1438

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 8 Agustus 2021

PERAN DAN KOORDINASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN

PARIWISATA DI KAWASAN JEMBATAN YOUTEFA

Theodorus Filipus

, Bambang Hari Wibisono

Magister Perencanaa Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada

1,2

Email: [email protected]

Abstrak

Pengembangan pariwisata khususnya di Kota Jayapura saat ini sedang gencar

dilakukan terutama pada wisata alam,. Salah satu fokus pengembangan pariwisata

saat ini berada di kawasan Jembatan Youtefa terlihat dari program pemerintah bagi

kawasan tersebut ataupun pembangunan fasilitas pendukung yang terus berlangsung

hingga saat ini. Banyaknya elemen pemerintah, swasta, dan warga lokal yang terlibat

dalam implementasi pengembangan pariwisata ini menyebabkan timbulnya kendala

yang menyebabkan beberapa titik belum sesuai peruntukan serta pengelolaan wisata

yang belum maksimal. Permasalahan umum yang sering terjadi adalah ketidaksiapan

pengelola wisata baik pemerintah, swasta ataupun masyarakat lokal dalam

menyediakan fasilitas bagi para pengunjung seperti parkiran, toilet, air bersih dan

fasilitas pendukung lainnya. Dalam penelitian ini digunakan metode deduktif

kualitatif dengan metode pengumpulan data sekunder dan primer diperoleh melalui

wawancara mendalam (indepth interview) terhadap narasumber dan untuk analisis

stakeholders dilakukan dengan matriks kepentingan dan pengaruh stakeholders

terhadap pengembangan jalur sepeda wisata yang menggunakan stakeholders grid.

Berdasarkan dari hasil penelitian terlihat bahwa pada umumnya stakeholders sudah

berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun masih terdapat beberapa

program/kegiatan pengembangan pariwisata yang dibuat belum sepenuhnya sinkron

dengan stakeholders lainnya. Masih adanya mindset egosektoral dari sebagian

stakeholders; keterbatasan anggaran dana; dan landasan hukum yang masih belum

kuat serta prioritas program dari pemerintah yang difokuskan untuk event PON XX

menyebabkan timbulnya kendala pada proses pengembangan.

Kata kunci: pariwisata; stakeholders; peran; koordinasi; Kota Jayapura

Abstract

Tourism development located in Jayapura City, is currently being carried out

intensively, especially in nature tourism. One of the current focuses of tourism

development at the Youtefa Bridge area, can be seen by the government's programe

for that area, and the construction of related facilities that currently exist. Various

elements consist of the government, private sector, and local residents who are

involved in the implementation of tourism development resulting obstacles that cause

problems at some points in terms of land use and tourism management. The

heedlessness by tourism stakeholders (government, private and local communities)

in providing facilities and conveniences for visitors such as parking, toilets, clean

water and other supporting facilities has became the main problem at Youtefa Bridge

Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan

Jembatan Youtefa

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1439

Area. In this study, qualitative deductive methods were used with secondary and

primary data collection methods obtained through in-depth interviews with

informants, and for stakeholder analysis were proceeded with a matrix of

stakeholders' interests and influences on the development of tourist bicycle lanes by

using a stakeholder grid.The results, generally it can be seen that stakeholders have

involved in accordance with their duties and functions, but there are still several

tourism development programs/activities that have not been fully synchronized with

other stakeholders. The ego-sectoral mindset by some stakeholders; limited budget

funds; and lack of law framework, a long with program priorities from the

government that are focused on the XX PON event causing obstacles to the

development process.

Keywords: tourism; stakeholders; roles; coordination; Jayapura City

Pendahuluan

Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak terpisah dari interaksi antara host dan

guest. Pemahaman lintas budaya sebenarnya sulit dikesampingkan meskipun secara fakta

di lapangan dianggap kurang penting. Padahal, jika dicermati dalam pariwisata terdapat

ekspektasi budaya yang ketika hal tersebut selaras antara host dan guest maka akan

tercipta iklim pariwisata kondusif. Tetapi jika ekspektasi budaya cenderung jauh berbeda

maka akan terjadi ketidakpuasan berwisata bagi guest dan ketidakpuasan bagi

penyelenggara wisata yaitu host (Swesti, 2019).

Kota Jayapura adalah daerah yang terletak di sebelah utara Papua dan sekaligus

menjadi Ibu Kota Provinsi Papua. Kota Jayapura sendiri merupakan pusat pemerintahan

dengan berbagai aktivitas sosial, budaya politik, bisnis maupun di bidang pembangunan.

Potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi ini hampir terlengkap di Indonesia. Alam yang

dimilikinya masih asli, budaya yang khas dan unik, minat khusus bahari yang tak kalah

menarik dengan daerah lain di Indonesia bahkan mancanegara sekalipun. Tentunya perlu

beberapa sentuhan dan penataan yang baik untuk menjadi obyek dan daya tarik wisata

unggulan bagi kunjungan wisatawan (Rakib, 2017).

Kawasan Jembatan Youtefa saat ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam

mendorong pengembangan pariwisatanya. Jembatan Youtefa atau lebih dikenal dengan

Jembatan Holtekamp telah diresmikan Presiden Joko Widodo tepat pada Hari Sumpah

Pemuda, Senin 28 Oktober 2019. Nama Youtefa diambil berdasarkan perrmintaan

masyarakat adat setempat karena jembatan tersebut berada di atas Teluk Youtefa.

Menurut Jokowi Jembatan Youtefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki

beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di Kota

Jayapura.

Keberadaan Jembatan Youtefa ini tentunya juga menimbulkan beberapa

permasalahan baru, dengan adanya jembatan ini tingkat kunjungan wisatawan ke

kawasan ini semakin meningkat terutama pada saat akhir pecan. Pengelola wisata yang

umumnya masyarakat lokal kurang memerhatikan sarana dan prasarana yang disediakan

karena kurangnya kolaborasi dengan pemerintah dalam hal pengelolaan terutama pada

sarana, prasarana dan fasilitas penunjang wisata seperti toilet, tempat sampah, parkiran

Theodorus Filipus, Bambang Hari Wibisono

1440 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

dan lain-lain (Supiana, 2019). Dari sini dapat terlihat bahwa membangun dan memastikan

hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

sangat penting (Kusdiarni, 2020).

Menurut (Bahtiar, n.d.) cara berpikir egosectoral masih mewarnai persepsi para

stakeholders sehingga masinhg-masing lembaa masih terfragmentasi oleh program

kerjanya di masing-masing instansi. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi

pemahaman dan pelaksanaan peran dari stakeholders untuk pengembangan pariwisata di

Kota Jayapura khususnya di Jembatan Youtefa.

Melihat bahwa tingginya potensi kendala dalam pengembangan kawasan

pariwisata di Jembatan Youtefa, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menguraikan secara

mendalam terkait peran dan koordinasi stakeholders yang terlibat dalam pengembangan

ini. Peneliti ingin melihat bagaimana peran stakeholders terhadap pengembangan

pariwisata serta jenis dan mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder

yang terlibat dalm pengembangan pariwisata di kawasan Jembatan Youtefa. Setelah

melihat peran koordinasi serta jenis dan mekanisme yang digunakan, peneliti dapat

mengidentifikasi peranan, koordinasi serta mekanisme stakeholders dan dapat

mengetahui konflik yang dapat terjadi antar stakeholders dalam implementasi

pengembangan pariwisata.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kualitatif. Identifikasi peran dan

koordinasi stakeholder terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa

menajdi fokus dari penilitian sehingga perlu diketahui siapa saja yang menjadi actor atau

stakeholder yang terlibat dalam hal ini serta melihat fungsi dan perannya masing-masing

(Sugiyono, 2017).

