1660

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 9 September 2021

KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN

CIGALONTANG KABUPATEN TASIKMALAYA

Tedi Sukmana Harun

STISIP Tasikmalaya

Email: [email protected]

Abstrak

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya masih memiliki masalah yaitu: 1) Kurang disiplin terhadap waktu kerja,

2) Adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai, dan 3)

Pelaksanaan pelayanan E-KTP belum sesuai dengan standar operasional prosedur.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah Kinerja Aparatur Sipil

Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Metode

penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi (pengamatan),

wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan informan penelitian

menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data

dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian

menunjukan bahwa: 1) Responsivitas ASN kurang responsif. Hal tersebut dapat

diketahui dari: (a) Kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan administratif

masih minim; (b) Kemampuan ASN dalam penggunaan teknologi dan informasi

masih minim; (c) Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang responsifnya

pegawai dalam melakukan pelayanan administratif maupun teknis; 2) Responsibilitas

Aparatur Sipil Negara adalah kurang responsibel. Hal tersebut dapat diketahui dari:

a) Belum sesuainya pelaksanaan jam kerja Aparatur Sipil Negara; dan b) Pelaksanaan

standar operasional prosedur yang belum sesuai. 3) Kualitas Layanan Aparatur Sipil

Negara adalah kurang berkualitas, masyarakat kurang puas terhadap pelayanan; 4)

Produktivitas Aparatur Sipil Negara kurang produktif, yaitu kurang jelasnya

informasi pelayanan, dan kurang cepat dan tanggapnya pelayanan terutama dalam

pengoperasian komputer; dan 5) Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara dinilai kurang

akuntabeldan efektif. Kesimpulannya kinerja aparatur sipilnegara di kantor

kecamatan cigalontang belum efektif.

Kata kunci: Kinerja; Aparatur Sipil Negara; Kecamatan Cigalontang

Abstract

The performance of the State Civil Apparatus at the Cigalontang District Office,

Tasikmalaya Regency still has problems, namely: 1) Lack of discipline in working

time, 2) There is overlap in the implementation of main tasks and functions by

employees, and 3) The implementation of E-KTP services is not in accordance with

standard operating procedures. . The purpose of this study was to find out how the

performance of the State Civil Apparatus at the Cigalontang District Office,

Tasikmalaya Regency. The research method that the author uses is a descriptive

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1661

research method with a qualitative approach, the data collection techniques are

observation, interviews, documentation, and triangulation. Determination of

research informants usingtechnique purposive sampling. Data processing and

analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study show that: 1) ASN responsiveness is less responsive. This can

be seen from: (a) ASN's ability to provide administrative services is still minimal; (b)

The ability of ASN in the use of technology and information is still minimal; (c) The

number of complaints from the public about the lack of responsiveness of employees

in performing administrative and technical services; 2) Responsibility of the State

Civil Apparatus is less responsible. This can be seen from: a) The implementation of

the working hours of the State Civil Apparatus is not yet appropriate; and b)

Improper implementation of standard operating procedures. 3) The quality of the

service of the State Civil Apparatus is of low quality, the community is not satisfied

with the service; 4) Productivity of the State Civil Apparatus is less productive,

namely the lack of clear information on services, and less fast and responsive

services, especially in computer operations; and 5) Accountability of the State Civil

Apparatus is considered less accountable and effective. In conclusion, the

performance of the state civil apparatus in the Cigalontang sub-district office has

not been effective.

Keyword : Performance; State Civil Apparatus; Cigalontang District

Pendahuluan

Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan

pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan

publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti untuk

mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik maka organisasi birokrasi harus

profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap tuntutan

masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap

pelayanan yang diterimanya.

Indonesia merupakan Negara Berkembang dan menjadi salah satu Negara dengan

birokrasi terburuk di Asia, menurut Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

Political and Economic Risk Consultancy (PERC), di awal tahun 2020 telah melakukan

sebuah survey, review, dan pemeringkatan terhadap sistem birokrasi di 12 Negara di Asia.

