551

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi

p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254

Vol. 3, No. 4 April 2022

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan APBN yang

efisien adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah yang mewajibkan setiap Kementerian Negara/Lembaga beserta instansi

vertikal menyelenggarakan Pemerintahan Kartu Kredit untuk mekanisme pembayaran

melalui Uang Beredar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kartu

Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar berdasarkan

efektivitasnya dalam percepatan realisasi anggaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kartu Kredit

Pemerintah Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah sesuai dengan ketentuan

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah; Efektivitas; Keuangan Negara

Abstract

One of the government's efforts to realize efficient APBN financial management is by issuing

Minister of Finance Regulation Number 196/PMK.05/2018 concerning Procedures for Payment

and Use of Government Credit Cards which oblige every State Ministry/Agency along with

vertical agencies to implement Government Credit Cards for payment mechanism through

Money Supply. This study aims to determine the application of the Government Credit Card at

the National Narcotics Agency of Denpasar City based on its effectiveness in accelerating

budget realization. This type of research is descriptive qualitative research. The results of the

financial management as a manifestation of good governance.

Keywords: Government Credit Card; Effectiveness; State Finance

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 552

Pendahuluan

Seiring dengan terjadinya Gerakan Reformasi di Indonesia, pengelolaan keuangan

dengar juga tidak luput dari perubahan. Ditandai dengan terbitnya tiga paket kebijakan

keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan

dikategorikan transparan apabila pelaksanaan kegiatan bersifat terbuka bagi masyarakat

yaitu dari proses kebijakan pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta dapat diakses

secara terbuka oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Sepuluh Prinsip Good Governance adalah : akuntabilitas, pengawasan, daya

tangkap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke

depan, partisipasi, dan penegakan hukum (Suaib, n.d.). Tata kelola yang baik untuk

Bangsa Indonesia adalah perwujudan dari pemerintahan yang tertib, bersih, adil

manajemen dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Banyak di antara

Orang Indonesia percaya bahwa memiliki praktik tata kelola yang lebih baik akan

membawa peningkatan kualitas masyarakat pelayanan, menurunkan korupsi, dan

pencapaian tujuan” (Muslim, Ardiyansyah, & Anjani, 2021). Efektivitas adalah keadaan

atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk

memberikan hasil yang diharapkan (Purba, 2017). Untuk melihat Efektivitas kerja, pada

umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi,

pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas

merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

Efektivitas kerja merupakan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu sesuai yang

telah diharapkan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat

tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan

P. Wiryawan Paritranaya

553 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

terhadap keuangan negara akan menjadikan Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi

yang baik pula (Pintaku, 2020). Dalam mengelola keuangan negara untuk menuju

Indonesia Baru di masa akan datang, good governance menjadi suatu alternatif dalam

menjalankan pemerintahan. Pengembangan good governance sangat memerlukan

komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi dari setiap lini untuk dapat

dilaksanakan secara efektif dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia pada

umumnya, dan dalam manajemen keuangan negara pada khususnya.

Sebagai respon dari hal tersebut maka pemerintah melalui kementrian keuangan

mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Ditandai dengan diterbitkannya

Peraturan Mentri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Peraturan Kementerian

Sutiono, 2021).

Kartu Kredit Pemerintah diterbitkan sebagai langkah penyempurnaan dalam

mekanisme pembayaran sekaligus guna mendukung Gerakan Nasional Non Tunai yang

dilakukan oleh Bank Indonesia. GNNT ini merupakan salah satu aksi edukasi keuangan

yang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran

dan instrumen pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi pembayaran

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Yulianti, 2021).

Adanya penerapan transaksi nontunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah

dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi (Septiani & Kusumastuti,

(Hamdani & Albar, 2016). Dasar pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa melalui

belanja online adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas

penyelenggaraan keuangan negara dan mekanisme terbaik dalam mengakomodir

penggunaan UP yaitu perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak

payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah (Yulianti, 2021).