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel yang akan digunakan dalam mengukur serta menjelaskan jenis dan

mekanisme koordinasi antar stakeholders adalah koordinasi kegiatan. Untuk melihat

apakah adanya keselarasan antar stakeholders atau apakah adanya stakeholders yang

saling bertolak belakang dalam mengambil keputusan. Berikut variable dan indicator

yang disajikan dalam table :

Tabel 1 Variabel dan Indikator Penelitian Koordinasi Antar Stakeholders

Variabel

Indikator

Deskripsi

Koordinasi

Kegiatan

Integrasi

Kegiatan

Adanya integrasi dari program/kegiatan dari

masing masing stakeholder

Tinjauan antar

Stakeholders

Adanya saling percaya dan keterkaitan antar

stakeholders dalam mendukung

pengembangan atau adanya stakeholders

yang saling bertentangan dalam

pengembangan.

Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan

Jembatan Youtefa

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1441

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Identifikasi Peran Stakeholder

Analisis stakeholder dilakukan dengan dengan matriks kepentingan dan pengaruh

stakeholder terhadap pengembangan pariwisata kawasan Jembata Youtefa dengan

menggunakan stakeholder grid dengan bantuan Microsoft exel (Sanjaya, 2012). Hasil

analisis stakeholder dikategorikan menurut tingkat kepentingan dan pengaruh yang

diilustrasikan seperti contoh gambar dibawah dimana hasil skoring terhadap tingkat

kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder nantinya akan dikelompokkan

berdasarkan jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga akan membentuk

suatu koordinat (Handayani & Warsono, 2017).

Gambar 1 Matrix Pengaruh dan Kepentingan Analisis Stakeholder

Sumber : Reed et al. (2009)

Posisi kuadaran dapat menggambarkan ilustrasi posisi dan peranan yang

dimainkan oleh masing-masing stakeholder terkait dengan pengembangan pariwisata

yaitu: (1) Subjects (kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah); (2) Key Players

(kepentingan dan pengaruh tinggi); (3) Context setters (kepentingan rendah tetapi

pengaruh tinggi) dan (4) Crowd (kepentingan dan pengaruh rendah). Penetapan skoring

sendri akan menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh

stakeholder adalah modifikasi dari model yang dikembangkan oleh (Siregar, 2011) dan

telah dimodifikasi lebih lanjut oleh (Pratama, 2019), yaitu pengukuran data berjenjang

lima.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pariwisata yang pesat yang saat ini terjadi di sepanjang jalur Pantai

Hamadi dan jalur Pantai Holtekamp tidak terlepas dengan terbangunnya infrastruktur

Jembatan Youtefa sebagai penghubung Kota Jayapura menuju Muara Tami hingga

perbatasan Indonesia-PNG di Skouw. Kedua jalur telah didukung oleh berbagai sarana

prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata yang telah diatur berdasarkan peraturan

Theodorus Filipus, Bambang Hari Wibisono

1442 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

pemerintah Kota Jayapura yang dituangkan dalam zonasi Kawasan Strategis Kota

Jayapura.

A. Jalur Pantai Hamadi

Beberapa permasalahan yang terjadi pada jalur Pantai Hamadi terdapat pada jalur

masuk pantai yang merupakan daerah perdagangan dan jasa serta pergudangan dan

memiliki lebar jalan yang kurang memadai. Ketersediaan sarana prasarana pendukung

juga menjadi perhatian bagi jalur ini apalagi dengan adanya wisata Pantai Hamadi yang

berada tepat di sisi kiri jalur ini. Permasalahan tersebut antara lain ketersediaan tempat

sampah yang sangat kurang, WC umum yang sesuai dengan standard dan lampu jalan

pada beberapa titik yang cukup berbahaya jika dilewati oleh pengendara ataupun pejalan

kaki pada malam hari.

Gambar 3.1 Peta Eksisiting Jalur Pantai Hamadi

Sumber : Google Earth dan Hasil Observasi, 2021

B. Jalur Pantai Holtekamp

Ketersediaan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan wisata tentu saja masih

sangat kurang mengingat jalur ini baru dipadati pengunjung ketika telah terhubung

Jembatan Youtefa, belum adanya toilet umum dengan standard yang telah ditentukan,

lampu jalan, parkiran ataupun jalur-jalur yang dapat digunakan untuk berolahraga seperti

bersepeda.

Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan

Jembatan Youtefa

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1443

Gambar 2 Peta Eksisiting Jalur Pantai Holtekamp

Sumber : Google Earth dan Hasil Observasi, 2021

Kondisi berdasarkan gambar adalah kawasan yang saat ini menjadi titik

munculnya café yang menjadi daya tarik utama dari Pantai Holtekamp. Permasalahan

yang muncul di sebabkan pergerakan masyarakat Jayapura yang sangat cepat untuk

menikmati wisata baru yang hadir di Kota Jayapura. Banyaknya pembangunan yang

terjadi serta beberapa lahan kosong pada kawasan ini menyebabkan pandangan yang

kurang sedap ditambah dengan material pembangunan ataupun sisa pembangunan yang

berserakan di suatu lahan ataupun pada bahu jalan (Yusuf, 2017). Permasalahan seperti

ketersedian wc umum, tempat sampah masih menjadi masalah utama (Nugroho, Zauhar,

& Suryadi, 2014).

Hasil identifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di

Kawasan Jembatan Youtefa berjumlah 12 stakeholder yang terdiri dari pemerintah, LSM,

tokoh adat, pengusaha, pedagang, dan wisatawan domestic

Klasifikasi Stakeholder Dilihat dari Perannya

Klasifikasi dilakukan berdasarkan matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder

yang ditampilkan menggunakan stakeholders grid

Theodorus Filipus, Bambang Hari Wibisono

1444 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

Gambar 3 Matriks Kepentingan dan Pengaruh Stakeholders

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Kuadran I (subyek) ditempati oleh pemilik café, penyewaan gazebo dan pedagang

artinya para stakeholders memiliki kepentingan yang tinggi tetapi hanya memiliki

pengaruh yang rendah, Kuadran II (key player) Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas PU dan

stakeholder lainnya yaitu warga lokal dan LSM WGAB yang artinya memiliki pengaruh

dan kepentingan yang sama-sama tinggi. Kuadran III (contxet setter) ditempati oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan pemilik penginapan yang artinya memiliki pengaruh yang tinggi

sehingga dapat menentukan arah pengembangan pariwisata yang terjadi saat ini

(Groenendijk & Dopheide, 2003). Kuadran IV (crowd) ditempati tokoh adat dan

wisatawan domestik yang artinya memiliki kepentingan dan pengaruh rendah akibat tidak

terlibat secara langsung dalam proses pengembangan (Amalyah, Hamid, & Hakim, 2016).

Kesimpulan

Dari hasil klasifikasi klasifikasi stakeholders menggunakan stakeholder grid

ditemukan bahwa Kuadran I (subyek) ditempati oleh pemilik café, penyewaan gazebo

dan pedagang, Kuadran II (key player) didominasi oleh instansi pemerintah dan

stakeholder lainnya, beberapa instansi pemerintah yang termasuk adalah Dinas

Pariwisata, Bappeda, Dinas PU dan stakeholder lainnya yaitu warga lokal dan LSM

WGAB, Kuadran III (context setter) ditempati oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pemilik

penginapan, Kuadran IV (crowd) ditempati tokoh adat dan wisatawan domestik.

Dari hasil klasifikasi untuk melihat peran stakeholder yang terlibat dalam proses

pengembangan pariwisata di Kawasan Jembatan Youtefa maka ditemukan bahwa Policy

creator yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu

kebijakan sesuai dengan kuadran II yaitu key player yang terdiri dari Dinas Pariwisata,

Bappeda, Dinas PU. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan

stakeholder lain yang terlibat yaitu kuadran II yang masih berperan penting sebagai

penggerak stakeholder lainnya agar bergerak secara terkordinir. Key player yang

bergerak untuk mengkordinir antar stakeholder adalah warga lokal dan LSM WGAB.

Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan

Jembatan Youtefa

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1445

Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan menfasilitasi dan

mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran terdapat di Kuadran II dan Kuadran

III. Kuadran II yaitu Dinas PU sebagai penyedia dan melakukan pembangunan fasilitas

penunjang seperti lampu jalan, parkiran, toilet umum, rambu lalu lintas dan hal lainnya.

Kuadran III memiliki pengaruh yang tinggi seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemilik

penginapan, DLH memperhatikan persoalan ijin terkait pembangunan baik AMDAL dan

hal lainnya. Implementer yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya

termasuk kelompok sasaran yaitu Kuadran I masuk sebagai implementer yaitu merupakan

sasaran dari seluruh kebijakan dan rencana yang telah dibuat, dalam hal ini adalah

pedagang, penyewaan gazebo dan pemilik café.

Pendekatan top down merupakan mekanisme yang terjadi dalam proses

pengembangan pariwisata di Jembatan Youtefa dimana proses perencanaan dilakukan

oleh pemimpin tertinggi suatu organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat

suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Pemimpin tertinggi yaitu pemerintah dan

kemudian melibatkan stakeholder lainnya seperti pengusaha, warga lokal dan tokoh adat.

Pendekatan bottom up kurang terlihat akibat masih kurangnya sumber daya masyarakat

yang paham mengenai pengelolaan pariwisata.

Theodorus Filipus, Bambang Hari Wibisono 
 
1446        Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 
 
Bibliografi 
 
Amalyah,  Reski,  Hamid,  Djamhur,  &  Hakim,  Luchman.  (2016).  Peran  stakeholder 
pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. 
Jurnal Administrasi Bisnis, 37(1), 158–163. 
 
BAHTIAR, FAJAR N. U. R. (n.d.). Pengembangan Dan Peran Stakeholder Desa Wisata 
Di Karangsalam Kecamatan Baturaden. 
 
Groenendijk, E. M. C., & Dopheide, E. J. M. (2003). Planning and Management Tools 
Enschede.  International  Institute  for  Geoinformation  Science  and  Earth 
Observations, ITC. 
 
Handayani,  Fitri,  &  Warsono,  Hardi.  (2017).  Analisis  Peran  Stakeholders  Dalam 
Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. Journal 
of Public Policy and Management Review, 6(3), 40–53. 
 
Kusdiarni, Yuli. (2020). Pengaruh Pemangku Kepentingan Dalam Meningkatkan Kinerja 
Usaha  Industri  Bordir  Di  Provinsi  Aceh.  JURNAL  EKONOMI,  SOSIAL  & 
HUMANIORA, 1(12), 9–17. 
 
Nugroho, Hermawan Cahyo, Zauhar, Soesilo, & Suryadi, Suryadi. (2014). Koordinasi 
Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. 
Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 5(1). 
 
Pratama. (2019). Peran Dan Koordinasi Stakeholders Dalam Pengembangan Jalur Sepeda 
Di  Kawasan  Pariwisata  Sanur,  Kecamatan  Denpasar  Selatan,  Bali.  Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta. 
 
Rakib, Muhammad. (2017). Strategi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan 
lokal sebagai penunjang daya tarik wisata. Jurnal Kepariwisataan, 1(2), 54–69. 
 
Sanjaya, Surya. (2012). Jurnal. Volume 4 Nomor 1 April 2012 ISSN: X. Jurnal Sosek 
Pekerjaan Umum, 4(1). 
 
Siregar, M. (2011). Peranan Stakeholders terhadap Pengembangan Ekowisata di Taman 
Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. 
Institut Pertanian Bogor. 
 
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. 
 
Supiana, Dyah Eka. (2019). Pengembangan Wisata Wendit untuk Penunjang Pariwisata 
di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan Dan 
Inovasi, 1(1), 57–66. 
 
Swesti, Woro. (2019). Dampak Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Budaya Masyarakat 
di  Banda  Aceh.  Jurnal  Kepariwisataan  Indonesia:  Jurnal  Penelitian  Dan 
Pengembangan Kepariwisataan Indonesia, 13(2), 49–65. 

Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan

Jembatan Youtefa

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1447

Yusuf, Juardi. (2017). Studi Penataan Lingkungan Permukiman Petani Rumput Laut di

Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar.