342

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN :2745-5254

Vol. 3, No., 2 Februari 2022

POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERSERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM

PRODUK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Sri Kartini

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Bambang Setiawan

dan Purboyo

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia

1,3,4 dan 5

, Universitas

Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [email protected]

, [email protected]

[email protected]

, bambangsetiawan@poltektranssdp-

palembang.ac.id

dan [email protected]

Abstrak

Selama 40 tahun terakhir, keanggotaan dan pengaruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SB/SP) di

hampir setiap negara di dunia telah menurun secara signifikan, tidak terkecuali Indonesia.

Beberapa media massa Indonesia menyebutkan, penurunan keanggotaan SB/SP terkait dengan

penurunan reputasi SB/SP di kalangan tenaga kerja Indonesia pasca reformasi. Trade Union

Rights Center (TURC) menggunakan istilah non-manufaktur/kantor kerah putih untuk merujuk

pada tenaga kerja “kontemporer” yang menolak menyebut diri mereka pekerja dan yang sering

“secara sinis” menentang gerakan buruh. Padahal, melihat kembali sejarah perburuhan, semua

manfaat yang diterima pekerja kantoran, seperti upah minimum, peraturan jam kerja, hak

liburan, dan lain-lain, adalah akibat gerakan buruh yang seringkali mereka anggap remeh.

Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-

masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk memperjuangkan

kepentingannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis

empiris.Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan data

sebagai data asli, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan

instansi terkait, seperti ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi,

Asosiasi Pengusaha Indonesia dan PT. Mattel Indonesia. Pemberlakuan politik hukum yang

ditetapkan dalam pasal-pasal konstitusi negara tentang serikat pekerja/buruh yang bebas.

Adanya berbagai kebijakan penegakan menegaskan hubungan antara konfigurasi politik

pemerintahan dan perumusan kebijakan untuk menegakkan kebebasan berserikat dan mengatur

hak-hak pekerja/buruh untuk merumuskan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

diumumkan. Perbedaan dimensi kebijakan perumusan hukum dan politik, kebebasan berserikat

dan pelaksanaan hak berorganisasi dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan yang

diundangkan oleh pemerintah pada periode yang berbeda berdampak pada pelaksanaan

hubungan perburuhan.

Kata kunci: Politik Hukum; Kebebasan Berserikat; Buruh; Hukum Ketenagakerjaan

Abstract

Over the past 40 years, the membership and influence of trade unions/labor unions (SB/SP) in

almost every country in the world has decreased significantly, Indonesia is no exception. Several

Indonesian mass media stated that the decline in SB/SP membership was related to the decline in

SB/SP reputation among Indonesian workers after the reform. The Trade Union Rights Center

(TURC) uses the term non-manufacturing/white-collar office to refer to a "contemporary"

workforce who refuses to call themselves workers and who often "cynically" oppose the labor

movement. In fact, looking back at the history of labor, all the benefits received by office workers,

Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum

Ketenagakerjaan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 343

such as minimum wages, working hours regulations, vacation rights, and others, are the result of

the labor movement which they often take for granted. This study aims for these

activities/activities/interactions are the efforts of each party/subject involved in industrial

relations to fight for their interests. The method used in this research is empirical juridical

method. This research uses descriptive analysis research specifications, types and data as

original data, secondary data obtained through library research and interviews with related

agencies, such as: ILO Indonesia, Ministry of Manpower and Ministry of Immigration,

Association Indonesian entrepreneurs and PT. Mattel Indonesia. Enforcement of legal politics as

stipulated in the articles of the state constitution concerning free trade unions. The existence of

various enforcement policies confirms the relationship between the political configuration of the

government and the formulation of policies to enforce freedom of association and regulate the

rights of workers/laborers to formulate provisions of labor legislation. announced. Differences

in policy dimensions of legal and political formulation, freedom of association and

implementation of the right to organize in the formulation of labor laws promulgated by the

government at different periods have an impact on the implementation of labor relations.

Keywords: Legal Politics; Freedom of Association; Laborer; Labor Law

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi prinsip-prinsip

kebebasan berserikat (Muhlashin, 2021) dan hak berorganisasi dalam konstitusi nasional.

Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan

berbicara”. Rumusan Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merupakan dasar bagi pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap

hak-hak pekerja/buruh untuk bebas berserikat dan berserikat di Indonesia (Pratiwi, 2021).

Kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh merupakan bentuk pengorganisasian pikiran,

gagasan dan pendapat melalui berorganisasi (kebebasan berserikat) dalam masyarakat

demokratis (Winayanti, 2016), yang merupakan bentuk fundamental dan inheren dari hak

asasi manusia untuk hidup bersama.

Secara hukum, baik instrumen internasional maupun instrumen nasional yang

mengatur hak asasi manusia (konstitusi) mengakui (Marentek, 2019) dan menjamin

perlindungan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk berserikat pekerja/buruh

(Sinaga, 2018). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948 (Deklarasi Universal

PBB 1948) menjadi instrumen internasional pertama yang memasukkan hak serikat

pekerja ke dalam hak asasi manusia (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, & Pusriansya, 2022a).

Hal ini tertuang dalam Pasal 20 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948,

yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa

kekerasan”. Pasal 23(4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan

bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja

untuk melindungi kepentingannya” (Hakki, 2019).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948

mendeklarasikan hak berserikat (hak serikat pekerja) sebagai hak asasi manusia dan

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1976 mendefinisikan

hak-hak dasar ini (lebih rinci) sebagai dua hak, yaitu berkumpul secara damai (hak untuk

berkumpul secara damai) dan hak setiap orang atas kebebasan berserikat (freedom of

association). Pasal 22 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk

dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya sendiri” (Aditya

Putra Setiawan & Riwanto, 2020). Berdasarkan perkembangannya, Deklarasi Universal Hak

Sri Kartini

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Bambang Setiawan

dan Purboyo

344 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 juga diadopsi oleh Organisasi

Perburuhan Internasional (ILO) dengan dua konvensi (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, &

Pusriansya, 2022b), yaitu Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan

Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87) dan Hak Konvensi Organisasi Perburuhan

Internasional dan Perundingan Bersama 1949 (No. 98).

Substansi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak

Berorganisasi, 1948 (No. 87), yaitu memastikan bahwa semua pekerja dan pengusaha

memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri

tanpa perbedaan dan tanpa izin sebelumnya (Budiono, 2016). Organisasi memiliki hak

untuk merumuskan undang-undang dan peraturannya sendiri (Kahpi, 2013), memilih

perwakilannya dengan kebebasan penuh, mengatur manajemen dan kegiatannya serta

merumuskan rencananya tanpa campur tangan pemerintah. Organisasi tidak dapat

dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah, organisasi harus berhak membentuk federasi

dan federasi (Ritonga, 2015), serta berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha

internasional. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan federasi.

Meskipun secara substansi Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

ILO, 1949 (No. 98) melengkapi Konvensi ILO, 1948 (No. 87), Konvensi ini membahas

lebih banyak masalah hubungan. Konvensi ini melindungi pekerja dari diskriminasi anti-

serikat/serikat yang terkait dengan pekerjaan dan secara khusus mengharuskan organisasi

pekerja dilindungi secara memadai dari campur tangan pemberi kerja (Rozarie & Indonesia,

2017).

Selain instrumen internasional hak asasi manusia tersebut di atas, prinsip-prinsip

pengakuan dan perlindungan kebebasan berserikat (Warong, 2020) dan hak

pekerja/buruh untuk berserikat juga diatur dalam instrumen hak asasi manusia nasional,

yaitu peraturan perundang-undangan formal yang melaksanakan amanat Hak Asasi

Manusia. Dewan. Konstitusi nasional yang diatur dalam Pasal 28E (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain MPR No. XVII/MPR/1998

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, negara mengakui dan menjamin perlindungan

kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh melalui bentuk hukum yang

tertinggi, yaitu ketentuan konstitusi nasional. Instrumen hak asasi manusia internasional

juga telah diratifikasi, termasuk pengakuan dan jaminan hak-hak dasar tersebut dalam

undang-undang formal melalui UU HAM MPR dan UU HAM. Dari segi hukum-politik

(legal-policy), negara telah merumuskan kebijakan dasar dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan melindungi kebebasan

berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh di Indonesia, sebagaimana diatur dalam

konstitusi nasional.Kebijakan fundamental untuk kebebasan berserikat dan berorganisasi

hak-hak pekerja/buruh yang diabadikan dalam konstitusi nasional harus diartikulasikan

melalui kebijakan penegakan dalam undang-undang formal (produk hukum

ketenagakerjaan). Persoalannya, kebijakan dasar yang diatur dalam konstitusi nasional

tidak serta merta sejalan dengan kebijakan implementasi produk hukum ketenagakerjaan

yang dikeluarkan pemerintah. Hubungan antara dua dimensi politik hukum tersebut

sangat dipengaruhi oleh kemauan politik rezim yang berkuasa. Selama periode tertentu

pengelolaan kekuasaan negara secara otoriter, kebijakan yang ditetapkan dalam produk

hukum perburuhan untuk menerapkan kebebasan berserikat dan mengatur hak

pekerja/buruh cenderung represif/ortodoks/elitis. Di sisi lain, kebijakan yang ditetapkan

dalam produk hukum perburuhan untuk mengimplementasikan kebebasan berserikat dan

Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum

Ketenagakerjaan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 345

hak pekerja/buruh untuk berorganisasi cenderung responsif/populis pada periode tertentu

ketika kekuasaan negara dijalankan secara demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya

dari masing-masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk

memperjuangkan kepentingannya. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana

formulasi politik hukum kebebasan berserikat buruh dalam produk hukum

ketenagakerjaan di Indonesia dan mengetahui implikasi formulasi politik hukum tersebut

terhadap dinamika pelaksanaan hubungan industrial. Tenaga kerja (sumber daya

manusia) merupakan aspek yang sangat berpengaruh dari semua pembangunan ekonomi

di dunia (Menajang, 2014). Tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari pembangunan,

tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, tenaga kerja merupakan penopang

utama perekonomian suatu negara selain sumber daya alam dan teknologi (Prianto, 2020).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Istilah

“mendekati” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yudisial

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-

undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami

hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris adalah

pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Analisis

adalah mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada

materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk

memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data

yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif

terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis, yang mengarah pada kesimpulan

akhir yang dapat ditafsirkan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan dalam

penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu bidang perkembangan hukum adalah perkembangan bahan hukum, Bagir

Manan menggunakan istilah politik pembentukan hukum, atau istilah lain yang

digunakan oleh Hikmahanto Juwono, politik hukum perundang-undangan. Dalam politik

pembentukan hukum, secara konseptual politik hukum memiliki dua dimensi (Anggoro,

2019), yaitu dimensi politik hukum yang menjadi alasan mendasar dibuatnya peraturan

perundang-undangan. Dimensi politik hukum ini disebut kebijakan dasar. Dimensi kedua

dari politik hukum adalah tujuan atau alasan di balik perumusan peraturan. Dimensi

politik hukum inilah yang disebut dengan kebijakan penegakan.

Tentang politik hukum kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh

dalam produk hukum ketenagakerjaan Indonesia, negara mengakui dan menjamin

perlindungan kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh sebagai

kebijakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,

melalui rumusan ketentuan konstitusi nasional, yaitu Pasal 28 E (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak

atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”.

Sri Kartini

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Bambang Setiawan

dan Purboyo

346 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

Selain itu, pengakuan terhadap tiga (tiga) konstitusi negara Indonesia yang sah

secara historis, kebebasan berserikat, dan hak berserikat pekerja/buruh juga ditetapkan

sebagai kebijakan fundamental pembentukan undang-undang dan diundangkan di

beberapa tempat. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: “Kebebasan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan gagasan secara tertulis atau lisan, dan sebagainya, ditetapkan

dengan undang-undang”. Pasal 28 UUD 1948 RIS menyatakan: “Setiap orang berhak

membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;

dan Pasal 29 UUD 1950 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk dan

bergabung dalam serikat pekerja untuk perlindungan dan kemajuan kepentingannya”.

Pada masa reformasi, pemerintahan orde lama Presiden Sukarno (demokrasi

parlementer periode 1950-1955 dan demokrasi terkemuka periode 1956-1965) dan

pemerintahan orde baru Presiden Suharto mewakili dua kutub penyelenggaraan

kekuasaan negara, yaitu dua kutub kutub pola politik demokrasi dan dua kutub pola

politik otoriter. Periode demokrasi parlementer 1950-1955 adalah periode di mana

Presiden Sukarno menjalankan kekuasaan pemerintahan negara secara demokratis.

Selebihnya, yaitu sampai pemerintahan Orde Baru berkuasa, Sukarno menjalankan

kekuasaan pemerintahan negara yang otoriter, yaitu masa demokrasi pimpinan 1956-

1965.

Demokrasi parlementer Soekarno, pemerintahan orde lama, dilakukan dalam

lanskap politik yang demokratis, sehingga berdampak pada kebijakan politik dan

legislatif yang cenderung populis dan peduli pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan

ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 1.

98 Prinsip-prinsip dasar tentang hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama,

berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Ratifikasi Konvensi ini sejalan dengan

kebijakan dasar kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/buruh terorganisir yang telah

ditetapkan sebelumnya. Konstitusi RI. Konstitusi 1948 dan 1950.

Selain itu juga dilakukan penelitian tentang dasar pembuatan kebijakan dalam

produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan pada masa demokrasi

parlementer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan

antara Serikat Pekerja dan Pengusaha dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957

tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Perselisihan. Menyediakan kerangka kerja

untuk perlindungan pekerja/buruh dalam melaksanakan hak-hak kolektif (termasuk

berserikat dan berorganisasi) melalui intervensi pemerintah dalam penyelesaian

perselisihan industrial, serta perlindungan serikat pekerja (sebagai pihak yang secara

alami lebih lemah).

Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 yang berorientasi

pada kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, berlaku pada saat ketentuan

undang-undang tersebut dibuat, termasuk penggunaan hak tawar menawar kolektif serikat

pekerja/buruh hanya dapat mendaftar dengan pemberi kerja dengan Kementerian Tenaga

Kerja jika pemberi kerja adalah serikat pekerja, perjanjian kerja tertulis, akibat hukum

pembubaran serikat pekerja, pembatalan perjanjian kerja melalui pengadilan.

Implementasi kebijakan UU No. 22 Tahun 1957 juga berorientasi pada kebebasan

berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, dalam perumusan ketentuan undang-undang,

yang meliputi penyelesaian perselisihan melalui perantara pegawai, penyelesaian

perselisihan melalui P4D dan P4P dan hak veto oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang bisa

dijelaskan selama ini adalah, dalam konfigurasi politik yang demokratis, cenderung

melahirkan produk hukum perburuhan yang bersifat responsif/populis.

Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum

Ketenagakerjaan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 347

Pada masa demokrasi kepemimpinan (1956-1965), pengelolaan kekuasaan

pemerintahan negara bersifat otokratis, dan kebijakan yang diambil pemerintah bersifat

subjektif, termasuk dikeluarkannya Ketetapan MPR tentang pembubaran DPR dan

Konstituante. . Presiden Sukarno bahkan mengeluarkan Ketetapan MPR yang berisi

penegasan kepemimpinannya, tetapi tidak ada masa jabatannya. Keraton semakin kuat,

partai-partai selain PKI melemah, bahkan militer menguat. Dengan struktur politik yang

otoriter ini berdampak pada politik hukum produk hukum perburuhan yang represif/elitis,

dimana implementasi kebijakan dalam UU PRPS No. 7 Tahun 1963 bertujuan untuk

melarang pemogokan atau pemogokan oleh perusahaan yang bertujuan untuk

mengamankan kepentingan. dan tujuan Revolusi shutdown. Pada saat yang sama,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di

Perusahaan Swasta dirancang untuk mengamankan deklarasi politik pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam PRPS UU No. 7 Tahun 1963 dan UU No.

12 Tahun 1964 bukan untuk mewujudkan hak-hak dasar pekerja/buruh, tetapi untuk

mewujudkan tujuan politik kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam rumusan kata

pengantar (pertimbangan) dan interpretasi umum dari kedua undang-undang di atas.

