hanya harus kompeten dalam hal kepribadian,

kepekaan, dan tanggap terhadap situasi, tetapi juga harus mampu bekerja sama

dengan komponen lain untuk menciptakan sinergi yang terkait dalam suatu acara

tersebut dan dengan komponen lainnya.

Salah satu pelatihan Humas dan Keprotokolan yang disampaikan ialah tentang

Master of Ceremony (MC) adalah orang yang paling mampu untuk mensukseskan

sebuah ritual atau acara resmi. Kata Master of Ceremony (MC) dipakai oleh kalangan

ahli komunikasi dengan pengertian sebagai pengatur dan pembawa acara yang

umumnya bertugas pada acara yang tidak resmi dan semi resmi. Istilah ini pertama

kali dipergunakan di Negara Inggris. Dapat dikatakan pula bahwa MC merupakan

orang yang bertindak sebagai pengatur acara dan pemandu acara, serta berkompeten

dalam turut mensukseskan keberhasilan dari suatu acara.

Ada beberapa batasan pengertian mengenai MC yang diambil dari beberapa

sumber, yaitu MC adalah orang yang berperan sebagai pembawa acara dalam acara

formal atau acara hiburan. MC juga adalah orang yang berbicara dalam berbagai

bidang seperti pertunjukan, pertemuan resmi, dan serangkaian percakapan di acara

makan malam

Salah satu syarat menjadi seorang MC adalah pentingnya menerapkan Etiket

atau biasa disebut Etika (Kirana, 2020). Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam

hubungan Keprotokolan dan MC adalah persoalan etiket. Etiket merupakan salah

satu faktor pendukung keberhasilan suatu acara dan upacara penting. Pada umumnya

pengertian etiket pada saat ini dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku dan sopan

santun di antara orang-orang yang beradab atau dapat dikatakan sebagai aturan dan

norma dalam pergaulan. Etiket pada suatu tempat (negara, kota, budaya kesukuan,

agama, dan lain sebagainya) sudah tentu berbeda dengan etiket di tempat lain.

Seseorang dalam kegiatan keprotokolan dan M.C. Dari sebuah acara wajib

mempelajari dan menyesuaikan etiket yang berlaku di tempat dimana tamu undangan

itu berasal. Kondisi tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suasana yang

kurang menyenangkan atau timbulnya salah pengertian antara penyelenggara dan

tamu undangan.

Untuk memahami protokol dan MC adalah salah satu aspek, tidak hanya

merancang upacara dan acara penting yang menentukan terlaksananya suatu upacara

atau acara (Gunawan & Toni, 2020). Seorang protokol dan M.C harus memiliki sikap

ramah, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam bidang dan memiliki rasa

percaya diri yang tinggi. Setiap Protokol dan MC juga perlu memahami tata krama,

tata cara ataupun aturan umum, rumus, dalil, dan prinsip umum.

Mekanisme Kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Simeulue

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 805

Sedangkan Kegiatan dalam protokol dan M.C. Pada dasarnya terdiri dari 6 fungsi.

a. Perencanaan

Perencanaan mencakup kegiatan untuk memilih dan menghubungkan fakta

dan membuat dan merumuskan serangkaian tindakan yang diusulkan untuk

mencapai tujuan tertentu sesuai dengan keinginan yang ditetapkan. ditetapkan

bersama.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian dianggap penting untuk mencapai tujuan tertentu dengan

mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tertentu kepada orang yang tepat

untuk melakukan tugas tersebut.

c. Penggerakan

Kegiatan pergerakan dimaksudkan agar seluruh pejabat dapat mencapai

tujuan yang tepat sesuai dengan fungsi perencanaan dan pengorganisasian yang

dapat dilaksanakan oleh pimpinan. Manfaat dari fungsi ini adalah pentingnya arti

dari sebuah prinsip, karena berprinsip untuk hanya memperhatikan orang-orang di

sekitarnya, karena orang memiliki kepribadian yang dapat berpikir dan percaya

diri untuk diawasi dalam pekerjaannya sendiri.

d. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dan harus dievaluasi dan dimodifikasi agar

tugas atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana semula. Setelah fungsi

perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan dilaksanakan sepenuhnya.

e. Koordinasian

Kegiatan koordinasi adalah kegiatan yang mengintegrasikan dan

menyelaraskan upaya staf dalam hal kualitas, waktu, bakat, dan arah untuk

mencapai perilaku yang terpadu, serasi, tepat sasaran, dan objektif.

f. Pengambilan keputusan

Pada dasarnya fitur ini bertujuan untuk memilih suatu tindakan dari

beberapa kemungkinan tindakan yang alternatif dalam situasi yang berbeda saat

melakukan aktivitas tertentu. Saat melakukan salah satu fungsi di atas, kita tentu

dihadapkan pada pilihan. Karena fungsi pengambilan keputusan ini biasanya

diserahkan kepada ketua atau manajer proyek, sering dikatakan bahwa otoritas

pengambilan keputusan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan administratif,

proyek, atau kegiatan.

