p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254

Vol. 3, No. 7 Juli 2022 http://jist.publikasiindonesia.id

Doi : 10.36418/jist.v3i7.445 772

EFEKTIVITAS HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI

PROGRAM AUSAID DI SEKTOR PENDIDIKAN ERA JOKOWI PADA TAHUN

Jofanka Alfiano

, Putri Hergianasari

, Triesanto Romulo Simanjuntak

Muhammad Fahmi

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

1, 2

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Email: Jalfiano70@gmail.com

, Hergianasari.putri@staff.uksw.edu

[email protected]

, Fahmimuhammad103@gmail.com

*Correspondence Jofanka Alfiano

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Diajukan : 18-06-2022

Diterima : 12-07-2022

Diterbitkan : 25-07-2022

Tulisan ini akan membahas bagaimana hubungan kerja sama antara

Indonesia dengan Australia melalui AusAID yang menghasilkan

berbagai program bantuan di sektor pendidikan pada era Joko Widodo

pada tahun 2014-2019, yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana

efektivitas dari kerja sama tersebut. Indonesia memiliki permasalahan

yang mendesak di sektor pendidikan. Hal ini disebabkan karena

menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dan tingkat putus sekolah

yang memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui

kerja sama dengan Australia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan

Australia sendiri sudah terjalin sejak lama sehingga kerja sama di sektor

pendidikan antara kedua negara dirasa dapat memberi manfaat. Pada

dasarnya, Indonesia memiliki berbagai kebijakan di sektor pendidikan

seperti wajib belajar 9 tahun dan pengembangan pendidikan karakter.

Sementara itu, Australia memiliki kebijakan luar negeri di bidang

pendidikan yang berfokus pada asistensi peningkatan kualitas

pendidikan dan bantuan secara langsung. Kerja sama antara Indonesia-

Australia di bidang pendidikan dapat dilihat dari berjalannya program

seperti Education Partnership, Technical Assistance for Education

System Strengthening, ProDEP, dan Innovation for Indonesia's School

Children. Program kerja sama tersebut menghasilkan berbagai capaian

seperti ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan,

peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan,

peningkatan kurikulum metode belajar yang efektif, serta aksesbilitas

kualitas pendidikan dalam mencapai kesetaraan gender dan ramah

disabilitas. Penulis menggunakan teori Liberalisme untuk menjabarkan

seberapa efektif kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia di

sektor Pendidikan indonesia melalui AusAID. Peneliti melihat bahwa

kerja sama pendidikan antara Indonesia dengan Australia di era Joko

Widodo cukup efektif untuk membantu mengatasi berbagai isu

pendidikan di Indonesia.

ABSTRACT

This paper will discuss how the cooperative relationship between

Indonesia and Australia through AusAID resulted in various assistance

programs in the education sector during the Joko Widodo era from 2014

to 2019, in which this research will look at the effectiveness of the

cooperation. Indonesia has pressing problems in the education sector.

This is due to the declining quality of education in Indonesia and the

alarming dropout rate. Therefore, it is necessary to take steps to improve

the quality of education in Indonesia, one of which is through

Kata kunci: Pendidikan;

Indonesia; Australia; AusAID

Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor

Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 773

Keywords: Education;

Indonesia; Australia; AusAID

cooperation with Australia. Bilateral relations between Indonesia and

Australia have existed for a long time so cooperation in the education

sector between the two countries is considered to be beneficial.

Indonesia has various policies in the education sector such as 9-year

compulsory education and character education development.

Meanwhile, Australia has a foreign policy in the field of education that

focuses on assistance in improving the quality of education and direct

assistance. The cooperation between Indonesia and Australia in the field

of education can be seen in the implementation of programs such as the

Education Partnership, Technical Assistance for Education System

Strengthening, ProDEP, and Innovation for Indonesia's School

Children. The cooperation program resulted in various achievements,

such as the availability of educational infrastructure and facilities,

improving the quality of educators and educational services, improving

the curriculum for effective learning methods, as well as the accessibility

of education quality in achieving gender equality and being disability-

friendly. The author uses Liberalism theory to describe how effective the

cooperation between Indonesia and Australia in the Indonesian

education sector is through AusAID. Researchers see that educational

cooperation between Indonesia and Australia from 2014 to 2019 was

effective in helping to overcome various educational issues in Indonesia

CC BY SA 2022

Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang penting dan mendesak di Indonesia adalah

pendidikan. Beberapa tahun lalu, akibat penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, data

terkait pendidikan di dalam negeri dapat dikatakan memprihatinkan. Dibuktikan pada

tahun 2018, jumlah pemuda Indonesia usia 15-24 yang mengikuti pendidikan atau

pelatihan baru mencapai 48,7% d sebanyak 20% remaja Indonesia berusia antara 15 dan

19 tahun tidak bersekolah, bekerja atau menerima pelatihan (Armalena, Syahrizal,

Yuherman, & Asril, 2021). Hal ini dipicu oleh berbagai hal, seperti kurangnya kesadaran

dalam memenuhi kewajiban pendidikan, rendahnya faktor ekonomi yang mengakibatkan

tidak memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga sulit untuk meciptakan daya saing

dengan negara-negara lain.

