468

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi

p–ISSN: 2723 – 6609; e-ISSN: 2745-5254

Vol. 3, No., 4 April 2022

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

Muhammad Syaiful Anwar

dan Arthur Muhammad Farhaby

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

1 dan 2

Email: [email protected]

dan [email protected]

Abstrak

Keterlibatan masyarakat berperan penting dalam pengelolaan hutan rakyat (HKm), karena

masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan

bentuk perlindungan hukum terhadap rakyat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; lalu

bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan rakyat di Bangka Belitung.

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa perlindungan hukum bagi pengelolaan HKm berdasarkan pada perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif. Keterlibatan masyarakat dibagi menjadi empat tahap,

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, tahap pemantauan/penilaian.

Simpulan yang didapatkan ialah pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan Hutan

Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar

peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat terpampang nyata. Terdapat empat indikator tahapan

partisipasi masyarakat tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar tujuan negara

kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Abstract

Community participation has an important role in the management of Community Forests (HKm)

because the community is the forefront in maintaining forest sustainability. The formulation of the

problem taken is How is the form of legal protection for the community in community forest

management; and What is the pattern of community participation in utilizing community forests in

Bangka Belitung. The research method used is normative research.The results showed that legal

protection of HKm management is based on preventive legal protection and repressive legal

protection. The form of community participation there are four stages, namely the planning stage,

the implementation stage, the utilization stage, and the monitoring / evaluation stage. The

conclusion obtained is that the management and protection of community forest areas

systematically and based on law must be used as well as possible so that the improvement of

welfare for the community is displayed real. There are four indicators of the stages of community

participation must run comprehensively and completely so that the goals of the welfare state can

be achieved properly.

Keywords: Legal Protection; Community Participation; Community Forest Management

Pendahuluan

Hutan dianggap sebagai paru-paru dunia yang secara nyata dijadikan keberlanjutan

lingkungan yang sehat bagi umat manusia (Munadi, 2020). Indonesia memiliki bentangan

wilayah hutan yang cukup besar, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Luas hutan di Indonesia adalah 125.797.052 Ha. Hutan yang secara

Perlindungan  Hukum  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Hutan 
Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022               469 
terminologi  menurut (Setia, 1997) dijelaskan bahwa Hutan adalah tempat tumbuhnya 
pepohonan, dan pepohonan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan alam hidup dan 
lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Arti hutan adalah suatu 
kawasan  yang  cukup  luas  yang  di  dalamnya  tumbuh  kayu  dan  segala  isinya,  baik 
tumbuhan  maupun  hewan,  dan  secara  keseluruhan  merupakan  suatu  komunitas  yang 
hidup yang mampu memberikan manfaat lain secara lestari (Armiwal, 2019). 
Hutan secara ekosistem memiliki berbagai macam hal yang dapat dimanfaatkan 
oleh  manusia.  (Redi,  2014)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  hutan  meliputi  yang 
berkaitan  dengan  pengelolaan  hutan  dan  pembentukan  rencana  pengelolaan  hutan, 
pemanfaatan hutan  dan  penggunaan kawasan  hutan, reklamasi dan  rehabilitasi hutan, 
serta perlindungan hutan dan alam. Pengelolaan hutan dirancang untuk memberi manfaat 
bagi masyarakat. Bertambahnya manusia, juga menjadi salah satu unsur penyebab adanya 
berkurangnya baku mutu ekosistem yang ada, khususnya di beberapa lingkungan yang 
secara langsung bedekatan dengan aktivitas manusia tersebut. 
Pengelolaan  hutan  sendiri  tidak  mungkin  dan  mustahil  dilakukan  oleh  negara 
sendiri, maka perlu partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan mengelola hutan 
itu sendiri (SAPUTRI, 2017). Selama pengelolaan hutan, negara sudah mengeluarkan 
beberapa  pola  pengelolaan  hutan  salah  satunya  dengan  adanya  pengelolaan  melalui 
perhutanan sosial.  (Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  &  No,  83AD)  menjelaskan 
bahwa  Perhutanan  sosial  adalah  sistem  pengelolaan  hutan  lestari  yang  dilaksanakan 
didaerah  hutan rakyat atau dihutan hak atau hutan adat, berupa hutan pedesaan, di mana 
masyarakat  hukum  setempat  atau  masyarakat  hukum  adat  berperan  penting  dalam 
meningkatkan  kesejahteraan,  keseimbangan  lingkungan,  dan  dinamika  sosial  budaya, 
hutan rakyat, hutan adat dan perusahaan hutan (Menteri Lingkungan Hidup, 2016). 
Bentuk  pengelolaan  hutan  yang  diatur  dalam  Permen  LHK  ini  adalah  dengan 
adanya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pengertian HKm ini merupakan daerah hutan 
yang  manfaat  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat  (Septiawan, 
Indriyanto, & Duryat, 2017). Pola pengembangan dan pemberdayaan hutan masyarakat 
ini berbasis pada pemanfaatan hutan. Berdasarkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
&  No,  83AD)  menjelaskan  maksud  pemanfaatan  hutan  adalah  kegiatan  penggunaan 
lahan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu, 
pemanenan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan 
secara optimum dan berkeadilan bagi kepentingan masyarakat, kemakmuran rakyat yang 
sebesar-besarnya menjaga keberlanjutan mereka. 
Secara nyata maksud dan tujuan dari negara dalam melangsungkan pengelolaan 
hutan berbasis masyarakat merupakan hal yang bertujuan untuk turut sertanya masyarakat 
dalam  pemanfaatan  hutan  itu  sendiri.  Permasalahan  muncul  terkait  gesekan  antara 
kepentingan manusia dengan keberlanjutan lingkungan merupakan hal yang pasti terjadi 
mengingat Kedua aspek ini sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. 
Keberadaan aktivitas manusia merupakan hal  pokok  yang harus diperhitungkan sejak 
awal. Pemanfaatan lingkungan  yang  tidak  mengindahkan  keberlanjutan ekosistem  ini 
yang menjadi masalah pokok lingkungan.  
Keserakahan manusia yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa memperhatikan aspek 
lingkungan sehingga keberadaan hutan harus dilindungi secara nyata. Salah satu contoh 
bentuk  kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  manusia  berbasis  pemanfaatan  hutan  yakini 
adanya  pembukaan  lahan  perkebunan  monokultur  dalam  skala  besar,  sering  adanya 
pembalakan liar sebagai besar-besaran, serta sering terjadinya pembakaran hutan yang 
digunakan untuk membuka lahan baru. Tindakan pengrusakan ini sering dilakukan oleh 

Muhammad Syaiful Anwar

dan Arthur Muhammad Farhaby

470 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

masyarakat ataupun subyek hukum lainnya untuk kemanfaatan pribadi tanpa

mengindahkan keberlanjutan lingkungan sekitarnya, salah satunya terjadi didaerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hutan yang paling kentara terjadi kerusakannya yakni hutan Mangrove yang ada di

sepanjang wilayah pesisir timur Pulau Bangka (Musthofa et al., 2017). Selama 20 tahun

terakhir, Walhi di Kepulauan Bangka Belitung sudah pernah mengalami kerugian sekitar

240.467,98 hektar hutan Mangrove, dan yang masih tersisa tinggal 33.224,83 hektar.

Khas dari hutan Mangrove tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan HKm yang

diberdayakan oleh masyarakat. Bahkan secara nyata terdapat permasalahan unik

diantaranya penyerobotan tanah HKm yang telah ditentukan oleh lembaga negara bisa

“diperjualbelikan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sering dilakukan

didasarkan lemahnya rentang kendali atas HKm ini, sehingga perlu adanya beberapa

alternative penyelesaian berkaitan dengan problematika tersebut (Fitra, 2018).

Permasalahan yang terkait dengan perlindungan lingkungan didaerah pesisir yang

secara tidak langsung berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang terkait dengan pola

pengelolaan hutan khususnya hutan Mangrove di wilayah pesisir pulau Bangka.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik permasalahan, yaitu Bagaimanakah bentuk

perlindungan Hukum bagi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan

bagaimanakah pola partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan

di Bangka Belitung. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memfungsikan hutan

kemasyarakatan yang berbasis pada pelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data

lewat penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamudji, 2014). Data sekunder yang dipakai

oleh pengarang dalam penelitian ini adalah materi hukum primer, yaitu materi hukum

yang mengikat dan diteliti dari segi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan UU tidak. Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 9 Tahun 2021 mengenai pengelolaan perhutanan sosial dengan peraturan

perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa

bahan pustaka yang berisi informasi bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal dan

bahan pendukung lainnya. Pendekatan legislatif (pendekatan hukum) dan pendekatan

konseptual (pendekatan konseptual) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang

terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana semua data

penelitian diolah dalam proses penalaran hukum. Fasilitas atau alat analitik dengan

interpretasi gramatikal yang disajikan dengan mengeluarkan peraturan perundang-

undangan untuk menanggapi pertanyaan yang ada kemudian menarik kesimpulan dan

menyampaikan sebagai rekomendasi (Soekanto & Mamudji, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Negara secara nyata ditasbihkan menjadi “pemilik” atas bumi, air, dan kekayaan

lainnya yang ada di dalam perut bumi dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 471

kemakmuran rakyat. Inilah yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sisi lain, negara juga wajib melakukan pemeliharaan dan menjaga

lingkungannya yang didasari oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan

bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan

kesehatan”. Secara mutlak negara wajib hadir dalam pemenuhan hal warga negara

khususnya berkaitan dengan hidup sejahtera dan lingkungan yang baik serta terkait

kesehatan.

Pengelolaan lingkungan di Indonesia memerlukan instrument yang jelas, baik

berupa sistem ataupun bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan

kemasyarakatan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud ialah perlindungan

terharap lahan atau kawasan HKm serta perlindungan hukum terhadap pengelolaan hutan

kemasyarakatan tersebut. Berbagai masalah terjadi dikarenakan pola perlidungan hukum

terkadap lahan atau kawasan dan perlindungan terhadap pengelolaan hutan

kemasyarakatan yang cukup lemah dalam implementasinya. Diperlukan perlindungan

hukum yang cukup rigid agar lebih menjamin dalam pengelolaan HKm itu sendiri.

Perlidungan hukum sendiri merupakan kataPerlindungan hukum dalam bahasa

Inggris disebut legal protection dan dalam bahasa Belanda disebut Rechts Bescherming.

Secara etimologis, perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan

hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1)

tempat perlindungan, (2) benda (kegiatan), (3) proses, cara, tindakan perlindungan.

(Rondonuwu, 2019). Berdasarkan konteks hukum, hukum diartikan sebagai perlindungan

atas kepentingan manusia dengan prosedur tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Berdasarkan khazanah lainnya, menurut salah satu ahli, Setiono, menjelaskan

bahwa perlindungan. Hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk

melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak

sesuai dengan aturan hukum, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga

manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Menurut (Rahardjo, 2000) menjelaskan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk

menjamin agar hak-hak orang lain yang dirugikan dilindungi, dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan

oleh hukum. Menurut (Hadjon, 1987a) menjelaskan bahwa menurutnya, hakikat dan

tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan hal ini

harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah tindakan

preventif dan represif.

Bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yang bisa

dilakukan melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum

bersifat represif. Dalam pandangannya, (Hadjon, 1987b) menjelaskan bahwa fasilitas

perlindungan hukum, yaitu fasilitas perlindungan hukum preventif. Berdasarkan

perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan

pendapat atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah bentuk yang definitif.

tujuannya adalah untuk mencegah. Upaya hukum yang represif. Perlindungan hukum

represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa. Kategori perlindungan hukum ini

meliputi pelayanan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha

negara di Indonesia. Asas kedua perlindungan hukum dari tindakan pemerintah adalah

aturan hukum. Mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang terpenting

Muhammad Syaiful Anwar

dan Arthur Muhammad Farhaby

472 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dapat dikaitkan dengan

tujuan negara hukum.

Bentuk perlindungan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan, dapat dianalisis

dalam dua hal, Pertama, Perlindungan secara Preventif. Dalam pengelolaan hutan

kemasyarakatan (HKm) diperlukan sarana dan prasarana adminsitratif yang cukup untuk

menyatakan bahwa suatu lahan atau kawasan bisa dimanfaatkan menjadi hutan

kemasyarakatan. Pemahaman awal terkait hutan kemasyarakatan merupakan langkah

legal administrative terkait pemanfaatan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai payung hukumnya adalah Undang-

Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif, yakni melalui administrative, yaitu

berkaitan dengan persetujuan pengelolaan suatu wilayah atau lahan hutan yang menjadi

Hutan Kemasyarakatan yang diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK

untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini sesuai

dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hal ini wajib dimiliki oleh pengelola

hutan kemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hukum secara administrative

(preventif) sehingga segal tindakan tekait pengelolaan, baik terkait dengan status lahan,

cara pengelolaannya, dan pihak-pihak yang mengelola HKm tersebut dilindungi secara

hukum. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dari sisi

administrasi.

Berdasarkan bentuk represif atau tindakan secara langsung, dalam pengelolaan

HKm sendiri, terdapat pengawasan terkait dengan pengelolaan Perhutanan Sosial yang

didalamnya termasuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). Secara structural, pengawasan

dilakukan oleh Menteri LHK selaku pemegang pengawas tertinggi terhadap pelaksanaan

pengelolaan perhutanan sosial. Untuk menjalankan secara efektif, maka diberikan bentuk

pengawasan secara mandat kepada struktural di kementerian sampai ke Kepala Daerah,

baik Gubernur ataupun Bupati atau Walikota. Berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan

Sosial, khususnya pada Pasal 182 sampai Pasal 184 terkait dengan pengawasan,

disebutkan secara jelas bahwa secara struktural dari tingkat pusat sampai daerah bisa

melakukan pengawasan secara sistemik dan dilindungi oleh hukum dengan tindakan

represif yang salah satunya melalui pengenaan sanksi administratif.

Pengenaan sanksi represif maupun administratif juga diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Dalam pasal 262

menyebutkan bahwa Polisi Kehutanan memiliki wewenang bersifat deteksi dini, pre-

emtif, preventif, pengawasn tindakan administrasi dan operasi represif. Hal ini penting

untuk diilakukan sebagai bentuk tindakan represif oleh polisi kehutanan untuk melakukan

pencegahan maupun pengamanan hutan di area yang dikelolanya.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara kepada Hutan Kemasyarakatan

(HKm) baik berupa tindakan perlindungan secara preventif maupun perlindungan hukum

secara represif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sebuah

kawasan atau lahan, khususnya berkaitan dengan Hutan Kemasyarakatan. Pengelolaan

dan perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan

berbasis hukum merupakan hal mutlak yang harus dimiliki secara nyata dan kewenangan

yang dimiliki harus dipergunakan sebaik-baiknya agar pemanfaatan atas lahan tersebut

Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 473

menjadi sebuah peluang untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang

memanfaatkan hutan tersebut.

Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Bangka

Belitung

Hutan kemasyarakatan (HKm) umumnya ada di Indonesia, namun khusus untuk

HKm ada di Provinsi Bangka Belitung, memiliki ciri khas yang sedikit berbeda dengan

pemanfaatan hutan lainnya. Ciri pembeda Hutan Kemasyarakatan sendiri diantaranya

yakni mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum dalam mengelola

kawasan hutan, meningkatkan pendapatan ekonomi, menjaga kelestarian hutan dan

ekosistem sekitarnya, mendapatkan peluang masuk Program Pemerintah, Corporate

Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV), menyelesaikan konflik

dan sengketa dalam pengelolaan sumber daya hutan dan menciptakan lapangan usaha

baru.