2. Hambatan yang dihadapi saat melaksanakan mekanisme kerja Humas dan

Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten

Simeulue

Minimnya Humas sebagai corong pemerintah kepada publik semakin

menyoroti buruknya kinerja humas kepada publik dan organisasinya. Dengan

menjalankan fungsi manajemen komunikasi yang baik, humas diyakini mampu

membangun ruang publik yang menyediakan saluran interaksi yang seimbang antara

proses komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat umum. Minimnya humas

yang paling besar disebabkan oleh berbagai jenis hambatan antara lain: sering

Selfia Anggraini, Said Fadhlain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 806

terjadinya miss komunikasi antar anggota, masalah transportasi, masih kurang

disiplin dan mengeluh setiap diberi tugas, masalah pemberian tugas kepada divisi

Humas, dan masih kurangnya komitmen beberapa anggota. Hambatan yang

dimaksud yaitu:

a. Terjadinya miss komunikasi antar anggota diakibatkan karena adanya perbedaan

pendapat disaat menyusun mekanisme kerja Humas dan ada kesalahpahaman

antara anggota. Solusi dalam hal ini adalah pihak humas harus tetap menjaga

kebersamaannya dalam berkomunikasi antar anggota agar mekanisme kerja

humas tetap berjalan dengan baik.

b. Masalah transportasi sering menjadi hambatan dalam terlaksananya kerja Humas

dikarenakan beberapa dari anggota ada yang belum memiliki kendaran. Solusi

dalam hal ini adalah perlu adanya rasa saling membantu antar divisi.

c. Kurang disiplin dan mengeluh setiap diberi tugas dikarenakan kurang

memperhatikan bagaimana kewajiban tugas yang dijalani, seharusnya humas

harus lebih memperhatikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh

dilakukan untuk mempertahankan citra positif yang baik.

d. Masalah pemberian tugas kepada divisi Humas terkadang tidak berhasil karena

beberapa anggota tidak bekerja terlalu paham terhadap apa saja tugas yang harus

dijalankan. Oleh karena itu, Humas harus lebih tegas dalam memberikan

pemahaman tugas kepada para anggota

e. Masih kurangnya komitmen beberapa anggota dikarenakan kurangnya kerjasama

antar anggota dengan pemimpin dan kurangnya menjaga pemahaman terhadap

tujuan mekanisme kerja Humas. Maka dengan itu pemimpin Humas harus tetap

menjaga kerjasamanya dengan para anggota dan menjaga komunikasi dalam

menjalankan tugas.

Hambatan tersebut juga melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ali

Muhayatsah S.H, hehingga dengan adanya hambatan atau kendala yang terjadi pada

Humas, maka dengan itu Humas dapat mengubah minset agar dapat menjalankan

tugasnya dengan baik dan tetap menjaga citra positifnya. Untuk itu, upaya bersama

antara komitmen dan humas mutlak diperlukan untuk mendukung dan mengoptimalkan

mekanisme humas instansi pemerintah. Selain itu, peran humas menjadi semakin

penting dan strategis di era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi.

Susunan tugas Keprotokolan secara merata di antara rekan kerja, urutan aktivitas

berubah. Kegagalan yang umum terjadi adalah waktu perencanaan awal, yang mungkin

diatur tetapi tidak sesuai rencana karena tamu undangan. Untuk waktu acara yang akan

datang, tim acara sering kewalahan di awal acara, menunggu tamu penting seperti

pejabat senior datang. Tapi tidak ada masalah tanpa solusi, tim acara biasanya

menghabiskan waktu ekstra pada suatu acara menunggu undangan penting dengan

memberikan hiburan sebelum acara agar orang pertama yang hadir tidak jenuh dan

bosan.

Kendala permasalahan yang protokol dapatkan seperti saat melaksanakan sebuah

acara yang tidak semua media dapat mempublikasikan informasi yang diberikan melalui

website, sulit untuk memprediksi intensitas kunjungan tamu VVIP, tidak ada kesamaan

Mekanisme Kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Simeulue

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 807

pemahaman tentang desain acara, dan jumlah staf yang berkualitas masih tinggi

(Juniardi, Iskandar, & Rahayu,2018). Pemecahan masalah kendala protokol seperti

mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten atau kota, memanfaatkan staf yang ada,

rekrut staf baru sesuai kebutuhan, dan tingkatkan koordinasi dengan pusat.

Strategi Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Simeulue dalam mengatasi hambatan kegiatan keprotokolan melalui

berbagai faktor, antara lain seperti : kualitas talent, jumlah staf khusus, dan reward bagi

staf berbakat Kualitas talent Penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah keprotokolan merupakan serangkaian

kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang

meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk

penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam

Negara, Pemerintahan atau Masyarakat. Keprotokolan sudah tercantum dalam Undang-

undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang mengatur tata tempat, tata

upacara, dan tata penghormatan serta Peraturan Pemerintah No.62 tahun 1990 Tentang

Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Simeulue dengan adanya Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Kabupaten Simeulue, maka dari itu untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut

mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan Kabupaten Simeulue akan dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan mekanisme kerja Humas dan

Keprotokolan Kabupaten Simeulue, perlu adanya persiapan para perangkat

Keprotokolan yang berperan dominan dalam kegiatan keprotokolan pada hakikatnya

menambah warna dan citra keberhasilan penyelenggaraan acara atau upacara

kenegaraan dan kenegaraan serta mempengaruhi citra pemerintahan nasional, negara,

pusat dan daerah. Kegiatan Keprotokolan juga berkaitan dengan harga diri seseorang

karena kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Secara harfiah

Humas dan keprotokolan dimaknai sebagai kegiatan sehari-hari lembaga,

pelaksanaannya dikendalikan dan diatur secara profesional. Hal ini menjadikan

keberadaan Humas dan Keprotokolan sangat urgen dan strategis terutama dalam

pengelolaan dan pengaturan kegiatan kelembagaan. Sehingga Bapak Ali Muhayatsah,

S.H menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keprotokolan ada seorang protokoler yang

dituntut untuk memiliki keterampilan individu yang memiliki responsif terhadap situasi,

dan memiliki kemampuan untuk bekerja dengan komponen lain untuk menciptakan

sinergi. Oleh karena itu, potensi tersebut tentunya harus dimiliki oleh Mahasiswa

Komunikasi.

Selfia Anggraini, Said Fadhlain

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 808

Bibliografi

Ayudia, Anyelir Puspa, & Wulandari, Siti Sri. (2021). Strategi Komunikasi Humas

Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo. Journal of Office

Administration: Education and Practice, 1(2), 249–268.

Dewi, Susi Artuti Erda. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health

Care: Jurnal Kesehatan, 10(1), 162–

167.https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119

Gunawan, Rain, & Toni, Ahmad. (2020). Manajemen Komunikasi Organisasi

Keprotokolan Lembaga Negara di Era Pandemi Corona Virus Disease-2019.

PRecious: Public Relations Journal, 1(1), 1–25.

Iskandar, Dedy. (2021). Strategi Komunikasi Organisasi dalam Membangun Loyalitas

Kerja Pegawai. Persepsi: Communication Journal, 4(1), 31–

42.http://dx.doi.org/10.30596%2Fpersepsi.v4i1.5734

Jadda, Asram A. T., Mansur, Sadriyah, & Hartono Hamzah, Kaswin. (2022). Peran

Dinas Lingkungan dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak

oleh Pertamina di Kota Parepare. Madani Legal Review, 6(1), 1–

20.https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705

Juniardi, Yudha, Iskandar, Nur, & Rahayu, Tri. (2018). Perancangan Sistem Informasi

Penyewaan Gedung Pada Gedung Balai Komando Kopassus Berbasis Web.

Informatik: Jurnal Ilmu Komputer, 14(2), 57–

64.http://dx.doi.org/10.52958/iftk.v14i2.407

Kirana, Yanti. (2020). Psikologi dan etika profesi dalam nilai-nilai ilmu pengetahuan.

Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 7(1), 130–149.

Maskur, Maskur, Mabrur, Ali, & Krismun, Krismun. (2022). Sosialisasi Program CSR

Oleh Public Relations PT Bumi Suksesindo Tumpang Pitu Sumberagung

Pesanggaran. JKaKa: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam, 2(1), 36–

54.https://doi.org/10.30739/jkaka.v2i1.1395

Mulyadi, Ahmad, Naryoso, Agus, Yuliyanto, Muchamad, & Ulfa, Nurist Surayya.

(2022). Strategi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam

Kampanye Nasional Penurunan Prevalensi Stutning. Interaksi Online, 10(2), 152–

169.

Shanti, Aprilia Dwi. (2018). Etnografi Komunikasi Tradisi Barong Ider Bumi Bagi

Mekanisme Kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Simeulue

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 809

Orang Osing. Universitas Brawijaya.

Situmorang, Lias Ate. (2021). Implementasi peraturan Walikota No. 28 Tahun 2020

Pasal 9 Ayat (3) tentang protokol kesehatan di Kota Padangsidimpuan. IAIN

Padangsidimpuan.

Sryana, Yulisma. (2021). Analisis Tugas Dan Fungsi Bidang Persidangan Di

Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan. Universitas Islam Riau.

Tahalele, Olivia. (2022). Efektivitas Komunikasi Organisasi Pada Organisasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Jurnal Multidisiplin Madani,

2(5), 2357–2374.https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.379

Ulandari, Cici Sri, & Fazri, Anhar. (2022). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue dalam Upaya Penyediaan Informasi

Publik. JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi, 2(1).

Yuliana, Ruri. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi Dan Lingkungan Kerja

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Sawit Seberang.

Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1(1).