1403

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 8 Agustus 2021

ANALISIS PILIHAN RASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Sampai pada hari ini, Covid-19 tetap menjadi prioritas utama list to do dari apa yang

pemerintah harus selesaikan. Wabah tersebut berhasil mengubah seluruh tatanan dan

regularities masyarakat, dimulai dari patron sosial, sirkulasi ekonomi, sampai pada

penetrasinya dalam diskursus relasi kuasa. Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) menjadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah sebagai kebijakan publik

yang dianggap mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Penelitian ini

mencoba untuk menjawab alasan dan konstruksi yang dibangun pemerintah dalam

menentukan PSBB sebagai kebijakan paling efektif dibanding alternatif lainnya.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang menjawab transparansi mengenai alasan

pemerintah menentukan PSBB menjadi opsi paling menguntungkan kepentingan

Karantina Wilayah, yang mana pada akhirnya pemerintah memilih kebijakan PSBB

sebagai keputusan utamanya. Pembahasan mengenai pemilihan alternatif kebijakan

tersebut tidak dapat dipisahkan dengan diskursus agenda setting kebijakan publik

dan rekapitulasi untung-rugi/cost-benefit yang mana dapat dianalisis melalui

Pendekatan Pilihan Rasional dalam menentukan policy output.

Kata kunci: Rational Choice Approach, Pemerintah, Covid-19, Kebijakan Publik,

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Abstract

the reasons and constructions built by the government in determining PSBB as the

most effective policy compared to other alternatives. To obtain research results that

answer transparency regarding the reasons for the government to determine PSBB

to be the most beneficial option for the common interest, the research method used

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

1404 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

to understand and reach all types of discussion results is qualitative research by

adjusting the Rational Choice Approach in selecting and eliminating phenomena that

happen. This method and approach was chosen on the grounds that there are two

government preferences in determining the best choice in order to suppress the

spread of Covid-19, between PSBB or thediscourse LockdownRegional/ Quarantine,

where in the end the government chose the PSBB policy as its main decision. The

Scale Social Restrictions

Pendahuluan

Memahami fenomena dan gejala politik, mulai dari implementasi kekuasaan

beserta wewenang (use of power and authority), peran legitimasi dalam dinamika kuasa

(role of legitimacy), relasi kelembagaan politik (political institutional relations), dan

lainnya, dapat dilakukan dengan beragam sistem dan metode. Kaidah dan sirkulasi itulah

yang selanjutnya disebut sebagai sebuah pendekatan. Dyke (Budiardjo, 2018)

mendefinisikan pendekatan (approach) sebagai kriteria untuk menyeleksi masalah dan

data yang relevan. Dari apa yang telah dikemukakan Dyke, pada akhirnya pendekatan

pendekatan dengan penekanan pada nilai apa yang seharusnya ada dan menjadi keinginan

bersama. Pendekatan ini menghadirkan gagasan subtansial dengan mengikuti kaidah atau

norma yang berlaku dan keadaan yang seharusnya dicapai); pendekatan struktural/

structural approach (formasi pendekatan dengan menitikberatkan fenomena pada

struktur- struktur tertentu, seperti struktur institusi, struktur kelas, dan struktur kelompok

masyarakat); pendekatan perilaku/ behavioral approach (konfigurasi pendekatan ini

memiliki focus utama pada perilaku individu sebagai unit analisis yang paling utama)

(Budiardjo, 2018).

Sampai saat ini, berdiri banyak sekali pendekatan dalam rangka memahami

fenomena politik secara esensial dan kontekstual, mulai dari Pendekatan

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1405

dengan gejala politk yang terjadi, sehingga pada akhirnya dapat dipahami secara ekstensif

dan menyeluruh.

Salah satu pendekatan yang menjadi titik berangkat dalam artikel ilmiah ini adalah

Pendekatan Pilihan Rasional atau Rational Choice Approach. Terdapat sedikit distingsi

dalam melihat Pilihan Rasional sebagai teori dan di sisi lain sebagai sebuah pendekatan.

