301

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN :2745-5254

Vol. 3, No., 2 Februari 2022

ANALISIS PARADIGMATIK KASUS DJOKO TJANDRA

Sri Kelana

, Fadjrin Wira Perdana

, Elfita Agustini

, Oktriani

Diani

dan Sri Kartini

Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang, Indonesia

1,3,4,5

dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: [email protected]

, [email protected]

[email protected]

dan [email protected]

Abstrak

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk

mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang

telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan

hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum.

Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses

penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya.

Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap

penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini.

Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk

kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal,

objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik.

Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua

entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus

hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan post

positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian

secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat

hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post

positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam

peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma

participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh

positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi dan

epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory

mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Kata kunci: Kasus Hukum; Paradigmatik; Djoko Tjandra

Abstract

The legal case that ensnared Djoko Tandra was initiated by Djoko Tjandra's attempt to file a

judicial review (PK) on the criminal case of the Bank Bali case. Efforts to apply for a PK on

the criminal case were carried out by Joko Tjandra amid his status as a fugitive (DPO

Interpol) and having dual citizenship. This study aims to confirm the major problems in law

enforcement practice in Indonesia. The case of Djoko Tjandra, provides the fact that all legal

institutions. As a scientific task, every researcher or writer must be able to explain each

research process that guides research, writes, and expresses each result of his ideas. Likewise

in this article, the author is responsible for mentioning any research and writing process that

Analisis Paradigmatik Kasus Djoko Tjandra

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 302

guided the author to write this article. Positivism will provide a paradigmatic analysis of

certain legal events (including the legal case of Djoko Tjandra) based on the nature or

characteristics of the law as an external reality, objective, real, context-free generalization,

cause and effect, reductionist and deterministic. Law is dualist/objectivist, between the

reviewer and the law (reality) are two independent entities free of value and free of bias. To

know better about Djoko Tjandra's legal case and the involvement of law enforcement officers.

Based on the post-positivism view of law as critical realism, it can be understood by

conducting a critical examination. In contrast to the positivism paradigm, the post-positivism

view sees law as an entity that is not completely independent. Departing from the post

positivism view that the law as an entity that is not completely independent, where in certain

legal events there are influences from other factors. The ontology of the participatory

paradigm provides a new view of the law previously limited by positivism and post-positivism

as an objective reality. Through ontology and epistemology that integrates the subjective-

objective reality of law, participatory develops a more practical methodology.

Keywords: Law case; Paradigmatic; Djoko Tjandra

Pendahuluan

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, di awali dari upaya Djoko Tjandra untuk

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk

mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang

telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian

ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di

Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa sumua istitusi hokum. Sebagai tugas

ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang

memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam

artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan

yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis

paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan

sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-

akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan

hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk

mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak

hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami

dengan melakuan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan

post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat

dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya

independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain.

Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang

sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui

ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka

participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.

Metode Penelitian

Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses

penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya.

Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian

dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Tradisi penelitian

(yaitu posisi atau pendapat peneliti tentang objek penelitian) yang digunakan penulis dalam artikel

ini adalah tradisi kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, istilah

penelitian kualitatif pada awalnya berasal dari observasi kualitatif, bukan observasi kuantitatif.

Pada saat yang sama, berdasarkan gagasan paradigma Kuba dan paradigma Lincoln, penulis

Sri Kelana

, Fadjrin Wira Perdana

, Elfita Agustini

, Oktriani Diani

dan Sri Kartini

303 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

menggunakan paradigma konstruktivis sebagai "pisau analisis" dalam artikel ini. Jawaban atas

pertanyaan ontologis paradigma konstruktivis adalah relativisme, jawaban atas pertanyaan

epistemologis paradigma ini bersifat transaksional/subyektif, dan jawaban atas pertanyaan

metodologis paradigma ini adalah interpretatif/dialektis.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Paradigmatik Kasus Hukum Djoko Tjandra

Positivisme akan memberikan analis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk

kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal,

objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Status

hukum Djoko Tjandra sebagai terpidana dalam Kasus Bank Bali, red notes interpol yang

diterbitkan setelah buron (DPO), dan kewarganegaraan ganda Djoko Tjandra, dalam pandangan

positivisme adalah realitas eksternal objektif dan real. Realitas objektif status hukum tersebut

tidak memungkinkan Djoko Tjandra untuk masuk secara bebas ke wilayah Indonesia untuk

mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pidana yang sebelumnya telah diterima.