Fakta terkait pendidikan tidak sebanding dengan pentingnya pendidikan bagi

Indonesia. Pendidikan merupakan proses perantara bagi pembangunan semua sektor

pembangunan (Naryoso, 2016). Dalam konteks pembangunan, pembangunan pendidikan

mencakup empat aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Solichin, 2015).

Dalam konteks sosial, pendidikan mampu melahirkan manusia yang mampu membawa

perubahan sosial dalam masyarakat dan mendorong akselerasi mobilitas masyarakat yang

bermuara pada terbentuknya bentuk-bentuk sosial baru. Bentuk sosial baru berupa

organisasi, komunitas, dan perkumpulan komunitas. Pada aspek budaya, pendidikan

mampu menciptakan norma dan nilai sosial manusia, serta menanamkan semangat dalam

masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat memiliki rasa toleransi yang tinggi dan

menghormati keragaman budaya dan agama masyarakat lainnya. Aspek ekonomi

pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang cerdas dan andal sebagai penggerak

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 774

pembangunan ekonomi negara. Pada tataran politik, pendidikan dapat menjadikan

manusia sebagai warga negara yang baik dan memiliki pemahaman yang lebih tinggi

tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat (Soepandji, 2018).

Indonesia sudah memiliki hubungan kerja sama dengan Australia sejak awal

kemerdekaannya. Hal ini dibuktikan dengan dukungan dan pengakuan kedaulatan

Australia pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana hubungan ini

semakin berkembang (Sunarti, 2016). Pada tahun 2010 terdapat kunjungan yang

dilakukan secara berkala oleh kedua negara, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh

SBY sebagai Presiden dan Australia dipelopori oleh perdana menteri yaitu Julia Gillard

membahas 28 poin kerjasama, salah satunya kerjasama dalam peningkatan pendidikan di

masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Australia telah merancangkan suatu

prorgam pembangunan pendidikan dalam rangka untuk pembangunan Internasional

dengan badan Australia atau Australian Agency for International Development (AusAID)

yang telah melakukan konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (DPN),

Departemen Agama (DEPAG), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna membangun rencana strategis

untuk mencapai prioritas utama yaitu peningkatan akses pada pendidikan dasar, kualitas,

standar, penguatan tata kelola pendidikan serta mekanisme akuntabilitas. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan pembangunan

pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2010-2014 dan pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada tahun 2005-2025, dalam hal ini Kementrian

Pendidikan Nasional telah (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan

Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) pada 2005-2025. Hal ini telah tertuang

pada Permendiknas No 32 Tahun 2005 yang mengatur pada Rencana Strategis atau

disebut dengan Renstra Kemendiknas pada tahun 2005 hingga 2009 (Ma’mun, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan

penulisan jurnal. Di mana pada penelitian sebelumnya melihat Kerjasama Australia

Indonesia Melalui AUSAID Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2013. Dalam masa pemerintahan SBY

kerjasama melalui AUSAID untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia

sangatlah baik, melihat fenomena yang terjadi pada saat itu Australia memberikan

bantuan kepada Indonesia tidak hanya sektor pendidikan saja. Banyak program bantuan

yang di jalankan untuk kemajuan pendidikan Indonesia demi membangun sumber daya

manusia yang kompeten yang disalurkan melalui AusAID (Farida, 2014). Dalam

penelitian tersebut terdapat perbedaan utama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan

menggunakan teori Liberalisme sebagai alat untuk menganalisis efektivitas hubungan

kerjasama antara Indonesia dan Australia di sektor pendidikan di era Jokowi pada tahun

2014-2019.

