Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN :2745-5254

Vol. 3, No.1 Januari 2022

POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN REKOMENDASI

KEBIJAKANNYA

Nafis Dwi Kartiko1, Agustin Widjiastuti2

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan1,2

Email : [email protected]1, ag[email protected]2.

Abstrak

Ekonomi digital digolongkan dalam sektor yang sulit dipajaki. Indonesia sendiri

telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai respons atas pemajakan

ekonomi digital, tetapi menurut peneliti peraturan tersebut belum cukup untuk

memperluas basis pemajakan atas ekonomi digital. Dalam penelitian ini hal yang

menjadi tujuan peneliti adalah mengetahui cakupan dalam ekonomi digital untuk

keperluan basis pemajakan, melakukan komparasi perlakuan perpajakan atas

ekonomi digital, serta memberikan alternatif kebijakan perpajakan yang dapat

ditempuh dalam merespons ekonomi digital. Berdasarkan hasil penelitian, ruang

lingkup ekonomi digital yang paling tepat untuk dijadikan acuan adalah model

menurut OECD, Barefoot et al., dan digitalised economy menurut Bukht & Heeks.

Hasil komparasi dengan negara lain menenunjukkan sebagian negara membuat

aturan khusus terkait pajak ekonomi digital dengan memberlakukan Digital Service

Tax (DST). Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk ekonomi

digital antara lain: memperkuat sinergi antar otoritas terkait, melakukan pendalaman

terhadap entitas yang diduga melakukan transaksi mencurigakan, mengenakan pajak

langsung dan pajak tidak langsung terhadap ekonomi digital, dan memperluas dan

mempertegas aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada

memberlakukan jenis pajak baru.

Kata kunci: ekonomi digital; pajak; kebijakan.

Abstract:

The digital economy can classify as a sector that is difficult to tax. Indonesia itself

has issued laws and regulations in response to the taxation of the digital economy.

Still, according to researchers, these regulations are not enough to expand the tax

base of the digital economy. In this study, the researcher's goals are to find out the

scope of the digital economy for the purposes of the taxation base, to compare the

tax treatment of the digital economy, and to provide alternative tax policies that can

be taken in response to the digital economy. Based on the research results, the most

appropriate scope for the digital economy to be used as a reference is the model

according to the OECD, Barefoot et al., and the digitalized economy according to

Bukht & Heeks. The results of a comparison with other countries show that some

countries make special rules regarding digital economy taxes by imposing a Digital

Service Tax (DST). Alternative policies that can be applied by Indonesia for the

digital economy include: strengthening synergies between relevant authorities,

deepening of entities suspected of conducting suspicious transactions, imposing

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022             51 
 
direct and indirect taxes on  the digital economy, and expanding and reinforcing 
existing  tax regulations for aspects of  the  digital  economy. the digital economy, 
rather than imposing new types of taxes. 
 
Keyword: digital economy; tax; policy 
 
Pendahuluan  
  Selama  dua  dekade  terakhir  ekonomi  digital  telah  berkembang  secara 
eksponensial sebagai hasil  dari kemajuan teknologi  yang signifikan dan  ketersediaan 
konektivitas internet secara global (Sukardi & Jiaqian, 2020). Indonesia sendiri dinilai 
memiliki potensi besar karena tingkat penetrasi pengguna internetnya terus meningkat 
(Sayekti,  2020).  APJII  (2020)  dalam  Survei  Penetrasi  Internet  Indonesia  2018 
menyebutkan bahwa  pengguna internet di  Indonesia telah  bertambah sebanyak 10,12 
persen pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara total, pengguna 
internet di Indonesia telah mencapai 171,17 juta pengguna dari populasi penduduk 264,16 
juta  jiwa.  Pemerintah  Indonesia  menargetkan  Indonesia  menjadi  kekuatan  ekonomi 
digital  tyang  erbesar  di  ASEAN  pada tahun  2020  dengan proyeksi  nilai  transaksi  e-
commerce mencapai 130 juta USD (Sayekti, 2020). 
Choi & Whinston (2000) menyebutkan bahwa ekonomi digital adalah ekonomi 
yang bercirikan teknologi. Hal ini menurut Choi & Whinston akan berimplikasi pada 
terjadinya efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan akibat adanya penggunaan 
teknologi  dan  sistem  yang  komputerisasi.  Ekonomi  digital  dapat  membuat  semua 
transaksi dilakukan dengan mudah, karena antara penjual dan pembeli tidak memerlukan 
tatap  muka  secara  langsung  (Kleist,  2004;  Pavlou,  2002).  Pihak  penjual  dapat 
menggunakan  jasa  kurir  untuk  menyerahkan  barang  kepada  konsumen.  Wadah  yang 
digunakan untuk  berkomunikasi  antara penjual dan pembeli pun  dapat  menggunakan 
social media yang lebih praktis (Suwardi, Budiandri, Cinthya, & Ghifri, 2020). 
Kemudahan  pada  ekonomi  digital  dengan  pemanfaatkan  teknologi  membawa 
dampak yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi ini. Kemudahan ini mengakibatkan 
terjadinya pergeseran pada pola konsumsi masyarakat. Berawal dari pola belanja di toko 
ritel konvensional menjadi toko ritel online melalui e-commerce atau marketplace. E-
commerce  mempunyai  potensi  yang  besar  untuk  memberi  dampak  perkembangan 
ekonomi.  Melalui  publikasinya  INDEF  (Institute  for  Development  of  Economic  and 
Finance) pada tahun  2018  menghitung total investasi e-commerce  di  Indonesia  yang 
mencapai  4,8  miliar  dolar  dan  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar 
0,712% atau kurang lebih Rp93 triliun (Yuliani, 2020).  
Di  samping  kemudahan  serta  kontribusinya  terhadap  perekonomian,  terdapat 
permasalahan  serius  pada  sektor  pajak  akibat  adanya  ekonomi  digital.  Pemerintah 
menyebutkan  bahwa  ekonomi  digital  diidentifikasi  sebagai  salah  satu  faktor  yang 
mempersulit  tercapainya  target  penerimaan  pajak.  Pemerintah  pada  DDTC  (2020) 
menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi digital, baik secara nasional maupun global, 
menjadi sumber risiko bagi pendapatan negara. Ekonomi digital dalam sudut pandang 

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

52 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

perpajakan dapat digolongkan shadow economy atau sektor yang sulit dipajaki (hard-to-

tax sectors).

Otoritas pajak Indonesia sendiri telah mengeluarkan beberapa instrumen untuk

menyikapi ekonomi digital. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor

48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan

Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam

Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK

48/PMK.03/2020), atau lebih dikenal sebagai PPN PMSE. Aturan ini diterbitkan dalam

rangka untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik

antara pelaku usaha secara konvensional dan pelaku usaha ekonomi digital maupun

antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam & di luar negeri. Beleid ini juga

memberikan kepastian hukum dalam melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan

BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta optimalisasi penerimaan

pajak.

Meskipun pihak otoritas pajak di Indonesia telah menerbitkan PMK

48/PMK.03/2020, menurut peneliti peraturan tersebut masih belum cukup untuk

memperluas basis pemajakan atas ekonomi digital. Aturan tersebut menurut peneliti

hanya mempertegas dalam ruang lingkup Pajak Pertambahan Nilai, belum terdapat

ketentuan spesifik untuk jenis pajak lain dalam hal pemajakan ekonomi digital.