Dalam pandangan positivisme, objektivitas hukum kemudian tereduksi setelah Djoko Tjandra

memanipulasi data keimigrasian dan dapat masuk ke Indonesia, membuat KTP baru untuk syarat

pengajuan fatwa ke MA Untuk itu Djoko Tjandra menyeret keterlibatan oknum koruptif di

Kejaksaan, Kepolisian, dan Advokat/Pengacara. Dalam pandangan positivisme kemampuan

Djoko Tjandra mempengaruhi bahkan merubah status hukumnya melalui oknum di semua

institusi penegak hukum digeneralisasikan secara bebas konteks, bahwa aparat penegak hukum

Indonesia koruptif.

Epistemologi

Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua

entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Dengan demikian, terseretnya aparat penegak

hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus hukum Djoko

Tjandra, dalam pandangan positivisme bukan disebabkan oleh ketentuan hukumnya yang salah

(karena hukum bersifat dualis/objektivis, bebas nilai, bebas bias), namun ketentuan hukum

tersebut tereduksi oleh upaya- upaya manipulatif Djoko Tjandra dan rendahnya komitmen

oknum aparat terhadap profesi (sebagai penegak hukum) dan rendahnya standar moral sehingga

berperilaku koruptif.

Metodologi

Jika ingin mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan

aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara) dalam pusaran kasus

tersebut maka positivisme menyediakan metode uji empiris secara eksperimental/manipulatif

terhadap lembaga hukum dan/atau semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

Paradigma Post Positivisme

Ontologis

Berdasarkan pandangan Post Positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami

dengan melakukan pengujian secara kritis. Dengan demikian, paradigma post positivisme

menempatkan kasus hukum Djoko Tjandra tidak hanya terbatas sebagai realitas peristiwa

hukum, namun lebih jauh lagi realitas bahwa telah ada tindakan manipulatif dan koruptif

tersebut dalam pandangan Post Positivisme harus diuji secara kritis (realisme kritis).

Epistemologi

Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum

sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, sehingga akan memberikan pandangan yang

berbeda terhadap kasus hukum Djoko Tjandra. Dalam pandangan post positivisme, terdapat

variabel lain (non hukum) yang berkontribusi/memberikan pengaruh kompleksitas kasus hukum

Djoko Tjandra,

Metodologi

Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum sebagai entitas yang tidak

sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor

Pengaruh Penerapan Bahasa Asing dalam Kinerja Pendidikan

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 304

lain, maka untuk mengurai kompleksitas masalah hukum (termasuk masalah hukum Djoko

Tjandra) metode eksperimental/manipulatif dimodifikasi dengan objektivitas sebagai kriteria

penentu,

Paradigma Participatory

Ontologi

Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang

sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif. Dalam

participatory hukum ialah realitas subjektif-objektif yang diupayakan bersama (secara

partisipatif), sehingga analisis paradigmatik terhadap peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus

hukum Djoko Tjandra, dalam participatory mempertimbangkan juga secara proporsional

realitas hukum subjektif.

Epistemologi

Ontologi dalam participatory yang memberikan porsi realitas hukum subjektif seperti

tersebut di atas, memberikan pendekatan epistemologis yang berbeda dengan apa yang

sebelumnya dikembangkan dalam positivisme dan post positivisme. Epistemologi participatory

tidak memberikan jarak antara penelaah dan hukum, namun mengintegrasikannya dengan

realitas objektif hukum (secara participasif). Dengan model ini, maka kasus hukum tertentu,

termasuk kasus hukum Djoko Tjandra, dalam pandangan participatory tidak cukup hanya dilihat

sebagai fakta terjadinya peristiwa hukum yang kemudian dilakukan analisis kritis secara objektif

(positivisme dan pos positivisme).

Metodologi

Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif

hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis untuk mengetahui

peristiwa hukum tertentu, termasuk kasus hukum Djoko Tjandra. Melalui model ini analisis

paradigmatik terhadap kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan membangun kedekatan dalam

bentuk partisipasi politik.

Paradigma Critical Theory

Ontologi

Ontologi paradigma critical theory memandang hukum sebagai entitas yang tidak

independen dan statis, karena realitas hukum dalam pandangan critical theory dibentuk oleh

nilai-nilai sosial politik, budaya, sosial, ekonomi, etnis dan gender, yang berkembang dinamis

dari waktu ke waktu (realisme historis).

Epistemologi

Epistemologi paradigma critical theory dibangun berdasarkan realisme historis, sehingga

terbangun relasi interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan

critical theory, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan transaksional

(subjektivis).

Metodologi

Melalui penggabungan antara ontologi dan epistemologi (fusi), metodologi yang

dikembangkan dalam critical theory dilakukan dengan cara-cara dialektis (dialogis). Melalui

metode dialogis, maka analisis paradigmatik kasus hukum Djoko Tjandra dilakukan dengan

memediasi semua temuan dari rangkaian peristiwa hukum yang menjerat Djoko Tjandra mulai

dari skandal kasus Bank Bali, putusan pidana terhadap kasus Bank Bali, status hukum DPO

Interpol, kewarganegaraan ganda, sampai kasus hukum terakhir upaya Tjoko Tjandra

mengajukan PK dan meminta fatwa ke MA dan masuk ke Indonesia kembali dengan

memanipulasi data keimigrasian (realisme historis).

Paradigma Konstrutivisme

Ontologi

Ontologi paradigma konstruktivisme didasarkan kepada relativisme hukum, sehingga

hukum menjadi lebih humanis. Berdasarkan konstruktivisme hukum merupakan realitas yang

dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial-budaya, lokal dan spesifik, majemuk dan

Sri Kelana

, Fadjrin Wira Perdana

, Elfita Agustini

, Oktriani Diani

dan Sri Kartini

305 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022

beragam, sehingga bentuk dan isi hukum ditentukan oleh konstruksi intelektual

penganut/pemegangnya.

Epistemologi

Relativisme hukum dalam konstruktivisme memiliki kedekatan dengan realisme historis

yang sebelumnya menjadi model yang dikembangkan oleh critical theory, sehingga

epistemologi dalam konstruktivisme mengembangkan model yang hampir sama yaitu relasi

interaktif antara penelaah dan hukum. Melalui model yang dikembangkan konstruktivisme,

maka analisis paradigmatik kasus hukum Tjoko Tjandra dilakukan transaksional (subjektivis).

Metodologi

Metode yang dikembangkan konstruktivisme adalah dengan mengkonstruksi hukum

melalui penafsiran hermeneutika (dialektis). Melalui model ini, maka analisis paradigmatik

kasus hukum Djoko Tjandra, tidak cukup hanya dilakukan mediasi dialogis seperti model yang

dikembangkan critical theory, namun dalam konstruktivisme kasus hukum Djoko Tjandra harus

dikonstruksikan dengan pemahaman hermeneutika dan pertukaran dialektis konstruksi tersebut

diinterpretasi, dibandingkan dan sitakan temuan – temuan dikontruksikan dan ditemukan

Bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas

independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko

Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Dalam pandangan Post Positivisme hukum

sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakuan pengujian secara kritis. Berbeda

dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang

tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivisme bahwa hukum

sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada

pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru

terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas

objektif.. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif

hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis. Analisis

paradigmatic kasus hukum Djoko Tjandra yaitu melalui paradigma positivisme, paradigma post

postivisme, paradigma participatory, paradigma critical theory dan paradigma constructivisme.

Bibliografi

Agustin, Yulia. (2015). Kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam dunia

pendidikan. Deiksis, 3(04), 354–364.

