2062

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 11 November 2021

UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Tanti Nur Ainun Azizah

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email : [email protected]

Abstrak

Pejabat Pemerintah adalah seseorang yang melaksanakan fungsi dari Pemerintahan,

baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu, pejabat

pemerintah dilarang membuat suatu keputusan di luar ruang lingkup pekerjaan yang

seharunya atau tindakan penetapan dalam pemerintahan yang berpotensi dapat

menimbulkan sautu konflik kepentingan dalam Pemerintahan serta kerugian-

kerugian yang ditujukan ke negara. Seperti membuat kerugian yang berdampak

kepada keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan lainnya yang dibuat

secara sengaja. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan larangan

penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Larangan penyalahgunaan

wewenang tersebut meliputi larangan untuk melampaui batasan wewenang, larangan

bertindak demi kepentingan pribadi maupun kerabat dekat, dan atau larangan

bertindak sewenang-wenang di luar kapasitasnya. Hal ini Pejabat Pemerintah yang

seharusnya melaksanakan fungsi dari Pemerintahan itu sendiri apabila

menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya akan sangat menimbulkan

kerugian bagi negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui

lebih jelas sejauh apa tugas dan wewenang dari Pejabat Pemerintah. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (metode

penelitian hukum normatif).

Kata kunci: penyalahgunaan wewenang; pejabat pemerintah; kerugian keuangan negara.

Abstract

Government official is someone who carries out the functions of the Government,

both within the government and state administrators. For this reason, government

officials may not make a decision outside the scope of work stipulated in the policy

that may cause a conflict of interest within the Government and losses directed to the

state. Such as making an impact that has an impact on state finances and other

regulations that are made intentionally. In this regard, there is a prohibition that is

authorized in the government. The authority prohibition includes a prohibition on

the limits of authority, a prohibition on acting in the interests of personal or close

relatives, and/or acting arbitrarily beyond their capacity. In this case, Government

Officials who are supposed to carry out the functions of the Government itself if they

abuse their authority in their positions will greatly cause harm to the state. The

purpose of writing this paper is to find out more clearly what the duties and

authorities of Government Officials are. The method used in this paper uses a

normative juridical method (normative legal research method).

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2063

Keywords: abuse of authority; government officials; loss of state finances.

Pendahuluan

Menurut Bagir Manan, dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar hukum

adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial

(kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas

keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara

kesejahteraan (verzorgingstaat, walfare state). Seanjutnya keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia yaitu bunyi dari Pancasila yakni sila ke-5, sesuai dengan bunyi tersebut

diharapkan setiap warga negara Indonesia memiliki rasa tanggungjawab yang penuh

dengan segenap hati dan jiwanya sebagaimana apabila menjadi seorang Pejabat

Pemerintah harus memiliki rasa tanggungjawab untuk menjalankan tugas yang

seharusnya dengan tidak semata-mata hanya untuk mementingkan kepentingan

pribadinya saja melainkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tidak menyalahgunakan

kekuasaan yang dimilikinya. Karena sangat tidak mungkin jika seseorang hanya

mementingkan dirinya sendiri tanpa adanya memerhatikan kepentingan masyarakat

lainnya. Begitupun sebaliknya, hidup bermasyarakat juga tidak terlepas dan tidak

mungkin melupakan kepentingan dirinya tanpa mementingan bangsa Indonesia dalam

menjalankan tugas hidupnya yang bersifat sosial atau berlaku adil terhadap sesama.

Mempunyai kekuasaan seharusnya Pejabat Pemerintah melakukan tugasnya dengan

sebaik mungkin untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Sesuai dengan fungsinya, dalam

hal ini Pejabat Pemerintah yang seharusnya melaksanakan fungsi dari Pemerintahan itu

sendiri apabila menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya akan sangat

menimbulkan kerugian bagi negara. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan

larangan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Misalnya, yang akan

berdampak langsung dengan nasib rakyat yang akan menjadi terganggu kehidupannya

terkait dengan perekonomian dan sosial. Hasil pajak-pajak yang telah mereka bayar

apabila dana yang sudah terkumpul tersebut malah disalahgunakan oleh Pejabat

Pemerintahnya itu sendiri. Hal ini menjadi sangat tidak sesuai dengan apa tugas dan

fungsi Pejabat Pemerintah dengan mempunyai kekuasaan tersebut. Menjadi seorang

Pejabat Pemerintah, alangkah baiknya bisa menyejahterakan rakyatnya untuk selalu

menjalakan tugasnya dengan jujur dan tidak terpengaruhi oleh apapun dan siapapun

dengan tidak pernah mengharapkan imbalan berupa apapun walaupun dirinya bisa

melakukan hal tersebut karena jabatan atau posisi yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini

yakni untuk bisa menyadarkan generasi penerus bangsa yang ingin bercita-cita ingin

menjadi seorang Pejabat Pemerintah agar tidak melakukan hal-hal atau tindakan di luar

kapasitas kewenangannya maupun seorang yang telah memiliki kekuasaan tersebut.

Metode Penelitian

Sifat dan Jenis Penelitian

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2064

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

menggunakan metode sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam

tulisan ini yaitu agar dapat memberikan sebuah hasil yang bermanfaat dan mudah

dipahami, maka penulisan ini dilihat dari jenis dan sifatnya dilakukan dengan penelitian

menggunakan metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode

penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang sudah ada. Penelitian ini

untuk mendapatkan bahan-bahan yakni berupa: asas-asas hukum, teori-teori hukum,

konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang ada dan telah diatur

yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini dengan menuangkan

hasil, mendeskripsikan, dan menganalisa dari peraturan-peraturan hukum terkait

bagaimana seharusnya dan bagaimana senyatanya.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Atau Ruang Lingkup

Wewenang memiliki arti yaitu hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ansori, 2017). Kemudian yang disebut

dengan Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melebihi wewenang dan

kapastitas yang seharusnya diberikan atau dimiliki, dan/atau bertindak sewenang-wenang

sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Voll, 2010).

Terjadinya penyalahgunaan wewenang perlu diketahui dan diukur dengan

membuktikan secara faktual dan akurat bahwa seorang pejabat telah menggunakan

wewenangnya dilakukan untuk tujuan yang seharusnya atau tidak, hal ini harus dapat

dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar atau

sengaja dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu (Harun,

Nuria Siswi, SH, & Galang Taufani, 2018). Pengalihan tujuan tersebut harus benar

berdasarkan keinginan pribadi yang dilakukan dengan sadar atas sesuatu yang

dilakukannya yakni diluar kapasitas kewenangannya, baik untuk kepentingan dirinya

sendiri ataupun untuk orang-orang terdekat/kerabat.

(Hadjon, 2012) Berdasarkan tinjauan yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinyatakan terjadi ketika “badan dan/atau

pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang

dilakukan melebihi wewenang dengan:

a). melampaui masa jabatan berlakunya wewenang;

b). melampaui batas wilayah wewenang yang seharusnya; dan/atau

c). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2065

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan

dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu

meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang,

dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang

apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas

waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hulu & Pujiyono, 2018).

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang

apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi

wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang

diberikan (Barhamudin, 2019). Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan

bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa

dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan

penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan

penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan

administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian

keuangan negara.

Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib

penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas

proposionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas.

Dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah dilihat berdasarkan

dari peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada

atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya ukuran atau

kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah menaati

peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan ruang

lingkup tata kerja.

Penyalahgunaan kewenangan ini diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999

jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah satu-satunya bentuk penyalahgunaan

kewenangan. Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(Simanjuntak, 2018) Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “invisible crime” yaitu

ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan

(Rini, 2018). Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa “telah terjadi

pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara,

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2066

manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan

suatu kebijakan” (Dewi, 2019).

Di kalangan penegak aturan sendiri masih ada persepsi yang tidak sama pada

menaruh batasan kapan kebijakan atau diskresi masuk pada ranah pidana atau sekedar

pelanggaran administratif, khususnya pada kaitan menggunakan kebijakan atau tindakan

yang keliru berdasarkan pejabat yang menyebabkan kerugian negara (Hadjon, 2011.).

Kesimpulan

Pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan adalah dilihat

berdasarkan dari peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar

belakangi ada atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya

ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah

menaati peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan

ruang lingkup tata kerja. Kemudian, pejabat terkait dapat dikatakan menyalahgunakan

wewenang apabila dalam persidangan di PTUN terbukti bahwa perbuatan mereka

menerima dana bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan, mengingat dasar hukum yang dijadikan alasan oleh

mereka telah dicabut. Sebagai saran, bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan,

maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Seharusnya sebagai

seorang pejabat yang mempunyai kekuasaan, memanfaatkan kekuasaannya tersebut

untuk bisa menyejahterakan rakyatnya dan menciptakan perdamaian demi kepentingan

umum bukan hanya untuk dirinya sendiri, kerabat, atau golongan-golongan tertentu.

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia  
 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021           2067 
 
Bibliografi 
 
Ansori,  Lutfil.  (2017).  Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. 
 
Barhamudin, Barhamudin. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan 
Dan  Ruang  Lingkupnya  Menurut  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. 
Solusi, 17(2), 175–192. 
 
Dewi,  Arma.  (2019).  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana 
Korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1, 24–40. 
 
Hadjon, Philipus M. (n.d.). dkk.(2011). Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Hadjon, Philipus M. (2012). dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta. 
 
Harun, S.  H.,  Nuria  Siswi,  E.,  SH,  M.  H.,  &  Galang Taufani, S.  H.  (2018).  Hukum 
Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly. Muhammadiyah university Press. 
 
Hulu,  Sabarudin,  &  Pujiyono,  Pujiyono.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas 
Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan 
Wewenang. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 167–174. 
 
Rini, Nicken Sarwo. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang 
Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257–274. 
 
Simanjuntak, Enrico. (2018). Hukum acara peradilan tata usaha negara transformasi 
dan refleksi. 
 
Voll, Willy D. S. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara. 
 
Laica  H.M.  Marzuki,.  “Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang 
Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Perkembangan  Kompetensi  Peradilan  Tata 
Usaha Negara RI”, hlm. 13. Makalah disampaikan pada  Seminar  Sehari  dalam rangka 
HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  kaitannya 
dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016 
 
Philiphus M Hadjon, “Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang 
Nomor  30  Tahun  2014”,  disampaikan  dalam  Colloquium  Membedah  Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden 
Palace, 5 Juni 2015 
 
Shinta  Agustina  dkk.  Penjelasan  Hukum  Unsur  Melawan  Hukum;  Penafsiran  Unsur 
Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Jakarta: Kerjasama Judicial Sector Support dengan LeIP, 2017 
 
Romli Atmasasmita. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu 
Catatan  Kristis  Atas  UU  RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi 

Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan di Indonesia

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 11, November 2021 2068

Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka

HUT IKAHI Ke-62 dengan tema “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,

Menguatkan atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi”, Hotel Mercure,

Jakarta, tanggal 26 Maret 2015

Shinta Agustina dkk. Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum; Penafsiran Unsur

Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Jakarta: Kerjasama Judicial Sector Support dengan LeIP, 2017