Penelitian ini dibuat untuk memahami dan melihat bagaimana efektivitas

hubungan kerjasama Indonesia-Australia melalui program AusAID di sektor pendidikan

era Jokowi pada tahun 2014-2019. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi bacaan untuk penulisan makalah, jurnal, dan laporan terkait hubungan bilateral

Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor

Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 775

antara Indonesia dan Australia pada sektor pendidikan, khususnya bagi peminat isu-isu

Hubungan Internasional dalam Kerjasama Internasional (Pujayanti, 2016).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme, yang mana menurut Jackson dan

Sorensen, terdapat tiga asumsi dasar Liberalisme, yaitu ; (1) pandangan positif terhadap

sifat manusia; (2) memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional memiliki sifat yang

kooperatif dibandingkan konfliktual; (3) percaya terhadap kemajuan. Semakin tinggi

tingkat kerjasama dan ketergantungan dibentuk maka semakin kecil peluang untuk

terjadinya perang (Aurellia, Febriana, & Salaeh, 2019). Hal ini membuat pandangan

Liberalisme melihat adanya suatu kebebasan negara dalam hal ini kebebasan untuk

membangun diri dan mengembangkan guna mencapai kepentingannya (Triputra, 2017).

Di sisi lain pandangan ini percaya bahwa manusia maupun negara memiliki Self-

interested jika terjadi persaingan antara kebebasan dan juga kesetaraan maka negara akan

berusaha mengembangkan diri dan memperbaharui untuk menjadi lebih baik. Melihat

asumsi dasar yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen bahwa Liberalisme percaya

akan kemajuan, penulis akan menjabarkan seberapa efektif kerjasama yang dilakukan

Indonesia dan Australia di sektor Pendidikan indonesia melalui AusAID, dengan adanya

kerjasama ini akan menciptakan kemajuan pada sektor pendidikan Indonesia dan

mempererat hubungan negara antara Indonesia dan Australia.

Fenomena dalam Hubungan Internasional yang terjadi oleh negara-negara yakni

untuk melihat bagaimana proses kerjasama Internasional dapat berjalan melalui hal-hal

yang telah disepakati secara bersama guna mencapai kepentingan nasional masing-

masing negara (Daniah & Apriani, 2018). Penulis juga menggunakan konsep kerja sama

bilateral dalam penelitian ini. Dalam kerjasama Internasional, tercipta sebuah hubungan

bilateral di mana hubungan ini merupakan keadaan yang mampu mendeskripsikan

bagaimana hubungan timbal balik antar kedua negara yang terlibat, dan negara

merupakan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral (Pratiwi, 2021).

Berdasarkan judul dan latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan

metode kualitatif. Pemilihan dalam penggunaan metode kualitatif bertujuan agar mampu

memahami bagaimana suatu komunitas maupun individu dalam menerima isu tertentu.

Sementara jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, hal ini bertujuan bahwa

metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang di mana untuk mendeskripsikan

keadaan berdasarkan segala fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, organisasi,

maupun negara (Ramadhana & Tanjung, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Indonesia dan Australia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama yang

panjang. Sejarah kerja sama antara kedua negara yang bertetangga tersebut dapat

ditelusuri kembali pada awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui

dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap upaya pengakuan kemerdekaan

Indonesia dengan membawa isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB dan keikutsertaan

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi
 
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022                                                     776 
Australia  dalam  menengahi  konflik  antara  Indonesia  dan  Belanda  (Subchi  &  Halid, 
2018).  Sejak  saat  itu,  hubungan  antara  Indonesia  dengan  Australia  mulai  terjalin 
walaupun mengalami pasang surut. 
  Selama lebih dari 70 tahun hubungan bilateral antara Jakarta dengan Canberra, 
kedua negara telah menjalin beberapa kerja sama di berbagai bidang untuk kemajuan bagi 
negara  yang  bertetangga  tersebut,  salah  satunya  kerja  samanya  adalah  Australia 
Indonesia  Partnership  for  Reconstruction  and  Development  (AIPRD)  yang  dikelola 
AusAID (Saragih et al., 2022). Selain itu terdapat Agreement Between Australia and the 
Republic  of  Indonesia  on  the  Framework  for  Security  Cooperation  yang  merupakan 
kerangka kerja sama keamanan (Ansari, Utomo, & Farabi, 2016). Selanjutnya ada kerja 
sama  Joint  Declaration  on  Maritime  Cooperation  untuk  bidang  keamanan  maritim 
(Pramitha, 2017). 
Baik Australia dan Indonesia juga memperkuat hubungan antara keduanya dengan 
mengadakan berbagai forum, seperti 2+2 Dialogue, Annual Leaders Meeting (ALM), dan 
Indonesia-Australia Dialogue (IAD). Dialog-dialog yang dilakukan oleh Indonesia dan 
Australia  bertujuan  sebagai  forum  komunikasi  utama  secara  bilateral,  yang  mana 
pemimpin  bersama  menteri  dari  kedua  negara  dapat  berdiskusi  terkait  isu  yang  ada 
(Darmawan & Kuncoro, 2019). Berjalannya komunikasi antara kedua negara disebabkan 
karena Indonesia dianggap sebagai negara yang penting bagi Australia. Oleh karena itu, 
penting bagi kedua negara ini untuk menjaga kerja sama yang telah terjalin (Kristanto & 
Utomo, 2020). 
Pada  dasarnya,  Indonesia  memiliki  beberapa  kebijakan  yang  diterapkan  untuk 
meningkatkan  kualitas  pendidikannya.  Salah  satu  landasan  kebijakan  pemerintah 
Indonesia terkait program pendidikan  adalah Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan 
program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  selama  9  tahun  (Irawati  &  Susetyo,  2017). 
Kebijakan program pendidikan pemerintah yang dilandaskan Undang Nomor 20 Tahun 
2003 memiliki tujuan agar setiap anak berumur dari 7 hingga 16 tahun bisa mendapatkan 
hak pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis bagi 
masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya (Syafii, 2018). 
Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan berfokus pada pendidikan 
karakter  sebagai  bagian  dari  pembangunan  bangsa.  Hal  ini  dibuktikan  dengan 
diterbitkannya buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa 
oleh Kementerian Pedidikan, yang memuat 18 poin pendidikan karakter bangsa (ASRI, 
Rusmini,  &  Nugroho,  2021).  Hal  ini  didukung  juga  dengan  kebijakan  pembangunan 
pendidikan Indonesia yang disusun dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional 
Jangka Panjang  2005-2025 untuk  mengatasi berbagai  tantangan  pendidikan  yang  ada 
(Saggaf, 2016). Di era Joko Widodo, sektor pendidikan memiliki berbagai sasaran, seperti 
angka partisipasi pendidikan, pengentasan kesenjangan pendidikan dan putus sekolah, 
kesiapan siswa di  dunia  industri,  meningkatkan pelayanan  pendidikan,  meningkatkan 
sarana  dan  prasarana  pendidikan,  serta  kesejahteraan  guru  (Murdiyana  &  Mulyana, 
2017). 

Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor

Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 777

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah menghasilkan berbagai

kesepakatan dan kerja sama bagi kedua negara. Salah satu fokus dalam kerja sama antara

Indonesia dan Australia adalah di sektor pendidikan. Adapun bentuk kerja sama di sektor

pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui AusAID dan pemerintah Australia.

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, Australia menerapkan beberapa strategi

kebijakan luar negeri di bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan menyediakan

Official Development Assistance (ODA) untuk menyalurkan investasi pendidikan di

beberapa negara (Denimah, 2021). Sementara di masa kepemimpinan Malcolm Turnbull

pada tahun 2015-2018, kebijakan luar negeri Canberra di bidang pendidikan mengacu

pada strategi bantuan investasi Australia untuk pendidikan yang dijalankan pada tahun

2015 hingga tahun 2020. Strategi tersebut memiliki empat prioritas, antara lain pondasi

untuk pertumbuhan anak usia dini, meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi

pendidikan yang universal, dan meningkatkan akses pengembangan kemampuan.

Implementasi dalam mewujudkan prioritas strategi bantuan investasi Australia untuk

pendidikan dilakukan melalui pengurangan jumlah dana investasi bantuan di bidang

pendidikan, yang mana diakomodasi dengan peningkatan kuota beasiswa dan upaya

meminimalisir intervensi Canberra dalam pembuatan kebijakan pendidikan di negara

penerima bantuan (VITA INDAH, 2021).

Selain itu di masa Scott Morrison, bentuk kebijakan luar negeri Australia di bidang

pendidikan lebih berfokus pada memberikan asistensi terhadap negara penerima bantuan

agar dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas edukasinya. Asistensi tersebut

diwujudkan dengan investasi yang digunakan untuk meningkatkan inovasi siswa,

meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memperkuat sistem pendidikan (Medan et

al., 2014).

Australia terlibat dalam program Education Sector Support Programme (ESSP)

dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap program Rencana Strategis 2010-2014 milik

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud). Melalui bantuan sebesar lebih dari Rp10 triliun, Australia melaksanakan

program Education Partnership (EP) yang dipengaruhi oleh keberhasilan program

AIPRD tahun 2005-2010 dan berjalan pada tahun 2011-2016. Dana tersebut dialokasikan

menjadi 5 komponen yang terkait dengan infrastruktur Sekolah Menengah Pertama

(SMP) (C1), infrastruktur dan pengelolaan madrasah (C2), bantuan akreditasi madrasah

(C3), Pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4), serta lintas komponen.

Tabel 1. Alokasi Keuangan bagi EP (dalam juta AUD)

Komponen Program

Dana

Konstruksi atau perluasan sekolah untuk meningkatkan penerimaan

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) (C1)

179,3

Pembangunan dan pengelolaan madrasah / sekolah Islam (C2)

106,4

Bantuan akreditasi bagi madrasah untuk meningkatkan layanan dan

kualitas sekolah (C3)

36,6

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 778

Bantuan pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4)

20,0

Layanan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan program

26,5

Jumlah

368,8

Sumber: AusAID, 2016 (diolah oleh penulis)

Dalam komponen C1, Pemerintah Australia dan Kemendikbud bekerja sama dalam

membangun 1.155 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Satu Atap (SATAP)

yang dapat menerima 160.000 siswa tambahan pada periode tahun 2011-2016. Bantuan

dari Pemerintah Australia sebesar AUD 179,3 juta diberikan dalam bentuk dana ataupun

bantuan teknis dan diselesaikan pada Januari 2017 Pada November 2016, di bawah

komponen program C1, Pemerintah Australia dan Indonesia berhasil membangun 1.139

sekolah dan meningkatkan penerimaan siswa sebesar 150.000 orang. Berdasarkan hal

tersebut, program EP berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan siswa hingga 1,6%.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa konstruksi sekolah di bawah

program EP memiliki standar konstruksi yang bagus sehingga dapat digunakan dalam

jangka panjang serta mengurangi beban pengelolaan bagi sekolah, masyarakat, dan

pemerintah daerah (Patuju, 2018).

Sementara dalam komponen C2, terfokus pada pengembangan staf profesional

pendidikan dan memiliki porsi terbesar kedua dalam program EP, dengan alokasi dana

sebesar 29% atau AUD 106,4 juta. Diwujudkan melalui pelatihan pelaksanaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan kemampuan keuangan sekolah dan

berkontribusi dalam komunitas. Didukung dengan pengembangan tenaga di sektor

pendidikan. Program pengembangan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan

kompetensi tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan di

Indonesia. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015, program

pengembangan tenaga pendidikan dalam C2 telah melatih lebih dari 3,500 pengawas dan

17,775 kepala sekolah di Indonesia. Selain itu, AusAID juga membantu guru untuk

mengembangkan inovasi sistem pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa.

Dibuktikan pada tahun 2018, yang mana Australia membantu pelatihan 2774 guru dan

446 tenaga pendidik dari 907 sekolah untuk meningkatkan pembelajaran bagi 77.912

siswa sekolah dasar.

Pada komponen C3, Australia memberikan hibah bersyarat sebesar AUD 10 ribu

masing-masih kepada 1.500 sekolah dasar dan sekolah menengah madrasah dengan

tujuan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam akreditasi institusi. Program C3

dirumuskan untuk mendukung rencana strategis dari Kemenag yang bertujuan untuk

mengembangkan kualitas madrasah dan sistem pendidikan Islam (Ahmad & Sukiman,

2019). Program ini merupakan kelanjutan dari program bantuan AusAID sebelumnya,

Learning Assistance Program for Islamic Schools (LAPIS). Kerangka akreditasi dan

penerapan C3 dipegang oleh Kemenag yang kemudian dikelola melalui Mitra Pelaksana

Sub-Nasional di provinsi tujuan.

Sedangkan pada komponen C4, Australia menerapkan Kemitraan untuk

Pengembangan Kapasitas dan Analisis atau ACDP, sebuah kerangka yang

Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor

Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 779

mempromosikan penelitian dan dialog kebijakan di sektor pendidikan. Pembuat

kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan kerangka analisis ACDP dalam proses

pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran, lalu digabungkan dengan bukti

dari ACDP dalam kebijakan sektor pendidikan yang relevan (Sardjunani, 2014).

Selain keempat komponen tersebut program EP juga memberikan asistensi terkait

isu-isu lintas komponen atau yang tidak termasuk ke dalam keempat isu tersebut. Isu-isu

yang termasuk lintas komponen antara lain penyeimbangan gender aktivitas pelatihan

pendidikan, yang mana 54 persen dari peserta merupakan tenaga didik perempuan. Tidak

hanya itu, isu lintas komponen juga meliputi kesetaraan akses pendidikan, khususnya bagi

kaum disabilitas, dibuktikan melalui implementasi program C1 yang mengharuskan

infrastruktur pendidikan agar mengakomodasi siswa disabilitas dengan fasilitas toilet dan

tangga khusus.

