2007

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 11 November 2021

JOKOWI DAN KOMUNIKASI : SEBUAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN

PERIODE KEDUA SANG PRESIDEN

Osman Nur Chaidir

Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email: [email protected]

Abstrak

Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi kini sedang menjalani masa jabatan kedua

sebagai presiden Indonesia. Namun, perjalanan periode keduanya tidak berjalan

mulus. COVID-19 telah menyerbu Indonesia sejak Maret 2020. Berbagai pernyataan

Pemerintah terkait COVID-19 seolah menjadi bahan tertawaan yang menimbulkan

kontroversi. Selanjutnya, berbagai pernyataan pemerintah mengenai berbagai isu

publik, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, menimbulkan gesekan yang berujung

pada konflik. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam memimpin. Dengan

komunikasi, pemimpin dapat mempengaruhi orang lain. Jika terjadi kegagalan

komunikasi, maka akan sulit untuk mencapai target. Artikel ini menggunakan metode

studi literatur dan observasi dengan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul

untuk menjelaskan mengapa komunikasi Jokowi menimbulkan permasalahan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kerangka komunikasi Jokowi mengalami kegagalan

yang berujung pada inkonsistensi, ketidaksinkronan antara kerangka komunikasi

pemerintah dan masyarakat. Kemudahan kepuasan masyarakat, ketidakpercayaan

masyarakat, pergeseran kepemimpinan transformasional ke transaksional dan

kegagalan target merupakan dampak dari kegagalan komunikasi tersebut. Di sisa

masa jabatan keduanya, Jokowi harus memperbaiki kerangka komunikasinya untuk

dirinya sendiri, dan pejabat pemerintahannya untuk mengurangi kemungkinan

konflik di masa depan.

Kata Kunci : jokowi; kerangka komunikasi; kontroversi; kepemimpinan; konflik

Abstract

Joko Widodo or well-known as Jokowi is now in his second term of Indonesia

presidency. However, his second term journey doesn’t go smoothly. COVID-19 has

stormed Indonesia since March 2020. Various Government’s statements regarding

COVID-19 has seem as a chuckle that caused a controversy. Subsequently, various

government’s statements regarding on many public issues, such as Cipta Kerja Law,

has created any friction that led into a conflict. Communication is the important thing

in leading. With communication, leaders can influence other. If there is any

communication failure, it will be difficult to reach the target. This article use

qualitatives method with using literature study method and observation method to

analyse why Jokowi’s communication frequently lead into controversies. The result

shows that Jokowi’s communication framework come to failure that lead into an

inconsistency, unsynchronized between government and people communication

framework. The ease of people satisfication, people distrust, the shift of

Osman Nur Chaidir

2008 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

transformational to transactional leadership and target failure is the impact from

those failure of communication. In the remainder of his second term, Jokowi must

improves his communication framework for himself, and his government officials to

ease the future conflicts probability.

Keyword : Jokowi; Communication Framework; Controversy; Leadership; Conflict

Pendahuluan

Joko Widodo yang akrab disapa dengan Jokowi kini tengah mengarungi periode

kedua kepresidenannya setelah ia berhasil mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto pada

Pemilihan Presiden 2019 lalu. Periode keduanya diawali dengan kejutan, yaitu dengan

menjadikan Prabowo, rivalnya, sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia

Maju. Tidak berhenti sampai di situ, pada reshuffle kabinet pertama di masa periode

keduanya, Jokowi menunjuk Sandiaga Uno, mantan lawan cawapresnya, menjadi Menteri

Pariwisata menggantikan Wishnutama. Langkah-langkah Jokowi di periode kedua ini

sejatinya merupakan simbolisme dari sebuah manuver politik yang bertujuan untuk

meredam polarisasi masyarakat pasca Pemilihan Umum 2019 lalu (The Economist,

2019). Namun, manuver itu sendiri masih belum tampak hasilnya. Friksi-friksi

antarmasyarakat masih sering terjadi baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Perjalanan periode kedua Jokowi juga tidak mulus. Pandemi COVID-19 melanda

di tahun pertama periode keduanya. Virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan itu

sendiri telah “memporak-porandakan” sistem ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh

dunia, tak terkecuali Indonesia yang mengumumkan kasus konfirmasi positif pertama

pada 2 Maret 2020. Sejak pengumuman itu sendiri, terdapat berbagai upaya dari Jokowi

bersama dengan pemerintahannya untuk menangani dan menanggulangi kasus COVID-

19 di tanah air. Salah satunya adalah penunjukan juru bicara resmi Pemerintah untuk

kasus COVID-19, Achmad Yurianto yang pada bulan-bulan awal pandemi sering muncul

di layar televisi nasional untuk menyampaikan perkembangan terkini tentang pandemi

COVID-19. Sayangnya, terdapat berbagai permasalahan komunikasi yang terjadi dalam

praktik mitigasi pandemi COVID-19 ini. Ucapan “kebal corona karena makan nasi

kucing” dari Menhub Budi Karya (Hakim & Pratama, 2020), “corona sulit masuk karena

perizinan sulit” dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Garjito & Aditya, 2020),

dan ajakan agar masyarakat jangan panik dan enjoy saja dari Menkes Terawan Agus telah

mengesankan bahwa pemerintah meremehkan pandemi ini sejak awal (Satria, 2020).

Pada akhirnya, ucapan mereka seakan menjadi bumerang dan menimbulkan

kesalahpahaman pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 (Puspa, 2020).

Tidak hanya di situ, periode kedua Jokowi yang berhasil mengeluarkan produk

hukum UU Cipta Kerja Omnibus Law, juga menimbulkan konflik di masyarakat. Konflik

tersebut menunjukkan indikasi stabilitas sosial dan politik di Indonesia masih belum

tercapai. Demonstrasi besar di berbagai kota di Indonesia pascapengesahan 6 Oktober

2020 lalu, menunjukkan bahwa terjadi kegagalan komunikasi Pemerintahan Jokowi

dengan masyarakat, yang akhirnya berdampak domino seperti ketidakstabilan situasi

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2009

sosial, politik, ekonomi, hingga peningkatan kasus COVID-19 yang membuyarkan usaha

pemerintah dalam mitigasi pandemi COVID-19 ini (COVID-19, 2021).

Dampak dari permasalahan komunikasi itu sendiri tidak hanya berdampak kepada

terhambatnya upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 saja, namun juga

berimbas kepada solidaritas dari kabinet Jokowi (Kabinet Kerja) sendiri. Dipaparkan

dalam (Sirait, 2021), Jokowi tampak kesulitan dalam menyelaraskan implementasi

kebijakan yang dikeluarkannya dengan para asistennya, dalam hal ini menteri-menteri

yang berada di dalam kabinet. Dalam penelitian tersebut pula, disebutkan kepentingan

politis partai yang berada di belakang para menteri yang ditunjuk, menjadi salah satu

faktor utama mengapa hal tersebut bisa terjadi. Terciptanya berbagai perspektif objektif

dari berbagai instansi, mendorong terjadinya inkonsistensi dalam penyampaian kebijakan

kepada publik. Disini kita dapat melihat bagaimana telah terjadi kesalahan dalam

pengelolaan kerangka komunikasi di kalangan internal pemerintahan Jokowi sendiri.

Terdapat beberapa lagi kontroversi dari Pemerintahan Jokowi yang akar

masalahnya adalah kegagalan komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan unsur

terpenting dari kepemimpinan karena hal ini terkait dengan kemampuan memengaruhi

orang lain. Apabila terjadi kegagalan dalam kerangka komunikasi, maka tercapainya misi

akan sulit dicapai.

Penelitian-penelitian terkait sebelumnya lebih banyak membahas secara general

bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi dan juga dampak

permasalahan komunikasi terhadap solidaritas kabinet Jokowi. Artikel ini memberikan

perspektif berbeda karena artikel ini berusaha membahas mengapa komunikasi Jokowi

sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam pembahasannya, artikel ini

menekankan kepada ilmu-ilmu komunikasi, manajemen, politik, dan sosiologi sebagai

pijakan akademisnya sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam

melihat fenomena komunikasi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Selain itu,

penelitian serupa sebelumnya lebih banyak fokus kepada lingkup waktu pandemi saja,

namun artikel ini akan memiliki lingkup waktu pembahasan sepanjang periode kedua

pemerintahan Jokowi beserta penggunaan buzzer-influencer di dalamnya. Artikel ini

diharapkan dapat menjadi sebuah refleksi terhadap sistem komunikasi Jokowi dan

pemerintahannya sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pemimpin dalam

membangun dan menjaga kerangka komunikasinya terhadap masyarakat.

Metode Peneliteian

Artikel ini menggunakan metode studi literatur dan observasi dari peneliti sebagai

sumber datanya. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari

buku-buku tentang manajemen dan kepemimpinan, jurnal nasional maupun internasional

dengan tema terkait, situs resmi pemerintah Republik Indonesia, dan media massa

tepercaya. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan sebuah

penjelasan deskriptif berlandaskan dua konsep atau variabel yang digunakan, yaitu

kerangka komunikasi dan kepemimpinan.

Osman Nur Chaidir

2010 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Jokowi Berkomunikasi

Komunikasi adalah sebuah bentuk interaksi pertukaran informasi baik dalam

bentuk tertulis, lisan, maupun simbol yang bertujuan untuk menciptakan kesepahaman

akan informasi tersebut (Boddy, 2017). Komunikasi sendiri berperan vital dalam

kepemimpinan seseorang, utamanya untuk memengaruhi—influence orang lain. Tanpa

adanya komunikasi yang baik, maka mustahil tercapainya target-target kinerja dalam

sebuah kepemimpinan.

Komunikasi juga mampu mempenetrasi inovasi, satu kata yang selalu digaungkan

Jokowi dalam pemerintahannya. Dengan terpenuhinya ketercukupan pengetahuan

tentang kondisi masyarakat melalui komunikasi, maka inovasi dapat terpenetrasi dengan

baik. Sejatinya, inovasi di jajaran pemerintahan Jokowi sendiri dapat terlihat secara nyata

bentuknya. Implementasi Online Single Submission (OSS) untuk kecepatan perizinan,

program Merdeka Belajar untuk percepatan pendidikan, serta inovasi-inovasi lainnya

membuktikan bahwa jajaran pemerintahan Jokowi tidak memiliki masalah dalam

menerapkan inovasi, dalam kaitannya komunikasi antarjajaran pemerintahan berjalan

dengan baik.

Secara populer, figur Jokowi telah terpusat dalam representasi pemerintahan

kepada masyarakat. Dalam hal ini, Jokowi telah berkomunikasi secara simbolik,

menegaskan bahwa dirinya adalah pemegang kekuasaan melalui gaya berpakaian serta

tindakan “blusukan”-nya dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi mampu membangun

karisma “anti-hero”, yang membuat dirinya menjadi figur yang selalu menjadi perhatian,

baik oleh para pendukungnya maupun oposisi (Novianty & Salamah, 2018) . Bentuk

komunikasi tersebut juga didorong oleh media massa yang melakukan framing kinerja

Jokowi secara intensif (Firdaus, 2015). Hasilnya, citra positif kepemimpinan Jokowi pada

periode pertama mampu mengantarkannya meraih kemenangan meyakinkan di Pemilihan

Presiden 2019 lalu dan menjalani periode kepresidenan yang kedua.

Dalam mengarungi periode kedua ini, Jokowi tidak sendiri dalam berkomunikasi

dengan masyarakat. Ia memiliki dua gugus staf khusus kepresidenan yang berwenang

dalam mengurusi hal komunikasi pemerintahan. Gugus pertama bertugas sebagai juru

bicara kepresidenan yang terbagi dalam empat bidang, yaitu bidang politik dan

pemerintahan yang dijabat oleh Fadjroel Rachman, bidang hukum yang dijabat oleh Dini

Shanti Purwono, bidang ekonomi yang dijabat oleh Arif Budimanta, dan bidang sosial

yang dijabat oleh Angkie Yudistia. Keempat juru bicara yang berada di gugus pertama

ini memiliki tugas untuk menguatkan pernyataan presiden terkait dengan isu-isu di

bidangnya masing-masing. Sementara gugus kedua bertugas untuk menjalin komunikasi

antara pemerintah dengan kelompok-kelompok strategis. Gugus kedua ini diisi oleh

Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Aminuddin Ma’ruf dan Anggit Nugroho (Humas

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Secara teknis, Jokowi telah berhasil menempatkan kerangka komunikasi publik

dan politik yang baik dalam pemerintahannya. Jokowi berhasil mendistribusikan

komunikasi berdasarkan bidang-bidang tertentu, yang diharapkan mampu memperlancar

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2011

proses komunikasi pemerintah dengan publik. Di sini tipe kepemimpinan entrepreneur,

yang memperhatikan terhadap seluruh bidang kehidupan kebangsaan untuk mencapai

keuntungan bangsa dan organizing, yang mampu melakukan lobi dan menjadi figur

terpusat Jokowi tampak jelas (Sukma, 2020). Sayangnya, dalam perjalanan di periode

kedua ini, apa yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan. Di poin

pembahasan selanjutnya, akan dibahas mengenai kontroversi komunikasi Jokowi dan

mengapa kerangka komunikasi yang rapi ini belum mampu berfungsi secara maksimal.

Gambar 1.

Kerangka Komunikasi Strategis

Sumber : (Boddy, 2017)

Kontroversi Komunikasi Jokowi di Periode Kedua Kepresidenan

Seorang pemimpin sukses adalah seorang yang mampu menetapkan strategi

timnya, melakukan komunikasi yang baik terhadap timnya, dan memotivasi orang

banyak. Dapat dikatakan jika pemimpin mampu meraih apa yang menjadi targetnya di

perencanaan, maka ia memiliki keahlian manajemen yang baik (Boddy, 2017). Keahlian

manajemen itu sendiri salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang baik. Di

periode pertamanya, Jokowi berhasil mencapai target-targetnya seperti percepatan

pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia—IPM, dan

berbagai target lainnya. Keberhasilan manajemennya di periode pertama mampu

mengantarkannya kepada periode kedua kepresidenannya. Sayangnya, terdapat berbagai

permasalahan manajerial, utamanya komunikasi internal yang justru mengancam citra

Jokowi sendiri.

Kontroversi komunikasi dimulai dari internal pemerintahan Jokowi sendiri terkait

masa berlaku Surat Keterangan Terdafar (SKT) organisasi Front Pembela Islam (FPI)—

notabenenya oposisi Jokowi. Terdapat perbedaan pernyataan antara Menko Polhukam

Mahfud MD dengan Menteri Agama saat itu, Fachrul Razi. Di satu kesempatan, Mahfud

menyatakan bahwa pemerintah masih mempelajari permohonan perpanjang SKT FPI.

Namun, Fachrul menyatakan siap memberi rekomendasi perpanjangan SKT FPI. Pada

akhirnya, FPI dinyatakan organisasi terlarang secara resmi oleh pemerintah pada 30

Desember 2020 lalu (“Pemerintah Tetapkan FPI Organisasi Terlarang,” 2020).

Osman Nur Chaidir

2012 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Permasalahan komunikasi pemerintahan Jokowi terus berlanjut dalam mitigasi

pandemi COVID-19. Komunikasi Jokowi beserta jajarannya dapat dinilai buruk karena

informasi yang disampaikan tidak transparan, tidak terdefinisikan secara jelas dan tidak

konsisten. Dalam penanganan pandemi ini, terdapat berbagai permasalahan komunikasi

dari Jokowi beserta jajaran pemerintahannya, antara lain

1. “Kita tidak mau masyarakat panik. Memang ada beberapa informasi yang

kami sembunyikan agar masyarakat tidak panik.” (Pangestika, 2020) Kutipan

perkataan Jokowi mengenai “penyembunyian” beberapa informasi terkait

dengan pandemi COVID-19 di Indonesia membuktikan bahwa terdapat

kesalahan komunikasi. Jokowi gagal menerapkan prinsip relevancy, sebuah

prinsip di mana informasi dari sebuah komunikasi harus relevan atau dapat

dikatakan transparan.

2. Penerapan istilah-istilah terkait penanganan pandemi COVID-19 seperti

PSSB, lockdown, karantina wilayah, mudik vs pulang kampung, dan beberapa

istilah lain yang pernah muncul dalam proses penanganan pandemi COVID-

19 di Indonesia (Fajar Junaedi, Taufiqur Rahman, Erwan Sudiwijaya,

Adhianty Nurjanah et al., 2020). Timbulnya beberapa istilah ini membuktikan

pemerintahan Jokowi gagal menerapkan prinsip simplicity, sebuah prinsip di

mana informasi harus memiliki struktur seringkas mungkin agar mudah

dipahami oleh masyarakat dan mencegah miskomunikasi.

3. Inkonsistensi informasi. Dapat dilihat berupa kebijakan pelarangan ekspor

masker ke luar negeri di awal pandemi di mana Menko Perekonomian

Airlangga menyatakan melarang ekspor masker ke luar negeri sebagai

langkah mencegah kelangkaan stok masker dalam negeri. Namun, tidak lama

berselang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, meralat pernyataan

Menko Airlangga dengan menyatakan bahwa tidak ada pelarangan ekspor

masker ke luar negeri. Tidak berhenti di situ, yang terbaru, untuk lebaran

Idulfitri 2021 pemerintah melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Tak

lama, aturan diperlonggar dengan membolehkan untuk mudik asalkan dalam

satu rayon. Pemerintah pun membolehkan tempat wisata dibuka, yang tentu

menunjukkan inkonsistensi pernyataan pemerintah untuk mencegah

kerumunan. Dari permasalahan ini, komunikasi pemerintah gagal menerapkan

prinsip organisation, sebuah prinsip di mana informasi harus memiliki pokok

yang jelas dan runtut.

4. Tidak adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat, yang

menunjukkan lemahnya komunikasi pemerintahan—vertikal pemerintah.

Seperti contohnya pada pengumuman kasus positif 1 dan 2. Wali kota Depok

Muhammad Idris menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan bahwa

pasien 1 dan 2 telah terinfeksi COVID-19 sehari sebelum Jokowi

mengumumkan. Akan tetapi, dirinya diminta untuk diam. Tidak hanya itu,

perbedaan pendapat antara Pemprov DKI tentang kebijakan karantina wilayah

dan langkah preventif di bulan Januari-Februari 2020, diacuhkan oleh

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2013

pemerintah dengan menyatakan bahwa kebijakan karantina wilayah adalah

wewenang pusat (Yuliawati, 2020). Di satu sisi, Jokowi berusaha

mengomunikasikan bahwa dirinya adalah figur penguasa sentral. Ironisnya,

hal tersebut malah menunjukkan sedang terjadinya duel politik antarmuka

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah utamanya Pemprov DKI

pimpinan Gubernur Anies Baswedan yang merupakan oposisi pemerintah

pusat.

Kegagalan komunikasi juga tampak jelas dalam proses pengesahan UU Cipta

Kerja—Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Konflik yang timbul pascapenerapan

produk hukum tersebut merupakan bukti nyata gagalnya kerangka komunikasi yang telah

Jokowi rancang melalui penunjukan staf-staf khusus kepresidenan dan kementerian

terkait. Konflik berupa demonstrasi UU Ciptaker sendiri diawali dari kurangnya

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang ironisnya diperparah dengan

pernyataan Jokowi agar jangan termakan hoaks dan Menteri Kominfo Jhonny G. Plate

yang menyatakan bahwa jika apa yang dikatakan pemerintah hoaks, ya berarti hoaks.

Konflik UU Ciptaker sejatinya patut dijadikan refleksi bagi Jokowi dan

pemerintahannya dalam melaksanakan komunikasi. Minimnya akses masyarakat

terhadap draft RUU, infografik yang kurang, plus kesan terburu-buru dari pemerintah

telah menimbulkan konflik UU Ciptaker hingga sekarang. Sejatinya, pemerintah wajib

melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

tentang keterbukaan informasi. Undang-undang tersebut sendiri menjelaskan bahwa hak

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Jokowi seakan-akan

mengabaikan informasi vital mengenai apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan

yang dapat disebabkan oleh hilangnya pengawasan (missing oversight) dalam alur

komunikasi internalnya. Apabila Jokowi terus menjalani model komunikasi seperti ini,

tentu saja permasalahan komunikasi pemerintahannya dengan masyarakat dapat terus

berlanjut hingga akhir masa jabatannya yang dapat berdampak kepada pencapaian

kinerjanya.

Jokowi sendiri telah menyadari mengenai komunikasi publik yang buruk dari

pemerintahannya selama ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan

Moeldoko pada Oktober 2020 lalu yang menyatakan bahwa Jokowi telah menegur para

menterinya terkait komunikasi publik yang buruk pascakonflik penolakan UU Ciptaker

(Egeham, 2020). Tidak hanya itu, salah satu menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia

Maju, Menko Marves Luhut Binsar, juga mengakui bahwa terjadinya kesalahan

komunikasi dalam proses penyusunan hingga pengesahan UU Ciptaker. Luhut menyadari

hal tersebut setelah ia mendapatkan kritik dari cucunya dan langsung mengadakan rapat

terbatas dengan empat menteri koordinator untuk membahas masalah tersebut (Asworo,

2020). Pada akhirnya, pemerintah meluncurkan laman informasi resmi UU Ciptaker

https://uu-ciptakerja.go.id/ dan intensitas konflik mulai berkurang karena masyarakat

mampu mengakses informasi lebih jelas dan tepercaya dari laman resmi tersebut.

Osman Nur Chaidir

2014 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Dampak Komunikasi Jokowi di Periode Kedua Kepresidenan

Timbulnya berbagai kontroversi komunikasi Jokowi dan jajaran pemerintahannya

pada periode kedua kepresidenannya telah menimbulkan beberapa dampak sebagai

berikut :

1. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi.

Dalam kekuasaan politik, legitimasi adalah hal terpenting. Tanpa ada legitimasi,

maka pemimpin politik akan disfungsi dan terlempar dari kekuasaan. Legitimasi

itu sendiri mampu terbangun dengan adanya kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat sendiri, mampu dibangun dengan keahlian

memengaruhi yang disokong dengan keahlian komunikasi yang baik.

Gambar 2.

Tingkat Kepercayaan Politik terhadap Lembaga Negara

Sumber : (Bayu, 2021a)

Pada Januari 2021 lalu, hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini

Indonesia (KedaiKOPI) merilis bahwa lembaga TNI merupakan lembaga yang

lebih dipercaya masyarakat daripada Presiden dengan persentase 7,04% untuk

TNI dan 6,98 untuk Presiden. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan

tersendiri bagaimana sebuah lembaga di bawah kepemimpinan—kuasa Presiden

mampu lebih dipercaya masyarakat daripada sang pemimpin tertinggi.

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2015

Gambar 3.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah 2021

Sumber : (Pusparisa, 2021)

Tidak hanya survei dari KedaiKOPI, survei dari lembaga publik Amerika

Edelman merilis laporan mengenai tingkat kepercayaan masyarakat dunia

terhadap pemerintahan negaranya. Posisi Indonesia berada di angka 70%, turun

1% dari survei lembaga yang sama pada tahun 2017 lalu. Turunnya angka

kepercayaan masyarakat perlu diwaspadai sekaligus dicermati oleh Jokowi dan

pemerintahannya. Tabel 1.

Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Dalam Menangani Pandemi COVID-19

Kluster

Rata-rata skor

Kriteria

Civil Society

2,71

Kurang Percaya

Partai Politik

3,41

Percaya

Pengusaha

dan/atau pengamat

ekonomi

2,61

Kurang Percaya

ASN

4,16

Percaya

Masyarakat

Umum

3,46

Percaya

Rata-rata

3,27

Kurang Percaya

Osman Nur Chaidir

2016 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Sumber: (Mufti, Gatara, Afrilia, & Mutiarawati, 2020)

Tabel 2.

Kriteria Penilaian yang Digunakan Dalam Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Terhadap Pemerintah Dalam Menangani Pandemi COVID-19 oleh (Mufti et al., 2020)

Rentang Nilai

Kategori

1,00-1,79

Sangat Tidak Percaya

1,80-2,59

Tidak Percaya

2,60-3,39

Kurang Percaya

3,40-4,19

Percaya

4,20-5,00

Sangat Percaya

Sumber: (Mufti et al., 2020)

Angka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi

COVID-19 juga menunjukkan angka yang rendah. Sebagaimana data peneliteian

dari (Mufti et al., 2020), terlihat bahwa masyarakat umum Indonesia memiliki

tingkat kepercayaan rendah, hanya berada di angka 3,27 dari 5. Indikator tersebut

sejatinya mengkhawatirkan karena pemerintah memerlukan dukungan penuh dari

masyarakat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan terkait dengan mitigasi

pandemi COVID-19 ini. Tak jarang kita jumpai juga masyarakat yang telah

bersikap “bodo amat” terhadap pandemi ini, yang biasa disebut dengan

“COVIDiot”. Lahirnya kelompok resistance tersebut menunjukkan bahwa

terdapat suatu rasa ketidakpercayaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap

pemerintah, utamanya dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini yang

disebabkan oleh permasalahan komunikasi pemerintah selama pandemi melanda

Indonesia.

2. Munculnya ketidakpuasan atas kinerja Jokowi dan jajaran pemerintahannya.

Permasalahan komunikasi dalam kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini pada

akhirnya menurunkan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Ketidakpuasan sendiri dapat mengancam kepemimpinan Jokowi karena

ketidakpuasan merupakah salah satu faktor pembentuk konflik sosial. Bukti

nyatanya adalah konflik penolakan UU Ciptaker yang terjadi akibat

ketidakpuasan masyarakat dan buruh terhadap proses perumusan hingga

pengesahannya.

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2017

Gambar 4.

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Presiden

Sumber : (Bayu, 2021b)

Kepuasan publik terhadap Jokowi pada tahun 2021 sendiri makin menurun.

Bahkan, angka kepuasan bulan Februari 2021 lalu merupakan yang terendah sejak

April 2016. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, terdapat peningkatan

sebesar 33% masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja Jokowi. Tentu saja,

ini merupakan bahan evaluasi wajib bagi kepemimpinan Jokowi dan jajaran

pemerintahannya. Permasalahan komunikasi tak dapat dielakkan sebagai salah

satu faktor terbesar peningkatan angka ketidakpuasan tersebut. Plus, kegagalan

komunikasi juga telah menimbulkan sebuah konflik yaitu konflik UU Ciptaker

dan belum lagi konflik-konflik kegaduhan di dunia maya lainnya.

Kepuasan merupakan faktor penting dalam kepemimpinan, apalagi terkait dengan

kepemimpinan politik. Rasa kepuasan yang menurun menunjukkan bahwa Jokowi

gagal memotivasi dan menginspirasi baik kabinetnya maupun masyarakat dalam

mencapai tujuan bersama. Motivasi mustahil dilakukan tanpa adanya kecakapan

komunikasi. Tanpa ada rasa kepuasan, maka mustahil rasa kepercayaan dapat

terus ada pada masyarakat. Tanpa ada kepercayaan, maka mustahil legitimasi

kepemimpinan dapat terus bertahan.

3. Kepemimpinan transformasional yang selama ini berhasil Jokowi terapkan pada

akhirnya bergeser menjadi kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan

transformasional sendiri adalah sebuah model kepemimpinan di mana pemimpin

mampu memotivasi serta menginspirasi mereka yang dipimpin untuk

berkomitmen mencapai target kinerja yang lebih baik.

Osman Nur Chaidir

2018 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Kepemimpinan ini sendiri umumnya dimiliki oleh pemimpin kharismatik (Boddy,

2017). Di periode kedua ini, model kepemimpinan transformasional yang biasa

dicitrakan kepada figur Jokowi tampak runtuh akibat berbagai permasalahan

komunikasi internal dan publiknya. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana

masyarakat cenderung bersikap resistance terhadap segala kebijakan pemerintah

terkait pandemi COVID-19, yang dapat kita lihat secara nyata di lapangan.

Misalnya, larangan berkerumun diacuhkan oleh masyarakat untuk berdemonstrasi

menolak penerapan UU Ciptaker Oktober lalu. Tidak berhenti di situ, aturan 3M

yang digaung-gaungkan pemerintah, pada nyatanya sudah banyak yang tidak

menaatinya. Plus, kinerja petugas pemerintah di lapangan juga ala kadarnya. Pada

akhirnya, dalam meredam konflik UU Ciptaker misalnya, pemerintah berjanji

akan mengundang perwakilan buruh untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai UU

Ciptaker asalkan demonstrasi tidak dilanjutkan. Hal tersebut merupakan

pencerminan kepemimpinan transaksional.

Kepemimpinan transaksional sendiri juga tampak tidak efektif di masa pandemi

ini. Kebijakan bansos dan bantuan lain seperti Banpres UMKM, KIH, dsb. yang

awalnya ditujukan untuk meredam mobilitas masyarakat, tampak sia-sia. Salah

satunya adalah salah sasaran yang didorong oleh komunikasi yang buruk. Seperti

pada kasus Banpres UMKM di Kota Malang contohnya. Komunikasi vertikal—

antar hierarki instansi pemerintah tidak ada yang kompak. Ketika pemerintah

melalui Kemenkopumkm mengumumkan bahwa pendaftaran Banpres UMKM

sudah dibuka pada 4 April 2021 melalui instagram resmi, Dinkop Kota Malang

menyatakan belum menerima surat apapun dari pusat yang membuat pelaku

UMKM Kota Malang kebingungan. Pada akhirnya, Dinkop Kota Malang baru

membuka pendaftaran pada 16 April 2021, hampir dua pekan setelah

pengumuman pemerintah. Otomatis, proses verifikasi bantuan yang panjang, akan

memperlambat waktu pencairan yang dapat berimbas negatif kepada UMKM

yang membutuhkan. Bahkan, bisa berpotensi menganggu ekonomi negara.

4. Kegagalan Pencapaian Target—Janji Kerja. Walaupun pada poin ini, pandemi

COVID-19 juga berkontribusi besar dalam mendorong kegagalan pencapaian

target kinerja. Kegagalan pencapaian target kinerja sendiri tecermin pada

merosotnya ekonomi dan laju penanganan pandemi yang tampak “diprasahkan”.

Di bidang ekonomi sendiri, Indonesia akhirnya masuk kepada jurang resesi

setelah pertumbuhan ekonomi negatif tiga kuartal berturut-turut. Bahkan, hingga

di tahun 2021, yang digadang-gadang Jokowi sebagai tahun kebangkitan,

Indonesia masih terjebak resesi dengan pertumbuhan ekonomi -0.74% di kuartal

1 2021 (Sembiring, 2021).

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2019

Dalam penanganan pandemi sendiri, laju COVID memuncak pascaliburan akhir

tahun 2020. Sebenarnya, pemerintah telah berusaha untuk meminimalkan

mobilitas masyarakat dengan pengurangan hari libur akhir tahun sebanyak tiga

hari (Kominfo, 2020). Akan tetapi, sikap masyarakat yang sudah berada di fase

resistance, membuat upaya pemerintah sia-sia belaka. Pada akhirnya, terjadi

pelonjakan kasus bahkan rekor mingguan hingga lebih dari 12.000 kasus positif

harian (Nuryanti, 2021).

Gambar 5.

Grafik kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Indonesia Januari-Februari 2021

Sumber : (COVID-19, 2021)

Meningkatnya kasus konfirmasi positif, sikap acuh masyarakat terhadap

kebijakan penanganan pandemi COVID-19, ekonomi melambat merupakan

bentuk gagalnya sebuah kepemimpinan Jokowi di tahun pertama periode kedua

ini. Di sisi ini, kemampuan organizing Jokowi diuji. Jokowi dianggap gagal

mendistribusikan kepemimpinan melalui menteri sehingga banyak permasalahan

yang muncul di awal periode kedua ini (Rosana, 2021). Kegagapan pemerintah di

masa awal pandemi, telah menimbulkan efek domino di mana masyarakat sudah

berada di fase resistance, sebuah fase di mana komunikan menolak dan secara

aktif menentang dan mengajak komunikan lainnya terhadap informasi yang

disampaikan. Fase ini pada akhirnya menimbulkan kesulitan sendiri bagi Jokowi

dan jajaran pemerintahannya dalam menentukan perencanaan (planning)

kedepannya.

Osman Nur Chaidir

2020 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021

Fenomena Buzzer—Influencer Sebagai Perpanjangan Komunikasi Pemerintah

Fenomena ini sejatinya telah dimulai sejak Pilkada DKI 2012 lalu dengan Jasmev

yang mengklaim sebagai sukarelawan media sosial Jokowi-Ahok. Kontribusi Jasmev

sendiri dalam kemenangan Jokowi-Ahok tidak dapat dipandang sebelah mata. Mereka

dianggap sebagai “pasukan bawah tanah” Jokowi-Ahok di Pilkada DKI 2012 (“Pasukan

Komando ‘Bawah Tanah’ Jokowi-Ahok,” 2012) yang aktif bergerak menyosialisasikan

visi misi cagub-cawagub itu melalui udara—media sosial. Jasmev berlanjut hingga

Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden di tahun 2014. Lagi-lagi, Jasmev berperan

besar di media sosial dan sering menimbulkan friksi dengan PKSPiyungan, “Jasmev”-

nya pihak Prabowo-Hatta. Sejak itulah, fenomena buzzer—influencer menjadi hal lumrah

dalam komunikasi pemimpin Indonesia.

Friksi-friksi di dunia maya tidak dapat dihindarkan. Hal ini pada akhirnya

mendorong penerapan politik populisme pada Pilpres 2019 lalu. Populisme sendiri

merupakan strategi politik yang menempatkan rakyat biasa untuk berhadapan secara

antagonistik dengan elite politik berkuasa dengan melabelisasi elite politik berkuasa

adalah penguasa yang buruk dan menindas mereka (Ardipandanto, 2020). Menyadari hal

tersebut dapat berbahaya bagi kesatuan bangsa, Jokowi langsung melakukan komunikasi

politik dengan rivalnya, Prabowo tidak lama setelah dirinya memenangkan periode kedua

kepresidenan. Pada akhirnya, capres-cawapres lawannya di Pilpres 2019 berhasil Jokowi

gaet menjadi menteri di kabinetnya, dengan harapan untuk meminimalkan friksi-friksi di

masyarakat dan menciptakan kestabilan sosial, politik, ekonomi Indonesia. Sayangnya,

harapan tersebut masih jauh dari harapan.

“Konflik” di media maya masih terus berlanjut antara buzzer-influencer yang

mengklaim pro-NKRI/pemerintah dengan buzzer-influencer oposisi. Termasuk dalam isu

pandemi COVID-19 ini. Di satu sisi, kegagapan pemerintah seringkali ditangani oleh

buzzer-influencer pro pemerintah dengan harapan tidak menimbulkan friksi di

masyarakat. Sayangnya, labelisasi dan stereotipe dilakukan oleh buzzer-influencer pro

pemerintah ini terhadap masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Mereka

tak segan untuk menyebut mereka dengan istilah “Kadrun” dan tak jarang melemparkan

kata-kata kasar. Friksi yang diharapkan mengecil di media maya, malah makin membesar

akibat komunikasi yang kurang sesuai dari para buzzer-influencer pro pemerintah.

Dampaknya dapat dilihat secara nyata. Mereka yang tidak terima dengan

labelisasi tersebut, akhirnya mampu menggalang massa di media sosial untuk melakukan

aksi massal di media maya (trending tagar) maupun turun ke jalan. Konflik UU Ciptaker

contohnya. Akun-akun buzzer-influencer oposisi seperti Gelora intens mengeluarkan

berita yang mengupas kekurangan, kontroversi UU Ciptaker. Proses retweet yang intens,

akhirnya secara tidak langsung memberi dorongan kepada masyarakat untuk turun

memprotes UU Ciptaker. Di satu sisi, buzzer-influencer pro pemerintah juga intens

menyebarkan citra baik UU Ciptaker. Namun, masyarakat yang sudah gerah dengan

teknik komunikasi pemerintah ini akhirnya membuat usaha mereka sia-sia.

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2021

Penggunaan buzzer-influencer sendiri sudah dianggap wajar oleh pemerintah. Hal

tersebut diakui oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Henry Subiakto dengan pernyataan,

"Justru menjadi aneh jika pemerintah tidak menggunakan media sosial

untuk menjelaskan program-programnya. Ini kan agar masyarakat tidak

salah mengerti." (Esy, 2020)

Tidak hanya itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko juga mengakui praktik

penggunaan buzzer-influencer sebagai kanal komunikasi pemerintah, walaupun ia juga

menyatakan bahwa itu hanya inisiatif sukarelawan semata pasca Pilpres 2019 lalu.

Menanggapi situasi media maya yang dianggap makin tidak kondusif, Moeldoko berkata

kepada CNN Indonesia,

"Jadi memang buzzer-buzzer yang ada itu tidak dalam satu komando, tidak

dalam satu kendali. Jadi, masing-masing punya inisiatif. Akhirnya

masing-masing bereaksi [ketika idolanya diserang]. Ini memang persoalan

kita semua." (Hastanto, 2019)

Pernyataan kedua tokoh di atas mengamini penggunaan buzzer-influencer dalam

pemerintahan Jokowi. Sejatinya, penggunakan buzzer-influencer sendiri mampu menjadi

positif ketika mereka bisa memperlancar dan memperbaiki proses komunikasi pemerintah

yang bermasalah di periode kedua ini. Akan tetapi, justru buzzer-influencer malah bersifat

ofensif dan cenderung destruktif. Dampaknya, friksi di media maya membuat masyarakat

kebingungan dalam menerima informasi dari pemerintah. Kebingungan tersebut akhirnya

mendorong ke rasa ketidakpuasan masyarakat karena merasa tidak diperhatikan oleh

pemerintah. Rasa ketidakpuasan mendorong ke rasa ketidapercayaan yang menjadi

pangkal utama sebuah konflik.

Kesimpulan

Permasalahan komunikasi di awal periode kedua kepresidenan Jokowi telah

melahirkan berbagai kontroversi. Kerangka komunikasi pemerintahan yang telah

dirancang Jokowi di awal periode kedua gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

Akibatnya, komunikasi Jokowi sering menimbulkan friksi yang berujung kepada konflik

seperti yang terjadi pada konflik UU Ciptaker. Konflik itu sendiri akhirnya menggerus

kepercayaan dan kepuasaan masyarakat, kepemimpinan transformasional yang telah

menjadi hal ikonik Jokowi bergeser menjadi kepemimpinan transaksional dan gagal

mencapai target kinerja di bidang ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19.

Periode kedua Jokowi masih tersisa tiga tahun lagi. Untuk mencegah terjadinya

berbagai konflik di sisa masa jabatan sekaligus mempertahankan legitimasinya, Jokowi

harus memperbaiki kualitas kerangka (framework) komunikasinya dan jajaran

pemerintahannya. Dengan berpacu pada prinsip relevancy, simplicity, organisation,

repetition, dan focus dalam komunikasi di masa mendatang, maka kualitas komunikasi

Jokowi dan jajaran pemerintahannya akan meningkat dan citra kepemimpinan Jokowi

akan makin lebih baik lagi.

Osman Nur Chaidir 
2022      Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 
 
Bibliografi 
 
Ardipandanto, Aryojati. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif 
Populisme [The Impact of Identity Politics On President Election 2019: Populism 
Perspective].  Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan 
Hubungan Internasional, 11(1), 43–63. https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582. 
 
Asworo,  Hendri  Tri  Widi.  (2020).  Setelah  Dikritik  Cucunya,  Luhut  Sadar  Ada 
Kekurangan di Omnibus Law - Kabar24 Bisnis.com. Retrieved May 20, 2021, from 
kabar24.bisnis.com  website: 
https://kabar24.bisnis.com/read/20201025/15/1309534/setelah-dikritik-cucunya-
luhut-sadar-ada-kekurangan-di-omnibus-law. 
 
Bayu, Dimas Jarot. (2021a). Publik Lebih Percaya TNI daripada Presiden | Databoks. 
Retrieved  May  15,  2021,  from  databoks.katadata.co.id  website: 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/26/publik-lebih-percaya-tni-
daripada-presiden. 
 
Bayu, Dimas Jarot. (2021b). Survei Indikator: Hanya 62,9% Publik yang Puas ke Jokowi 
|  Databoks.  Retrieved  May  15,  2021,  from  databoks.katadata.co.id  website: 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/09/survei-indikator-hanya-629-
publik-yang-puas-ke-jokowi. 
 
Boddy,  David.  (2017).  Management  an  Introduction  Seventh  Edition.  In  Pearson 
Education Limited (Vol. 7). 
 
Covid-19. (2021). Peta Sebaran Covid-19. Retrieved May 19, 2021, from Gugus Tugas 
Percepatan  Penanganan  Covid-19  website:  https://covid19.go.id/peta-sebaran-
covid19 
 
Egeham,  Lizsa.  (2020).  HEADLINE:  Jokowi  Tegur  Komunikasi  Publik  Buruk  Para 
Menteri, Apa Akar Masalahnya? - News Liputan6.com. Retrieved May 19, 2021, 
from  liputan6.com  website: 
https://www.liputan6.com/news/read/4389633/headline-jokowi-tegur-komunikasi-
publik-buruk-para-menteri-apa-akar-masalahnya 
 
Esy. (2020). Justru Aneh jika Pemerintah Tak Gunakan Influencer Medsos - Nasional 
JPNN.com.  Retrieved  May  20,  2021,  from  jpnn.com  website: 
https://www.jpnn.com/news/justru-aneh-jika-pemerintah-tak-gunakan-influencer-
medsos 
 
Fajar Junaedi, Taufiqur Rahman, Erwan Sudiwijaya, Adhianty Nurjanah, Dyah Mutiarin, 
Tri Hastuti Nur R., Muhammad Saiful Aziz, Sofia Hasna, Ade Putranto Prasetyo 
Wijiharto  Tunggali,  Ansar  Suherman,  Aminah  Swarnawati,  Agus  Hermanto, 
Rohmah  Nia  Chandra Sari,  Muria  Endah  Sokowati, Ayu  Amalia,  Benedictus  A 
Simangunsong,  Ari  Susanti,  Abdul  Fadli  Kalaloi,  Nisa  Adzkiya,  Rhafidilla 
Vebrynda, Muhammad Fathi Djunaedy, Dany Tantowi Prastyo, Ida Ri’aeni, Amrin, 
Reza Maulana, Rustono Farady Marta, Silvia Pristianita, Uun Machsunah, Nadia 

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang 
Presiden 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021            2023 
 
Qurrantain,  Muhammad  Himawan  Sutanto,  Krisna  Megantari,  &  Ayub  Dwi 
Anggoro, Dahlia Dahlan. (2020). Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-
19. In Buku Litera. 
 
Firdaus, Muhammad. (2015). KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN JOKOWI-
JK DALAM PERSPEKTIF MEDIA. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 16,((2)), 159–
169. https://doi.org/10.24252/jdt.v16i2.6117. 
 
Garjito, Danny, & Aditya, Rifan. (2020). Kelakar Menteri Airlangga: Izinnya Berbelit-
belit, Virus Corona Tak Masuk. Suara. Com, 15. 
 
Hakim,  Lukmanul,  &  Pratama,  Agus  Ryandi.  (2020).  PENGEMBANGAN  SISTEM 
INFORMASI  ADMINISTRASI  PASIEN  INSTALASI  GAWAT  DARURAT  PADA 
RSUD  LATEMMAMALA  BERBASIS  OBJECT  ORIENTED  PROGRAMMING  ( 
OOP ). 3, 71–79. 
 
Hastanto, Ikhwan. (2019). Pemerintah KSP Moeldoko Akui Praktik Pemakaian Buzzer, 
Beri Sinyal Bisnis Kakak Pembina Itu “Perlu Ditertibkan.” Retrieved May 20, 2021, 
from  vice.com  website:  https://www.vice.com/id/article/7x5egd/moeldoko-
pemerintah-akui-praktik-pemakaian-buzzer-beri-sinyal-bisnis-itu-perlu-ditertibkan-
kakak-pembina 
 
Humas  Sekretaris  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2020).  Pembagian  Kerja  Stafsus 
Presiden,  Angkie:  4  Jubir  dan  3  Gugus  Tugas.  Retrieved  May  19,  2021,  from 
setkab.go.id website: https://setkab.go.id/pembagian-kerja-stafsus-presiden-angkie-
4-jubir-dan-3-gugus-tugas/ 
 
Kominfo. (2020). Pemerintah Tetapkan Libur Akhir Tahun 2020 Dikurangi Tiga Hari. 
Retrieved  May  20,  2021,  from  kominfo.go.id  website: 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/31161/pemerintah-tetapkan-libur-akhir-
tahun-2020-dikurangi-tiga-hari/0/berita 
 
Mufti,  M.,  Gatara,  A.  A.  Sahid,  Afrilia,  A.,  &  Mutiarawati,  R.  (2020).  Analisis 
pengukuran  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah:  Kekuatan  bagi 
penanganan  Covid-19  berbasis  masyarakat.  Lp2M,  1–13.  Retrieved  from 
http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/31704 
 
Novianty, Suci  Marini,  &  Salamah,  Ummi.  (2018).  Seeing Jokowi,  The  President  of 
Indonesia’s  Leadership:  Case  Study  of  Goldhaber’s  The  Charisma  Factor  in 
Leadership Theory. 41, 365–369. https://doi.org/10.2991/bcm-17.2018.72. 
 
Nuryanti. (2021). Grafik Kasus Corona di Indonesia: Pecah Rekor 3 Hari Berturut, 15 
Januari Tambah 12.818 yang Positif - Tribunnews.com. Retrieved May 20, 2021, 
from  tribunnews.com  website: 
https://www.tribunnews.com/corona/2021/01/15/grafik-kasus-corona-di-indonesia-
pecah-rekor-4-hari-berturut-15-januari-tambah-12818-yang-positif. 
 
Pangestika, Dyaning. (2020). “We don’t want people to panic”: Jokowi says on lack of 

Osman Nur Chaidir 
2024      Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 
 
transparency about COVID cases. Retrieved May 19, 2021, from The Jakarta Post 
website:  https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/we-dont-want-people-
to-panic-jokowi-says-on-lack-of-transparency-about-covid-cases.html. 
 
Pasukan Komando “Bawah Tanah” Jokowi-Ahok. (2012). Retrieved May 20, 2021, from 
viva.co.id website: https://www.viva.co.id/berita/metro/353179-pasukan-komando-
bawah-tanah-jokowi-ahok?page=all&utm_medium=all-page. 
 
Pemerintah Tetapkan FPI Organisasi Terlarang. (2020). Retrieved May 19, 2021, from 
cnnindonesia.com  website: 
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201230123409-20-587792/pemerintah-
tetapkan-fpi-organisasi-terlarang. 
 
Puspa, A. (2020). DPR Kritisi Komunikasi Publik Pemerintah Soal COVID-19. 
 
Pusparisa, Yosepha. (2021). Negara Mana yang Paling Percaya kepada Pemerintahnya? | 
Databoks.  Retrieved  May  20,  2021,  from  databoks.katadata.co.id  website: 
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/20/negara-mana-yang-paling-
percaya-kepada-pemerintahnya. 
 
Rosana, Fransisca Christy. (2021). 1 Tahun Jokowi di Periode Kedua, Ekonom: Gagal 
Pilih Menteri - Bisnis Tempo.co. Retrieved May 20, 2021, from bisnis.tempo.com 
website:  https://bisnis.tempo.co/read/1396562/1-tahun-jokowi-di-periode-kedua-
ekonom-gagal-pilih-menteri. 
 
Satria, J. N. (2020). Minta Masyarakat Tak Panik soal Penyebaran Virus Corona, Menkes: 
Enjoy Saja. Retrieved December, 20, 2020. 
 
Sembiring,  Lidya  Julita.  (2021).  Masih  Resesi!  Pertumbuhan  Ekonomi  RI  Q1-2021 
Negatif  0,74%.  Retrieved  May  20,  2021,  from  cnbcindonesia.com  website: 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210505090813-4-243257/masih-resesi-
pertumbuhan-ekonomi-ri-q1-2021-negatif-074. 
 
Sirait,  Ferdinand  Eskol  Tiar.  (2021).  Policy  Communication  and  the  Solidity  of  the 
Jokowi’s Second Term Coalition in Handling Covid-19. Jurnal Bina Praja, 13(2), 
257–268. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.257-268. 
 
Sukma, Agus Hitopa. (2020). Vol. 1, No. 2, Oktober 2020 PENGELOLAAN KESAN 
SIMBOLIK PRESIDEN JOKOWI. Komunikata57, 1(2), 94–100. 
 
The Economist. (2019). Governing Unopposed: Why Indonesia’s president has made his 
arch-rival  a  minister.  The  Economist.  Retrieved  from 
https://www.economist.com/asia/2019/10/24/why-indonesias-president-has-made-
his-arch-rival-a-
minister?utm_source=Daily+News+on+the+Southeast+Asian+Region+-
+25+Oct+2019&utm_campaign=Daily+News+Alert+20191025&utm_medium=e
mail. 
 

Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang

Presiden

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2025

Yuliawati. (2020). Masyarakat gerah tuntut transparansi pemerintah atasi wabah corona.

Retrieved May 15, 2021, from katadata.co.id website:

https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a4214df451/masyarakat-gerah-tuntut-

transparansi-pemerintah-atasi-wabah-corona.