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sendiri telah melaksanakan aktivasi

penggunaan KKP sejak tahun 2021.Sesuai dengan Surat KPPN Tipe A1 Denpasar

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 554

dengan Rp. 20.000.000. Namun penggunaan belum optimal pada tahun anggaran

tersebut. Ini dapat dilihat dari laporan penggunaan KKP sepanjang TA 2021 dibawah

ini.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan pertanyaan penelitian, maka tujuan

penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui penerapan Kartu Kredit

Pemerintah pada BNN Kota Denpasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk

mengetahui tingkat efektivitas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam

meningkatkan capaian realisasi anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun

2022, untuk mengetahui kendala apa saja yang masih dihadapi dalam menggunakan

Kartu Kredit Pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data Tringulasi data yang di

gunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.

Sedangkan Analisis data terdiri atas tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan negara adalah

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank

potensi fraud dari transaksi secara tunai (Yulianti, 2021).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai

tujuannya (Nordiawan, 2009). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka

organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

P. Wiryawan Paritranaya

555 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4 April 2022

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 556

P. Wiryawan Paritranaya

557 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

Tabel 4. Realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2021

*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Melalui data Tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa selama kuartal pertama

tahun anggaran 2021 Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar tidak melaksanakan

Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan Capaian

Realisasi Anggaran di BNN Kota Denpasar Pada Kuartal I Tahun 2022

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 558

*) dalam rupiah

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Pada bulan Januari 2022, tidak terdapat realisasi UP KKP karena Kartu Kredit

Pemerintah baru terbit pada bulan Februari 2022.

Selanjutnya data realisasi UP Tunai Kuartal I TA 2022 sebagai berikut,

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Dari data Tabel 6 Kuartal I TA 2021 dan 2022, dapat dilihat bahwa KKP aktif

mulai digunakan dalam pelaksanaan kegiatan DIPA APBN di Badan Narkotika

Nasional Kota Denpasar di Tahun 2022.

3. Efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah BNN Kota Denpasar pada Kuartal I

2022 dalam rangka meningkatkan capaian realisasi anggaran

Pengukuran efektivitas penerapan Kartu Kredit Pemerintah pada Badan Narkotika

Nasional Kota Denpasar dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

DIPA mengukur tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap

realisasi setiap bulannya. Besar kecilnya nilai deviasi halaman III DIPA

menggambarkan tingkat keakuratan Satker atau K/L dalam merencanakan pelaksanaan

kegiatannya.Adapun ambang batas deviasi yang diperkenankan sesuai dengan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Juknis IKPA Belanja Kementrian

Negara/Lembaga, adalah maksimal sebesar 5% tiap bulannya.

P. Wiryawan Paritranaya

559 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Melalui Tabel 7 diatas dapat ditarik perbandingan bahwa besaran Deviasi RPD

Halaman III DIPA selama kuartal I Tahun Anggaran 2021 terbilang cukup signifikan

dibanding dengan Kuartal I Tahun Anggaran 2022, walaupun masih dalam ambang

batas wajar. Berdasarkan data tersebut juga dapat ditarik informasi bahwa pengelolaan

Kementrian Negara/Lembaga, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam

pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja pada

pengukuran aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud berupa

Capaian Output.

Tabel 8. Perbandingan Nilai Capaian Output TA 2021 dan 2022

Sejak menggunakan Kartu Kredit Pemerintah di tahun 2021 Badan Narkotika

Nasional telah langsung bekerja sama dengan PT. BRI Persero sebagai bank penerbit

Kartu kredit Pemerintah ditandai dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS).

Kemudian dilakukan kembali pembaharuan PKS di tahun 2022 dengan PKS Nomor:

PKS/02/KA/I/HK.02/2022/BNNK tanggal 14 Januari 2022.

2) Antara pengguna kkp dan vendor barang/jasa

Terlaksananya aplikasi penggunaan KKP dilapangan tidak lepas dari peran

merchant atau penyedia barang dan jasa, yang ikut aktif dalam menyiapkan mesin EDC

sebagai alat bantu transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Namun dilapangan