Secara kajian teoritis, Pilihan Rasional merupakan teori ekonomi klasik yang dicoba

untuk diterapkan dengan menghubungkan antara atribusi ekonomi mikro dan politik

melalui preferensi pilihan menguntungkan dan tindakan individu, decision makers, dan

kelompok sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi (Buchanan & Tollison, 1984).

Namun dengan menggunakan terminologi pendekatan, Rational Choice Approach

memiliki aksentuasi maupun pementingan di antara beberapa sortiran yang

memungkinkan individu dapat menentukan keputusan yang diharapkannya. Seperti

memilih antara payung atau mantel untuk menerjang hujan deras, sebagian individu akan

memilih payung sebagai opsinya (dengan asumsi lebih mengurangi kemungkinan terkena

imbas derasnya hujan), namun sebagian pula menentukan mantel sebagai alterasinya

(dengan titik berangkat bahwa mantel lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam

menerjang hujan tersebut). Artinya setiap individu akan selalu memiliki preferensi

diantara beragam pilihan yang telah ditetapkannya dalam daftar surogat-subtitusi. Esensi

paling utama dari Pilihan Rasional menekankan bahwa setiap individu akan selalu

menentukan sirkulasi atau pilihan yang diyakini akan mendatangkan utility/ keuntungan

keputusan (Lorens, 1996). Menurut Zaprukhan, bahwa Rasionalisme selalu berangkat

dari asumsi bahwa kebenaran tidak dapat diuji dengan prosedur verifikasi yang dilakukan

oleh indra, melainkan harus dengan syarat kriteria dan logika yang konsisten. Di saat

bersamaan pula Rasionalisme akan selalu menekankan sirkulasi metode rasional dalam

menyelesaikan segala problematika untuk mendapatkan eksplanasi yang menyeluruh,

hakiki, dan ekstensif.

Rational Choice Approach banyak terpengaruh dari episteme tersebut—meskipun

umumnya diketahui bahwa kelahiran Pendekatan Pilihan Rasional dirangsang oleh

beberapa pendekatan dan teori mayor politik seperti, Pendekatan Positivis (Positivism

Approach), Pendekatan Behavioral (Behavioralism Approach), Teori Ketergantungan

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

1406 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

(Dependency Theory), serta beberapa tradisi lainnya. Artinya memang Rasionalisme

menjadi pijakan utama pula bagi Rational Choice dalam beroperasi. Satu-satunya yang

antara Rational Choice dengan episteme Rasionalisme. Keduanya sama-sama berangkat

daripada penggunaan akal (rasio) sebagai tolakan dalam mencapai tujuan (Fikri, 2018),

namun yang sedikit membedakan adalah artikulasi daripada makna “rasional” itu sendiri.

(Friedman, 1953) menyatakan bahwa makna rasional yang digunakan oleh Rational

Choice diarahkan melalui definisi “rasional” yang sempit dan mengacu pada perilaku

homo economicus (manusia ekonomi), yaitu penggunaan rasio dalam menyeimbangkan

dan menemukan titik harmoni untuk memaksimalkan keuntungan pribadi ataupun

Pelaku Rational Choice ini, baik politisi, birokrat maupun para decision makers, pada

dasarnya memiliki sifat egois dan segala keputusan maupun tindakannya berdasarkan

kecenderungan ego tersebut (Budiardjo, 2018). (Riker, 1962) pernah menggambarkan

suatu simulasi dan skema bagaimana penalaran matematis dan ekonomi dapat diterapkan

pada gerak politis, khususnya dalam membentuk sebuah koalisi/aliansi tertentu. Melalui

The Theory of Political Coalitions, Pilihan Rasional atau Rational Choice ternyata dapat

dilakukan penerapan pada beragam problematika yang membutuhkan eksplanasi, seperti

rational voting behaviour, legislation process, conflict and reconciliation, bureaucratic

circulation, dan yang tidak kalah penting: public policy.

Dari Heywood sampai (Budiardjo, 2018), dari Merkl sampai Surbakti, semua

dari proses pembentukan keputusan oleh pihak berwenang sampai pada sirkulasi

penerimaan kebijakan di tengah masyarakat. Sedangkan menurut (Agustino, 2019),

kebijakan publik merupakan sintesis interaksi antara aktor pengambil keputusan publik/

pembuat kebijakan berdasar pada gejala yang harus dicarikan solusinya di tengah

masyarakat. Agustino menambahkan bahwa kebijakan dikatakan sebagai kebijakan

publik ketika turut menyertakan patisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan

yang terbaik untuk semua pihak. Artinya memang kebijakan publik secara tidak langsung

akan selalu berada di setiap aspek kehidupan masyarakat, sampai kapanpun.

Apabila mengacu pada pemaknaan (Riker, 1962) mengenai Rational Choice

dalam setiap aspek politik, maka kebijakan publik atau public policy menjadi bagian di

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1407

dalamnya. Hal ini berarti pula bahwa setiap policy yang ditetapkan para pembuat

kebijakan akan berdasar pada perhitungan akumulasi keuntungan maupun kerugian bagi

banyak pihak. Aktor pembuat kebijakan dan keputusan akan selalu memiliki tendensi

untuk melihat kelebihan-kekurangan dan untung-rugi terhadap suatu keputusan yang

nantinya akan di validasi menjadi sebuah kebijakan publik.

Berangkat dari asumsi tersebut-lah artikel ilmiah ini mencoba untuk menganalisis

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia, berikut dengan penerimaan

dan penolakannya di tengah masyarakat, dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-

19 dengan menggunakan Rational Choice Approach sebagai tools of analysis dalam

mengungkap realitas dan maksud daripada pembentukan kebijakan tersebut melalui

yang dipilih, digunakan juga pendekatan (approach) utama dalam penelitian ini, yaitu

Pendekatan Pilihan Rasional atau Rational Choice Approach.

Sumber data yang dihimpun dalam artikel ini dikarakterisasikan berdasarkan data

primer juga data sekunder. Data primer disini dikumpulkan langsung oleh peneliti dari

sumber-sumber yang utama, dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa buku dan

pustaka, antara lain Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi oleh (Budiardjo, 2018); Dasar-

Dasar Kebijakan Publik oleh (Agustino, 2019); The Methodology of Positive Economics

oleh Milton (Friedman, 1953). Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan

kepustakaan yang menjadi pihak kedua dari penerimaan data tersebut, dalam hal ini

berupa beberapa buku dan jurnal yang membahas pendalaman mengenai Pendekatan

politik, dan ekonomi. Melalui Analisis tersebut, titik berangkat penelitian dimulai dengan

asumsi bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, akan selalu memiliki urutan

preferensi dari berbagai alternatif yang dianggap menguntungkan dan memberikan

banyak dampak profitabel bagi status quo. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk memahami alasan dan konstruksi yang dibangun pemerintah atas

pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai alternatif paling efektif

dalam menekan angka penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

1408 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

Sampai pada hari ini, Pandemi Covid-19 masih tetap menjadi urutan pertama

priority list to do dari hampir seluruh negara di belahan dunia. Semua berusaha untuk

bergerak cepat dengan mencari metode paling efektif dari penerapan ratusan cara untuk

menanggulangi wabah tersebut, dimulai dari assessment masyarakat, penerapan protokol

pencegahan wabah, distribusi sarana anti-penyebaran, sampai pada retransformasi dan

rekonstelasi peraturan maupun kebijakan publik. Kehadiran wabah ini berhasil secara

cepat dan intens merubah banyak tatanan sosial masyarakat, oleh karena itu wajar-lah

ketika permasalahan ini menjadi multidimensional and interdisciplinary problem

(masalah multidimensi dan interdisipliner). Seluruh aspek di tengah masyarakat turut

merasakan dampaknya, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai pada penetrasinya

11.699.021 (kawalcovid19.id, 2021). Cepatnya penyebaran Covid-19 berimplikasi pada

ketidakstabilan aspek yang ada di tengah tatanan sosial masyarakat, bahkan tingkat

kematian dan kewaspadaan yang hadir dari keberadaan Covid-19 tersebut memicu

Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 12 Tahun

2020 mengenai Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (peraturan.bpk.go.id, 2020).

Gerilya untuk menemukan metode terbaik dalam upaya mempercepat penanganan

Covid-19 pun terus dilaksanakan, mulai dari pengadaan sarana protokol kesehatan,

penyediaan instrumen tes dengan standar indikator yang telah ditetapkan, distribusi

vaksinasi, sampai pada riset-riset berbasis scientific method. Semua dilakukan dalam

bertujuan untuk terus menekan alur penyebaran Covid-19, pemerintah mengupayakannya

dengan menghadirkan produk-produk kebijakan publik yang dirasa mampu memberikan

jaminan sekaligus stimulan percepatan dalam penanganan Covid-19 tersebut. Hal ini

senada juga dengan apa yang dikatakan oleh (Atkinson et al., 2020) bahwa terjadi

dinamika yang sangat aktif dalam pembentukan dan perubahan kebijakan di tengah

masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ini. Egeham (Liputan6) mengatakan terdapat

banyak kebijakan pemerintah melalui regulasi yang terlahir oleh situasi pandemi seperti

ini, bahkan dapat diliat bagaimana pemerintah menjadi lebih aktif dalam mengeluarkan

keputusan berupa peraturan perundangan dan instruksi pemerintah. Setidaknya terdapat

delapan produk regulasi buah hasil pemikiran dalam upaya menekan angka penyebaran

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1409

Covid-19, antara lain Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19; PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; Keppres Nomor 11 tahun 2020

tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Keppres Nomor 12 tahun

2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana

Nasional; dan lainnya (dilansir dari Liputan6.com, 2020). Menurut (Agustino, 2019),

apabila memahami produksi kebijakan publik berdasar asumsi yang berangkat dari

pemikiran utilitarianisme, maka hal itu berarti institusi pemerintahan berjalan begitu

demokratis, karena akan selalu ada agregasi dan kepentingan publik di dalamnya untuk

menentukan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Namun pendasaran itu-lah yang

masyarakat Indonesia, sebagian menyetujuinya dalam rangka menekan angka penyebaran

Covid-19 yang terus meningkat, namun separuhnya lagi menentang kebijakan tersebut

karena di khawatirkan dapat merusak sirkulasi ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian

sebelumnya telah berusaha untuk mencari format alasan terbaik pemilihan sirkuler

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai jalan terbaik dalam menekan angka

penyebaran Covid-19 di Indonesia, (Herdiana, 2020) dalam Jurnalnya yang berjudul

“Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” secara komprehensif berhasil

menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan penerapan PSBB berjalan di Indonesia dengan

menggunakan tiga indikator penelitian, yaitu subtansi kebijakan, pelaksana kebijakan,

Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, (Fauzi, 2020) dalam “Implementasi Pembatasan

Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19”

juga menyatakan bahwa masih terjadi bentuk bias kebijakan dalam perspektif dan

persepsi yang berakibat pada pengaplikasian di tahap implementasi. Disisi lain,

ditambahkan pula bahwa keberhasilan PSBB di beberapa daerah bergantung pada

segenap faktor dan variabel penentu, mulai dari kesiapan para aparat dan pemangku

kebijakan, sarana pendukung, ketersediaan biaya, dan sistematika koordinasi dengan

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan menunjukkan alasan dan asumsi dasar yang

dibangun pemerintah dalam menentukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

1410 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

berikut dengan segala rekapitulasi untung-rugi; cost-benefits, dengan menggunakan

Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice Approach) sebagai tools of analysis utama

untuk mendapatkan ragam jawaban di dalamnya.

Agenda Setting Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Hindmoor (Marsh & Stoker, 1995) mengatakan bahwa terdapat dua asumsi utama

sebagai titik berangkat Rational Choice Approach yaitu rasionalitas dan kepentingan

aktor. Termasuk bagaimana ketika pemerintah menentukan kebijakan mana yang terlebih

dahulu harus di produce, melalui beberapa alternatif pilihan. Namun ketika berbicara

Agenda Setting dapat dimengerti sebagai pendalaman dan pembicaraan isu untuk

mendapatkan atensi daripada aktor kebijakan untuk diangkat sebagai opsi pemerintah

dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Agustino, 2019). Poin utama dari proses

agenda setting adalah bagaimana ketika isu-isu yang ada di tengah publik dapat

bertransformasi menjadi tajuk sentral yang pada akhirnya menjadi policy agenda yang

nantinya akan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. PP Republik Indonesia Nomor 21

tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga tidak datang secara

tiba-tiba, terdapat subtansi deliberatif yang secara bersamaan muncul dari masyarakat,

mulai dari grass-roots society kelompok-kelompok, sampai pada gerakan sosial atau

social movement. Publik memberikan sebuah overview besar apa yang sedang terjadi di

Bahkan terkadang, menurut (Cobb & Elder, 1983), kalangan elit-pun terkadang

melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian masyarakat luas

dalam rangka membuka kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi.

Sistematika setelah agenda setting tidak berakhir sampai disitu, kehadiran

perumusan masalah dan policy agenda atau agenda kebijakan menjadi urgensi sirkulasi

juga. Pada tahap perumusan masalah, dibentuk-lah konfigurasi kebijakan yang nantinya

harus menjawab problematika yang ada di tengah masyarakat. Perumusan masalah

dimulai dari bagaimana pembuat kebijakan dapat mengenali permasalahan (problem

search), pendefinisian permasalah (problem definition), dan pada akhirnya menentukan

spesifikasi permasalahan (problem specification) (Agustino, 2019). Dalam PP Republik

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1411

Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini

hadir-lah pertanyaan-pertanyaan yang subtansial, seperti “bagaimana dapat menekan

angka penyebaran Covid-19, namun dengan sirkulasi ekonomi yang tetap berjalan?”

atau “bentuk formulasi seperti apakah yang dibutuhkan untuk menjembatani agregasi

antara ekonomi dan kesehatan?” yang nantinya rumusan ini bukan sekedar menjadi

permasalahan yang harus dijawab melalui suatu kebijakan publik, lebih dari itu menjadi

tujuan dan dasar bersama dalam mencapai apa yang telah ditetapkan.

Setelah melewati agenda setting dan perumusan masalah, pembentukan public

policy akan berlanjut pada agenda kebijakan. Pada dasarnya agenda kebijakan merupakan

priority list issues yang mendapatkan banyak atensi serius untuk ditindaklanjuti atau

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pilihan paling rasional, efektif, dan

“menguntungkan”

Pada 31 Maret 2020, pemerintah secara resmi menandatangani kebijakan PP

Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

(PSBB) (peraturan.bpk.go.id, 2020). Selain PP Nomor 21 tahun 2020, pada hari yang

sama pemerintah turut mengeluarkan dua regulasi lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020,

pemerintah secara resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai

usaha preventif dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 (setkab.go.id, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar, selanjutnya disingkat menjadi PSBB, dijadikan

pemerintah sebagai preferensi utama pemerintah sebagai solusi paling efektif dan efisien.

Pemahaman mengenai PSBB dapat ditelusuri melalui Pasal 1 (satu) PP Nomor 21 Tahun

2020, yang diartikan menjadi “…Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” (PP Nomor 21 Tahun 2020). Implikasinya,

Raden Farhan Syahir Herdyatomo Wibowo

1418 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021

Downs, Anthony. (1957). An economic theory of political action in a democracy. Journal

of Political Economy, 65(2), 135–150.

Elster, Jon. (1989). Social norms and economic theory. Journal of Economic

Perspectives, 3(4), 99–117.

Pembaharuan Islam Muhammad Abduh. TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama

Marsh, David, & Stoker, Gerry. (1995). Theory and methods in political science.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 8, Agustus 2021 1419

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (1 April 2020). Kebijakan PSBB Pilihan

Paling Rasional di Tengah Covid-19. Bnpb.go.id. Diakses tanggal 15 Juni 2021

dari laman https://bnpb.go.id/berita/kebijakan-psbb-pilihan-paling-rasional-di-

tengah-covid19

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4957326/ramai-soal-karantina-

https://www.merdeka.com/jatim/ini-dampak-lockdown-yang-akan-terjadi-

Victoria, A.O. (2020). Sri Mulyani Sulit Memilih Antara Kesehatan dan Ekonomi Hadapi