320

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN :2745-5254

Vol. 3, No., 2 Februari 2022

IMUNITAS PEJABAT DALAM PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

PANDEMI COVID-19

Yohan Wibisono

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Sri Kelana

dan Ferdinand

Pusriansyah

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia

1,3,4 dan 5

dan Universitas

Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [email protected]

dan

Abstrak

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang

melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-

negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan

dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam

penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat

ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi

dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu

utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta

merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas

(bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu

Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi

Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang

penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk

menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.

Kata kunci: Imunitas; Pejabat; Ekonomi; Covid-19

Abstract

The global economy is experiencing a weakening due to the outbreak of the Covid-19 outbreak

that has hit most of the population of countries in the world. To curb the spread of the virus,

countries affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the

virus and its socioeconomic impact. This study aims to determine the immunity of officials in

handling the economic impact of the Covid-19 pandemic based on Perppu Number 1 of 2020 is

absolute or not. Based on the research focus, the research method used in this research is

normative legal research. This study examines various secondary data such as laws and

regulations, expert opinions, relevant legal studies, and other literature. The statutory approach

is the basis of this writing, with a focus on examining the law in relation to the main issues raised

(core issues). The conclusion of this article is that Perppu 1/2020 does not necessarily give

absolute immunity to the organizers of the Perppu, but it is limited (conditional) and the legal

process continues so as not to violate the rule of law. Official, Perppu Introduction The global

economy is experiencing a slowdown due to the outbreak of the Covid-19 epidemic that has hit

Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 321

the population of most countries in the world. If you want to curb the spread of the virus, countries

affected by the Covid-19 pandemic are now focusing on containing the spread of the virus and its

socioeconomic impact, various efforts are being made.

Keywords: Immunity; Officials; Economy; Covid-19

Pendahuluan

Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan pada 11 Maret 2020 bahwa dunia

sedang dilanda pandemi Covid-19 (Fauziyyah & Ersyafdi, 2021). Pandemi Covid-19

tidak hanya menimbulkan banyak korban di seluruh dunia (Hendriyani, Artini, &

Tatyana, 2021), tetapi juga berdampak secara global. Perekonomian nasional dan global

yang selanjutnya berdampak pada aspek kehidupan manusia lainnya (Kadarisman, 2017).

Berkenaan dengan dasar “last resort” atau Dutch noodverordeningsrechts, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menetapkan bahwa ada tiga prasyarat

untuk menyebut situasi sebagai “last resort”. Tiga hal itu adalah terdapat kebutuhan

mendesak untuk segera menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang

(Nurhalimah, 2020), Undang-Undang yang diperlukan belum ada, sehingga terjadi

kekosongan hukum, terdapat undang-undang tetapi ada tidak cukup (Hsb, 2019) dan

kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan proses rutin pembuatan undang-undang

(Zuraida, 2018) karena memakan waktu yang lama dan hambatan yang mendesak perlu

diselesaikan dengan pasti. Selain itu, Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Vernon

Bogdanor bahwa presiden saat mengeluarkan Perpu didasarkan pada penilaian darurat

internal (Nuh, 2011). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perpu

Nomor 2 Tahun 2020 didasarkan pada keadaan darurat internal akibat pandemi Covid-19

(Takalamingan, 2021).

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia memberikan

dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional (Awali, 2020). Hal ini

disebabkan oleh terhentinya kegiatan-kegiatan ekonomi dan aktivitas usaha masyarakat

(Fahrika & Roy, 2020). Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan

nasional dalam rangka penanganan dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi

Covid-19 yang tidak saja efektif dari aspek kebijakan ekonomi yang diambil, namun

memberikan landasan hukum bagi pejabat pembuat kebijakan (Pradana, Wulandari,

Noorwidhi, & Sitinjak, 2020).

Dua aspek yang muncul berkaitan dengan kebijakan nasional penanganan dampak

ekonomi pandemi Covid-19 seperti disebutkan di atas (Pradana et al., 2020), tidak dapat

dilepaskan dari pengalaman masa lalu pada saat penanganan krisis ekonomi (Abubakar

& Handayani, 2018) dan berujung kepada krisis politik Indonesia tahun 1998. Pada situasi

krisis, kebijakan ekonomi pemerintah untuk menyehatkan perbankan nasional

(Hasnawati & Sawir, 2015), maka dibentuklah BPPN dengan Ketua Syafruddin Arsyad

Temenggung yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana (Pathorang Halim,

2021) karena dinilai mengambil kebijakan yang oleh Pengadilan Tipikor dianggap salah

dan selanjutnya dipidana.

Berdasarkan pertimbangan kedaruratan (krisis) dengan skala nasional (Widiyanto

& Kusumaningrum, 2021), maka sebagai upaya untuk penanganan dampak ekonomi

pandemi Covid-19, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Yohan Wibisono

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Sri Kelana

dan Ferdinand

Pusriansyah

322 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disingkat Perppu Nomor 1 Tahun

2020), yang memberikan imunitas kepada Pejabat pengambil kebijakan.

Berdasarkan penulisan makalah ini akan dilakukan analisis dan pembahasan dari

aspek Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan imunitas yang diatur dalam Perppu

Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah imunitas Pejabat

dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1

Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif, regulasi, dan komparatif,

dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran dilakukan melalui undang-

undang dan yurisprudensi yang ada dan dilakukan upaya untuk membandingkan dengan undang-

undang dan peraturan yang ada di negara lain. Selain itu digunakan sumber hukum berupa

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang memuat pendapat

para ahli hukum dan teori hukum.

Hasil dan Pembahasan

Impunity atau impunitas bermakna kebebasan dari hukuman, serupa dengan

untouchable yang bermakna kebal hukum. Impunity bermakna penyelenggara negara

memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam

mewujudkan kehidupan kenegaraan secara cepat, tanpa intimidasi atas ketakutan dari

jeratan hukum dan lainnya. Impunity diberikan oleh negara dalam rangka kebebasan

bertindak (diskresi), supaya penyelenggara negara/pemerintah dapat melaksanakan

kewajibannya dengan bebas, tidak tergantung pada peraturan/keputusan yang terkadang

terlambat memberikan respon dikarenakan keadaan/kondisi yang tidak dimungkinkan,

biasanya dalam kondisi luar biasa yang harus segera ditindaklanjuti, karena jika

menunggu sistem birokrasi yang berjenjang dan berbelit-belit, maka tidak cukup waktu

untuk menghadapi kondisi sebagaimana dimaksud.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam perspektif kewenangan, jabatan

kenegaraan/pemerintahan merupakan alat publik yang harus melaksanakan wewenang

dan tugasnya dalam rangka pencapaian perlindungan dan kesejahteraan rakyat yang

kadang terganjal dengan rumitnya aturan normatif, sehingga diberikan kebebasan

berekspresi (freiesermessen) sekaligus melekat fungsi impunity.

Menjadi menarik oleh karena persoalan imunitas pejabat tersebut diadopsi dan

menjadi bagian yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Di dalam Pasal 27 ayat

(2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, dan Pejabat atau

Pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga

Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu ini,

tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas

didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebelum diberikan analisis terhadap tafsir Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun

2020, dalam kaitannya dengan penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19, maka

keberadaan Peppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah dalam rangka penanganan peristiwa

kongkrit yang tidak bisa dihindari, dan oleh karena itu harus diambil kebijakan oleh

Pejabat berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa

kongkrit, yang memenuhi skala parameter kedaruratan untuk secepat mungkin dimabil

kebijakan untuk tidak hanya penanggulangan pandemic Covid-19, namun juga dampak

dari pandemic tersebut khususnya dari aspek perekonomian. Sehingga sangat penting

Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 323

untuk ditetapkan kebijakan tertentu sebagai upaya untuk memulihkan kondisi

perekonomian negara.

Dengan tetap berdasar pada kewenangan yang dimiliki, Pejabat Pemerintah

dikondisikan untuk berani mengambil keputusan untuk mengatasi dan/atau

menyelesaikan peristiwa kongrit (pandemic Covid-19) yang terjadi di masyarakat yang

belum tau kapan akan berakhirnya. Dengan berpijak pada adanya kewenangan bebas yang

dimiliki Pejabat Pemerintah, maka dapat diambil suatu keputusan atau dilakukannya

suatu tindakan atas dasar kemandirian menilai atas apa yang terjadi dan kemandirian

memutus atas suatu keputusan berdasarkan kemandirian menilai. Keputusan atau

tindakan yang dilakukan atas dasar kewenangan bebas tersebut dalam Hukum

Administrasi Negara disebut dengan Diskresi Pemerintahan.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan

oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya

stagnasi pemerintahan. Hal ini diatur dan diumuskan dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 22 ayat

(1), serta Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, diskresi atau freies ermessen merupakan suatu asas baru dalam lapangan

hukum administrasi negara, yang timbul karena ketidakmampuan asas legalitas dalam

memenuhi tuntutan ide negara hukum materiil untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Asas diskresi atau freies ermessen juga dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan

untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum

materiil dapat diwujudkan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan mengatur bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan

bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan

hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam

keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Selanjutnya penggunaan wewenang diskresi oleh Pejabat Pemerintah tidak boleh

sembarangan, sebab dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa syarat-syarat untuk menggunakan diskresi,

yaitu sesuai tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sesuai dengan AUPB, berdasarkan alas an-alasan yang objektif, tidak

menimbulkan konflik kepentingan; dan dilakukan dengan etikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persoalan imunitas pejabat dalam

penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun

2020, dalam studi Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan diskresi pejabat

pemerintah pada aspek substansi kebijakan-kebijakan yang diambil atau diputuskan,

seperti memberikan rileksasi kredit perbankan, pemberian Bantuan Tunai Langsung

kepada masyarakat dll. Sedangkan aspek imunitas, yaitu pembebasan darikemungkinan

tuntutan perdata dan pidana adalah aspek akibat yang terjadi dari dilakukannya diskresi

pemerintahan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Menurut penulis, hak imunitas yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah yang

menetapkan kebijakan tidaklah bersifat mutlak. Mencermati rumusan dalam Pasal 27 ayat

(2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diatas, maka hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik

Yohan Wibisono

, Fadjrin Wira Perdana

, Irwan

, Sri Kelana

dan Ferdinand

Pusriansyah

324 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

secara perdata maupun pidana, dalam rumusan pasal tersebut dibatasi oleh itikad (good

faith) baik dari pejabat yang bersangkutan. Dengan menggunakan penafsiran secara a

contrario, maka menurut penulis, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur apabila si

pembuat kebijakan memiliki niat jahat (mens rea) dan perbuatannya bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut penulis imunitas Pejabat yang diatur

dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) karena dibatasi oleh

hukum tidak tertulis (itikad baik) dan hukum tertulis lainnya (peraturan perundang-

undangan).

Dengan demikian, pemberian imunitas yang bersifat terbatas tersebut, maka masih

terbuka untuk dilakukannya tuntutan perdata dan pidana seandainya kebijakan yang

diambil oleh Pejabat Pemerintah terkait dengan penanganan dampak ekonomi pandemic

covid-19 tidak dilakukan dengan itikad baik (good faith) serta kebijakan tersebut sebagai

tindakan yang melanggar perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu penting bagi

Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengatasi dampak ekonomi

pandemic Covid-19 untuk merumuskan kebijakan dalam ruang lingkup koridor hukum

yang ada. Kebijakan yang diambil apabila bertentangan dengan ketentuan hukum yang

berlaku, maka sudah semestinya terhadap Pejabat Pemerintah yang bersangkutan

diajukan tuntutan hukum. Dengan demikian, imunitas Pejabat dalam konteks Pasal 27

ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat terbatas (tidak mutlak) dan selalu dapat

diukur dengan parameter asas itikad baik dan hukum tertulis lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penulisan makalah ini

maka dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ditetapkan sebagai bentuk

diskresi pemerintahan sebagai upaya penanggulangan peristiwa kongkrit yaitu dampak

ekonomi pandemic covid-19. Oleh karena itu dalam Perppu menetapkan ketentuan bahwa

terhadap Pejabat Pemerintah yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan

diberikan hak imunitas terbebas dari tuntutan perdata dan pidana. Namun apabila

kebijakan yang diambil dilakukan dengan itikad yang tidak baik dan/atau bertentangan

dengan perundang-undangan lainnya, maka terhadap Pejabat Pemerintah tersebut terbuka

untuk dilakukan tuntutan hukum. Hal ini menegaskan bahwa hak imunitas Pejabat

Pemerintah yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat

terbatas (tidak mutlak).

Bibliografi

Abubakar, Lastuti, & Handayani, Tri. (2018). Bail-In dan Interconnectedness: Isu Hukum

Strategis dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Masalah-

Masalah Hukum, 48(4), 411–420.

Awali, Husni. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan Umkm

Di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak Covid-19. BALANCA: Jurnal Ekonomi

Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–14.

Fahrika, A. Ika, & Roy, Juliansyah. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap

perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh.

Inovasi, 16(2), 206–213.

Fauziyyah, Nurul, & Ersyafdi, Ilham Ramadhan. (2021). Dampak covid-19 pada pasar

saham di berbagai negara. Forum Ekonomi, 23(1), 56–66.

Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 325

Hasnawati, Sri, & Sawir, Agnes. (2015). Keputusan keuangan, ukuran perusahaan,

struktur kepemilikan dan nilai perusahaan publik di Indonesia. Jurnal Manajemen

Dan Kewirausahaan, 17(1), 65–75.

Hendriyani, Mungky, Artini, Ni Made, & Tatyana, Tatyana. (2021). Dampak Pandemi

Covid 19 Terhadap Dunia Pendidikan. KOMPLEKSITAS: JURNAL ILMIAH

MANAJEMEN DAN ORGANISASI, 10(2), 13–21.

Hsb, Ali Marwan. (2019). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kadarisman, M. (2017). Tantangan Perguruan Tinggi dalam Era Persaingan Global.

Sociae Polites, 3–20.

Nuh, Muhammad Syarif Nuh Syarif. (2011). Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of

Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(2), 229–246.

Nurhalimah, Siti. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas dalam Perppu

Corona. ADALAH, 4(1), 35–48.

Pathorang Halim, Pathorang Halim. (2021). Lampiran BKD Bidang B Pathorang Halim

(Ganjil 20/21).

Pradana, Alivo, Wulandari, Aulia Desi, Noorwidhi, Bryan Fadhil, & Sitinjak, Ferdinand.

(2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Nasional dan Perpajakan di

Sektor Minyak dan Gas Bumi. Syntax, 2(12), 1001.

Takalamingan, Muazidan. (2021). Implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 terhadap

Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Lex

Administratum, 9(3).

Widiyanto, Nur, & Kusumaningrum, Haritsah. (2021). Pengembangan Tourism Safe

Corridor Sebagai Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi. KAPITA

SELEKTA PARIWISATA, 1(1: September), 146–159.

Zuraida, Ida. (2018). Batasan Kegentingan Yang Memaksa dalam Pembentukan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Bidang Perpajakan.

Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 304–319.