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sendiri bertujuan sebagai pemberdayaan

masyarakat terhadap suatu kawasan hutan. Secara sadar bahwa masyarakat bisa

memanfaatkan lahan tersebut dengan beberapa keuntungan, dinataranya yaitu:

1. Pengembangan lahan adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan

kawasan budidaya sedemikian rupa sehingga manfaat lingkungan, sosial dan

ekonomi dapat dicapai secara optimal tanpa membatasi fungsi utamanya.

Penggunaan daerah antara lain, contohnya budidaya tanaman obat, tanaman hias,

sarang walet dan pakan ternak.

2. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yakni Kegiatan

pemanfaatan dan penanaman hasil hutan serta memperoleh hasil hutan selain kayu

dalam jangka waktu, luas, dan volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak

mengurangi fungsinya. Contoh HHBK antara lain rotan, bambu, madu, buah-buahan

dan getah.

3. Pemanfaatan jasa lingkungan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memanfaatkan

potensi jasa lingkungan tanpa merusak lingkungan dan membatasi fungsi utamanya,

antara lain jasa wisata alam atau rekreasi, jasa pengelolaan air atau perlindungan

hidrologi, kesuburan tanah, perlindungan erosi dan banjir, keindahan dan keunikan

keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida dan lain-lain.

4. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHK) merupakan kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan serta mengambil hasil hutan berupa kayu dengan

batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu tanpa merusak lingkungan serta tidak

mengurangi fungsi pokoknya. Pemanfaatan HHK berasal dari tanaman sendiri atau

tanaman yang di hibahkan yang dilakukan pada areal kerja persetujuan pengelolaan

HKm yang berada di luar gambut dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin

Baru (PIPPIB).

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya meningkatkan kemampuan

dan kemandirian masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat yang optimal dan merata

dari sumber daya hutan melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kagungan, Neta, & Kaskoyo, 2019). Sedangkan

dalam perspektif lain, menyebutkan Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan masyarakat yang

sesungguhnya, melindungi dan memperjuangkan nilai dan kepentingan dalam segala

aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat berarti peningkatan kapasitas atau

kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mencakup penguatan

individu tetapi juga kelembagaan sosial.

Muhammad Syaiful Anwar

dan Arthur Muhammad Farhaby

474 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022

Keterlibatan masyarakat bisa dilihat dari beberapa indikator yang melingkupi

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm khususnya di Bangka Belitung,

diantaranya tahapan tersebut yaitu tahap tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap

penggunaan dan tahap monitoring/evaluasi. Berikut penjelasan terkait beberapa tahapan

tersebut, yakni:

Pertama, tahapan perencanaan pengelolaan HKm, hal tersebut dimaksudkan dalam

penyusunan langkah-langkah yang sistematis dan teratur untuk mencapai suatu tujuan

atau memecahkan suatu masalah tertentu secara efektif dan efisien dalam pengelolaan

HKm. Dalam tahapan perencanaan ini, terdapat beberapa langkah yang harus

dipersiapkan sejak awal, yakni melakukan prakiraan (rencana) kegiatan dalam

pengelolaan HKm, maksudnya adalah HKm sebagai pemilik pengelolaan hutan

kemasyarakatan ini memiliki potensi atau prakiraan terhadap pengelolaan HK mini

kedepannya. Hal ini berdasarkan bahwa prakiraan potensi pengelolaan dan tujuan HK

mini ditentukan sejak awal jadi rencana pengembangan HKm bisa diketahui sejak

munculnya prakiraan yang sudah disusun dan dibuat oleh masyarakat karena hal ini

berkaitan dengan pengelolaan HKm mau dibawa kemana, karena tujuan pengelolaan

HKm tersebut adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, prakiraan rencana

pengelolaan HKm berfungsi untuk menentukan arah, tujuan dan rencana kegiatan yang

akan dilaksanakan kedepan oleh masyarakat dalam upaya mencapai tujuan.

Menurut proses perencanaan pengelolaan, juga harus memperhatikan analisis yang

ada untuk mengetahui potensi internal dan eksternal. Perlu adanya langkah yang kongkrit

dalam proses perencanaan ini, yaitu berkaitan dengan perencanaan harus jelas maksud

dan ruang lingkupnya. Pengelolaan HKm harus berbasis pada tujuan dan ruang

lingkupnya agar pemanfaaran HKm tersebut bisa memaksimalkan kesejahteraan

masyarakat. Di sisi lainnya, dalam perencanaan pengelolaan HKm ini harus dapat diukur

keberhasilannya. Maksudnya ialah perencanaan dan pengelolaan HKm harus memiliki

cara atau metode agar secara waktu bisa dilihat perkembangannya, baik menuju positif

atau menuju arah sebaliknya. Jadi pada intinya, pola perencanaan dan pengelolaan HKm

ini harus memiliki sistem atau konsep perencanaan yang matang dan bersifat terukur baik

dalam proses perencanaannya maupun dalam perihal pelaksanaannya kelak.

Kedua, tahapan pelaksanaan, secara prinsip dalam tahapan pelaksanaan,

pengelolaan lahan HKm tersebut harus disesuaikan dengan isi perencanaan yang telah

disusun bersama. Semua stakeholder pun harus bekerja sama sesuai keahlian dan

kompetensi masing-masing sehingga bisa dilaksanakan secara profesional dalam

pelaksanaan pengelolaan HKm tersebut. Hal ini harus dilakukan secara tersistematis guna

mencapai tujuan pembentukan HKm tersebut. secara umum, perihal pelaksanaannya juga

harus selalu berkoordinasi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Ketiga, tahapan pemanfaatan, maksudnya adalah pemberdayaan terkait lahan atau

kawasan yang ada sehingga bisa memiliki nilai lebih dan merupakan akses legal dalam

pemanfaatan lahan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya bentuk perlindungan

hukum berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm berbasis pada Surat Keputusan Menteri

LHK sebagai bukti pengelolaan atas tanah tersebut guna mendapatkan pemanfaatannya

dari hutan. Pemanfaatan lahan dengan status HKm tersebut, bisa digunakan sebagai salah

satu cara dalam pelaksanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan guna memperkuat

perekonomian keluarga sehingga menuju keluarga sejahtera berbasis pemanfaatan lahan

HKm tersebut.

Keempat, tahapan evaluasi partisipasi masyarakat, Tahapan ini merupakan

kegiatan untuk memastikan pelaksanaan atau implementasi dari rencana pengelolaan

Perlindungan Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 475

yang melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dengan

menyesuaikan dengan apa yang telah disusun bersama. Tujuan evaluasi dari partisipasi

masyarakat ini adalah untuk meminimalisir penyimpangan atau kesalahan yang

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Adanya evaluasi

maka akan mengetahui sebab dan faktor terjadinya penyimpangan oleh para pengelola

HKm tersebut.

Berdasarkan evaluasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan harus memiliki

standar baku mutu terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut. Kegiatan evaluasi

bisa melakukan tindakan eksekutorial oleh lembaga yang telah disepakati jika ada

masalah atau penyimpangan agar segera diselesaikan. Tindakan evaluasi juga meninjau

dan menganalisis ulang rencana yang sudah disusun guna percepatan dan capaian dari

tujuan adanya pengelolaan HKm tersebut. Tindakan evaluasi ini harus dilakukan secara

komprehensif dengan mencakup capaian tujuan, kegiatan dan progress dari setiap tahapan

kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya.

Jadi pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat

dikatakan bahwa memposisikan bentuk partisipasi masyarakat sebagai subjek

pengelolaan sumber daya yang dimiliki, serta masyarakat diposisikan sebagai motor

penggerak perlindungan atas lingkungan hutan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan

sebagai bentuk kewajiban rakyat dalam berpartisipasi memutuskan suatu permasalahan

berkaitan dengan pengelolaan lahan HKm tersebut.

Kesimpulan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu alternative dalam pencapaian

masyarakat sejahtera di wilayah hutan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada dihutan. Proses pemanfaatan HKm sendiri memerlukan suatu bentuk perlindungan

secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Pengelolaan dan

perlindungan terhadap kawasan Hutan Kemasyarakatan secara sistematis dan berbasis

hukum harus dipergunakan sebaik-baiknya agar peningkatan kesejahteraan bagi

masyarakat terpampang nyata. Kemudian dalam pola atau sistem keterlibatan masyarakat

bisa dilihat dari indikator partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm, yakni tahapan

perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan pemanfaatan dan tahapan pemantauan atau

evaluasi. Keempat indikator tersebut harus berjalan secara komprehensif dan utuh agar

tujuan negara kesejahteraan bisa tercapai dengan baik.

Muhammad Syaiful Anwar
1
 dan Arthur Muhammad Farhaby
2
 
476              Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 4, April 2022 
Bibliografi 
 
Armiwal,  Suhaibah.  (2019).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peranan  Pemerintah  Dalam 
Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Manggrove. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 2(2), 
17–34. 
Fitra,  Nuralisa.  (2018).  Keberadaan  Wisata  Hutan  Bakau  Terhadap  Kesejahteraan 
Masyarakat Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Hadjon,  Philipus  M.  (1987a).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Indonesia. 
Surabaya: Pt Bina Ilmu. 
Hadjon, Philipus M. (1987b). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah 
Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. 
Bina Ilmu. 
Hidup,  Menteri  Lingkungan.  (2016).  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan 
Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  83/Menlhk/Setjen/Kum.  1/2016  Tentang 
Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 1–45. 
Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan, & No, Kehutanan. (83ad). Tahun 2016 Tentang 
Perhutanan Sosial. Republik Indonesia. 
Kagungan,  Dian,  Neta,  Yulia,  &  Kaskoyo,  Hari.  (2019).  Membangun  Kemandirian 
Masyarakat  Tani  Hutan  Kemasyarakatan  Melalui  Penguatan  Peran  Stakeholders 
Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Prosiding Sefila, 103–112. 
Munadi, Radhie. (2020). Etika Pengelolaan Hutan Dalam Perspektif Al Qur’an. 
Musthofa, Zainal Aliyy, Husamah, Husamah, Hudha, Atok Miftachul, Muttaqin, Tatag, 
Hasanah,  Idaul,  &  Setyawan,  Dwi.  (2017).  Mengurai  Sengkarut  Bencana 
Lingkungan  (Refleksi  Jurnalisme  Lingkungan  Dan  Deep Ecology Di  Indonesia). 
Umm Press Dan Pslk Umm. 
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti. 
Redi,  Ahmad.  (2014).  Hukum  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sektor  Kehutanan.  Sinar 
Grafika. 
Rondonuwu, Christian Johanes. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum 
Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Pln Persero Unit Induk 
Wilayah Suluttenggo. Lex Administratum, 7(1). 
Saputri, Lembayu. (2017). Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh 
Menjadi  Perkebunan  Sawit  Di  Kabupaten  Kuansing  Riau  Dihubungkan  Dengan 
Undang-Undang N0mor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Fakultas Huk 
Septiawan, Wawan, Indriyanto, Indriyanto, & Duryat, Duryat. (2017). Jenis Tanaman, 
Kerapatan,  Dan  Stratifikasi  Tajuk  Pada  Hutan  Kemasyarakatan  Kelompok  Tani 
Rukun  Makmur  1  Di  Register  30  Gunung  Tanggamus,  Lampung.  Jurnal  Sylva 
Lestari, 5(2), 88–101. 
Setia, Zain Alam. (1997). Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Rineka Cipta. 
Setiono, Jurnal Hukum. (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta. 
  
 