502

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi

p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254

Vol. 3, No. 4 April 2022

PERANAN BP4 DALAM MEMINIMALISASI PERCERAIAN DI MASA

PANDEMI COVID-19 DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANUA

LAWAS

Rina Yuliani

Ahdiyatul Hidayah

dan Muhammad Fahmi

STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

dan Universitas

Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

Email: [email protected]

, [email protected]

dan

[email protected]

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi segala

sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya kehidupan rumah tangga. Timbulnya berbagai

permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian.

Oleh karena itu, peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di masa

pandemi Covid-19 sangat penting untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan melakukan

penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimalisasi

terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua

Lawas dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di

Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis

penelitian field research. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder,

data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan

BP4 dalam meminimalisasi perceraian yaitu menyelenggarakan kursus calon pengantin,

mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Badan

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam hal konsultasi,

mediasi dan advokasi perkawinan dalam upaya untuk meminimalisasi terjadinya perceraian di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas. Pada umumnya perceraian di Kecamatan Banua

Lawas di masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti masalah ekonomi

yang tidak stabil, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan adanya kekerasan dalam rumah

tangga yang mendorong pasangan suami istri berselisih.

Kata Kunci: BP4; Meminimalisasi; Perceraian; Kantor Urusan Agama

Abstract

This research is motivated by the impact of the Covid-19 pandemic which affects all aspects of

people's lives, including household life. The emergence of various problems in the household that

does not rule out the possibility of divorce. Therefore, the role of the Marriage Guidance and

Preservation Advisory Board (BP4) during the Covid-19 pandemic is very important to reduce the

occurrence of divorce by conducting counseling or outreach to the community. This study aims to

determine the role of the Marital Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) in minimizing

the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic at the Religious Affairs Office, Banua

Lawas District and the factors that led to divorce during the Covid-19 pandemic in Banua Lawas

District. . This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data

collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 503

techniques, field observations and documentation. Based on the results of this study, it shows that

there are several roles of BP4 in minimizing divorce, namely organizing courses for prospective

brides, developing sakinah family development, providing pre-marital education. The Advisory

Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) also plays a role in consultation,

mediation and marriage advocacy in an effort to minimize divorce at the Office of Religious

Affairs, Banua Lawas District. In general, divorce in Banua Lawas District during the Covid-19

pandemic was due to certain factors such as unstable economic problems, the presence of a third

person, lack of communication and the presence of domestic violence that encouraged married

couples to disagree.

Keywords: BP4; Minimize; Divorce; Religious Affairs Office

Pendahuluan

Perceraian merupakan penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan

berakhirnya hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau surat atau dengan surat

kepada istrinya (Beni Ahmad Saebani, 2011).

Adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian terjadi, tanpa

alasan yang dapat diterima (Hayati, 2015). Akan tetapi, dalam praktik kehidupan sehari-hari,

seorang istri dengan alasan tidak mudah lagi hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta

cerai dengan suaminya (Syamsidar & Adeliah, 2021).

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang erat antara dua insan yang berlawanan jenis

sebagai suami istri agar bisa mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang. Pengertian

perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” (Mamahit, 2013).

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pada

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” (Aulia Muthiah, 2017).

Pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada awal bulan Maret tentu saja akan

memengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya rumah tangga (Bakhtiar,

2020). Dampak dari pandemi yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga (Septiani,

2021). Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi ini yang menyebabkan keuangan rumah

tangga menjadi bermasalah (Ramadhani & Nurwati, 2021), sehingga menimbulkan permasalahan

di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian (Nugraha,

Barinong, & Zainuddin, 2020). Oleh karena itu, peran BP4 di masa pandemi Covid-19 sangat

penting untuk mengurangi terjadinya perceraian dengan melakukan penyuluhan kepada

masyarakat (Aulia & Pursetyowati, 2016).

BP4 merupakan suatu lembaga penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan

(Dinata, 2015). BP4 adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan (Talli, 2019).

Organisasi ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya perselisihan dalam sebuah rumah

tangga (Najah, Desyanty, & Widianto, 2021), khususnya perselisihan antara pasangan suami istri.

Agar lebih difungsikan peran BP4 dalam meminimalisasi perceraian diperlukan metode yang

dapat mengubah suatu kepentingan kepada keluarga yang bersifat merugikan antara keduanya

menjadi lebih memperhatikan kondisi rumah tangganya.

Tugas BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah adalah meminimalisasi angka perceraian

yang tentu saja tidak sebatas memberikan Suscatin. Permasalahan rumah tangga yang dihadapi

setelah pasangan menikah menuntut peran dan fungsi BP4 untuk mampu menyesuaikan dengan

kondisi dan problematika masyarakat dimasa pandemi Covid-19 (Darmawati H, 2020).

Rina Yuliani

Ahdiyatul Hidayah

dan Muhammad Fahmi

504 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui peranan BP4 dalam

meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Banua

Lawas, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa

pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai tambahan pengetahuan mengenai Peran BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa

Pandemi Covid-19 untuk lapisan masyarakat, mahasiswa ataupun Lembaga, sebagai salah satu

sumber masukkan bagi para pegawai KUA tentang peran BP4 dalam meminimalisasi perceraian

dimasa pandemi Covid-19, agar BP4 dapat memanfaatkan waktu senggang untuk melakukan

penyuluhan bisa secara tatap muka langsung dengan memenuhi protokol kesehatan atau dengan

zoom metting kepada catin, dengan adanya penelitian ini, maka dapat mengurangi angka

perceraian melalui penyuluhan oleh BP4 dan sebagai informasi bagi peneliti lain yang tertarik

untuk meneliti kembali masalah ini secara lebih mendalam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, yaitu penelitian

yang mengggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Peranan BP4 dalam

Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19. Adapun lokasi penelitian akan

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Hasil dan Pembahasan

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4)

Jika ingin membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi keluarga, juga

perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga (Rochaniningsih, 2014). Disinilah dibutuhkan

adanya penyuluh yang berwenang atau bertugas dalam permasalahan rumah tangga, yang

biasanya penyuluh ini bernaung dalam sebuah lembaga yaitu BP4.

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

adalah lembaga resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasihatan

perkawinan guna terbinanya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan tanggal 3 Januari 1946, tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI,

pemerintah membentuk Kementrian Agama yang kemudian menjadi Departemen Agama dan

sekarang kembali menjadi Kementrian Agama RI. Salah satu tugas Kementrian Agama adalah

melaksanakan UU No 22/1966 tentang Pengawasan dan Pencatatan Nikah, dan Talak. Ditemukan

faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan angka cerai mencapai 60%-80%. Sehingga

lahirlah organisasi tersebut untuk menanggani persoalan perceraian untuk mendapatkan

bimbingan.

Menurut perkembangannya, organisasi tersebut muncul di berbagai daerah dengan nama

yang bervariasi. Mislanya, organisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Pelestarian

(BP4) di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatan Pembinaan

dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di

atas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga

(BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur

Tanggal 25 sampai 30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan

Penasihatan Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan

Pengakuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai

pengemban tugas dan mitra kerja Departeman Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah,

mawaddah dan warahmah. BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang segala

tugas Departeman Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang

penasihat pernikahan, perselisihan dan perceraian, tetapi bukan organisasi struktural Departemen

Agama.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 505

Sebenarnya, penasihatan perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan

bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya

menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga.

Jika ingin melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari

pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM Agama, penggalian sumber daya

maanusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk

meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya

para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga, sehingga

menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi

partner pemerintah dalam pembangunan.

Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa dapat meningkatkan profesionalisme petugas

dan meningkatkan kepuasaan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca

reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam

menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran Agama

secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah, sehingga dapat mewujudkan

keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Perceraian atau firqah menurut syara’ adalah berakhirnya akad (kontrak) nikah karena salah

satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan itu berakhir. Menurut ahli fiqih

perceraian disebut talak. Talak adalah terlepasnya ikatan suami istri baik secara langsung atau di

masa mendatang, dengan menggunakan ucapan khusus ataupun ucapan yang berada pada

posisinya (menggantikan ucapan talak). Perceraian dalam islam bukan sebuah larangan, namun

merupakan pintu terakhir dari rumah tangga, ketika terjadi perselisihan yang tidak ada jalan keluar

lagi. Secara yuridis perceraian diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi

karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Perceraian dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII

putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 39 ayat 1 dan 2 maka dasar hukum perceraian

dikatakan bahwa:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan

dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika

antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan

hubungan suami dan istri karena kehendak kedua belah pihak. Perceraian diakibatkan karena

kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam adalah putusnya perkawinan

yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa

alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan

ditindak lanjuti.

Macam-Macam Perceraian

Pertama, perceraian yang dianggap talak dan dihitung dari jumlah talak yang dimiliki suami

terhadap istrinya, sesuai dengan ketentuan perkawinan. Jenis perceraian ini adalah semua cerai

yang dimiliki suami terhadap istri. Sementara, istri tidak memiliki jenis cerai seperti ini, kecuali

diberikan kekuasaan oleh suami.

Kedua, perceraian yang dianggap fasakh dan menyebabkan pasangan suami istri harus

berpisah. Namun, perceraian ini tidak dianggap talak yang dihitung dari jumlah talak yang

dimiliki suami terhadap istri, bila keduanya memulai bahtera yang baru. Jenis perceraian ini

Rina Yuliani

Ahdiyatul Hidayah

dan Muhammad Fahmi

506 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

adalah semua cerai yang muncul dari pihak istri dan bukan disebabkan oleh suami atau muncul

dari pihak suami. Perceraian ini dapat dimiliki oleh istri tanpa di beri izin oleh suami.

BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas juga sangat berperan penting dan

sangat diperhatikan dalam mewujudkan tujuan daripada pernikahan. Faktor penghambat dan

pendukung dalam memberikan penasihatan kepada pasangan yang ingin bercerai di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Bapak Joni Elman selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

mengatakan bahwa peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19

sebenarnya hanya bersifat membantu kedua belah pihak yang berselisih untuk berdamai dengan

memberikan bimbingan penasihatan kepada pasangan suami istri tentang dampak dari terjadinya

perceraian, menjelaskan walau perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci

oleh Allah. Adapun peranan BP4 di KUA Kecamatan Banua Lawas dalam meminimalisasi

perceraian di masa pandemi Covid-19 menurut Bapak Joni Elman yaitu sebagai berikut:

“Kami sudah mengupayakan memberikan penasihatan dan pembinaan kepada pasangan

suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Kami selaku BP4

melakukan prosedur penasihatan dan pembinaan dengan cara memanggil para pihak yang

bermasalah untuk dimintai keterangan mengenai masalah yang dihadapi, setelah itu BP4 akan

menelaah permasalahan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Setelah tahu permasalahannya

kami akan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peranan BP4 sangat penting

dalam memediasi orang yang ingin bercerai, bukan sekedar tempat untuk suscatin sebelum

menikah tapi BP4 juga merupakan tempat untuk konseling mengenai perceraian.

Dilanjutkan oleh Bapak Syahrani selaku Penghulu Muda sekaligus Penyuluh di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas menuturkan jika: “Dalam proses pemanggilan kedua

belah pihak ada salah satu pihak yang tidak hadir yang menyebabkan sulitnya memberikan

nasihat. Tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah kalaunya cuma salah satu

pihak yang hadir. Harus ada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang kokoh

sehingga sebesar apapun masalah rumah tangga kalau agamanya kokoh tidak akan terjadinya

sebuah perceraian”.

Faktor pendukung dalam memberikan penasihatan kepada pasangan yang ingin bercerai

menurut bapak Syahrani sebagai berikut: “Kemampuan dan keseriusan selaku penyuluh bertindak

sebagai penengah dengan memberikan saran, nasihat dan pemahaman tentang perceraian dan apa

akibat dari terjadinya perceraian baik bagi anak-anaknya dan dirinya sendiri kemudian

memberikan pemahaman tentang bagaimana berumah tangga yang baik yang sakinah mawaddah

dan rahmah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang paling penting dalam

hidup ini adalah adanya saling memahami antara suami dan istri. Hambatan yang dialami oleh

BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi covid 19 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banua Lawas adalah tidak terbukanya salah satu pihak yang menimbulkan hambatan

yang begitu besar bagi BP4 sebab tidak mendapat keterangan yang jelas dari pihak yang

berperkara dan mengakibatkan tidak ditemukannya titik temu di antara keduanya yang menjadi

pemicu masalah sehingga solusi tidak bisa sepenuhnya diberikan. Salah satu pihak tidak bersedia

untuk dihubungi maka akan menimbulkan kesulitan bagi BP4 untuk menggali dan mendapatkan

informasi yang objektif. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4 juga

menimbulkan dampak kurang berfungsinya peran BP4 dalam mengemban amanah sebagai badan

pelestarian dan penasihatan perkawinan yang menyebabkan tingkat perceraian di Kecamatan

Banua Lawas masih meningkat dan menimbulkan apabila ada masyarakat yang sedang

bermasalah dengan rumah tangganya mereka dengan mudah memutuskan cerai tanpa adanya

bimbingan dan penasihatan dari BP4 terlebih dahulu sebagai salah satu itikad untuk memperbaiki

hubungan rumah tangga.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 507

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Kartini selaku pengatur kantor, beliau juga berpendapat

mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di

Kecamatan Banua Lawas. Beliau menuturkan: “Sebagian besar faktor yang menyebabkan

terjadinya perceraian di masa pandemi covid 19 adalah faktor ekonomi, adanya orang ketiga,

kurang komunikasi sehingga meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Jika kehidupan rumah tangga sudah menjadi komitmen sejak awal pernikahan dan

agama sebagai pondasinya andai suatu saat terjadi badai dan berselisih karena salah satu faktor di

atas pasangan suami istri bisa mengendalikannya dan tidak berakhir dengan perceraian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan

terjadinya perceraian paling utama adalah masalah ekonomi. Karena di masa pandemi ekonomi

semakin sulit banyaknya karyawan yang di PHK, sulitnya mencari pekerjaan untuk memenuhi

kebutuhan hidup, kebutuhan yang tidak tercukupi yang menyebabkan masalah dalam rumah

tangga.

Peranan BP4 dalam meminimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 adalah dengan

memberikan bimbingan penasihatan kepada kedua belah pihak yang berselisih. Dan BP4

mempunyai peranan dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi untuk meminimalisasi

perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas.

Bimbingan dan penyuluhan agama dimaksudkan untuk memberikan nasihat terhadap

pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya untuk memberikan jalan

keluar yang terbaik atas masalah yang mereka hadapi.

Berdasarkan uraian di atas setiap individu membutuhkan bantuan orang lain dengan

peranan BP4 dalam membantu setiap pasangan yang ingin bercerai dengan memberikan suatu

nasihat dan pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan perceraian.

Dapat kita lihat bahwa BP4 hanya memfasilitasi segala bentuk pengaduan atau pelaporan

yang terjadi dan mengidentifikasi kasus apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan

tersebut dengan memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk perkaranya agar mampu

untuk di selesaikan dan mendapat titik temu. Dalam proses konseling dan mediasi tersebut

tujuannya adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangganya. Apabila penasihatan

berjalan dengan baik, maka pasangan tersebut akan berdamai, namun apabila pasangan tersebut

tetap bersikukuh untuk bercerai maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada kedua belah

pihak sebagai pasangan suami istri karena BP4 hanyalah sebagai konselor, mediator dan advokasi

yang memberikan fasilitas membantu pencegahan perceraian. Jika perceraian yang mereka

kehendaki maka tugas BP4 adalah memberikan surat pengantar untuk mengajukan perceraian ke

Pengadilan Agama.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan

Banua Lawas

Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan merupakan organisasi yang

bergerak di bidang keagamaan. Organisai ini bertujuan meminimalisasi terjadinya perselisihan

dalam sebuah rumah tangga, khususnya perselisihan antara pasangan suami dan istri.

Peranan BP4 dalam meminimalisasi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19

menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas:

“Peranan BP4 hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP4 yang ada di Kecamatan Banua Lawas

mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami

istri di antaranya adalah berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP4 dengan

pihak yang berselisih”.

Dengan demikian dapat diketahui permasalahan yang menyebabkan pihak yang berselisih

ingin bercerai, selain itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut.

Untuk lebih lanjutnya BP4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang

berselisih. Ditambahkan pula oleh bapak Syahrani selaku penghulu muda Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Terdapat 7 pasangan yang melakukan penasihatan

masalah perkawinan dengan berbagai macam-macam kasus dan kebanyakkan yang sudah retak

Rina Yuliani

Ahdiyatul Hidayah

dan Muhammad Fahmi

508 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

rumah tangganya dan terjadi suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, hal itu

merupakan suatu tantangan besar bagi pegawai BP4 yang harus mampu menjadi penengah dan

memberikan jalan keluar bagi masalah yang mereka hadapi semaksimal mungkin”. Hal tersebut

di ibaratkan seperti sebuah bangunan gedung yang sudah retak, maka BP4 harus bisa membantu

membenahi dan memperkokoh bangunan tersebut lagi. Berdasarkan teori dan penelitian lapangan

dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan fakta dilapangan dengan peranan BP4 yaitu

memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan dan konsultasi atau konseling kepada pasangan

suami istri yang berselisih. BP4 juga memberikan bantuan mediasi dan advokasi dalam mengatasi

perselisihan rumah tangga.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian di masa Pandemi Covid-19 di

Kecamatan Banua Lawas. Sebagaimana yang di uraikan pada bab sebelumnya pada umumnya

perceraian terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong pasangan suami istri berselisih,

secara umum yang menjadi penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua

Lawas antara lain

1. Ekonomi

Faktor ekonomi erat kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga.

Dahulu keluarga dipandang sebagai unit yang mampu memberikan kepuasan batin dan kepastian

bagi seorang anggota keluarga untuk bergantung secara ekonomi. Seiring dengan perkembangan

zaman, dimana anggota keluarga telah memiliki pendapatan sendiri dan tidak bergantung pada

anggota keluarga yang lain, maka kemandirian yang mereka miliki memberikan kebebasan lebih

untuk bercerai. Modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan

yang jelas untuk memenuhi kebutuhan secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga di

antaranya ditentukan oleh ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh

ekonomi yang kurang memadai. Keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga akan

memicu munculnya sebuah perselisihan yang bisa berakhir dengan perceraian.

Menurut bapak H. Joni Elman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua

Lawas menyatakan bahwa: “Pasangan yang tidak dapat mengendalikan masalah keuangan yang

dipergunakan untuk kelangsungan hidup keluarga, akan merasa sulit untuk menyesuaikan

masalah ekonomi apalagi terbiasa yang dahulu hidup saling berkecukupan semenjak pandemi

Covid-19 pendapatan tidak menentu. Akibat dari hal tersebut akan mendorong terjadinya konflik

dalam rumah tangga dan menghambat penyesuaian diri dalam pernikahan. Apabila permasalahan

tersebut tidak dapat di atasi dengan baik maka akan membuat berkurangnya sikap saling

menghargai dan saling mempercayai”.

Ditambahkan oleh bapak Syahrani menyatakan bahwa: “Rata-rata pasangan suami istri yang

bercerai dengan alasan ekonomi adalah karena pekerjaan suami yang tidak tetap dan karena suami

pengangguran sehingga menyebabkan istrinya yang harus mencari nafkah”.

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab dampak dari kefakiran

tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah

satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan

fakta dilapangan karena faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sering dipicu

karena masalah ekonomi seperti keuangan yang tidak stabil.

1. Adanya Orang Ketiga

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat sirna ketika terinfeksi pihak ketiga. Perhatian

suami istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi pada pasangannya. Bukan hanya masalah

ekonomi yang hancur, akan tetapi hilangnya kepercayaan. Komitmen pernikahan adalah amanah

yang harus dilestarikan dan dipertahankan seumur hidup. Adanya orang ketiga merupakan

persoalan penyimpanan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat dihitung secara kualitatif. Karena

itu dampak yang ditimbulkan jauh lebih parah.

Menurut bapak Syahrani selaku penghulu muda dan penyuluh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banua Lawas menyatakan bahwa: “Kehidupan rumah tangga sudah menjadi

komitmen sejak awal pernikahan. Lebihnya itu akan muncul perasaan bosan terhadap istrinya.

Peranan BP4 dalam Meminimalisasi Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 509

Perselingkuhan itu terjadi karena adanya rasa bosan kepada istrinya dan menjalin hubungan

kepada mantan pacar dan juga membandingkan sifat istrinya dengan mantan pacarnya. Hal ini

merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan sampai akhir hayat, akan tetapi

komitmen itu hanya berlaku di awal pernikahan. Perselingkuhan menyebabkan perasaan kecewa,

marah, sakit hati dan hilangnya kepercayaan. Pelaku perselingkuhan menimbulkan sanksi moral

dari lingkungan. Kondisi demikian akhirnya mendorong terjadinya rumah tangga yang tidak

harmonis sehingga dorongan untuk bercerai semakin membesar. Oleh karena itu pasangan tidak

memikirkan kembali prinsip awal pernikahan janji suci dan sakral”.

Memang tidak ada orang yang suka diduakan dalam satu hubungan terlebih lagi dalam

pernikahan. Hal ini akan berdampak buruk pada hubungan berdua. Tidak mengherankan bila

perselingkuhan memainkan peran penting dalam perceraian.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah

tangga dapat sirna karena adanya orang ketiga. Perhatian suami atau istri tidak fokus lagi pada

pasangannya.

2. Komunikasi

Zaman sekarang sudah banyak alat komunikasi yang canggih, masih banyak orang yang

kurang saling berkomunikasi dengan pasangan sendiri, dan lebih sering berkomunikasi lewat

telepon dengan teman-teman kantor dan rekan kerja. Tidak adanya rasa saling perhatian dan

komunikasi antara pasangan suami istri dan rendahnya kualitas cinta dan kasih sayang yang

berkurang pada pasangan akan menghalangi berkembangnya hubungan interpersonal yang

berkualitas, sehingga sulit terjalin keinginan bekerjasama dalam menyesuaikan diri dalam

pernikahan. Konflik semakin parah karena masing-masing individu tidak tersedia untuk

bekerjasama dan saling mempercayai dan resiko terjadinya perceraian semakin terbuka lebar.

Menurut ibu Kartini selaku staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

menyatakan bahwa: “Perselisihan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya waktu untuk

bersama dan berkomunikasi dalam rumah tangga itu sendiri. Padahal sebagaimana diketahui rata-

rata dalam sebuah pasangan sama-sama bekerja sehingga waktu berkumpul untuk bertukar

pendapat dan saling berbagi pengalaman antara pasangan tidak terjalin dengan baik, komunikasi

antar anggota keluarga tidak ditemukan lagi”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga

sangat penting. Perselisihan dalam keluarga dapat di antisipasi dengan komunikasi. Hal paling

penting dan utama yang dijadikan benteng pertahanan dalam sebuah rumah tangga adalah

komunikasi. Ketika komunikasi lancar maka segala urusan dalam rumah tangga akan mudah

terselesaikan.

Berdasarkan teori dan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa teori sejalan dengan

fakta dilapangan komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami istri sama-

sama bekerja diluar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut bapak Joni Elman selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas

menyatakah bahwa: “Karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk

mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu

pihak”.

Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih

untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Berdasarkan

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-

bentuk kekerasan itu dapat menjadi alasan untuk bercerai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas

maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam meminimimalisasi perceraian di masa pandemi Covid-19 di

Rina Yuliani

Ahdiyatul Hidayah

dan Muhammad Fahmi

510 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas adalah dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan

advokasi. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berperan dalam

menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah,

memberikan pendidikan pra nikah untuk meminimalisasi terjadinya perceraian. Faktor yang

mempengaruhi terjadinya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Banua Lawas

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, adanya orang ketiga, kurangnya komunikasi dan

kekerasan dalam rumah tangga.

Bibliografi

Aulia Muthiah. (2017). Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan

Hukum Kewarisan. Yogyakarta: Pusataka Baru Press.

Aulia, Natasha Rastie, & Pursetyowati, Sri. (2016). Efektivitas Fungsi Mediasi Dalam Proses

Perceraian. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2).

Bakhtiar, Yusnanik. (2020). Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19

Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19:

Stud

Beni Ahmad Saebani. (2011). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Bandung: CV Pustaka Setia.

Darmawati H. (2020). Efektivitas Penyuluh BP4 dalam Menekan Angka Perceraian di Kota

Makassar. Jurnal Multikultural Dan Multireligius, 19(1), 151.

Dinata, Wildana Setia Warga. (2015). Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten

Jember. Journal de Jure, 7(1), 78–88.

Hayati, Vivi. (2015). Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan. Jurnal Hukum Samudra

Keadilan, 10(2), 215–227.

Mamahit, Laurensius. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran

Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum, 1(1).

Najah, Ummu, Desyanty, Ellyn Sugeng, & Widianto, Edi. (2021). Kontribusi Program Pembinaan

Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang.

Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 7(3), 1303–1312.

Nugraha, Afgan, Barinong, Amiruddin, & Zainuddin, Zainuddin. (2020). Faktor Penyebab

Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan. Kalabbirang Law Journal,

2(1), 53–68.

Ramadhani, Salsabila Rizky, & Nurwati, Nunung. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap

Angka Perceraian. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1),

88–94.

Rochaniningsih, Nunung Sri. (2014). Dampak pergeseran peran dan fungsi keluarga pada perilaku

menyimpang remaja. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1).

Septiani, Rina. (2021). Perceraian Akibat Pandemi ditinjau dari Hukum Islam Indonesia. El-

Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 7(2), 41–53.

Syamsidar, Syamsidar, & Adeliah, Wira. (2021). Strategi Penyuluh Agama Islam dalam

Meminimalisir Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Anak di Kelurahan

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jurnal Mercusuar, 2(2).

Talli, Abdul Halim. (2019). implementasi tugas dan fungsi badan penasihatan pembinaan dan

pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan

Hukum Keluarga Islam, 6(2), 133–146.