307

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN :2745-5254

Vol. 3, No., 2 Februari 2022

IMPLEMENTASI INSTRUMEN INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN

BERSERIKAT DAN HAK BERORGANISASI PEKERJA/BURUH DI

INDONESIA

Bambang Setiawan

, Fadjrin Wira Perdana

, Dahlia Dwi Apriani

, Ferdinand

Pusriansyah

dan Santoso

Politeknik Transportasi SDP Palembang

1,3,4 dan 5

, Universitas Diponegoro

Email: [email protected]

dan

Abstrak

Secara yuridis, hak berserikat (union rights) yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip

kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai diakui sebagai hak dasar

manusia dan diterima sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), diatur dalam

instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of

Human Rights) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 (DUHAM PBB 1948). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat

dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam hukum nasional Indonesia. Metode

penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah

sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh

dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan

antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan

untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat

berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum dalam

masyarakat. Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan

hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi

ILO telah menjadi bagian sistem hukum nasional Indonesia, yang bentuk pengesahannya

dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan

terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk

Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi

hukum terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951

(Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun

1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952

tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.

Kata kunci: Instrumen Internasional; Kebebasan Berserikat; Hak Organisasi; Pekerja/Buruh

Abstract

Juridically, the right of association (union rights) which includes the principles of freedom of

association and the right to organize workers/laborers as recognized as basic human rights

and accepted as part of Human Rights (HAM), is regulated in the international instrument of

Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak

Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 308

the Universal Declaration of Human Rights. Human Rights (Universal Declaration of Human

Rights) United Nations 1948 (UN Universal Declaration of Human Rights 1948). This study

aims to determine the implementation of the ILO Conventions concerning freedom of

association and the right to organize workers/labourers into Indonesian national law. The

research method used is an empirical juridical approach. The term “approach” is something

close or near (action, effort). The juridical approach taken in this research is to apply the laws

and regulations. The empirical approach is an approach that aims to understand the

relationship between law and society and the factors that influence the implementation of law

in society. While the empirical method is one that aims to understand the relationship between

law and society. Law and society are related to the factors that influence the implementation

of law in society. The implementation of international instruments on the principles of freedom

of association and workers' right to organize as regulated in ILO Conventions,

Recommendations and Resolutions has become part of the Indonesian national legal system,

the ratification of which is carried out through the ratification of the Convention on Freedom

of Association and Protection of the Right to Organize (Convention No. 87) and the

Convention on the Right to Organize and Collective Bargaining (Convention No. 98), and/or

through legal transplantation of the Recommendation on Collective Agreements of 1951

(Recommendation No. 91), Recommendation on Voluntary Conciliation and Arbitration of

1951 (Recommendation No. 92), Recommendation (Recommendation No. 163), Resolution

1952 on Independence from the Trade Union Movement, Resolution 1970 on Trade Union

Rights and its relation to Civil Liberties.

Keywords: International Instruments; Freedom of Association; Organizational Rights;

Workers/Labourers

Pendahuluan

Secara historis DUHAM PBB 1948 menjadi instrumen internasional pertama yang

memasukkan hak berserikat (union rights) sebagai bagian dari HAM (Herlin Wijayati, 2022a).

Hal itu dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1) DUHAM PBB 1948 yang menyebutkan bahwa

(Akbar, 2021), “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa

kekerasan”. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (4) DUHAM PBB 1948, dengan rumusan, “Setiap

orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi

kepentingannya” (Rahman Amin, 2021). Secara normatif DUHAM PBB 1948 merepresentasikan

pendapat internasional masyarakat bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB (Jaelani,

Syahidin, & Sumarna, 2021), meskipun dokumen tersebut tidak mengikat secara hukum.

Hak berserikat (union rights) yang oleh DUHAM PBB 1948 dideklarasikan sebagai

HAM, diatur lebih lanjut oleh Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik

(International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 1976. Pasal 22 ayat (1) ICCPR,

menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bergabung berasosiasi dengan dengan orang lain,

termasuk hak untuk membentuk (Ningsih, Sibuea, & Nugroho, 2021) dan memasuki serikat

pekerja untuk menjaga kepentingan-kepentingannya sendiri”. Ketentuan dalam DUHAM PBB

1948 juga diadopsi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHSP) (Rasad, 2021).

Berdasarkan perkembangannya DUHAM PBB 1948 juga diadopsi oleh organisasi buruh

internasional yaitu International Labour Organisation (ILO) (Herlin Wijayati, 2022b) dalam

berbagai macam konvensi. Secara kelembagaan, menurut Jasmien Van Daele ILO merupakan

Organisasi Internasional yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan menetapkan standar

internasional mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat (Sanny, Pieris, & Foekh, 2021)

dan hak berorganisasi pekerja/buruh dalam bentuk konvensi, rekomendasi (dan/atau resolusi)

(Commune, 2021).

ILO menjadi wadah yang menggabungkan kepentingan pemerintah,

kepentingan pekerja/buruh, dan kepentingan pengusaha (Sipayung et al., 2022). Berdasarkan

konteks “intergovernmental organization”, maka perwakilan pekerja/buruh dan pengusaha

dikualifikasikan sebagai perwakilan non-government.

Bambang Setiawan

, Fadjrin Wira Perdana

, Dahlia Dwi Apriani

, Ferdinand

Pusriansyah

dan Santoso

309 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

Menurut Heiko Sauer ILO yang dibentuk pada tahun 1919, merupakan organisasi

internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi pekerja/buruh melalui penetapan

standar internasional ketenagakerjaan (Anwar, 2021). Secara umum melekat tiga kewenangan

dari ILO, yaitu wewenang normatif, wewenang pengawasan, dan wewenang sanksi. Berdasarkan

wewenang normatif, ILO membuat norma-norma seperti ketentuan hukum (Rato, 2021) dan hak

untuk ikut dalam membuat perjanjian internasional dengan subjek- subjek hukum internasional

lainnya sesuai dengan Pasal 6 Konvensi Wina. Kewenangan untuk melakukan pengawasan

dilakukan untuk mengawasi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-

kewajiban yang telah disepakati dalam Konvensi, Rekomendasi dan/atau Resolusi (Priambudi

& Oktavia, 2021).

Kajian yang dilakukan Agusmidah menyebutkan bahwa dalam rangka untuk memberikan

perlindungan hukum kepada pekerja/buruh di seluruh dunia (Priambudi & Oktavia, 2021), ILO

telah membuat 189 Konvensi, 205 Rekomendasi, dan 6 Protokol Tambahan, dengan

menyusunnya menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu dasar (fundamental), pemerintah (governance),

dan teknis (technical) (Fauzia, Virantika, & Firmansyah, 2021). Secara faktual negara

Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) Konvensi Dasar ILO dan 11 (sebelas) Konvensi Teknis

yang dianggap penting dan Indonesia membutuhkannya sebagai dasar hukum nasional peraturan

perundang-undangan. Ratifikasi bersifat sukarela, artinya tidak ada sanksi yang dapat diberikan

kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi ILO (Mita Noveria, 2021). Konvensi

harus diratifikasi seluruhnya oleh negara anggota.

Berkaitan dengan Konvensi ILO, maka yang harus dilakukan oleh negara anggota adalah

mengadopsi konvensi-konvensi ILO tersebut untuk selanjutnya mengaturnya ke dalam sistem

hukum nasional masing-masing negara. Selanjutnya ILO akan melaksanakan pemantauan

berdasarkan laporan dan/atau pengaduan baik dari unsur pemerintah, pengusaha, atau asosiasi

pekerja/buruh apabila koneksi tidak dijalankan, untuk selanjutnya dilaksanakan mekanisme

negosiasi antara negara dalam forum Conference Committee ILO. Dengan diratifikasinya

konvensi dasar ILO oleh Indonesia, maka terbentuk norma baru dalam hukum Indonesia.

Selanjutnya Indonesia, hal. 2. wajib melaksanakan semua norma yang terdapat dalam konvensi-

konvensi tersebut. Di Indonesia, konvensi internasional diratifikasi dalam bentuk undang-undang

(UU). Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ILO, tidak dimaksudkan untuk diratifikasi,

dan mengikat, hanya sebagai petunjuk untuk kegiatan nasional dan aplikasi dari konvensi ILO.

Lebih spesifik lagi, Konvensi ILO pertama yang mengatur tentang hak untuk berorganisasi

adalah Konvensi tentang Hak untuk Berserikat (Pertanian), tahun 1921 (Konvensi No. 11). Pada

tahun 1947 ditetapkan Konvensi No. 84 tentang Hak untuk Berserikat (Wilayah-wilayah bukan

Metropolitan). Sementara konvensi yang mengatur tentang kebebasan untuk berserikat ditetapkan

pada tahun 1948 yaitu Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak

untuk Berorganisasi (Konvensi ILO No. 87) dan, diikuti Konvensi tentang Hak untuk

Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi ILO No. 98), yang secara bersama-sama

membentuk instrumen-instrumen dasar yang mengatur tentang kebebasan berserikat.

Negara Indonesia sebagai menjadi anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa dan sekaligus

anggota ILO, maka konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus mengimplementasikan

berbagai konvensi ILO tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk di dalamnya

Konvensi ILO mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi

pekerja/buruh. Dalam konteks inilah kajian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi

Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh ke dalam

hukum nasional Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan”

adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam

penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris

adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat

Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak

Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 310

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan

metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan

masyarakat. Hukum dan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi

pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Analisis mengacu pada pengelompokan,

menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan

ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap

penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan

studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif.

Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu

kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini.

Analisis mengacu pada pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi

makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah

diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk

memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang

mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum

yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan

secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam penelitian

ini.

Hasil dan Pembahasan

Analisis dan Pembahasan

Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh

Menurut J.G. Starke Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk

sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah- kaidah dalam mengatur perilaku subjek

hukum internasional. Selanjutnya di dalam prinsip-prinsip yang mengatur subjek hukum

internasional, negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar

ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam hukum internasional diatur

tentang perjanjian internasional dan keberadaan organisasi internasional. Selanjutnya perjanjian

internasional dalam tulisan ini memfokuskan pada analisis dan pembahasan terhadap konvensi

ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh, dimana harus dituang ke

dalam hukum nasional tiap tiap negara anggota, termasuk Indonesia.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Konvensi ILO yang mengatur kebebasan

untuk berserikat adalah Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak

untuk Berorganisasi (Konvensi ILO No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan

Perundingan Bersama (Konvensi ILO No. 98). Substansi Konvensi ILO tentang Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (Konvensi No. 87), yaitu:

Menjamin semua pekerja dan pengusaha tanpa perbedaan apapun dan tanpa izin

sebelumnya, hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi pilihannya sendiri. Organisasi ini

harus memiliki hak untuk membuat konstitusi dan peraturannya sendiri, memilih wakil-

wakilnya dengan kebebasan penuh, mengatur administrasi dan kegiatannya, serta menyusun

program-programnya, tanpa campur tangan oleh pemerintah. Organisasi ini tidak dapat

dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah, organisasi ini harus mempunyai hak untuk

membentuk federasi dan konfederasi, dan berafiliasi dengan organisasi internasional pekerja dan

pengusaha. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan konfederasi.

Sedangkan substansi Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif

1949 (Konvensi ILO No. 98) melengkapi Konvensi ILO 1948 (Konvensi ILO No. 87), lebih

diarahkan pada masalah hubungan-hubungan antara pengusaha dan pekerja. Konvensi ini

melindungi pekerja terhadap tindakan diskriminasi anti serikat pekerja/serikat buruh dalam

Bambang Setiawan

, Fadjrin Wira Perdana

, Dahlia Dwi Apriani

, Ferdinand

Pusriansyah

dan Santoso

311 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

hubungannya dengan pekerjaan, dan khususnya mempersyaratkan agar organisasi pekerja

mendapatkan perlindungan cukup terhadap campur tangan pengusaha.

Selanjutnya Rekomendasi ILO mengenai kebebasan berserikat dan hak berorganisasi

pekerja/buruh adalah Rekomendasi No. 91, Rekomendasi No. 92, dan Rekomendasi No. 163.

Rekomendasi ILO No. 91 adalah Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama

tahun 1951. Isi dari Rekomendasi tersebut mengatur cara-cara perundingan secara bersama,

penyusunan Perjanjian Kerja Bersama/Kesepakatan Kerja Bersama. Sedangkankan

Rekomendasi ILO No. 92 tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 berisi

cara melaksanakan konsiliasi dan mekanisme arbitrase dalam pelaksanaan perundingan antara

serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, termasuk pelaksanaan hak mogok. Terakhir

Rekomendasi ILO Nomor 163 tentang perundingan bersama secara sukarela.

ILO juga telah menetapkan Resolusi terkait kebebasan berserikat dan hak berorganisasi

pekerja/buruh, diantaranya Resolusi ILO tahun 1952 mengenai independensi gerakan serikat

pekerja/serikat buruh, dan terakhir Resolusi ILO tahun 1970 tentang hak-hak Serikat

Pekerja/Serikat Buruh. Terkait dengan Resolusi tahun 1952 meletakkan sejumlah prinsip dasar

atau asas yang terkait dengan hubungan-hubungan antara organisasi-organisasi pekerja/buruh,

pemerintah dan partai-partai politik. Resolusi ini menyatakan bahwa penting bagi gerakan

serikat pekerja/serikat buruh di setiap negara untuk menjaga kebebasan dan independensi

sehingga dapat menjalankan misi ekonomi dan sosial, terlepas dari perubahan-perubahan politik.