Survey ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada 1.373 expatriat (tenaga kerja

asing) executif tingkat menengah dan senior (PERC), 2020).

Tabel 1. Peringkat Kualitas Birokrasi Tahun 2020

No.

Negara

Skor Integritas

India

9,41

Indonesia

8,59

Filipina

8.37

Vietnam

8,13

China

7,93

Tedi Sukmana Harun

1662 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

Malaysia

6,97

Taiwan

6,60

Jepang

6,57

Korea Selatan

6,13

10.

Thailand

5,53

11.

Hongkong

3,49

12.

Singapura

2,53

Sumber: Political and Economic Risk Consultancy (PERC)

Buruknya kualitas birokrasi di Indonesia merupakan indikasi bahwa kinerja

birokrasi di Indonesia semakin buruk dan semakin korup karena dengan besarnya skor

yang dimiliki, semakin buruk kualitas birokrasi di suatu negara. Birokrasi di Indonesia

dalan tahun 2020 hanya lebih baik dibandingkan dengan India. Indonesia menjadi

peringkat kedua Negara dengan kualitas birokrasi terburuk.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

Pemerintahan. Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi

tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan kebijakan

dan pelayanan publik profesional bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN

(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sesuai dengan perannya Aparatur Sipil Negara harus

memberikan hasil kerja (kinerja) yang baik dalam perannya sebagai perencana dan

pengawas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian

dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang

memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib

mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit dalam

pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Citra birokrasi pemerintahan secara

keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.

Indonesia, memiliki Pegawai Negeri Sipil yang banyak mendapatkan pendidikan

dan pelatihan secara rutin. Namun, tidak jarang ada PNS yang sudah bekerja lebih dari 8

tahun, tetapi pendidikan yang didapat baru pra jabatan. Pendidikan tersebut memang

wajib bagi Calon Pegawai Negeri Sipil ketika akan diangkat menjadi Pegawai Negeri

Sipil.

Kantor Kecamatan Cigalontang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di

Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki potensi daerah yang sangat baik dalam bidang

pertanian, dan tanaman buah-buahan seperti kopi dan lainya. Penetapan Kinerja Kantor

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Rencara

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1663

kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi

dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan observasi penulis di lokasi penelitian, ditemukan berbagai

permasalaan terkait kinerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang

Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurang disiplin terhadap waktu kerja, yaitu banyaknya pegawai yang datang terlambat

dan pulang lebih awal dari waktu yang telah di tentukan, hal tersebut diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan

Lembaga Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Jam kerja efektif dalam lima hari

kerja adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan

Hari Kamis Jam 07:30-16:00 Waktu istirahat: jam 12:00-13:00. b. Hari Jum’at: Jam

07:30-16:30 Waktu istirahat: Jam 11:30-13:00.”

Contoh: datang terlambat yaitu lebih dari jam 08:00 WIB, dan pulang lebih awal yaitu

jam 15:00 WIB.

Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori menurut (Dwiyanto dalam Rina, 2021)

yang menjelaskan bahwa: indikator kinerja dengan dimensi “Responsibilitas adalah

kemampuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan

hukum dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.” Jadi dapat diketahui bahwa

terdapat kesenjangan antara fakta dilapangan dengan peraturan, yaitu dari kedisiplinan

waktu kerja pegawai.

2. Adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh pegawai di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya;

Di Kecamatan Cigalontang, penulis memperoleh informasi dari Camat di Kecamatan

Cigalontang yang menyebutkan bahwa: “Dalam pelaksanaan kerja masing-masing

pegawai sering kali terjadi tumpang tindih pekerjaan, hal tersebut dikarenakan sumber

daya manusia pegawai yang rendah.” Jadi berdasarkan hasil observasi tersebut, maka

dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

pegawai belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.

3. Pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kecamatan Cigalontang belum sesuai dengan

standar operasional prosedur dalam proses pembuatan E-KTP; Sesuai dengan standar

operasional prosedur pelayanan E-KTP di Kecamatan harus ada Petugas Pendukung

Pelayanan dan Operator Kecamatan, tapi pada kenyataannya di Kecamatan

Cigalontang Operator Kecamatan bertindak sekaligus sebagai Petugas Pendukung

Pelayanan. Hal tersebut menyebabkan pelayanan yang ada di Kecamatan Cigalontang

menjadi tidak efektif dan efisien.

Berikut penulis menyajikan perbandingan penelitan yang digunakan oleh penulis

sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Membahas tentang kinerja terdapat penelitian terdahulu dan tentunya terdapat

perbedaan penelitian yang penulis sekarang lakukan terhadap penelitian yang dilakukan

oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

Tedi Sukmana Harun

1664 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

Penelitian terdahulu pertama oleh (Hutasoit, 2016) perbedaannya adalah pada

tujuan penelitian. Tujuan penelitian peneliti terdahulu adalah (1) Untuk Mengetahui dan

Mendiskripsikan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Palaran Kota

Samarinda, dan (2) Untuk Mendeskripsikan Faktor Penghambat Kinerja Pegawai Negeri

Sipil Pada Kantor Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sedangkan penelitian penulis

Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Cigalontang

Kabupaten Tasikmalaya (Dandan, 2020). Teori yang digunakan adalah sama yaitu

menggunakan teori menurut (Dwiyanto, 2021) dengan dimensi: (1) Produktivitas, (2)

Kualitas Pelayanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, dan (5) Akuntabilitas. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah dengan Triangulasi

(gabungan), Penelitian Kepustakaan (Library Research), dan Penelitian Lapangan (Field

Work Research) yang terdiri dari Observasi, Informan (wawancara), dan dokumentasi,

sedangkan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi

partisipasi pasif, interview/wawancara terstruktur, dokumentasi, dan triangulasi sumber.

Kedua oleh (Mandasari et al., 2017) Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

Meningkatkan Kualitas Birokrasi di Kelurahan Bontang Baru Kota Bontang. Penelitian

ini mendeskripsikan kinerja ASN melalui beberapa indikator yang meliputi produktivitas,

kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas -Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Kelurahan Bontang baru berusaha menerapakan teknologi infirmasi

dalam meningkatkan pelayanan baik dari segi produktivitas dan kualitas. Selain itu

kelurahan juga berusaha untuk melakukan strategi jemput bola ntuk meningkatkan

responsivitas dan bertanggungjawab untuk mematuhi standar pelayanan yang telah

ditentukan serta menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan aturan -Hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa kelurahan perlu meningkatkan kinerjanya dalam konteks sosialisasi

pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas pelayanan yang memadai kepada

masyarakat

Penelitian tersebut tentunya relevan dengan penelitian penulis dalam segi

variabelnya dan tentunya terdapat persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian tersebut adalah dalam hal

variabel kinerja, metode yang di gunakan. Adapun perbedaannya adalah dalam hal teori

yang digunakan, waktu dan tema atau fokus penelitian serta hasil dan kesimpulanya,

namun dianggap relevan dengan penelitian penulis. Namun yabg penulis bidik sebagi

kebaharuanya terletak pada reformasi ASN agar menjadi efektif dan memberikan dampak

positif bagi pemerintahan.

Membahas tentang kinerja tentunya akan membahas konsepnya terlebih dahulu,

kinerja perlu dilakukan dengan hati-hati, karena akan menentukan kinerja aparatur dan

kinerja organisasi, sejalan dengan hal tersebut pengertian kinerja menurut (Supandi,

2021), adalah:

“Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya

dalam bahasa inggris adalah performance. Istilah performance sering di

Indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1665

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam

waktu tertentu.”