Bahkan menurut penulis kebijakan pelaksanaan dari ketentuan yang ditetapkan dalam UU

PRPS Nomor 7 Tahun 1963 adalah anti kebebasan berserikat, karena memberikan sanksi

Pidana dikenakan kepada siapa saja yang melakukan atau berpartisipasi dalam

pemogokan atau penutupan (lockout) dalam suatu perusahaan, lembaga, atau kelompok

yang dinyatakan dengan Keputusan Presiden sebagai penting, sanksi pidana dikenakan

kepada siapa saja yang menawarkan kesempatan atau provokasi, ajakan, anjuran, hasutan,

perintah, perintah, Atau pemogokan paksa atau penutupan perusahaan, departemen, atau

lembaga yang telah dinyatakan kritis dengan keputusan presiden. Tindakan perampasan

barang yang digunakan dalam pembuatan atau sehubungan dengan atau diperoleh dari

pemogokan atau kegagalan perusahaan (lockdown). Dengan rumusan di atas, maka

produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan kemudian oleh pemerintahan

Orde Lama Sukarno bersifat represif/elitis.

Reformasi politik tahun 1998 mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru Suharto

yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang otoriter, kemudian memasuki

masa pemerintahan reformasi (melalui Presiden BJ Habibie, Presiden Abdulrahman

Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Pugh yang secara demokratis menjalankan

kekuasaan pemerintahan negara bagian. Dibandingkan dengan orde baru yang tidak

memberikan ruang yang luas bagi serikat pekerja/buruh, kebebasan berserikat dan hak

berorganisasi memperoleh ruang yang luas pada masa reformasi karena merupakan

bagian dari syarat reformasi sosial.

Berdasarkan tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu),

pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, menandai berakhirnya era

reformasi dan awal pemerintahan pasca reformasi. Pemilih Presiden Surilo Bowman

Yuronono tetap menjalankan pemerintahan negara pada periode sebelumnya dengan

mengutamakan praktik politik yang demokratis. Pada periode ini diundangkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, pemerintahan dengan struktur politik

otoriter diwakili oleh pemerintahan orde lama Soekarno (1959-1965) dan pemerintahan

orde baru Suharto (1966-1998). Ciri menonjol dari kedua pemerintahan tersebut adalah

bahwa negara memainkan peran utama dalam mengatur semua aspek kehidupan

masyarakat. Dominasi dan kekuasaan politik diwujudkan dalam penggunaan alat

kekuasaan negara (militer) untuk mengintervensi secara langsung kehidupan rakyat dan

Sri Kartini

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Bambang Setiawan

dan Purboyo

348 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

juga secara tidak langsung melalui kontrol pemerintah untuk membentuk undang-undang

(peraturan perundang-undangan), melalui perumusan peraturan perundang-undangan

politik yang terarah menuju tujuan. mendukung kepentingan kekuasaan pemerintah. Hal

ini tercermin dalam ekspresi politik undang-undang tentang kebebasan berserikat dan hak

untuk berserikat, produk undang-undang ketenagakerjaan yang membatasi dan/atau

melarang kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi pekerja/buruh.

Upaya pemerintah untuk ikut serta dan menjadi bagian dari penyelenggaraan

hubungan industrial dengan membawa (Fatimah, 2015) dan memaksakan kepentingannya

sendiri tersirat dalam produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan.

Undang-undang PRPS Nomor 7 Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau

Penguncian (lockout) di Perusahaan, Biro dan Institusi vital, dalam (pertimbangan) di

atas, memberikan rumusan, “Larangan pemogokan atau penguncian di perusahaan

dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan dan tujuan revolusioner”. Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan-

Perusahaan Swasta Gambaran Umum, juga mengatur bahwa "tujuan diundangkannya

Undang-undang ini adalah untuk mengamankan pernyataan politik Pemerintah".

Pernyataan-pernyataan dalam kata pengantar (penimbangan) dan penjelasan umum di

atas, menegaskan bahwa produk hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk

mencapai tujuan kekuasaan.

Pemerintah Orde Baru kemudian mengembangkan konsep Hubungan Industrial

Pancasila (HIP). Ringkasnya, sistem hubungan industrial yang dikembangkan oleh

pemerintahan orde lama Sukarno dan pemerintahan orde baru Suharto pada masa

demokrasi didasarkan pada struktur politik yang otoriter. Secara teori, sistem hubungan

industrial yang berkembang selama dua periode pemerintahan dapat diklasifikasikan

sebagai model korporatis. Menurut Aloysius Uwiyono, model korporatis adalah model

hubungan industrial dimana pemerintah berperan sangat penting dalam menentukan

syarat dan ketentuan kerja. Nah, model serikat pekerja adalah serikat tunggal. Dalam hal

ini serikat pekerja diposisikan sebagai cabang pemerintahan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa

perumusan politik undang-undang serikat pekerja/buruh bebas dalam pasal-pasal

konstitusi nasional, yaitu UUD 1945, UUD RIS 1948, UUD 1950, dan UUD negara

republik Indonesia 1945 (hasil amandemen), negara mengakui pekerja/buruh. hak atas

kebebasan berserikat dan berorganisasi. Adanya berbagai kebijakan penegakan

menegaskan struktur politik pemerintahan dan perumusan kebijakan yang

memberlakukan kebebasan berserikat dan berorganisasi hak-hak pekerja/buruh, dan

perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diantara

pemerintahan-pemerintahan dengan struktur politik yang demokratis, pemerintahan pra-

reformasi (pemerintahan orde lama Presiden Sukarno pada masa demokrasi parlementer

1950-1955), pemerintahan pasca-reformasi (Presiden BJ Habibie, Abdul Rahmanwa

Sid, Megawati Sukarno Putri) dan pemerintahan yang direformasi. Reformasi (Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono). Pemerintahan dengan struktur politik otoriter diwakili

oleh periode pemerintahan sebelum reformasi (pemerintahan orde lama Soekarno, 1956-

1965 memandu periode demokrasi dan pemerintahan orde baru Suharto 1966-1998).

Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah dalam

periode yang berbeda memiliki makna yang berbeda dalam perumusan hukum dan

politik, serta implementasi dimensi kebijakan kebebasan berserikat dan hak

Politik Hukum Kebebasan Berserikat Pekerja/Buruh dalam Produk Hukum

Ketenagakerjaan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 349

berorganisasi, yang berdampak pada implementasi kebijakan industri. Hubungan, yaitu

pemerintahan dengan struktur politik otoriter, sedangkan dalam pemerintahan dengan

struktur politik demokratis, politik hukum pemerintah memberikan hak kepada

pekerja/buruh untuk berserikat dan berorganisasi secara bebas.

Sri Kartini

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Bambang Setiawan

dan Purboyo

350 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

Bibliografi

Anggoro, Syahriza Alkohir. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.

Jurnal Cakrawala Hukum, 10(1), 77–86.

Budiono, Abdul Rachmad. (2016). Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak

Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 13(4), 788–808.

Fatimah, Yani Nur. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan

Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus

Hubungan Kerja. Pandecta Research Law Journal, 10(2), 215–232.

Hakki, Abdillah. (2019). Kewenangan Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam

Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja. Jurist-Diction, 2(5), 1519–1540.

Kahpi, Ashabul. (2013). Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di

Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 2(2), 143–159.

Marentek, Yanes S. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi

Manusia Menurut Hukum Internasional. Lex Privatum, 6(9).

Menajang, Heidy. (2014). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Kota Manado. Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah, 13(1),

45053.

Muhlashin, Ias. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.

Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), 87–100.

Pratiwi, Charina Lucky. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan

Asas Kebebasan Berserikat. Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and

Humanities, 2(1), 1–25.

Prianto, Agus. (2020). Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal

Manajemen Dan Usahawan Indonesia, 42(1), 23.

Ritonga, Rifandy. (2015). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di

Indonesia. Pranata Hukum, 10(2).

Rozarie, C. V. R. A. de, & Indonesia, Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik. (2017).

Manajemen sumber daya manusia.

Setiawan, Aditya Putra, & Riwanto, Agus. (2020). Analisis Terhadap Pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Res Publica, 4(3),

273–288.

Setiawan, Bambang, Perdana, Fadjrin Wira, Apriani, Dahlia Dwi, & Pusriansya,

Ferdinand. (2022a). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan

Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. Jurnal Indonesia

Sosial Teknologi, 3(2), 307–314.

Setiawan, Bambang, Perdana, Fadjrin Wira, Apriani, Dahlia Dwi, & Pusriansya,

Ferdinand. (2022b). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan

Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. Jurnal Indonesia

Sosial Teknologi, 3(2), 307–314.

Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. JURNAL

ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 7(2).

Warong, Kristian Megahputra. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap

Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. LEX

ADMINISTRATUM, 8(5).

Winayanti, Nia Kania. (2016). Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat

dalam konteks hubungan industrial. Jurnal Konstitusi, 8(6), 969–992.