Diperlukan policy yang lebih tegas dan spesifik untuk keperluan basis pemajakan

ekonomi digital. Sehingga hal tersebutlah yang akan menjadi research gap dalam

penelitian ini yaitu untuk memberikan alternatif kebijakan perpajakan yang dapat

ditempuh berdasarkan kerangka pemikiran yang nantinya akan diuraikan dalam

penelitian ini. Tujuan penelitian ini dibuat antara lain (i) mengetahui cakupan dalam

ekonomi digital untuk keperluan basis pemajakan, (ii) melakukan komparasi perlakuan

perpajakan atas ekonomi digital berdasarkan konsesus global atau aturan dibeberapa

negara, serta (iii) memberikan alternatif kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh

dalam merespons ekonomi digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan bersifat diskriptif

analisis artinya pembahasan diarahkan pada penggambaran kondisi atas objek yang

diteliti yang berkaitan dengan kebijakan pajak pada era ekonomi digital. Pendekatan

kualitatif yang digunakan dalam penelitian merujuk pada pendapat (Creswell 2015) yang

meliputi serangkaian proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial, berdasarkan

menciptakan gambaran holistik secara lengkap. Metode kualitatif digunakan untuk

menyelidiki proses sosial, makna, dan konteks yang sedang berlangsung (Holly et al.,

2014). Peneliti yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk mencari dan

mengarahkan pada pemahaman yang lebih besar. Metode deskriptif kualitatif bertujuan

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 53

untuk membuat ringkasan komprehensif atas peristiwa yang terjadi. Pendekatan

penelitian kualitatif digunakan untuk mengakomodasi pertanyaan yang tidak dapat

dijawab oleh penelitian kuantitatif (Burdine, Thorne, & Sandhu, 2021).

Pengumpulan data dalam studi deskriptif kualitatif biasanya diarahkan untuk

menemukan siapa, apa, dan di mana peristiwa atau pengalaman atau sifat dan bentuknya

yang penting (Merriam, 2002; Sandelowski, 2000). Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang sumber dari berbagai publikasi yang ada dengan

teknik studi kepustakaan. Studi literatur dilakukan dengan membaca beberapa buku,

jurnal, makalah ilmiah, dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teoritis yang

menjadi dasar dalam penelitian ini. Selain itu, peneliti juga mengkaji ketentuan

perpajakan terkait objek penelitian untuk memahami konteks masalah secara mendalam

(Pandey & Pandey, 2021). Analisis dilakukan dengan membandingkan antar pendapat

dan praktik di berbagai negara berdasarkan literatur yang ada untuk mendapatkan

pemahaman dan rekomendasi kebijakan yang diinginkan.

Hasil dan Pembahasan

Pertanyaan mendasar untuk menentukan kebijakan perpajakan selanjutnya adalah

tentang ruang lingkup ekonomi digital. Hal ini bukan tanpa alasan, (Barefoot et al. 2018)

menyatakan bahwa tantangan mendasar untuk mengukur ekonomi digitial adalah

kurangnya definisi yang tepat dan universal yang menjelaskan kegiatan mana yang harus

dimasukkan saat mengukur ekonomi digital. Salah satu penelitian terdahulu yang

membahas terkait ruang lingkup ekonomi digital adalah penelitian yang dilakukan oleh

(Bukht & Heeks 2017). Dalam penelitian ini, Bukht & Heeks membedakan sektor digital

(digital (IT/ICT) sector), ekonomi digital (digital economy), dan ekonomi terdigitalisasi

(digitalised economy). Ekonomi digital sendiri oleh Bukht & Heeks didefinisikan sebagai

“that part of economic output derived solely or primarily from digital technologies with

a business model based on digital goods or services”. Gambaran terkait ruang lingkup

ekonomi digital menurut (Bukht & Heeks 2017) disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Ruang Lingkup Ekonomi Digital

Sumber: (Bukht & Heeks, 2017)

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

54 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Definisi lain dikemukakan oleh (Wibowo 2018) yang menyatakan bahwa ekonomi

digital merupakan sektor perekonomian meliputi barang dan jasa yang pengembangan,

produksi, penjualan atau suplainya tergantung kepada teknologi digital. (Wibowo 2018)

menjelaskan bahwa ekonomi digital merupakan ekonomi yang berdasarkan skema

perdagangan barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis digital melalui

perdagangan digital.

(Barefoot et al. 2018) dengan menggunakan literatur dari Organisation for

Economic Cooperation and Development tau OECD (2018) memberikan ruang lingkup

ekonomi digital di Amerika Serikat antara lain sebagai berikut: (i) infrastruktur

pendukung digital yang diperlukan agar jaringan komputer ada dan beroperasi (digital‐

enabling infrastructure), (ii) transaksi digital yang terjadi menggunakan sistemtersebut

(e-commerce), dan (iii) konten yang dibuat dan diakses oleh pengguna ekonomi digital

(digital media). Berikut adalah ruang lingkup ekonomi digital lebih lanjut yang dijelaskan

oleh (Barefoot et al. 2018).

Digital‐Enabling Infrastructure

a. Perangkat keras komputer (Computer hardware): Elemen fisik yang diproduksi

menjadi sistem komputer meliputi, namun tidak terbatas pada, monitor, hard drive,

semikonduktor, produk komunikasi nirkabel, dan produk peralatan audio dan visual.

b. Perangkat lunak (Software): Program dan informasi operasi lainnya digunakan oleh

komputer pribadi dan server komersial, termasuk perangkat lunak komersial dan

perangkat lunak yang dikembangkan di rumah oleh perusahaan untuk penggunaannya.

c. Peralatan dan layanan telekomunikasi (Telecommunications equipment and services):

Peralatan dan layanan yang diperlukan untuk transmisi informasi digital dari kejauhan

melalui kabel, telegraf, telepon, penyiaran, atau satelit.

d. Struktur (Structures): Termasuk didalamnya membangun bangunan di mana produsen

ekonomi digital menciptakan barang ekonomi digital atau menyediakan layanan

ekonomi digital. Kategori struktur juga mencakup bangunan yang menyediakan

layanan dukungan untuk produk digital. Ini terdiri dari pembangunan pusat data,

pabrik fabrikasi semikonduktor, instalasi kabel serat optik, sakelar, repeater, dll.

e. Internet of Things (IoT): Perangkat yang mendukung Internet seperti peralatan, mesin,

dan mobil dengan perangkat keras tertanam memungkinkan mereka untuk

berkomunikasi satu sama lain dan terhubung ke Internet.

E-Commerce

a. E-commerce business-to-business (B2B): Jenis e-commerce ini menggunakan Internet

atau sarana elektronik lainnya untuk melakukan transaksi barang dan jasa dari bisnis

ke bisnis lain. Produsen, grosir, dan industri lainnya terlibat dalam e-commerce inter

dan intra perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi akhir.

b. E-commerce business-to-consumer (B2C): E-commerce yang memanfaatkan Internet

atau cara elektronik lainnya untuk menjual barang dan jasa oleh bisnis kepada

konsumen, atau e-commerce ritel.

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 55

c. Peer-to-peer (P2P) e-commerce: Sharing ekonomy, juga dikenal sebagai e-commerce

platform-enabled, melibatkan pertukaran barang dan jasa antara konsumen yang

difasilitasi melalui aplikasi digital. Termasuk didalamnya (tetapi tidak terbatas pada)

pengiriman naik, penyewaan akomodasi, layanan pengiriman dan kurir, lansekap,

persiapan makanan, penyewaan barang konsumsi, layanan binatu, dan layanan

kebersihan.

Digital Media

1. Media digital penjualan langsung (Direct sale digital media): Bisnis dapat menjual

produk digital langsung ke konsumen dengan imbalan biaya, baik berdasarkan item-

demi-item atau melalui layanan berlangganan.

2. Media digital gratis (free digital media): Beberapa perusahaan menawarkan media

digital kepada konsumen tanpa biaya, seperti YouTube atau Facebook. Biasanya,

bisnis yang menyediakan layanan ini mendapatkan pendapatan dengan menjual ruang

iklan di margin produk digital, seperti model yang diikuti oleh banyak media cetak

atau outlet televisi siaran. Selain itu, beberapa konsumen membuat konten online asli

untuk konsumsi teman sebaya, yang dikenal sebagai media digital P2P.

3. Big data: Beberapa perusahaan menghasilkan kumpulan big data sebagai bagian dari

operasi sehari-hari mereka. Hal ini juga dapat mencakup media digital sebagai

mekanisme untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku atau preferensi

konsumen. Perusahaan-perusahaan ini dapat memperoleh pendapatan dengan menjual

informasi ini, kadang-kadang disebut big data atau memanfaatkannya dengan cara

lain.

Kajian terbaru oleh OECD pada tahun 2019 menghasilkan empat tingkatan definisi

dari ekonomi digital yang dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut adalah berbagai tingkatan

pada ekonomi digital sebagaimana pendapat OECD (2019):

1. Ukuran inti ekonomi digital hanya mencakup kegiatan ekonomi dari produsen barang

TIK dan ICT dan layanan informasi.

2. Ukuran sempit mencakup sektor inti dan kegiatan ekonomi yang berasal dari

perusahaan yang bergantung pada input digital.

3. Ukuran Luas mencakup dua langkah pertama dan kegiatan ekonomi dari perusahaan

yang secara signifikan ditingkatkan dengan penggunaan input.

4. Masyarakat digital meluas lebih jauh dari Ekonomi Digital. Ini menggabungkan

interaksi dan kegiatan digital yang tidak termasuk dalam batas produksi PDB, seperti

platform digital gratis (termasuk media digital publik). Meskipun tidak dianggap

sebagai bagian dari ekonomi digital, kegiatan ini sangat penting untuk kebijakan

digital yang efektif oleh pemerintah.

5. Ukuran tambahan kegiatan ekonomi, yang dipesan secara digital dan disampaikan

secara digital, dapat dianggap sebagai perspektif alternatif ekonomi digital. Hal ini

digambarkan berdasarkan sifat transaksi daripada dibagi berdasarkan output

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti. 
 
56        Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 
 
perusahaan  atau  metode  produksi.  Ukuran  ini  berfokus  pada  pemesanan  atau 
pengiriman, terlepas dari produk akhir atau bagaimana diproduksi. 
Gambar 2: Tingkatan Definisi Ekonomi Digital 
 
Sumber: (OECD, 2019) 
Menurut peneliti sendiri, definisi ekonomi digital dalam bahasa Indonesia lebih 
tepat menyitir pendapat dari (Barefoot et al. 2018) dan (OECD 2019). Definisi ekonomi 
digital berdasarkan pendapat (Bukht & Heeks 2017) menurut peneliti lebih tepat pada 
ruang lingkup digitalised economy, sehingga hal ini dapat selaras dengan pendapat OECD 
(2019) dan (Barefoot et al. 2018). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ekonomi 
digital adalah definisi seluas-luasnya sebagaimana definisi OECD (2019), (Barefoot et al. 
2018), dan digitalised economy menurut (Bukht & Heeks 2017). 
 
1. Fungsi Pajak 
Umumnya ada dua fungsi pajak: fungsi budgetair (fungsi anggaran) dan fungsi 
regulerend  (fungsi  pengaturan).  Menurut  (Zulvina  2011),  terdapat  fungsi  perpajakan 
lainnya, yaitu fungsi demokrasi dan redistribusi. Berikut ini adalah elaborasi lebih lanjut 
fungsi pajak menurut Zulvina (2011). 
a. Fungsi regularend adalah fungsi pajak sebagai alat yang digunakan untuk mencapai 
tujuan tertentu di luar sektor keuangan. 
b. Fungsi  anggaran  terletak  di  sektor  publik,  yaitu  pengumpulan pajak  digunakan 
untuk membiayai pengeluaran negara. 
c. Fungsi  demokratis  pajak  merupakan  fungsi  yang  terkait  sistem  gotong-royong 
dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan umat manusia. 
d. Fungsi  redistribusi  adalah  fungsi  yang  menekankan  pada  unsur  keadilan  dan 
keadilan dalam masyarakat. 
Kaitannya  dengan  pemajakan  pada  ekonomi  digital  keempat  fungsi  pajak  ini 
memainkan  peran  yang  penting.  Pemikiran  berangkat  dari  fungsi  regulerend  dimana 
diperlukan  suatu  aturan  yang  mengatur  tentang  ekonomi  digital.  Selanjutnya  setelah 
aturan telah diundangkan maka fungsi budgeter mengambil alih untuk menarik pajak atas 
seluruh tambahan ekonomis pada aktivitas tersebut. Pajak yang telah dipungut secara 
gotong-royong digunakan untuk  pemerataan dalam masyarakat, dalam hal ini  fungsi 

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 57

demokrasi dan redistribusi yang berperan. Aturan pajak harus berangkat dari keempat

fungsi tersebut dan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap ekonomi digital.

Pajak harus berlaku adil terhadap seluruh pelaku ekonomi baik dalam ekonomi digital

maupun konvensional.

2. Prinsip Perpajakan Ekonomi Digital

OECD (2014) memberikan pandangannya terkait prinsip kebijakan pajak dalam

merespons ekonomi digital. Prinsip-prinsip tersebut antara lain netralitas (neutrality),

efisiensi (efficiency), kepastian dan kesederhanaan (certainty and simplicity), efektivitas

dan keadilan (effectiveness and fairness), dan fleksibilitas (flexibility). Selain prinsip yang

telah disebutkan sebelumnya, OECD juga menyatakan bahwa keadilan (equity) harus

menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pajak. Prinsip-prinsip

berdasarkan OECD tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

a. Netralitas

Pajak harus berusaha untuk netral dan adil terhadap segala macam bentuk kegiatan

bisnis. Dalam pengertian ini, netralitas juga berarti bahwa sistem perpajakan harus

dapat meningkatkan pendapatan negara dengan meminimalisisr terjadinya

diskriminasi yang pada jenis ekonomi tertentu.

b. Efisiensi

Biaya kepatuhan pajak dalam biaya bisnis dan administrasi (business and

administration costs) untuk pemerintah harus dapat diminimalkan sekecil mungkin.

c. Kepastian dan Kesederhanaan

Aturan perpajakan harus jelas dan sederhana untuk dipahami, sehingga Wajib Pajak

dapat memahami posisi mereka. Sistem perpajakan yang sederhana memudahkan

individu dan entitas bisnis untuk memahami kewajiban dan hak mereka. Implikasinya,

entitas bisnis dapat membuat keputusan yang optimal dan mampu memilih pilihan

kebijakan yang diinginkan. Sebaliknya apabila aturan pajak dibuat dengan sangat

kompleks, maka akan terjadi perencanaan pajak yang agresif (aggressive tax

planning), yang dapat memicu kerugian pada perekonomian.

d. Efektivitas dan Keadilan

Sistem perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang

tepat. Selain itu, potensi penghindaran pajak harus dapat diminimalisir oleh otoritas

terkait. Technical Advisory Groups (TAGs) dalam OECD (2014) menyebutkan bahwa

“there is a class of taxpayers that are technically subject to a tax, but are never required

to pay the tax due to inability to enforce it”. Hal yang demikian dianggap oleh sebagian

Wajib Pajak sebagai perlakuan yang tidak adil dan tidak efektif (unfair and

ineffective).

e. Fleksibilitas

Sistem perpajakan harus dinamis dengan memastikan Wajib Pajak dapat mengikuti

perkembangan teknologi dan komersial. Sistem perpajakan harus cukup dinamis dan

fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pemerintah saat ini, sambil terus

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

58 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

beradaptasi dengan perubahan yang ada. Pemerintah harus merespons sesuai

kebutuhan mereka untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan komersial.

Keadilan (equity) juga merupakan pertimbangan penting dalam merumuskan

kerangka kebijakan perpajakan. Keadilan memiliki dua elemen utama yaitu keadilan

horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menunjukkan bahwa Wajib Pajak

dalam keadaan yang sama harus menanggung beban pajak yang serupa. Keadilan vertikal

adalah konsep normatif, yang definisinya dapat berbeda dari satu pengguna ke pengguna

lainnya.

3. Base Erosion And Profit Shifting

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merupakan strategi perencanaan pajak

(tax planning) yang didalamnya memanfaatkan celah dan kelemahan peraturan

perpajakan domestik untuk meminimalisir dan memperkecil keuntungan atau dengan

mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah

atau bebas pajak. Tujuan akhir BEPS tidak lain agar perusahaan tidak membayar pajak

atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara

keseluruhan (OECD, 2013 dalam Rakhmindyarto, 2014). Isu BEPS sangat erat kaitannya

dengan ekonomi digital seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. (Darussalam

& Tobing, 2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak

adalah perusahaan yang mengoperasikan kegiatan bisnis di bidang teknologi informasi

dan komunikasi, yang mana perusahaan ini memegang peranan penting dalam ekonomi

digital. BEPS memanfaatkan gap dan perbedaan peraturan perundang-undangan

perpajakan antar negara agar penghasilan yang diperoleh suatu entitas tidak dikenakan

pajak.

Negara yang tergabung dalam G20 telah mendeklarasikan aksi bersama dengan

OECD yang didalamnya memuat 15 Rencana Aksi atas isu BEPS. Lima belas Rencana

Aksi ini secara prinsip didasarkan pada tiga hal yaitu koherensi, substansi, dan

transparansi. serta diharapkan dapat mentransformasi standar perpajakan internasional

(Darussalam & Tobing, 2014). Dalam Boccia & Leonardi (2016), rencana aksi OECD

yang membahas terkait ekonomi digital terdapat pada Rencana Aksi 1, yaitu “Address the

tax challenges of the Digital Economy”. Rencana aksi ini bertujuan untuk

mengidentifikasi kesulitan yang ditimbulkan akibat adanya ekonomi digital untuk

keperluan perpajakan internasional, serta mengembangkan opsi untuk mengatasi masalah

ini. Pendekatan yang diambil oleh OECD berpijak pada pendekatan yang holistik dengan

mempertimbangkan aspek pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Meskipun telah ada rencana aksi dari OECD, tidak membuat masalah BEPS pada

ekonomi digital dapat terselesaikan. Menurut Rakhmindyarto (2014) dalam pelaksanaan

rencana aksi BEPS membutuhkan kerangka kerja yang didasarkan pada konsensus global.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa rencana aksi tersebut dapat berjalan secara

efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan sudut pandang negara-negara

berkembang, bisnis, serta masyarakat internasional. Hal demikian bukan tanpa alasan,

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 59

secara prinsip BEPS melibatkan persinggungan peraturan perpajakan di yurisdiksi

negara-negara yang berbeda. Sehingga Indonesia pun tidak dapat menyelesaikan masalah

tersebut sendiri, diperlukan keterlibatan dan kerjasama seluruh stakeholder global.

4. Perlakuan Perpajakan Atas Ekonomi Digital

Saat ini Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam melakukan pemajakan

atas ekonomi digital. Payung hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut,

Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK

48/PMK.03/2020) atau lebih dikenal sebagai PMSE. PMK 48/PMK.03/2020 ini

merupakan pengejawantahan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a Perppu Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan (telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020).

Subjek yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah pelaku usama PMSE yang

terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE

(PPMSE) Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean

di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Sejak 1 Oktober 2020 terdapat 12 perusahaan

yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang

dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini otoritas pajak sebatas pada

pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean. Pertanyaannya selanjutnya bagimana dengan ekonomi digital dalam

negeri, misalnya e-commerce? Sebetulnya pemerintah sendiri pernah menerbitkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan

atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce), namun peraturan

tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

31/PMK.010/2019. Alasan pencabutan tersebut disebabkan karena masyarakat dan

pelaku usaha kerap menyalahartikan karena mengira pemerintah mengenakan pajak baru

bagi pelaku dalam e-commerce, padahal sebenarnya tidak terdapat pengenaan pajak yang

baru (Fitriandi, 2020). Penelitian yang dilakukan Terada-Hagiwara et al. ( 2019) terhadap

komparasi regulasi pajak tidak langsung di Asia Tenggara pada Tabel 1 memperlihatkan

bahwa tidak terdapat aturan yang mengkhususkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai

pada e-commerce. Menurut peneliti gap inilah yang harus ditindaklanjuti dan ditutup oleh

pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi pengusaha. Pemerintah

memerlukan aturan yang lebih tegas untuk pemajakan ekonomi digital.

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

60 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Tabel. 1 Tarif Pajak E-Commerce dan Peraturan

pada Ekonomi Asia Tenggara

Negara

Jenis Pajak

Tidak

Langsung

Tarif

Regulasi

Indonesia

VAT

10%

 Pada tahun 2017, pemerintah menyatakan niatnya untuk

menambahkan PPN 10% ke harga barang yang dibeli secara online.

 Pajak e-commerce, ketika diterapkan, akan mencakup empat jenis

platform: pasar online, iklan baris, transaksi harian, dan ritel online.

 Asosiasi E-Commerce Indonesia sedang mempertimbangkan PPN

0,5% untuk setiap penjual pasar. Namun, tidak ada yang

dilaksanakan.

Malaysia

SST

 SST menggantikan GST 6% pada September 2018.

 Perpanjangan SST ke pemasok digital B2B dan B2C dengan tanggal

pengenalan 1 Januari 2019 (untuk pemasok B2B tertentu) dan 1

Januari 2020 (untuk pemasok B2C tertentu).

 Malaysia untuk memperkenalkan pajak digital yang akan diterapkan

pada pemain lokal dan internasional, untuk implementasi pada 1

Januari 2020.

Filipina

VAT

12%

 Filipina adalah satu-satunya pasar di kawasan ini dengan pajak e-

commerce yang diterapkan pada pemain lokal.

 Sejak 2016, PPN 12% dikenakan pada nilai total transaksi online

lebih dari $ 37.310.

 PPN 3% dikenakan pada transaksi online yang lebih rendah dari

ambang batas.

Singapura

GST

 Saat ini, setiap pembelian online di bawah 400 dolar Singapura (S $)

(US $ 290,17) dibebaskan dari GST.

 Mulai 1 Januari 2020, konsumen akan membayar GST saat membeli

layanan online dari luar negeri.

Thailand

VAT

 Kabinet menyetujui proposal untuk mengumpulkan PPN 7% dari

platform e-commerce asing dengan pendapatan tahunan melebihi

THB1,8 juta ($ 56.000).

 • Perusahaan dengan kehadiran di luar negeri dan mendapatkan

penghasilan dari iklan dan / atau penyewaan ruang situs web dari

Thailand dikenakan pajak pemotongan 15%.

 • Saat ini, vendor di luar Thailand bertanggung jawab atas PPN 7%

hanya jika nilai melebihi THB1.500 ($ 45,76).

Vietnam

VAT

10%

 Perusahaan e-commerce asing harus memiliki kantor perwakilan

lokal yang terdaftar di Vietnam dan membayar PPN sebesar 10%.

 Individu tanpa perusahaan e-commerce yang mapan di Vietnam

dikenakan pajak jika mereka memiliki pendapatan penjualan tahunan

lebih dari $ 4.300.

Keterangan: B2B = business-to-business, B2C = business-to-customer, GST = goods and service tax, SST = sales and

service tax, THB = Thai baht, VAT = value-added tax.

Sumber: (Terada-Hagiwara et al., 2019)

Seharusnya pemerintah dapat mengakomodir pengenaan pajak untuk ekonomi

digital dalam peraturan tersendiri. Peneliti mencoba membandingkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara

Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 61

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan,

Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, dalam Peraturan Menteri

Keuangan pemerintah dapat merinci dan “mengkhususkan” perlakuan perpajakn bagi

Instansi Pemerintah. Dengan semangat yang sama seharusnya pemerintah juga dapat

membuat peraturan yang lebih rinci dan khusus untuk ekonomi digital.

5. Komparasi Pengenaan Pajak Ekonomi Digital

Berbagai negara di beladan dunia memikirkan bagaimana mengenakan pajak atas

ekonomi digital. Tabel 2 menguraikan kebijakan pengenaan pajak atas ekonomi digital

beberapa negara yang peneliti pilih untuk dibandingkan. Terdapat negara yang memilih

mengenakan jenis pajak baru yaitu Digital Service Tax (DST). Lowry (2019) menyatakan

bahwa jenis pajak ini lebih memajaki penghasilan berdasarkan omset, bukan pada laba

atau keuntungan perusaan. Sehingga perusahaan yang dikatakan sebagai taxable person

dikenakan pajak atas penghasilan bruto/omset yang berasal dari negara yuridiksi.

Tabel. 2 Komparasi Pengenaan Pajak Ekonomi Digital

Negara

Pokok Peraturan

Perancis (Suwardi

et al., 2020)

 Sistem perpajakan yang mengenakan pajak berbasis penghasilan yang berasal dari layanan

digital disebut sebagai Digital Service Tax (DST)

 Ruang lingkup kondisi Taxable Person dalam suatu periode pajak:

1. Total penghasilan yang dilaporkan di seluruh dunia oleh entitas untuk yang relevan

tahun keuangan melebihi EUR 750.000.000

2. Jumlah total penghasilan kena pajak yang diperoleh oleh entitas di Perancis selama

tahun pajak yang relevan melebihi EUR 25.000.000

 Objek DST:

1. Iklan yang dipasang pada media digital yang ditujukan kepada customer media digital

yang bersangkutan

2. Fasilitas yang disediakan oleh penyedia digital interface dua arah yang dapat

memungkinkan bertemunya antar pengguna, serta memfasilitasi penyediaan barang

atau jasa secara langsung.

3. Pengiriman Data yang diperoleh dari kegiatan pengguna di media digital.

 Tarif Pajak : 3%

Australia (Suwardi

et al., 2020)

 Australia melakukan pemajakan atas transaksi digital economy dengan menerapkan GST

(Good Service Tax).

 Objek yang dikenakan GST meliputi seluruh penjualan barang dan jasa. Barang yang

dimaksud terdiri dari dua macam yaitu barang digital (tidak memiliki wujud fisiknya) dan

barang berwujud (memiliki wujud fisik) yang diserahkan kepada konsumen di Australia.

 Entitas yang dijadikan subjek dalam GST merupakan pihak yang memasukkan barang

dan/atau jasa, meliputi suatu kegiatan bisnis, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

keagamaan, badan amal atau pemerintah, atau kegiatan yang dilakukan secara

berkelanjuatan atau teratur dalam bentuk sewa, lisensi atau kepentingan lainnya pada sektor

properti.

 Australia menerapkan tarif GST sebesar 10% dari harga jual produk yang dikonsumsi atau

dijual di Australia.

Spanyol (Lowry,

2019)

 Spanyol menerapkan DST dalam melakukan pemajakan atas transaksi digital economy.

 Pajak akan dikenakan pada layanan digital tertentu, termasuk iklan online, marketplaces,

dan layanan transfer data (yaitu, pendapatan dari penjualan aktivitas pengguna online) yang

ditentukan dari internet alamat protokol (IP) di Spanyol

 Pajak hanya akan berlaku untuk perusahaan dengan pendapatan global untuk tahun

kalender sebelumnya melebihi € 750 juta dan € 3 juta pendapatan yang diperoleh pada

tahun berjalan dari aktivitas dengan pengguna di Spanyol.

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

62 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Inggris (HMRC,

2020)

 Inggris menerapkan DST dalam rangka melakukan pemajakan atas transaksi dalam digital

economy.

 Tarif pajak adalah 2% atas pendapatan dari mesin pencari, layanan media sosial, dan

marketplaces yang mendapatkan nilai dari pengguna Inggris.

 Digital Service Tax akan dikenakan jika pendapatan grup di seluruh dunia dari aktivitas

digital ini lebih dari £ 500 juta dan lebih dari £ 25 juta dari pendapatan ini berasal dari

pengguna Inggris Raya.

 Pendapatan £ 25 juta pertama grup yang berasal dari pengguna Inggris tidak akan

dikenakan Digital Service Tax.

Turki (Atabey &

Şamlı, 2020)

 Turki melakukan pemajakan atas transaksi ekonomi digital dengan menerapkan DST.

 Layanan digital yang dikenakan pajak

1. Semua jenis layanan periklanan online

2. Penjualan audio, video, atau konten digital apa pun di lingkungan digital

3. Layanan untuk menyediakan dan mengoperasikan lingkungan digital tempat

pengguna dapat berinteraksi satu sama lain

4. Layanan perantara yang dilakukan di lingkungan digital untuk layanan yang

tercantum di atas

 Tarif 7,5% atas pendapatan yang dihasilkan dari layanan digital yang termasuk dalam

cakupan DST.

 Sanksi

1. Penyedia layanan digital yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan

laporan dan pembayaran terkait DST dapat diberitahukan oleh otoritas pajak dengan

pemberitahuan tertulis, email, atau semua instrumen komunikasi lainnya.

2. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari sejak pengumuman, maka

dilakukan pemblokiran terhadap penyedia layanan digital sampai kewajiban tersebut

terpenuhi.

Berdasarkan komparasi pada Tabel 2, peneliti mengelompokkan regulasi antar

negara secara umum mengatur (a) taxable person, (b) threshold pengenaan pajak, dan (c)

sumber pengenaan pajak. Taxable person atau entitas yang dapat dikenakan pajak secara

umum merujuk pada perusahaan yang mendapatkan penghasilan dari negara yuridiksi.

Beberapa negara memberikan insentif berupa threshold untuk dapat dikenakan pajak atas

ekonomi digital. Sumber pengenaan pajak pada berbagai negara sesuai dengan ruang

lingkup ekonomi digital pada bagian sebelumnya.

6. Potential Loss Penerimaan Pajak

Potensi Penerimaan Pajak

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak secara optimal

adalah tingginya kegiatan ekonomi bayangan atau shadow economy di Indonesia. Jika

pada bagian sebelumnya peneliti membahas ruang lingkup dalam ekonomi digital, pada

bagian ini peneliti mencoba masuk dalam ranah ekonomi digital bayangan (digital

shadow economy). Digital shadow economy merupakan bagian dari shadow economy

atau ekonomi bayangan. Definisi ekonomi bayangan sangatlah luas tetapi umumnya

mengacu pada kegiatan bisnis yang beroperasi di luar sistem perpajakan dan bisnis yang

terdaftar secara hukum (registered business). Tindakan menyembunyikan transaksi

digunakan oleh pelaku dalam ekonomi bayangan untuk menghindari membayar pajak

atau biaya jaminan sosial, atau juga dapat digunakan menghindari biaya yang terkait

dengan kondisi kerja yang aman. atau perlindungan hak konsumen. (Russell, 2010). Pada

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 63

Tabel 3 disajikan klasifikasi shadow economy menurut Schneider and Enste dalam

Remeikiene et al. (2018). Beberapa penelitian terdahulu yang mengukur estimasi shadow

economy dan potential loss penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 3 Klasifikasi Shadow Economy

Criteria

Sectors

Household

Informal

Underground

Criminal

Production/

Distribution

Legal

Illegal

Transfers in the

market

no transfers

are conducted

Result

(products/services)

Legal

Illegal

Example

To do everything

by oneself; an

office at home;

barter; child

care

Neighbours’

assistance; advisory

centres; self-help

organisations;

honorary activities;

network activities

Illegal work: violations

of the regulations on

trade, craft,

distribution; tax

evasion; abuse of

social benefits

Trade in stolen

goods and drugs;

forbidden

gambling; fraud;

smuggling; hiding

of stolen goods

Categories

Self-sufficient

economy

Shadow economy

Sumber: Schneider and Enste dalam Remeikiene et al. (2018)

Tabel. 4 Penelitian Sebelumnya atas Shadow Economy di Indonesia

Peneliti

Estimasi Shadow Economy

Estimasi Potential Loss Penerimaan

Pajak

Nizar dan Purnomo (2011)

Rata-rata pertahun: Rp164,4

Triliun

Rata-rata pertahun: Rp20,55 Triliun

Sapardi (2013)

Rata-rata pertahun: Rp95,4 Triliun

Rata-rata pertahun: Rp6,9 Triliun

Samuda (2016)

Rata-rata pertahun: Rp376,56

Triliun

Rata-rata pertahun: Rp44,68 Triliun

Azwar dan Mulyawan

(2017)

Rata-rata pertahun: Rp536 Triliun

Rata-rata pertahun: Rp487,12 Triliun

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Secara umum jumlah potential loss penerimaan pajak dan estimasi shadow

economy di Indonesia sangat signifikan. Kekurangan penerimaan pajak yang dialami

Indonesia selama satu dekade terakhir seharusnya dapat ditutup. Nizar dan Purnomo

(2011) menyatakan potential loss penerimaan pajak ditaksir sebesar Rp20,55 triliun

pertahun, apabila kita bandingkan dengan kekurangan penerimaan pajak tahun 2011,

maka nilai potensi kerugian tersebut hampir menutupi kekurangan penerimaan pajak

sebesar Rp21 triliun. Sedangkan berdasarkan estimasi model yang dilakukan Azwar dan

Mulyawan (2017), maka kekurangan penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir

seharusnya tidak terjadi apabila shadow economy di Indonesia dapat diatasi. Misalnya

kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp132,1 triliun pada tahun 2017, apabila potensi

penerimaan pajak dari shadow economy dapat dipungut oleh negara maka kekurangan

tersebut tidak akan terjadi.

Seperti dalam Tabel 3, Schneider dan Enste mengartikan shadow economy sebagai

kegiatan ekonomi baik legal maupun ilegal. Kegiatan legal yang dapat dikelompokkan

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

64 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

dalam shadow economy adalah hasil dari aktivitas ekonomi yang melanggar aturan

perundang-undangan, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan manfaat jaminan sosial.

Dalam konteks ekonomi digital Gaspareniene et al. (2016) memberikan ringkasan terkait

aktivitas apa saja yang dapat digolongkan dalam aktivitas ekonomi bayangan digital

(digital shadow activity). Pada Tabel 5 disajikan terminologi terkait ekonomi bayangan

digital pada penelitian Gaspareniene et al. (2016).

Tabel. 5 Terminoligi terkait Digital Shadow Activity

Terms

Interpretasi

Terms reflecting the nature of

activities

Pelanggaran berbasis keuntungan yang dilakukan mengeksploitasi teknologi

jaringan

Digital illegal economy

Pendapatan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi online

Digital unreported economy

Kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara online, dilakukan menghindari

kontribusi pajak

Digital unrecorded economy

Kegiatan ekonomi online, dilakukan menghindari peraturan yang ditetapkan

tentang pelaporan bisnis

Digital black marketing

Cybercrime

Perdagangan online produk fisik ilegal atau data penipuan kejahatan berbasis

internet yang dilakukan dari jarak jauh untuk secara ilegal mengambil kekayaan

atau sumber daya dari entitas swasta dan yuridis serta sektor publik.

Terms reflecting the role of a

consumer as the main agent E-

fraud

Tindakan tidak jujur konsumen secara online, dilakukan melanggar persyaratan

kontrak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari ketidakjujuran

Digital piracy (e-piracy)

Jenis pembajakan produk, muncul sebagai memproduksi, memperoleh dan / atau

mengkonsumsi salinan ilegal dari setiap produk otentik

Dysfunctional consumer

behaviour online

Tindakan online konsumen, yang melanggar norma perilaku yang diterima secara

umum

Sumber: Gaspareniene et al. (2016)

Berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, diperoleh data sebagai

berikut:

a. Kerugian akibat pembajakan di seluruh Indonesia diprediksi mencapai Rp100 triliun

per tahun (REPUBLIKA, 2019). Jika menggunakan asumsi tarif pajak penghaislan

0,5% (PPh Final UMKM) maka total potensi pajak yang dapat disetor ke kas negara

sebesar Rp5 milyar. Jumlah tersebut belum dihitung pajak tidak langsung yang dapat

dikenakan (di Indonesia sendiri salah satu jenis pajak tidak langsung adalah Pajak

Pertambahan Nilai).

b. Setyawan (2019) dalam tulisannya menyatakan terdapat potensi pajak cukup

signifikan yang dapat digali dari industri ekonomi digital antara lain berasal dari:

1. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), transaksi jasa iklan

di Indonesia dari perusahaan over the top (OTT) mencapai USD 800 juta dengan

potensi kewajiban pajak penghasilan terutang adalah sebesar USD 77 juta atau

sekitar Rp1,07 triliun (belum termasuk PPN).

2. Berdasarkan data Google & Temasek pada 2017, pembelian produk via e-

Commerce di Indonesia telah mencapai US$ 10,9 miliar atau sekitar Rp146,7

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 65

triliun, naik 41 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2015 dari angka US$ 5,5

miliar atau sekitar Rp 74 triliun.

3. Berdasarkan data Bappebti-Kemendag, perkembangan transaksi bisnis investasi

atas aset cryptocurrency (aset digital kripto, bukan sebagai alat pembayaran)

seperti Bitcoin, Etereum, Ripple, Litecoin di Indonesia cukup signifikan, dengan

market capitalization telah mencapai angka Rp1 triliun per hari dan

jumlah investor sebanyak lebih dari 1,4 juta orang, apabila dikenakan pajak final

(dipersamakan tarif atas transaksi saham) sebesar 0,1% dari transaksi maka akan

menghasilkan potensi PPh sebesar Rp365 milyar.

7. Alternatif Kebijakan Perpajakan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa kemungkinan

rekomendasi peraturan yang dapat diberlakukan di Indonesia terkait pengenaan pajak

pada ekonomi digital. Pertama, pemerintah dapat mengenakan pajak langsung dan tidak

langsung terhadap setiap transaksi pada ekonomi digital. Kedua, diperlukan kerjasama

dengan otoritas lain selain pajak untuk melakukan pengawasan atas kegiatan dalam

ekonomi digital.

Skema umum terkait penyerahan barang atau jasa pada ekonomi digital dapat

dilihat pada Gambar 3. Entitas A menyerahkan barang/jasa ke Entitas B dengan imbalan

tertentu. Ketika Entitas B membayar kepada Entitas A, maka terdapat pihak yang terlibat

pada proses tersebut. Secara umum proses tersebut melibatkan pihak perbankan. Otoritas

Pajak dapat bekerjasama dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) dan perbankan untuk melakukan pengawasan terkait transaksi pada ekonomi

digital. Perangkat aturan yang dapat digunakan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk

Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (telah diundangkan menjadi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Aturan ini secara umum bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum terkait pemberian akses yang luas bagi otoritas

pajak dalam menerima dan memperoleh informasi keuangan untuk kepentingan

perpajakan dan memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional mengenai

pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Peran aktif otoritas pajak untuk meminta

data kepada pihak yang berkepentingan pada Perppu tersebut, akan meningkatkan

pengawasan terhadap aktivitas ekonomi digital.

Gambar. 3 Skema Umum Transaksi

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

66 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

Sumber: Diolah penulis

Peran PPATK dapat lebih dilibatkan sesuai dengan Peraturan Kepala Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11 / 1.02 /PPATK/06 /2013

tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Peraturan ini dapat menjadi titik awal untuk bergerak ke UU Nomor 9 tahun 2017

sebelumnya. Ketika PPATK mencurigai terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan,

Otoritas Pajak dapat segera meminta pihak yang berkepentingan dalam UU Nomor 9

tahun 2017 untuk membuka data tersebut. Kemungkinan yang dapat timbul atas suatu

transaksi keuangan berasal dari suatu entitas bisnis terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Ketika suatu entitas bisnis tersebut tidak terdaftar, maka otoritas pajak (dalam hal ini

Direktorat Jenderal apajak) dapat menerbitkan secara jabatan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) untuk menutup celah praktik tersebut. Apabila entitas bisnis telah terdaftar maka

terdapat dua kemungkinan atas status entitas tersebut. Pertama sudah terdaftar sebagai

Wajib Pajak dan kemungkinna kedua belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Untuk kasus

pertama tindak lanjutnya adalah menerbitkan NPWP secara jabatan, sedangkan untuk

kasus kedua otoritas pajak dapat melakukan pengawasan dengan melaksanakan

pemeriksaan pajak untuk menilai apakah transaksi tersebut telah dilaporkan pada otoritas

pajak. Untuk lebih sederhana dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar. 4 Perlakuan Transaksi Mencurigakan

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 67

Sumber: Diolah penulis

Secara sederhana pada langkah nomor 1, PPATK melakukan analisis terhadap

transaksi yang mencurigakan. Setelah mendapatkan hasil analisis pada nomor 2,

selanjutnya dilakukan penerusan informasi ke otoritas terkait, dalam hal pajak diteruskan

ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak meminta lembaga keuangan untuk

membuka transaksi tersebut disimbolkan pada nomor 3. Lembaga keuangan

menyerahkan hasil kepada Direktorat Jenderal Pajak pada nomor 4. Selanjutnya

Direktorat Jenderal Pajak melakukan identifikasi entitas tersebut terdaftar atau tidak

terdaftar pada nomor 5.

8. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak atas ekonomi digital dapat peneliti bedakan menjadi dua macam, yaitu pajak

langsung (direct taxes) dan pajak tidak langsung (indirect taxes). Pajak langsung dapat

dimaknai sebagai antara pembayar pajak dan penanggungjawab pajak merupakan entitas

yang sama. Sedangkan perbedaannya dengan pajak tidak langsung dapat dilihat pada

pihak yang membayar pajak dan penanggungjawab pajak merupakan entitas yang

berbeda. Dalam pajak tidak langsung untuk kasus ini, maka pembayar pajak merupakan

pembeli/customer, sedangkan penanggungjawab pajak adalah pengusaha. Peneliti

memberikan gambaran pemajakan ekonomi digital untuk entitas dari luar negari/luar

daerah pabean yang menerima penghasilan dari Indonesia pada Gambar 5.

Aturan yang saat ini berlaku di Indonesia baru membahas pengenaan pajak tidak

langsung terkait barang/jasa yang berasal dari luar negeri yang digunakan oleh customer

Indonesia. Peneliti menilai harus terdapat pajak langsung yang harus dikenakan kepada

entitas tersebut. Mengapa hal ini harus dilakukan, mengingat pajak tidak langsung yang

dikenakan di Indonesia saat ini merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

68 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

pembeli dari Indonesia. Pajak tersebut sesungguhnya tidak dikenakan kepada entitas yang

mendapatkan penghasilan.

Gambar. 5 Pemajakan Entitas dari Luar Daerah Pabean yang Menerima Penghasilan

dari Indonesia

Sumber: Diolah penulis

Pada Gambar 5 misalnya, ketika XYZ Ltd menerima penghasilan dari Indonesia,

seharusnya dikenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung

dapat menggunakan dua skema. Skema pertama pembeli langsung membayar pajak ke

kas negara, karena entitas yang menjadi penanggungjawab tidak atau belum dikukuhkan

menjadi pemungut pajak di Indonesia. Sedangkan dalam skema kedua, ketika entitas yang

menjadi penanggungjawab telah dikukuhkan menjadi pemungut pajak di Indonesia, maka

entitas tersebutlah yang akan membayarkan pajak tersebut ke kas negara.

Dalam pajak langsung, peneliti berpendapat pemerintah harus menggagas

pengenaan pajak atas ekonomi digital. Pengenaan tersebut dapat berupa pajak yang baru

maupun memperluas aturan pajak yang ada. Seperti negara-negara yang telah

mengenakan Digital Service Tax (DST) sebelumnya, Indonesia pun dapat menggagas

pajak yang serupa untuk ekonomi digital. Tetapi yang harus diingat adalah ini akan

menimbulkan potensi gejolak sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor

210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik (E-Commerce) yang telah dibatalkan. Sehingga peneliti lebih setuju

untuk memperluas dan mempertegas aturan pajak yang telah ada misalnya dalam Pajak

Penghasilan, daripada membuat menggagas jenis pajak yang baru. Muatan terkait hal apa

saja yang seharusnya diatur dapat dilihat pada Gambar 6.

9. Muatan dalam Peraturan Pajak Langsung

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 69

Menurut peneliti hal pertama yang harus diidentifikasi oleh pemerintah adalah

ruang lingkup ekonomi digital. Peneliti lebih setuju rung lingkup sebagaimana telah

diungkapkan sebelumnya, yaitu pendapat OECD (2019), Barefoot et al. (2018), dan

digitalised economy menurut Bukht & Heeks (2017). Setelah pemerintah berhasil

membuat identifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan siapa yang dapa disebut

dengan taxable person, sumber penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Indonesia,

serta berapa batasan penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Gambar 6 Muatan dalam Peraturan Pajak Langsung

Sumber: Diolah penulis

Pemerintah dapat mengadopsi aturan dari Perancis, Spanyol, Inggris dan Turki

tentang pendefinisian taxable person, sumber penghasilan, serta threshold dengan

memperhatikan sistem hukum yang ada di Indonesia. Salah satu pertimbangan dalam

aturan hukum perpajakan yang berlaku adalah kedudukan Persetujuan Penghindaran

Pajak Berganda atau tax treaty dalam hukum pajak di Indonesia. Hal lain yang harus

dipertimbangkan adalah bagaimana konsensus global mengatur pemajakan digital

economy dan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak menjadi hal yang penting

dalam hal ini, karena pemerintah harus mempertimbangkan apakah pajak yang dikenakan

atas laba di Indonesia atau penghasilan bruto dari Indonesia. Peneliti lebih setuju untuk

mengenakan berdasarkan penghasilan bruto. Pertimbangan yang mendasari adalah

tingkat kesulitan dalam menentukan biaya pengurang yang dapat diatribusikan untuk

pendapatan dari Indonesia.

Kesimpulan

Ruang lingkup ekonomi digital yang dapat diterapkan dalam aturan perpajakan di

Indonesia antara lain definisi , dan digitalised economy. Pemajakan atas ekonomi digital

harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti netralitas, efisiensi, kesederhanaan dan

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti.

70 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022

kepastian, keadilan dan efektivitas, dan fleksibilitas. Salah satu masalah yang dihadapi

pada ekonomi digital adalah Base Erosion Profit Shifting atau BEPS. Dalam praktik

BEPS peraturan perpajakan di yurisdiksi negara-negara yang berbeda saling bergesekan

satu dengan yang lain. Sehingga Indonesia memerlukan keterlibatan dan sinergi dengan

seluruh stakeholder global.

Pemajakan atas ekonomi digital harus dilakukan mengingat besarnya potensi atas

ekonomi digital di Indonesia. Kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk ekonomi

digital antara lain:

a. Memperkuat sinergi antar otoritas terkait, misalnya perbankan/lembaga keuangan,

PPATK, serta otoritas pajak

b. Entitas yang diidentifikasi melakukan transaksi mencurigakan oleh PPATK, harus

dilakukan pendalaman untuk menentukan entitas tersebut dapat dilakukan pemeriksaa

atau menetapkan NPWP secara jabatan

c. Pemerintah dapat mengenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap

ekonomi digital

d. Pajak langsung yang dikenakan harus memperhatikan konsensus global dan sistem

hukum yang ada di Indonesia

e. Peneliti berpendapat bahwa pemerintah lebih baik memeprluas dan memeprtegas

aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada memberlakukan

jenis pajak baru.

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022             71 
 
Bibliografi 
 
APJII.  (2020).  Survei  APJII  yangDitunggu-tunggu,Penetrasi  InternetIndonesia  2018. 
Buletin APJII, 40, 1–6.  
 
Atabey, Utku, & Şamlı, Erdem. (2020). Digital Service Tax in Turkey.  
 
Azwar, & Mulyawan, Andi Wawan. (2017). Analisis Underground Economy Indonesia 
Dan Potensi Penerimaan Pajak,. 1(1), 60–78.https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.18 
 
Barefoot, Kevin, Curtis, Dave, Jolliff, William, Nicholson, Jessica R., & Omohundro, 
Robert. (2018). Defining and measuring the digital economy. US Department of 
Commerce Bureau of Economic Analysis, Washington, DC, 15. 
 
Boccia, Francesco, & Leonardi, Robert. (2016). The Challenge of the Digital Economy. 
Markets, Taxation and Appropriate Economic Models. Library of Congress Control, 
(2016957774). Springer. 
 
Bukht, Rumana, & Heeks, Richard. (2017). Defining, conceptualising and measuring the 
digital economy. Development Informatics Working Paper, (68). 
 
Burdine,  Thompson  Julie,  Thorne,  Sally,  &  Sandhu,  Gurjit.  (2021).  Interpretive 
description:  a  flexible  qualitative  methodology  for  medical  education  research. 
Medical Education, 55(3), 336–343.https://doi.org/10.1111/medu.14380 
 
Choi, Soon Yong, & Whinston, Andrew B. (2000). The future of the digital economy. In 
Handbook  on  electronic  commerce  (pp.  25–52).  Springer. 
https://doi.org/10.1007/978-3-642-58327-8_2 
 
Creswell, John W. (2015). Educational research: Planning, conducting, and evaluating 
quantitative (5th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Limited. 
 
Darussalam, & Tobing, Ganda C. (2014). Rencana AksiBase Erosion Profit Shifting dan 
Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia.  
 
DDTC. (2020). Pemerintah Sebut 6 Faktor Ini Bisa Persulit Pencapaian Target Pajak. 
Retrieved  October  25,  2020,  from  https://news.ddtc.co.id/pemerintah-sebut-6-
faktor-ini-bisa-persulit-pencapaian-target-pajak-23745 
 
Fitriandi, Primandita. (2020). PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE 
MARKETPLACE. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Journal), 4(1), 
14–20. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202 
 
Gaspareniene, Ligita, Remeikiene, Rita, & Navickas, Valentinas. (2016). The concept of 
digital shadow economy:  consumer’s attitude.  Procedia Economics and Finance, 
39, 502–509.https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30292-1 
 
HMRC. (2020). Digital Services Tax.  

Nafis Dwi Kartiko, Agustin Widjiastuti. 
 
72        Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022 
 
 
Holly,  Cheryl,  Bugel,  Mary Jo,  Scuderi,  Deneen,  Estrada,  Rosario  P.,  Harvey, Joan, 
Echevarria,  Mercedes,  Giuliante,  Maryanne  M.,  Antonio,  Angelito  S.,  Duncan, 
Keesha  A.,  Shuler,  Jackeline  Biddle,  Barto,  Donna,  &  Singer,  Ahmad.  (2014). 
Qualitative Descriptive Research. In Scholarly Inquiry and the DNP Capstone (pp. 
69–2014). https://doi.org/10.1891/9780826193889.0005 
 
Kleist,  Virginia  Franke.  (2004).  A  transaction  cost  model  of  electronic  trust: 
Transactional return, incentives for network security and optimal risk in the digital 
economy.  Electronic  Commerce  Research,  4(1),  41–57. 
https://doi.org/10.1023/B:ELEC.0000009281.05504.93 
 
Lowry, Sean. (2019). Digital Services Taxes (DSTs): Policy and Economic Analysis. 
CRS Report, (R45532). 
 
Merriam, Sharan B. (2002). Introduction to qualitative research. Qualitative Research in 
Practice: Examples for Discussion and Analysis, 1(1), 1–17. 
 
Nizar, Muhammad Afdi, & Purnomo, Kuntarto. (2011). potensi penerimaan pajak dari 
underground economy di indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 15, 1–35. 
 
OECD.  (2014).  Addressing  the  Tax  Challenges  of  the  Digital  Economy. 
https://doi.org/10.1787/9789264218789-en 
 
OECD. (2019). A Roadmap Toward A Common Framework For Measuring The Digital 
Economy.  
 
Pandey, Prabhat, & Pandey, Meenu Mishra. (2021). Research Methodology Tools and 
Techniques. Bridge Center. 
 
Pavlou,  Paul  A.  (2002).  Institution-based  trust  in  interorganizational  exchange 
relationships: the role of online B2B marketplaces on trust formation. The Journal 
of Strategic Information Systems, 11(3–4), 215–243. https://doi.org/10.1016/S0963-
8687(02)00017-3 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. 
 
Rakhmindyarto.  (2014).  Base  Erosion  and  Profit  Shifting  (BEPS):  AktivitasEkonomi 
Global dan Peran OECD.  
 
Remeikiene,  Rita,  Gaspareniene,  Ligita,  &  Schneider,  Friedrich  Georg.  (2018).  The 
definition of digital shadow economy. Technological and Economic Development of 
Economy, 24(2), 696–717.https://doi.org/10.3846/20294913.2016.1266530 
 
REPUBLIKA. (2019). Kerugian Pembajakan Per Tahunnya Capai Puluhan Triliun.  
 
Russell,  Barrie.  (2010).  Revenue  administration:  managing  the  shadow  economy. 
International Monetary Fund. 

Potensi Pajak dalam Ekonomi Digital dan Rekomendasi Kebijakannya 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3, No. 1, Januari 2022             73 
 
 
Samuda, Sri Juli Asdiyanti. (2016). UNDERGROUND ECONOMY IN INDONESIA. 
Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan,  19,  39–56. 
https://doi.org/10.21098/bemp.v19i1.599 
 
Sandelowski,  Margarete.  (2000).  Whatever  happened  to  qualitative  description? 
Research in Nursing & Health, 23(4), 334–340.https://doi.org/10.1002/1098 
 
Sapardi,  Tenang.  (2013).  Estimasi  Potential  Loss  Penerimaan  Pajak  dari  Kegiatan 
Underground  Economy  dengan  Pendekatan  Moneter.  21,  71–
86.http://dx.doi.org/10.25105/me.v21i1.793 
 
Sayekti,  Nidya  Waras.  (2020).  STRATEGI  PENGEMBANGAN  PARIWISATA 
HALAL DI INDONESIA. Kajian, 24(3), 159–172. 10.22212/kajian.v24i3.1866 
 
Setyawan, Herry. (2019). Pajak dan Ekonomi Digital.  
 
Sukardi, Ichwan, & Jiaqian, Sophia She. (2020). Taxing the digital economy in Indonesia.  
 
Suwardi,  Suwardi,  Budiandri,  Alan,  Cinthya,  S.,  &  Ghifri,  N.  A.  (2020).  memajaki 
transaksi ekonomi digital: studi kasus di india, perancis, dan australia. JURNAL PKN 
(Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara),  2(1),  1–
12.https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.971 
 
Terada-Hagiwara, Akiko, Gonzales, Kathrina, & Wang, Jie. (2019). Taxation Challenges 
in a Digital Economy—The Case of the People’s Republic of China. 
 
Wibowo,  Edi  Wahyu.  (2018).  Analisis  Ekonomi  Digital  dan  Keterbukaan  terhadap 
Pertumbuhan  GDP  Negara  ASEAN.  Jurnal  Lentera  Bisnis,  7(2),  66–
80.http://dx.doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.235 
 
Yuliani,  Dinda.  (2020).  COMPARATION  OF  INDONESIA  AND  CHINA  DIGITAL 
ECONOMIC  GROWTH  IN  THE  FIELD  E-COMMERCE.  Universitas  Ahmad 
Dahlan. 
 
Zulvina,  Susi.  (2011).  Pengantar  Hukum  Pajak.  Jakarta:  Sekolah  Tinggi  Akuntansi 
Negara. 
 