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa

yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan

yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen

dan memberikan kontribusi ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seseorang Aparatur

Sipil Negara (ASN) secara terukur dalam pekerjaannya dan dilaksanakan sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki, dan tugas yang telah ditentukan. Aparatur Sipil Negara (ASN)

dalam memberdayakan dan memaksimalkan suatu kinerja, diperlukan pengetahuan yang

luas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menghasilkan apa yang menjadi tujuan

utama. Pengertian lain menurut Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan job

performance atau actual performance, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu,

seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau

kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai

dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode

tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan

tingkat kemampuan tertentu.

(Kasmir, 2014) menyatakan untuk memperkuat bahwa kinerja individu adalah

dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi

individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap

pencapaian hasil kerja individu.

Sedangkan menurut ( Colquitt dalam Kasmir, 2014) kinerja ditentukan oleh 3

faktor, yaitu :

a. Kinerja tugas (task performence).

b. Perilaku kesetiaan (citizenship behavior) sebagai perilaku positif.

c. Perilaku produktif tandingan (counter productive behavior) sebagai

perilaku negatif.

(Ruky, 2016) menguatkan melalui definisi faktor yang berpengaruh langsung

terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan

untuk menghasilkan produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin

berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat

kinerja organisasi tersebut.

2. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.

3. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan

ruanganm dan kebersihan.

4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan.

Tedi Sukmana Harun

1666 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

5. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar

bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.

6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan,

promosi dan lainnya.

Kinerja dalam lingkup Organisasi Publik yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seorang

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan suatu pekerjaan dan dapat dievaluasi

tingkat kinerjanya. Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat ditentukan dengan

target yang dicapai selama periode waktu yang telah ditentukan dalam organisasi

(Kreitner & Kinicki, 2005). Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam Organisai

Pemerintahan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Kinerja tidak

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja

Berbagai macam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya

membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai

standar yang berbeda-beda tentang pencapaian hasilnya. Menurut (Kasmir, 2014)

menyebutkan dalam praktiknya kinerja dibagi ke dalam dua jenis yaitu kinerja individu

dan kinerja organisasi. Kinerja individu merupakan kinerja yang dihasilkan oleh

seseorang, sedangkan kinerja organisasi merupakan kinerja perusahaan secara

keseluruhan. Selanjutnya menurut ( Robbins dalam Sumual, 2017) penilaian kinerja

terdiri dari pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, pendekatan

kontingensi. Adapun penjelasan mengenai jenis penilaian tersebut adalah: 1) Pendekatan

sikap, pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. 2)

Pendekatan perilaku, melihat bagaimana orang berperilaku. Kemampuan orang untuk

bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kerja. 3)

Pendekatan hasil, perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan

pada produk atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan individu. 4) Pengekatan

kontingensi, pendekatan ini selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang

berkembang. Pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk

calon yang mempunyai pekerjaan tidak sama

Berdasarkan pengertian di atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah

dipengaruhi faktor yang dipengaruhi beberapa pendukung dan penghambat dalam

menjalankan pencapaian suatu kinerja yang maksimal, faktor tersebut meliputi faktor

yang berasal dari intern maupun ekstern. Suatu kinerja dapat dinilai, apakah sudah

berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, untuk itu perlu diadakan suatu evaluasi

kinerja.

Selanjutnya menurut ( Greenberg & Baron dalam Sumual, 2017) menjelaskan

bahwa “Penilaian kinerja atau evaluasi dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan

organisasi. Manajemen menggunakan evaluasi untuk mengambil keputusan tentang

sumber daya manusia. Penilaian memberikan masukan untuk kepentingan penting seperti

promosi, mutase dan pemberhentian”.

Sedangkan menurut untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah secara

komperehensif yaitu sebagai berikut:

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1667

“Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (birokrasi publik) disesuaikan

dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selanjutnya dikatakan bahwa indikator

kinerja yang komperehensif karena mencakup dimensi-dimensi: kualitas layanan,

produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.”