Aini, Miza Rahmatika. (2021). Posisi Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Kedua dan

Pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik Bagi Siswa SMP/MTS Se Kota Blitar.

JABN, 2(1), 66–79.

al Asyari, Abul Hasan. (2022). Tantangan Sistem Pendidikan Pesantren di Era Modern.

Risalatuna: Journal of Pesantren Studies, 2(1), 127–143.

Asfar, A. M. Irfan Taufan, Asfar, A. M. Iqbal Akbar, & Rivaldi, Andi Ilham. (2021).

Penguat Sinyal Alternatif Dari Wajan Bekas. Media Sains Indonesia.

Giantara, Febri, & Amiliya, Reni. (2021). Integrasi Pembelajaran Sains dalam Kurikulum

Pendidikan Agama Islam. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan

Pengabdian Kepada Masyarakat, 15–19.

Harapani, Aprilia. (2021). Pengaruh Kuliah Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap

Kemampuan Mahasiswa.

Pengaruh Penerapan Bahasa Asing dalam Kinerja Pendidikan

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 2, Februari 2022 306

Husna, Ema Umiatul. (2021). Strategi pembelajaran program bahasa arab dan bahasa

inggris untuk meningkatkan daya saing alumni di era revolusi industri 4.0 di pondok

pesantren mamba’us sholihin suci manyar gresik. JoEMS (Journal of Education and

Management Studies), 4(1), 51–58.

Iswatiningsih, Daroe, & Pangesti, Fida. (2021). Ekspresi remaja milenial melalui

penggunaan bahasa gaul di media sosial. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa,

Sastra, Dan Pengajarannya, 7(2), 476–489.

Kartini, Ayu, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Implementasi Pendidikan Pancasila

dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital. JURNAL

PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN, 9(2), 405–418.

Kosasih, Johannes Ibrahim, & SH, M. (2021). Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa

Indonesia Dalam Hukum Perjanjian. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Ramadhani, Yulia Rizki, Tanjung, Rahman, Saputro, Agung Nugroho Catur, Utami, Nisa

Rahmaniyah, Purba, Pratiwi Bernadetta, Purba, Sukarman, Kato, Iskandar, Gumelar,

Ganjar Rahmat, Cecep, H., & Darmawati, Darmawati. (2021). Dasar-Dasar

Perencanaan Pendidikan. Yayasan Kita Menulis.

Rizki, Anisatus. (2021). Pengembangan Kurikulum Bahasa Asing di Pondok Pesantren

Asy-Syarifiy Pandanwangi Lumajang. Khazanah: Jurnal Edukasi, 3(1), 79–104.

Rosadi, Ariani, & Hermanto, Lubis. (2021). Peranan Pengetahuan Bahasa, Budaya dan

Implikasinya terhadap Pembelajaran Public Speaking Mahasiswa Bima. JISIP

(Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(3).

Simarmata, Janner, Manuhutu, Melda Agnes, Yendrianof, Devi, Iskandar, Akbar, Amin,

Muhammad, Sinlae, Alfry Aristo J., Siregar, Muhammad Noor Hasan, Hazriani,

Hazriani, Herlinah, Herlinah, & Sinambela, Marzuki. (2021). Pengantar Teknologi

Informasi. Yayasan Kita Menulis.

Thariq, Phoenna Ath, Husna, Asmaul, Aulia, Eza, Djusfi, Apri Rotin, Lestari,

Rachmatika, Fahrimal, Yuhdi, & Jhoanda, Rahmad. (2021). Sosialisasi pentingnya

menguasai bahasa Inggris bagi mahasiswa. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma

Bakti Teuku Umar, 2(2), 316–325.

Zakiyah, Ainaiyah Mariyatus, Sari, Yuni Indah, & Susetya, Domas Sugrahita Harja.

(2021). The Use of Acronyms and Slang among Adolescents on Social Media:

Penggunaan Akronim dan Bahasa Gaul dalam Kalangan Remaja pada Media Sosial.

RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies, 2(3), 195–206.