Kerja sama dan bantuan yang diberikan oleh Australia untuk sektor pendidikan

Indonesia tidak hanya diterapkan melalui AusAID, tetapi juga diwujudkan dengan

program kerja sama lainnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Australia dan

Indonesia dalam kerja sama di sektor pendidikan adalah Technical Assistance for

Education System Strengthening (TASS). Program ini dilaksanakan agar dapat

berkontribusi pada sistem pendidikan Indonesia dengan membawa perubahan

berkelanjutan dalam kebijakan dan sistem pendidikan. Melalui suntikan dana sebesar

AUD 11,98 juta, TASS menyediakan asistensi jangka pendek bagi pembuat kebijakan

dan mendorong terciptanya kolaborasi antar stakeholders. Tidak hanya itu, TASS juga

berjalan beriringan dengan program lainnya seperti Improving Dimension of Teaching,

Education Management, and Learning Environment milik World Bank dan Innovation

for Indonesia’s School Children milik pemerintah Australia (Pelaksana, 2018).

Kerja sama lain terkait pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan

Australia adalah Innovation for Indonesia's School Children (INOVASI). Program

INOVASI didesain untuk mencari tahu apa metode yang dapat diterapkan oleh guru dan

siswa agar dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2014,

INOVASI diterapkan dengan berkolaborasi bersama pemerintah Indonesia dan

stakeholders terkait melalui identifikasi perubahan yang dapat diterapkan di dalam sistem

pendidikan Indonesia. Selain itu, INOVASI juga mengedepankan eksperimen dalam

penerapan metode pembelajaran dan mengumpulkan timbal balik dari eksperimen

tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya (Mahdalena & Daulay, 2020).

Ada beberapa hasil yang tercapai bagi pendidikan di Indonesia dari adanya kerja

sama dengan Australia. Dari program-program bantuan yang diberikan oleh Australia

melalui AusAID, capaian yang dipetik, antara lain adalah fasilitas konstruksi sekolah

yang memiliki standar kualitas tinggi yang dibangun dengan baik, didukung oleh fungsi

bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk apapun dan kapanpun. Selain itu, ProDEP yang

merupakan bagian dari program bantuan pendidikan dari AusAID juga memiliki dampak

dengan adanya penerapan modul dari ProDEP untuk pengembangan keprofesian

berkelanjutan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik. AusAID juga berkontribusi dalam

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022 780

membantu replikasi model akreditasi C3 untuk sekitar 3.153 madrasah di seluruh

Indonesia, ditambah dengan peningkatan kualitas di 2.000 madrasah di Jawa Tengah.

Program kerja sama Indonesia-Australia di luar AusAID juga menghasilkan

beberapa capaian. Salah satunya adalah program INOVASI yang berhasil meningkatan

kapasitas kualitas guru dalam mengajar di berbagai provinsi. Tidak hanya itu, INOVASI

juga menyumbang puluhan ribu buku untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Capaian

tersebut didukung dengan dibentuknya ribuan fasilitator daerah di provinsi Jawa Timur,

Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang berfungsi

sebagai acuan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru (Penulis et al.,

2018).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan hubungan bilateral yang terjalin antara

Indonesia dengan Australia menciptakan berbagai bentuk kerja sama di berbagai bidang.

Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama hubungan bilateral antara Indonesia

dengan Australia, dibuktikan dengan kerja sama sebagai upaya meningkatkan kualitas

pendidikan di Indonesia melalui AusAID dan upaya bantuan Australia untuk pendidikan

di Indonesia yang menghasilkan berbagai capaian seperti tersedianya infrastruktur,

akreditasi yang baik, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Peneliti

menemukan bahwa kerja sama pendidikan melalui AusAID dan upaya bantuan lainnya

yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia merupakan bentuk perwujudan dari

liberalisme. Hal ini disebabkan karena liberalisme percaya akan adanya kemajuan melalui

kerja sama yang terjadi. Kepercayaan liberalisme sesuai dengan kerja sama Indonesia

dengan Australia di sektor pendidikan yang memiliki motif untuk mencapai kemajuan

dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan

Australia dan Indonesia di sektor pendidikan pada tahun 2014-2019 dapat dikatakan

efektif. Jika dilihat melalui teori bilateral, kerja sama Australia dan Indonesia terkait

pendidikan dilakukan dengan asistensi dan hibah. Australia memberikan asistensi

terhadap Indonesia dalam meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan, guru, dan tenaga

pendidik seperti kepala sekolah agar dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang

efektif bagi siswa. Selain itu, Australia juga memberikan hibah dengan bantuan

pembangunan fasilitas sekolah dan buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di

Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melihat capaian Kerjasama

antara Indonesia dan Australia pada periode Jokowi yang kedua serta mampu

menjelaskan lebih dalam tantangan yang dihadapi kedua negara dalam meningkatkan

kualitas Pendidikan di Indonesia.

 
Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor 
Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019 
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022                                                     781 
Bibliografi 
Ahmad, Iqbal Faza, & Sukiman, Sukiman. (2019). Analisis higher order thinking skills 
(HOTS) pada soal ujian akhiAhmad, I. F., & Sukiman, S. (2019). Analisis higher 
order  thinking  skills  (HOTS)  pada  soal  ujian  akhir  siswa  kelas  6  KMI  dalam 
kelompok  mata  pelajaran  Dirosah  Islamiyah  di  Pondok  Modern  Taza.  Jurnal 
Pendidikan Agama Islam, 16(2), 137–164. https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-
02  
Ansari,  Rahmat,  Utomo,  Tri  Cahyo,  &  Farabi,  Nadia.  (2016).  Kerja  sama  bilateral 
indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. 
Journal of International Relations, 2(1), 88–96. 
Armalena, Armalena, Syahrizal, Syahrizal, Yuherman, Yuherman, & Asril, Asril. (2021). 
Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Siswa Man 
Padusunan  Kota  Pariaman.  Menara  Pengabdian,  1(1). 
https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.2704 
ASRI, M., Rusmini, Rusmini, & Nugroho, Aris Dwi. (2021). Manajemen Pengembangan 
Tenaga Pendidik Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Wali Peetu Sadu Tanjung 
Jabung Timur. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
Aurellia, Debby, Febriana, Yasinta D., & Salaeh, N. (2019). Program PetroCaribe sebagai 
Strategi  Ekonomi  Venezuela  Era  Presiden  Nicolas  Maduro.  Jurnal  Hubungan 
Internasional, 12(2), 213–228. 
Daniah, Rahmah, & Apriani, Fajar. (2018).  Kebijakan nasional anti-trafficking dalam 
migrasi  internasional.  Jurnal  Politica  Dinamika Masalah  Politik  Dalam  Negeri 
Dan Hubungan Internasional, 8(2). 10.22212/jp.v8i2.1140 
Darmawan, Arief Bakhtiar, & Kuncoro, Hestutomo Restu. (2019). Penggunaan ASEAN 
Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan 
Keberhasilan?  Andalas  Journal  of  International  Studies  (AJIS),  8(1),  43–61. 
https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019 
Denimah,  Denimah.  (2021).  Peran  kerjasama  bilateral  Australia-Indonesia  melalui 
program MAMPU (kemitraan  Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan 
pemberdayaan  perempuan)  dalam  mendukung  tercapainya  Sustainable 
Development Goals di Indonesia tahun 2017-2020. UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Farida,  Eni.  (2014).  Kerjasama  Australia  Indonesia  Melalui  AUSAID  Dalam 
Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY)  2009-2013.  Universitas  Muhammadiyah  Malang. 

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi
 
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022                                                     782 
http://eprints.umm.ac.id/25630/ 
Irawati, Eni, & Susetyo, Weppy. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Di  Blitar.  Jurnal  Supremasi,  3. 
https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374  
Kristanto, Gladys Ariella, & Utomo, Tri Cahyo. (2020). Analisis Kepatuhan Australia 
dan Indonesia Terhadap Code of Conduct dalam Hubungan Indonesia–Australia 
Sebagai  Konsekuensi  Adanya  Penyadapan  Tahun  2014-2019.  Journal  of 
International Relations, 6(4), 510–516. 
Ma’mun,  Amung.  (2014).  Perspektif  Kebijakan  Pembangunan  Olahraga  dalam  Era 
Demokrasi  dan  Kepemimpinan  Nasional  di  Indonesia.  ATIKAN,  4(2). 
https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v4i2.13 
Mahdalena, Mahdalena, & Daulay, Musnar Indra. (2020). Pengembangan Pembelajaran 
Fisika  Berbasis Saintifik  Untuk  Meningkatkan  Kemampuan  Berpikir  Kritis  dan 
Komunikasi  Verbal  Siswa  SMA.  Journal  on  Teacher  Education,  2(1),  39–48. 
https://doi.org/10.31004/jote.v2i1.903  
Medan, Kota, Bebestari,  Mitra, Harani,  D. R.Prawidya, Syafrida Hani, S. E.,  Rahmat 
Fauzi, S. T., Sekretaris, M. T., Purba, Ir Netti Efridawati, Redaksi, Dewan, Triratih 
Handayani, S. H., & Sembiring, M. A. P.Edward. (2014). Volume 2 Nomor 2 Juli–
Desember 2014. Jurnal Pembangunan Perkotaan, 2(2). 
Murdiyana, Murdiyana, & Mulyana, Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan 
Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 73–96. 
Naryoso,  Agus.  (2016).  Model  Public  Relations  untuk  Pembangunan  Reputasi 
Pendidikan  Menengah  sebagai  Sekolah  Rujukan  Berprestasi  Berpotensi.  Jurnal 
Komunikasi  Ikatan  Sarjana  Komunikasi  Indonesia,  1(1),  12–24. 
https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.32 
Patuju, Ahmad. (2018). Hubungan Sikap Terhadap Resiko Bencana Kebakaran dengan 
Kesiapsiagaan  Menghadapi  Kebakaran  di  PemukimanKelurahan  Air  Putih 
Kecamatan Samarinda Ulu. 
Pelaksana, Redaktur. (2018). Jurnal Institut Bpjs Ketenagakerjaan. Jurnal Institut BPJS 
Ketenagakerjaan Volume, 3(1). 
Penulis,  Andi  Amran  Sulaiman,  Subagyono,  Kasdi,  Alimansyah,  Trip,  Noor, 
Mohammad,  Muharam,  Agus,  Suwastika,  I.Wayan,  &  Subiksa,  I.  (2018). 
Membangkitkan  lahan  rawa,  membangun  lumbung  pangan  Indonesia.  IAARD 

 
Efektivitas Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia melalui Program Ausaid di Sektor 
Pendidikan Era Jokowi pada Tahun 2014-2019 
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022                                                     783 
Press. 
Pramitha, Dewi Adithyanti. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia 
dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim. Jurnal 
Diplomasi Pertahanan, 3(2). https://doi.org/10.33172/jdp.v3i2.86 
Pratiwi,  Citra  Ayu.  (2021).  Kerjasama  Bilateral  Indonesia  Denmark  dalam  Circular 
Economy  dan  Manajemen  Pengolahan  Sampah  Tahun  2018-2019.  Moestopo 
Journal of International Relations, 1(2), 127–136. 
Pujayanti, Adirini. (2016). Kerja sama Selatan-Selatan dan manfaatnya bagi Indonesia. 
Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan 
Internasional, 6(1). https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.300 
Ramadhana, Aulia, & Tanjung, Irwan Syari. (2021). Opini Komunitas GenPI Sumatera 
Utara terhadap Pemberitaan WacRamadhana, A., & Tanjung, I. S. (2021). Opini 
Komunitas  GenPI  Sumatera  Utara  terhadap  Pemberitaan  Wacana  Penerapan 
Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba. UMSU.ana Penerapan Wisata Halal 
di Obj. UMSU. 
Saggaf, H. M.Said. (2016). KebSaggaf, H. M. S. (2016). Kebijakan Pendidikan Di Era 
Otonomi  Daerah  Dalam  Memperkuat  Karakter  Bangsa.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu 
Administrasi  Publik,  5(2),  106–112.ijakan  Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Daerah 
Dalam  Memperkuat  Karakter  Bangsa.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik, 
5(2), 106–112. https://doi.org/10.26858/jiap.v5i2.1762 
Saragih,  Hisarma, Manullang, Sardjana Orba, Soetijono,  Irwan Kurniawan, Hamidah, 
Siti,  Triono, Triono,  Bintarawati, Fenny,  Mustar, Mustar,  Hermawansyah,  Ady, 
Irawan, Rudi, & Prijanto, Jossapat Hendra. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan. 
Yayasan Kita Menulis. 
Sardjunani, Nina. (2014). Studi ketidakhadiran guru di Indonesia 2014. 
Soepandji,  Kris  Wijoyo.  (2018).  Konsep  bela  negara  dalam  perspektif  ketahanan 
nasional.  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan,  48(3),  436–456. 
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741 
Solichin, Mujianto. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. 
Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2), 148–178. 
Subchi, Imam, & Halid, M.Ag. (2018). Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari 
Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi. Rajawali Press. 

Jofanka Alfiano, Putri Hergianasari, Triesanto Romulo Simanjuntak, Muhammad Fahmi
 
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 7, Juli 2022                                                     784 
Sunarti, Linda. (2016). Sejarah Indonesia Dalam Konteks Politik Global Dan Regional. 
Jurnal  Sejarah  Dan  Budaya,  10(2),  161–173. 
http://dx.doi.org/10.17977/sb.v10i2.7668 
Syafii,  Ahmad.  (2018).  Perluasan  dan  pemerataan  akses  kependidikan  daerah  3T 
(terdepan, terluar, tertinggal). Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 
4(2), 153–171. 
Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem 
Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 
24(2), 279–300. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6  
Vita  Indah,  Pangestika.  (2021).  Kebijakan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  terhadap 
Pengungsi  Asing  dan  Pencari  Suaka  Pada  Era  Reformasi  Perspektif  Siyāsah 
Dauliyah. IAIN Purwokerto. 
 