Selain itu, indikator kinerja yang diungkapkan oleh (Dwiyanto, dalam Rina, 2018) yaitu:

1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

2. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kemampuan yang menunjukkan tingkat kesesuaian antara

penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum dan peraturan dan prosedur yang

telah ditetapkan.

3. Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah kemampuan organisasi pelayanan publik untuk

memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui

pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Isu mengenai kualitas layanan

cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi

pelayanan publik.

4. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output,

artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang

diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang dicapai dapat berupa barang.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Sipil

Negara Di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi tiga sisi, pertama dapat

memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai

sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Kedua diharapkan dapat menambah studi

kepustakaan khususnya Ilmu Pemerintahan guna penelitan lebih lanjut. Ketiga

diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide dan gagasan serta masukan dalam

upaya meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang

berdasarkan pada landasan teoritik empirik.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, sedang datanya

terdiri Data Primer dan Data Sekunder (Sugiyono, 2012)

Penentuan informan penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik

purposive sampling (Indrawan & Yaniawati, 2016). Penulis menentukan informan

penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Camat Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya,

Tedi Sukmana Harun

1668 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

2. Sekretaris Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya,

3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya,

4. Pengelola Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya,

5. Sebagian Masyarakat di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data ialah dengan melakukan pengamatan Observation),

Wawancara, Dokumentasi dan Triangulasi. Pengolahan data dan analisis datanya yaitu

reduksi data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Simpulan/

Verifikasi (Conclussion Drawing/verification).”

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya.Penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 (Tujuh bulan)

Hasil dan Pembahasan

Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pembahasan mengenai Kinerja Aparatur Sipil

Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dianalisis melalui lima

dimensi yaitu: Responsivitas, Responsibilitas, Kualitas Layanan, Produktivitas, dan

Akuntabilitas. Adapun penjelasan hasil penelitian ke lima dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam

mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini

dapat dilihat dari Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administratif,

Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam penggunaan teknologi dan informasi,

Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan,

Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan.

Kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administratif merupakan

sebuah acuan tercapai atau tidaknya target yang ditentukan oleh pimpinan kepada

stafnya, juga penggunaan waktu yang efektif dalam sebuah pekerjaan, serta pembagian

kerja yang seimbang dan merata kepada jajaran staf dalam memberikan pelayanan

administratif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kemampuan Aparatur Sipil

Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang adalah berbeda-beda. Hal tersebut sesuai

dengan kompetensi dan keahlian masing-masing pegawai, tidak semua pegawai dapat

mengoperasikan komputer, sehingga hal tersebut dapat menghambat terhadap proses

pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan melalui penelitian, maka dapat

disimpulkan bahwa pada dimensi responsivitas adalah kurang responsif. Hal tersebut

dapat diketahui dari: 1) Kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan administratif

masih minim yaitu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai

belum dapat dilaksanakan oleh masing-masing bidang; 2) Kemampuan ASN dalam

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1669

penggunaan teknologi dan informasi masih minim yaitu tidak semua pegawai dapat

mengoperasikan komputer; 3) Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang

responsifnya pegawai dalam melakukan pelayanan administratif maupun teknis.

2. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

menunjukkan tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum

dan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian

jam kerja Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan/Undang-Undang, Kesesuaian

standar operasional prosedur pelayanan terhadap masyarakat, dan Kesesuaian biaya

yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Berikut penulis sajikan hasil penelitian dengan narasumber mengenai

Responsibilitas yang dihasilkan oleh Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang

Kabupaten Tasikmalaya dengan parameternya: Jam Kerja Aparatur Sipil Negara,

kesesuaian pelayanan terhadap Standard Operasional Prosedure, dan biaya yang

dipungut terhadap masyarakat dalam melakukan pelayanan, antara lain:

a) Kesesuaian jam kerja pegawai di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masuk

jam 08:00 WIB – 15:00 WIB hal ini menunjukan bahwa jam kerja ASN di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya belum sesuai dengan

ketentuan jam kerja ASN di Kabupaten Tasikmalaya.

b) Pembahasan tentang parameter kedua dari dimensi responsibilitas yaitu

kesesuaian standar operasional prosedur pelayanan terhadap masyarakat dapat

diketahui sebagai berikut: responsibilitas pegawai di Kecamatan Cigalontang

adalah kurang responsibel. Hal tersebut dapat diketahui dari pelaksanaan

pelayanan yang ada belum sesuai dengan standar operasional prosedur

pelayanan, dan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat tidak oleh

bidangnya masing-masing. Hasil penelitian ini dapat dianalisa bahwa

Rensponsibilitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang responsibel, artinya Aparatur Sipil Negara yang

ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya belum melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

c) Pembahasan hasil wawancara untuk parameter yang ketiga pada dimensi

responsibilitas adalah kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat

dalam melakukan pelayanan, yaitu dapat diketahui sebagai berikut:

“kesesuaian biaya yang dikeluarkan masyarakat adalah telah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam pelayanan terhadap masyarakat, pihak

Kecamatan tidak pernah memungut biaya diluar ketentuan yang berlaku dalam

pelayanan”. maka dapat diketahui bahwa tidak ada pungutan liar yang

dilakukan oleh pihak Kecamatan Cigalontang terhadap masyarakat.

Jadi berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, maka dapat

diketahui bahwa responsibilitas kerja Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang responsibel, hal tersebut dapat

Tedi Sukmana Harun

1670 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

diketahui dari: 1) Belum sesuai nya pelaksanaan jam kerja Aparatur Sipil Negara yang

ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yaitu masih banyak Aparatur

Sipil Negara yang datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan; dan 2)

Pelaksanaan standar operasional prosedur Aparatur Sipil Negara yang ada di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya juga belum sesuai, hal tersebut dapat

diketahui dari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil

Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya

3. Kualitas Layanan

Sejauh mana Kualitas Layanan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Kualitas layanan adalah kemampuan Aparatur

Sipil Negara (ASN) untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para

pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Hal ini

dapat dilihat dari: Kepuasan masyarakat dalam pelayanan teknis Aparatur Sipil

Negara, Kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara,

Keramahan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan, dan Kesopanan

Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan.

Berdasarkan hasilpenelitian melalui beberapa informan di atas mengenai

kualitas layanan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang berkualitas. Kurang berkualitasnya pelayanan yang

diberikan Aparatur Sipil Negara dapat diketahui dari banyaknya masyarakat yang

merasa kurang puas terhadap pelayanan administratif maupun pelayanan teknis yang

diberikan oleh Aparatur Sipil Negara, selain itu Aparatur Sipil Negara yang ada di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya kurang ramah dan kurang sopan

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut dapat diketahui dari

sikap Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya yang

kurang peduli terhadap masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan.

4. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output,

artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

(ASN) dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Hasil yang dicapai

dapat berupa barang. Hal ini dapat dilihat dari

a) Kecepatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;

b) Ketepatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara;

c) Kejelasan informasi yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan

administratif; dan

d) Kejelasan informasi yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan

teknis.

Pegawai dituntut untuk memiliki semangat dalam melaksanakan tugas-tugas

baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab dalam

pekerjaan menentukan tercapai tidaknya target yang sudah ditentukan oleh pimpinan.

Berdasarkan hasilpenelitian menunjukan bahwa produktivitas Aparatur Sipil

Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya adalah kurang produktif,

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1671

hal tersebut dapat diketahui dari kurang jelasnya informasi pelayanan yang ada di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, selain itu Aparatur Sipil Negara di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya kurang cepat dan tanggap dalam

memberikan pelayanan terutama dalam pengoperasian komputer”.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

Aparatur Sipil Negara (ASN) tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Hal

ini dapat dilihat dari: Ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam berpakaian, Kejujuran

Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan teknis, dan Kejujuran Aparatur

Sipil Negara dalam melakukan pelayanan administratif.

Berdasarkan hasilpenelitian ditemukan bahwa Aparatur Sipil Negara di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dinilai kurang bertanggung jawab

terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan, hal tersebut dapat diketahui dari

kurangnya perhatian dari pegawai terhadap masyarakat yang datang ke Kantor

Kecamatan. Hasil analisis penullis menyimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara dinilai

masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pegawai dan

masyarakat yang ada di Kecamatan Cigalontang pun menjadi enggan.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan

Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dinilai masih kurang, hal tersebut dapat

diketahui dari belum semua Aparatur Sipil Negara taat dalam berpakaian, belum

semua Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab dalam manajerial kerja, dan belum

semua Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan pada uraian di atas tentang masalah

dan temuan-temuan di lapangan mengenai penelitian Kinerja Aparatur Sipil Negara di

Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dengan berdasarkan 5 (lima) dimensi,

yang terdiri dari: 1) Responsivitas; 2) Responsibilitas; 3) Kualitas Layanan; 4)

Produktivitas; dan 5) Akuntabilitas, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Responsivitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang responsif. Hal tersebut dapat diketahui dari: 1)

Kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan administratif masih minim; 2)

Kemampuan ASN dalam penggunaan teknologi dan informasi masih minim

2. Responsibilitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang responsibel: 1) Belum sesuai nya pelaksanaan jam kerja

Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya. 2) Pelaksanaan standar operasional prosedur Aparatur Sipil Negara

yang ada di Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya juga belum sesuai,

3. Kualitas Layanan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang berkualitas.

Tedi Sukmana Harun

1672 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

4. Produktivitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya kurang produktif.

5. Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Cigalontang Kabupaten

Tasikmalaya adalah kurang akuntabel.

Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Cigalontang Kabupaten 
Tasikmalaya 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021             1673 
 
Bibliografi 
 
(PERC), Political and Economic Risk Consultancy. (2020). Political and Economic Risk 
Consultancy (PERC), ( 2020) survey, review, dan pemeringkatan terhadap sistem 
birokrasi di 12 Negara di Asia. 
 
Dandan, Haryono dan. (2020). Kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. 
 
Dwiyanto, Agus. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM 
PRESS. 
 
Hutasoit, Nova Selvia. (2016). Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan 
Palaran Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara, 4(2), 2016. 
 
Indrawan, Rully, & Yaniawati, R. Poppy. (2016).  Metodologi Penelitian: Kuantitatif, 
Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. 
 
Kreitner, Robert, & Kinicki, Angelo. (2005). Perilaku Organisasi, buku 1. Edisi Kelima, 
Jakarta: Salemba Empat. 
 
Mandasari, Pika, Idris, H. Adam, Si, M., Dyastari, Letizia, Sos, S., & Si, M. (2017). 
KINERJA  APARATUR  SIPIL  NEGARA  (ASN)  DALAM  MENINGKATKAN 
KUALITAS BIROKRASI DI KELURAHAN BONTANG BARU KOTA BONTANG. 
 
Modal,  Profitabilitas  Dan  Likuiditas  Pada  Struktur.  (2014).  Kasmir.(2014).  Analisis 
laporan keuangan, Edisi 7, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Sugiono, A & Untung, 
E.(2009). Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan, Edisi 2, PT. Grasindo, 
Anggota Ikapi, Jakarta. Sitanggang, JP.(2013). Manajemen Keuangan Pe. Jurnal 
Akuntansi Universitas Udayana, 9, 788–882. 
 
Ruky,  Achmad  S.  (2001).  Performance  management  system:  Panduan  praktis  untuk 
merancang dan meraih kinerja prima. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
 
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. 46–57. 
 
Sumual, Tinneke Evie Meggy. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. 
Surabaya: CV. RA De. Rozarie. 
 
Supandi,  Muhammad  Zaki  Fadli.  (2021).  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Oleh 
Bank Sampah Gemah Ripah Bantul Perspektif Maqasid Syari’ah.  
 
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil 
Negara 
 
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah Kecamatan 
 