Sedangkan Resolusi ILO tahun 1970 mengakui bahwa hak-hak yang diberikan kepada organisasi

serikat pekerja/serikat buruh dan pemberi kerja harus berdasarkan pada penghormatan terhadap

kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang telah dicantumkan secara khusus di dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Implementasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi

Pekerja/Buruh dalam Hukum Nasional Indonesia

Sebagai organisasi internasional di bawah PBB, maka ILO memiliki kewenangan

membuat peraturan dalam bentuk konvensi, rekomendasi dan/atau resolusi. Hal itu

dimaksudkan untuk menerapkan standar ketenagakerjaan di seluruh dunia, memberikan posisi

yang sama antar negara dengan meminimalisir kesenjangan sosial yang secara faktual terjadi

pada tiap-tiap negara anggota. Untuk itu ILO mempunyai instrumen promosi dan tugas spesifik.

Instrumen promosi difungsikan pada semua bentuk umum instrumen ILO, yang bertujuan untuk

mendesak setiap negara menjalankan instrumen ILO atas dasar HAM (human rights). Instrumen

tugas spesifik ditujukan khusus untuk lembaga legislatif setiap negara yang langsung terikat

dengan instrumen ILO. Instrumen ILO walaupun tidak memiliki kewajiban untuk diratifikasi,

tetapi tetap bersifat berlaku universal. Beberapa negara dalam hukum nasional menolak

memberlakukan instrumen ILO, maka negara yang bersangkutan tetap menjadi pelaksana dari

setiap instrumen dan menerapkan norma-norma yang terdapat di instrumen terhadap hukum

nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka konvensi-konvensi ILO merupakan perjanjian

internasional, sehingga Indonesia sebagai anggota ILO terikat untuk melaksanakan semua

ketentuan dalam konvensi tersebut, mengatur lebih lanjut dalam sistem hukum nasional

Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian.

Internasional, diberikan rumusan tentang organisasi internasional yaitu

adalah “Organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan

mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional”. Selanjutnya dalam Pasal 4

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa, “Pemerintah Republik Indonesia

berhak membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional, dengan

menjalankannya dengan itikad baik”. Prinsip dasar yang harus diingat, bahwa konvensi

bukanlah perjanjian bilateral. Konvensi merupakan perjanjian internasional. Konsekuensinya

suatu perjanjian internasional akan mengikat secara nasional apabila sudah mendapatkan

pengesahan. Dalam hal ini setiap negara memiliki prosedur pengesahan perjanjian internasional,

sesuai dengan hukum nasional negara tersebut..

Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak

Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 312

Negara Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dilakukan menurut berdasarkan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang

dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa,

“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan bentuk Undang- undang apabila

berkenaan dengan:

a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara

b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia

c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara

d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup

e. Pembentukan kaidah hukum baru

f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, disebutkan bahwa “Bentuk pengesahan terbagi menjadi empat

kategori, yakni:

a. Ratifikasi (ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian turut

menandatangani naskah perjanjian

b. Aksesi (accesion) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional

tidak turut menandatangani naskah perjanjian

c. Penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval) adalah pernyataan menerima atau

menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan

perjanjian internasional tersebut. Selain itu, juga terdapat perjanjian- perjanjian

internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah

penandatanganan.

Berdasarkan dalam praktik, instrumen hukum ILO yaitu Konvensi tentang Kebebasan

Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi

tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), oleh Indonesia

diratifikasi menjadi hukum nasional tidak hanya berbentuk Undang-undang, namun juga dalam

bentuk Keputusan Presiden:

a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi

Perburuhan Internasional (ILO) No. 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk

Berorganisasi dan Berunding Bersama.

b. Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.

Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan

Hak Untuk Berorganisasi dalam bentuk Keputusan Presiden pada dasarnya tidak mengubah

kekuatan norma yang terkandung dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan kata lain, tidak

ada kewajiban bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional harus berupa UU. Namun

untuk menghindari polemik, maka semua instrumen hukum internasional yang akan disahkan

setelah berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,

akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang (UU).

Berdasarkan dalam perkembangannya, meskipun tidak ada kewajiban seperti halnya

kalaua itu merupakan Konvensi, Indonesia merespon lebih jauh terhadap beberapa Rekomendasi

dan Resolusi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh dengan cara

melakukan transplantasi hukum substansi hukum (legal substance) Rekomendasi tentang

Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang

Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Reomendasi No. 92), Rekomendasi

(Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh,

Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan

Kebebasan Sipil. Transplantasi hukum dilakukan dengan mengatur ketentuan yang ada dalam

Rekomendasi dan/atau Resolusi ILO dalam pasal-pasal Undang-undang yang diundangkan

pasca Reformasi Politik 1998, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

Bambang Setiawan

, Fadjrin Wira Perdana

, Dahlia Dwi Apriani

, Ferdinand

Pusriansyah

dan Santoso

313 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa Reformasi Politik 1998 memberikan

kontribusi bagi Indonesia dimilikinya instrumen hukum nasional yang lengkap dan

komprehensif tentang prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh.