1475

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 9 September 2021

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

HUMAN IMMUNO DEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY

SYNDROME (HIV & AIDS) DI KOTA TASIKMALAYA.

Anton Charliyan

STISIP Tasikmalaya

Email: antoncharliyan21@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human

Immunodeficiency Virus – Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS)

Di Kota Tasikmalaya masih memiliki permasalahan dimana Kota Tasikmalaya

adalah salsatu yang memiliki kasus infeksi HIV & AIDS tinggi di provinsi Jawa

Barat. Hasil observasi awal yang dilakukan penulis Perda tersebut belum

sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, dapat dilihat dari (1) Kurangnya

sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada masyarakat, (2) Minimnya sumber

daya manusia di KPA Kota Tasikmalaya, dimana belum seluruh anggota KPA

mengetahui secara detail pelaksanaan Perda tersebut. (3) Belum seluruh kegiatan

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS dilakukan. Serta (4) belum

terdapatnya sarana prasarana yang memadai dalam rangka pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimanakah implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human

Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di

Kota Tasikmalaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik Purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara dan

dokumentasi.teknik analisis data dengan, reduksi data, display data, seta penarikan

kesimpulan, teknik keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil

penelitian menunjukan bahwa (1) Perda belum tersosialisasi dengan baik karena

masing-masing pihak merasa mempunyai tugasnya sendiri, Dinas Kesehatan

maupun KPA belum merata dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS dan belum mampu melaksanakannya. (2) Sumber

daya manusia serta anggaran yang ada masih jauh dari cukup untuk

mengimplementasikan Perda ini. (3) Struktur birokrasi dalam upaya pencegahan

dan penanggulangan HIV & AIDS di kota Tasikmalaya sudah cukup baik, hanya

tinggal memaksimalkan kinerja masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung

jawabnya tersebut. (4) Sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini masih

terhambat oleh kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi masing-masing pihak

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya

ini. Hal ini disebakan belum adanya Peraturan yang spesifik menggambarkan tugas

masing-masing aktor. Kesimpulannya implementasinya belum efektf.

Kata kunci: implementasi kebijakan; pencegahan; penanggulangan; HIV & AIDS

Anton Charliyan

1476 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

Abstract :

Implementation of the Policy on Prevention and Control of Human

Immunodeficiency Virus – Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS)

In the City of Tasikmalaya still has problems where the City of Tasikmalaya is the

only one that has high cases of HIV & AIDS infection in the province of West Java.

The results of the initial observations made by the author of the Regional

Regulation have not been fully implemented properly, it can be seen from (1) The

lack of socialization of the regional regulation to the community, (2) The lack of

human resources in the Tasikmalaya City KPA, where not all KPA members know

in detail the implementation the regulation. (3) Not all HIV & AIDS prevention and

control activities have been carried out. And (4) there is no adequate infrastructure

for the prevention and control of HIV & AIDS. The purpose of this study was to

determine how the implementation of the policy of Prevention and Control of

Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV &

AIDS) in Tasikmalaya City. The type of research used is descriptive research with a

qualitative approach using purposive sampling technique. Data collection

techniques were carried out in the form of observation, interviews and

documentation. Data analysis techniques were used, data reduction, data display,

and conclusion drawing, data validity techniques using source triangulation. The

results of the study show that (1) Perda has not been well socialized because each

party feels that it has its own task, the Health Service and KPA have not been

evenly distributed in socializing HIV & AIDS prevention and control efforts and

have not been able to implement it. (2) The existing human resources and budget

are far from sufficient to implement this Perda. (3) The bureaucratic structure in

the efforts to prevent and control HIV & AIDS in the city of Tasikmalaya is quite

good, it is just a matter of maximizing the performance of each actor and their

awareness of their responsibilities. (4) The attitude of the implementers or

implementers of this policy is still hampered by awareness and rules regarding the

duties and functions of each party in the efforts to prevent and control HIV & AIDS

in the City of Tasikmalaya. This is due to the absence of regulations that

specifically describe the duties of each actor. In conclusion, the implementation has

not been effective.

Keyword : policy implementation; prevention; countermeasures; HIV & AIDS

Pendahuluan

Kesehatan merupakan aspek dari hak penting asasi manusia (HAM),

sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM pasal 25 ayat 1

dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk

kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Di Indonesia sendiri

kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai

dengan cita-cita bangsa sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan

cita-cita tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pembangunan kesehatan

yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1477

tentang Kesehatan, pasal 3 menyatakan bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan

secara ekonomis”. Masih tingginya angka pengidap HIV & AIDS di Indonesia menjadi

salah satu kendala pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut, maka dari itu perlu

dilakukan pencegahan dan penanggulangan supaya angka pengidap tersebut dapat

ditekan semaksimal mungkin (Sagala, Suwitri, & Santoso, 2013).

Menurut data Kementrian Kesehatan pada laporan perkembangan HIV-AIDS,

sampai tahun 2005 jumlah kasus HIV yang dipalorkan sebanyak 859, tahun 2006

(7.195), tahun 2007 (6.048), tahun 2008 (10.362), tahun 2009 (9.793), tahun 2010

(21.591), tahun 2011 (21.031), tahun 2012 (21.511), tahun 2013 (29.037), tahun 2014

(32.711), tahun 2015 (30.935), Tahun 2016 (41.250), dan tahun 2017 (10.376). Jumlah

kumulatif yang dilaporkan sampai dengan bulan Maret 2017 sebanyak 242.699 orang.

Jumlah infeksi HIV tertinggi yaitu di DKI (46.758), diikuti Jawa Timur (33.043), Papua

(25.585), Jawa Barat (24.650), dan Jawa Tengah (18.038).

Untuk kasus AIDS sampai dengan tahun 2005 yang dilaporkan adalah sebanyak

5.239, tahun 2006 (3.680), tahun 2007 (4.828), tahun 2008 (5.298), tahun 2009 (6.744),

tahun 2010 (7.470), tahun 2011 (8.279), tahun 2012 (10.862), tahun 2013 (11.741),

tahun 2014 (7.963), tahun 2015 (7.185), tahun 2016 (7.491), dan tahun 2017 (673).

Jumlah kumulatif yang dilaporkan sampai dengan bulan Maret 2017 sebanyak 87.453

orang. Jumlah kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari Jawa Timur (17.041), Papua

(13.398), DKI Jakarta (8.769), Bali (6.824), Jawa Tengah (6.531), Jawa Barat (5.289),

Sumatra Utara (3.897), Sulawesi Selatan (2.812), Kalimantan Barat (2.597), dan NTT

(1.959).

Setiap tahun pengidap HIV & AIDS mengalami peningkatan, hal ini perlu

diwaspadai oleh pemerintah karena apabila tidak dilakukan pencegahan dan

penanggulangan akan terus mengalami peningkatan karena sifat dari penyakit ini adalah

menular.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang

lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, pemerintah membentuk Komisi

Penanggulangan AIDS Nasional yang diatur sejak diterbitkannya Keputusan Presiden

No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS yang diperbarui melalui

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

(Wahyuningsih, Novianto, & Purwadi, 2017).

Tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional adalah menetapkan

kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan,

pengendalian dan penanggulangan AIDS, Menetapkan langkah-langkah strategis yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan

AIDS, melakukan penyebarluasan informal mengenai AIDS kepada berbagai media

massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan

Anton Charliyan

1478 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

masyarakat, melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan

dan penanggulangan AIDS, Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang

terkait dengan masalah AIDS, Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS, memberikan arahan

kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka

pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS (Meluwu, 2016).

Jawa Barat termasuk salah satu Provinsi dengan kasus infeksi HIV & AIDS

tertinggi di Indonesia yang menempati posisi ke-4 kasus HIV dengan jumlah sebanyak

24.650 orang dan menempati posisi ke-6 kasus AIDS dengan jumlah 5.289 orang.

Kasus tersebut tersebar di beberapa daerah Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Salah satu

daerah di Jawa Barat dengan banyak kasus adalah di Kota Tasikmalaya.

Komisi Penanggulangan Aids (KPA) dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

mencatat penemuan kasus baru HIV & AIDS sejak 2004. Sampai saat ini penemuan

kasus baru HIV & AIDS terus bertambah setiap tahunnya. Sejak 2012 sampai 2016

berdasarkan catatan KPA dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, pada 2012

ditemukan 12 kasus baru, 2013 ditemukan 28 kasus baru dan pada 2014 ditemukan 35

kasus baru. Sepanjang 2004 sampai Juni 2016 sudah ditemukan 386 pengidap HIV &

AIDS di Kota Tasikmalaya. Sebanyak 41 kasus baru di 2016 ditemukan pada beberapa

kelompok. Pada kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL) ditemukan 21 orang, kelompok

heterosex 15 orang dan kelompok pengguna jarum suntik (narkoba) 2 orang. Dari

penemuan 41 kasus baru tersebut, sebanyak 51 % didominasi kelompok homosex. 37 %

kelompok heterosex, 7 % penularan dari ibu ke anak dan 5 % akibat penggunaan jarum

suntik (narkoba). Berikut ini adalah data KPA tahun 2016 mengenai kasus HIV & AIDS

tertinggi per kecamatan di kota Tasikmalaya.

Gambar 1. Grafik Data Kasus HIV & AIDS Perkecamatan Pada Tahun 2020

Sumber: Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA) Kota Tasikmalaya.

Untuk mengatasi masalah tingginya jumlah kasus penyakit HIV & AIDS yang

terjadi di Kota Tasikmalaya, maka pemerintah Kota menetapkan sebuah peraturan

dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS, yakni Perda

Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human

Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS).

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1479

Sejak ditetapkan nya peraturan tersebut beberapa tahun yang lalu dari semenjak

peraturan ini dibuat pada tahun 2008 masih dirasa kurang efektif, karena terdapat

adanya permasalahan-pemasalahan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Komisi Penanggulangan

Aids (KPA) Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa permaslahan yang menyebabkan

Perda tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada masyarakat

2. Minimnya sumber daya manusia di KPA Kota Tasikmalaya, dimana belum

seluruh anggota KPA mengetahui secara detail pelaksanaan kebijakan Peraturan

Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2008 tentang Pencegahan Dan

Penanggulangan HIV & AIDS.

3. Belum seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2008 tentang

Pencegahan Dan Penanggulangan HIV & AIDS pasal 7, dilakukan.

4. Belum terdapatnya sarana prasarana yang memadai dalam rangka pencegahan dan

penularan HIV & AIDS sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah

Kota Tasikmalaya Nomor 2 tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan

HIV & AIDS pasal 17

Membahas tentang Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,

2020) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.Implementasi adalah suatu tindakan

atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini

biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas,

tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan

mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu,

pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya (Febrian,

2017). Selain itu, Implementasi merupakan penyediaansarana untuk melaksanakan

sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang,

peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-

lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

(Edward dalam Agustino, 2017) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan

adalah sebagai berikut:

“Policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the

establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an

executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a

regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects”

Dari pengertian diatas menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan

sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-

undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-

lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara dan prinsipnya merupakan cara agar

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, dalam mencapai tujuan dan sasaran

Anton Charliyan

1480 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

program/kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel

akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Dari setiap variable tersebut akan

dijelaskan dibawah ini:

a. Communication (Komunikasi)

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah

komunikasi.(Edward III dalam Agustino,2017) menjelaskan:

”The first requirement for effective policy implementation is that those who are

implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions

and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before

they can be followed. Naturally, these communications need to be accurate, and

they must be accurately perceived by implementors. many obstacles lie in the path

of transmission of implementation communications”

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari

implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi apabila para pembuat

keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten agar para pembuat keputusan

dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang

akan diterapkan dalam masyarakat.

b. Resources (Sumber Daya)

Faktor ke-dua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah

sumber daya. (Edward III dalam Agustino,2017) menjelaskan:

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter

how accurately they are transmitted, if the personel responsible out policies lack

the resources to do an affective job, implementation will not be effective.

important resources include staff of the proper size and with the necessary

expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and

on the compliance of others involved in implementation: the authority to ensure

that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings,

equipment,land and supplies) in which or with which to provide service will mean

that laws will not be provided, and reasonable regulations will not be developed”

Konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang

mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan

dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran,

fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Dispositions (Disposisi)

Faktor ke-tiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah

Disposisi. Dikutip dari (Edward III dalam Agustino,2017) menjelaskan:

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1481

“The dispositions or attiudes of implementation is the third critical factor in our

approach to the study of public policy implementation. if implementation is to

proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the

capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most

implementors can exercise considerable discretion in the implementation of

policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal

superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the

policies themselves. the way in which implementors exercise their direction,

however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their

attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and

by how they see the policies effecting their organizational and personal interests”

Mengenai disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam

pendekatan mengenai pelaksanaan (Suharsimi, 2016). Jika pelaksanaan ingin efektif,

maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,

dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau karakter dari para

penyelanggara kebijakan.Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh

dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka

dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi

tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Faktor ke-empat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

adalah struktur birokrasi. (Edward III dalam Agustino, 2017) menjelaskan:

“Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and

resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the

structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics

of bureaucracies are standard operating prosedurs (SOPs) and fragmentation. the

former develop as internal respons to the limited time and resources of

implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely

dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia”

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedure (SOP). SOP menjadi

pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan

tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur

birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan

kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak

fleksibel.

Berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian tentang implementasi

kebijakan maka terdapat penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Yayat (2020)

Anton Charliyan

1482 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di Desa Wanasigra Kecamatan

Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan hal-

hal antara lain Tidak adanya publikasi seperti papan pengumuman atau banner

mengenai pengelolaan atau penggunaan Dana Desa kepada masyarakat di lingkungan

Kantor Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dan kurangnya

prioritas permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh

BUMDesa. Dari permasalahan yang ditemukan selanjutnya penulis memiliki tujuan

untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di

Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Implementasi Kebijakan (Agustino,

2019) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh

informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di Desa

Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis secara mendalam dan

komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan

situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaannya. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta studi

dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris

Desa, Bendahara Desa, Kaur Keuangan, Ketua LPM dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa

Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa di Desa Wanasigra Kecamatan

Sindangkasih Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan berdasarkan pada faktor-faktor

kebijakan tetapi belum dilaksanakan dengan optimal. Dari empat faktor kebijakan yang

dilaksanakan ternyata ada faktor kebijakan yang belum dilaksanakan yaitu faktor

komunikasi, sedangkan tiga faktor lainnya yaitu sumber daya, disposisi dan struktur

birokrasi sudah dilaksanakan dengan baik. Kesamaan penelitian terdahulu dengan

penulis adalah terletak pada, variabel tentang kebijakan, metode dan teori.

Perbedaan penelitian dengan penulis sebagai novelty atau kebaharuan penelitian

yaitu pada Fokus dan lokus yang berbeda, masalah dan tema yang berbeda kemudian

pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil yang berbeda, serta kesimpulan dan

rekomendasi yang berbeda.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu

permasalahan. Metode penelitian diperlukan agar diharapkan tujuan dan kegunaan

penelitian dapat dicapai dan dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan harus

tepat sehingga dapat memperoleh hasil yang baik (Sugiyono, 2012). “Metode penelitian

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, seperti

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1483

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional merupakan kegiatan penelitian dilakukan

dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

Empiris merupakan cara yang dilakukan dan dapat diamati oleh indera manusia

sehingga orang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan.

Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang bersifat logis”

Teknik Pengumpulan Data, Untuk mendapatkan data dan informasi yang

digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada diperlukan sejumlah data baik

data primer maupun data sekunder. Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan

data dan informasi adalah 1). Pengamatan (Observation) 2). Wawancara 3).

Dokumentasi 4). Triangulasi, analisis data dengan menggunakan, Reduksi data, display

data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

(Moleong, 2012). Menyampaikan bahwa informan adalah orang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, (Sugiyono, 2016) penentuan sumber

data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu

tentang apa yang kita teliti.

Adapun informan dalam penelitian adalah: Pengelola Program KPA Kota

Tasikmlaya, Anggota KPA Kota Tasikmalaya, LSM yang bergerak di bidang

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS, Perwakilan Dinkes Kota Tasikmalaya,

Penderita ODHA.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka denagn ini

peneliti sajikan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya secara gamblang dengan

menyajikan pembahasan berdasarkan dimensi dan parameter yang sudah di tentukan

oleh peneliti sebagaimana yang di sampaikan oleh informan kepada peneliti berikut

pembahasannya:

1. Komunikasi

Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency

Syndrome (HIV & AIDS) ini belum tersosialisasi dengan baik karena masing-masing

pihak merasa mempunyai tugasnya sendiri, dan Dinas Kesehatan maupun KPA belum

mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS secara

menyeluruh dan belum mampu melaksanakannya dengan baik. Karena mereka tidak

tahu dengan adanya Perda ini, mereka bahkan cenderung tidak ingin berurusan dengan

hal-hal terkait HIV & AIDS. Padahal KPA sudah mengupayakan di setiap wilayah ada

komunitas warga peduli aids.

2. Sumber daya

Anton Charliyan

1484 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021

Bila melihat dari program yang ada, sumber daya manusia yang ada pada tubuh

KPA itu belumlah cukup, namun disiasati dengan bermitra dan berjejaring dengan

instansi dan institusi terkait atau LSM dan ORMAS yang ada di Kota Tasikmalaya.

Selain itu KPA mendorong di masyarakat ada warga peduli aids (WPA), sehingga WPA

itu bisa ikut berkontribusi dalam penanganan HIV & AIDS. Namun memang jumlah

orang yang ada di kelompok kerja itu tidak sebanding dengan tugas yang yang harus

dilakukan, karena pada dasarnya tetap harus KPA sendiri yang turun tangan ke

masyarakat atau penderita ODHA. Kemudian dana yang dibutuhkan untuk upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS ini sebenarnya cukup besar. Misal untuk

kelompok khusus ibu hamil, jumlah ibu hamil di Kota Tasikmalaya ini sekitar 13.000

orang, belum yang siap dihamili. Untuk dapat melakukan tes HIV & AIDS itu harus ada

dana yang besar serta fasilitas yang memadai.

3. Struktur Birokrasi

Pengimplementasian Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune

Deficiency Syndrome (HIV & AIDS). KPA adalah sebagai lembaga koordinatif.

Dimana KPA adalah koordinator dan fasilitator setiap kegiatan pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS. Berdasarkan Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired

Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) Pasal 30 menyatakan bahwa dalam

melaksanakan tugasnya KPA bertanggung jawab kepada walikota. Anggota KPA terdiri

dari unsur-unsur instansi vertikal, SKPD, LSM, ODHA dan perwakilan pecandu serta

unsur lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan. Saat ini KPA

mendampingi penderita dalam pengambilan obat. Dinas Sosial dalam pemberdayaan

ODHA dan Dinas Kesehatan dalam pelayanan HIV & AIDS walaupun belum

sepenuhnya rencana atau program kerja yang ada dijalankan serta belum adanya upaya

rehabilitasi yang menyeluruh dari pemerintah untuk ODHA agar mampu bergaul

kembali di masyarakat. Selain itu hambatannya memang dari penderita sendiri dimana

penderita masih tertutup dan enggan di blow up sehingga menyulitkan KPA, Dinas

Kesehatan maupun LSM sendiri untuk memberi pelayanan dan pengobatan pada

mereka. Disini terlihat sebenarnya struktur birokrasi dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya sudah cukup baik, hanya tinggal

memaksimalkan kinerja masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung jawabnya

tersebut.

4. Disposisi

Pengimplementasian Perda Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune

Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) ini baik KPA, Dinas Kesehatan maupun

Puskesmas Kecamatan Cihideung sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik

meskipun belum optimal. KPA dengan sifatnya yang netral, adalah sebagai pendorong

dinas-dinas untuk upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency

Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 1485

Tasikmalaya. KPA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS

mempunyai tugas mengkoordinasi semua kegiatan yang ada di Kota Tasikmalaya

sekecil apapun. Sehingga semua kegiatan terkait upaya pencegahan dan

penanggulangan HIV & AIDS yang dilakukan oleh OPD ataupun LSM harus tercatat di

KPA. Tetapi Disini terlihat bahwa sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini

masih terhambat oleh kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi masing-masing pihak

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya ini.

Berkaitan dengan hasilpenelitian ini maka terdapat perbedaan yang sangat jauh

dengan penelitian terdahulu walaupun sama- sama membahas tentang implementasi

kebijakan tetapi berbeda dalam masalah fokus dan lokus penelitian berdasarkan hasil

pengkajian, tetapi relevan dengan pengkajian ini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi

Kebijakan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-

Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dijalankan dengan baik, dengan dukungan

kondisi lingkungan yang kondusif, komitmen yang tinggi baik eksekutif,

legislatif, dan masyarakat yang dibuktikan dengan ditetapkannya kebijakan

dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2008 Tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus-Acquired

Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS. Untuk mengimplementasikan

Perda ini dilakukan upaya kerjasama antara KPA dengan Dinas Kesehatan Kota

Tasikmalaya juga LSM peduli HIV & AIDS. Namun Perda belum tersosialisasi

dengan baik karena masing-masing pihak merasa mempunyai tugasnya sendiri,

dan instansi yang diberikan mandat baik dari Dinas Kesehatan maupun KPA

untuk mensosialisasikan. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS

belum mampu melaksanakannya.

2. Sumber daya manusia serta anggaran yang ada masih jauh dari cukup untuk

mengimplementasikan Perda ini. Perlu kesiapan dan kesadaran tugas masing-

masing pihak terkait untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya.

3. Struktur birokrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS

di kota Tasikmalaya sudah cukup baik, hanya tinggal memaksimalkan kinerja

masing-masing aktor dan kesadaran akan tanggung jawabnya tersebut.

4. Sikap para pelaksana atau implementor kebijakan ini masih terhambat oleh

kesadaran dan aturan akan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam upaya

pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS di Kota Tasikmalaya ini. Hal ini

disebakan belum adanya Peraturan yang spesifik menggambarkan tugas masing-

masing aktor.

Anton Charliyan 
 
1486     Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021 
 
 
 
 
 
 
Bibliografi 
 
Agustino, Leo. (2019). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung. 
 
EDWARD III, George C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly 
Press. 
 
Febrian, Yasser. (2017).  IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 
NOMOR  06  TAHUN  2007  TENTANG  PENCEGAHAN  DAN 
PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TARAKAN. 
 
Meluwu,  Daniel  Silinggawe.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Daerah 
Dalam Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Di Kota Palu. Katalogis, 1(1). 
 
Moleong,  Lexy  J.  (2012).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung.  Pariwisata 
Pedesaan  Sebagai  Alternatif  Pembangunan  Berkelanjutan  (Laporan  Penelitian 
Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta. 
 
Sagala, Afriani Hanna, Suwitri, Sri, & Santoso, Slamet. (2013). Implementasi Kebijakan 
Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Jawa  Tengah  (Kajian  Peraturan  Daerah 
Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  5  Tahun  2009).  Diponegoro  University. 
https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i4.3590 
 
Sugiyono.  (2012).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  & 
D.Bandung:Alfabeta.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  & 
D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
 
Sugiyono.  (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D  (PT  Alfabet). 
Bandung. 
 
Suharsimi,  Arikunto.  (2010).  Prosedur  penelitian:  suatu  pendekatan  praktik  (edisi 
revisi). Jakarta: Rineka Cipta, 1. 
 
Wahyuningsih,  Siti,  Novianto,  Widodo  T.,  &  Purwadi,  Hari.  (2017).  Implementasi 
Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Human  Immunodeficiency/Aquired 
Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di Kota Surakarta. Jurnal Hukum Dan 
Pembangunan Ekonomi, 5(2). https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18298 
 
Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  tertanggal 
10 November (1948). setiap  orang  berhak  atas taraf  kehidupan  yang  memadai 
untuk kesehatan. 
 

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency 
Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV & AIDS) di Kota Tasikmalaya 
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 9, September 2021             1487 
 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (1945).  
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun (2009) tentang Kesehatan 
 
Keputusan Presiden No. 36 Tahun (1994)  tentang Komisi Penanggulangan AIDS  
 
Peraturan  Presiden  No.  75  Tahun  (2006)  tentang  Komisi  Penanggulangan  AIDS 
Nasional 
 
Perda  Kota  Tasikmalaya  No.  2  Tahun  (2008)  Tentang  Pencegahan  dan 
Penanggulangan  Human  Immunodeficiency  Virus-Acquired  Immune  Deficiency 
Syndrome (HIV & AIDS). 
 
Agustino, Leo (2017) Dasar Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung