1248

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 7 Juli 2021

CONTAMINATION IN COVID-19 SAMPLE – THE ICEBERG PHENOMENON

AND PANDORA BOX (LAW AND SOCIOLOGY PERSPECTIVE)

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

Mahasiswa Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta,

Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta

Email: [email protected], [email protected]

Abstrak

Infeksi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang sangat besar di seluruh aspek

kehidupan manusia, terutama dalam tatanan sistem kesehatan. Salah satu metode

deteksi Covid-19 yang dikenal sebagai alat diagnosis baku (golden standar) adalah

pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat. Tetapi kenyataan

dilapangan, metode pemeriksaan ini pun rentan untuk terjadi kontaminasi dan

menyebabkan kesalahan interpretasi dan diagnosis, serta membawa dampak

lanjutan dari segi medis hingga sosial. Jurnal ini membahas tentang laporan kasus

terjadinya kesalahan diagnosis akibat kontaminasi pada pemeriksaan molekuler

berbasis amplifikasi asam nukleat, serta pertanggungjawaban hukum dari kesalahan

tersebut. Penelitian ini berupa laporan kasus dengan metode pendekatan yuridis-

normatif dari berbagai sumber primer maupun sekunder. Kejadian kontaminasi

pada pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat khususnya pada

kasus Covid-19, bukan semata-mata kesalahan dari tenaga kesehatan, tetapi

merupakan serangkaian dampak dari permasalahan regulasi rumah sakit,

pemerintah, dan masyarakat. Disisi lain, pertanggungjawaban hukum akibat

kesalahan dan kelalaian ini tidak dapat dihindari, oleh karena dampaknya yang

cukup besar bagi masyarakat di kemudian hari. Infeksi covid-19 tidak hanya

berhubungan erat dengan masalah medis. Tapi lebih jauh sangat berhubungan erat

dengan masalah sosial dan hukum, serta hubungan sebab akibat antara berbagai

faktor menyebabkan konsekuensi hukum dan sosial yang dapat menyerang siapa-

pun yang terlibat, baik tenaga kesehatan, rumah sakit, pemerintah, hingga

masyarakat

Kata Kunci: Covid-19; pemeriksaan molekuler berbasis amplifikasi asam nukleat;

sengketa medis; kontaminasi; kesalahan diagnosis; kelalaian medis

Abstract

Covid-19 infection has caused a huge impact in all aspects of human life, especially

in the health system. One of the Covid-19 detection methods known as the standard

diagnostic tool (golden standard) is a molecular examination based on nucleic acid

amplification. But the reality in the field, this examination method is also prone to

contamination and causes misinterpretation and diagnosis, as well as having

further impacts from a medical to social perspective. This journal discusses case

reports of misdiagnosis due to contamination in molecular examinations based on

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1249

nucleic acid amplification, as well as the legal liability of these errors. This study is

a case report with a juridical-normative approach from various primary and

secondary sources. The incidence of contamination in molecular examinations

based on nucleic acid amplification, especially in the Covid-19 case, was not solely

the fault of health workers, but was a series of impacts from the problems of

hospital, government and community regulations. On the other hand, legal liability

due to mistakes and omissions can not be avoided, because the impact is quite large

for society in the future. Covid-19 infection is not only closely related to medical

problems. But furthermore it is closely related to social and legal problems, as well

as the causal relationship between various factors causing legal and social

consequences that can affect anyone involved, whether health workers, hospitals,

government, to the community.

Keywords: Covid-19; molecular examination based on nucleic acid amplification;

medical disputes; contamination; diagnosis error; edical Negligence

Pendahuluan

Sejak Desember 2019, terdapat serangkaian kasus pneumonia yang tidak dapat

dijelaskan di Kota Wuhan, Cina. Pemerintah dan peneliti Tiongkok telah mengambil

langkah cepat untuk mengendalikan epidemi serta mencari etiologi dari pneumonia

misterius tersebut. Pada 12 Januari 2020, World Health Organization (WHO)

memberikan terminologi terhadap virus baru tersebut sebagai Novel Coronavirus 2019

(2019-nCoV). Tepat pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan status

epidemi infeksi 2019-nCoV dan memberikan peringatan telah terjadi keadaan darurat

kesehatan masyarakat serta menjadi permasalahan serius di tingkat internasional. Pada

11 Februari 2020, WHO secara resmi memberikan terminologi kelainan akibat 2019-

nCoV sebagai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada waktu yang bersamaan,

Coronavirus Study Group (CSG) yang merupakan bagian dari Komite Internasional

mengenai Taksonomi Virus menyebut 2019-nCoV sebagai Severe Acute Respiratory

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). (Jones & Nahal, 2020) Kasus infeksi SARS-

COV-2 hingga tanggal 16 Maret 2021 telah menginfeksi 119,603,761 kasus diseluruh

dunia dengan kematian total mencapai 2,649,722 jiwa. Negara dengn infeksi SARS-

COV tertinggi ditempati oleh Amerika Serikat dengan 52,969,629 kasus, Eropa

41,185,704 kasus, Asia Tenggara 13,917,115 kasus, Eastern Mediterranean dengan

6,897,198 kasus, dan Afrika dengan 2,952,556 kasus. (World Health Organization,

2020) Negara Indonesia sebagai bagian negara Asia Tenggara melaporkan 1,425,044

kasus terkonfirmasi, dan 38,573 meninggal (CFR : 4,4%) pada tanggal 15 Maret 2021.

(Kemenkes RI, 2020)

Joko Widodo selaku presiden Indonesia berkomitmen untuk menanggulangi

permasalahan pandemic COVID-19 ini sesegera mungkin dengan berbagai Langkah

strategis yang dalam penanganannya membentuk Satuan Penanganan Covid-19 dibawah

kendali Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang selanjutnya diubah

menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bekerja di bawah pengawasan

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun Langkah

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

1250 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

strategis yang ditetapkan dari awal hingga kini adalah berupa penanganan pasien yang

terkonfirmasi COVID-19, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

terutama pada daerah dengan angka insidensi tinggi, cuci tangan dan hygiene yang

rutin, penutupan akses keluar negeri. Seluruh peraturan tersebut tertuang dalam

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 (Presiden Republik Indonesia, 2020a) yang

dalam implementasinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

COVID-19. Seiring dengan berjalannya waktu, Adapun seluruh peraturan tersebut

berubah dari terminology PSBB menjadi New Normal serta yang terakhir berupa

Adaptasi Kebiasaan Baru.(Presiden Republik Indonesia, 2020b)

Salah satu bentuk permasalahan lanjutan dari meningkatnya kasus Covid-19

adalah perihal sumber daya manusia yang kurang dalam menanggulanginya. Hal ini

berdampak terhadap meningkatnya jam kerja tenaga medis untuk menanggulangi kasus

Covid-19. Adapun tenaga medis yang terkena dampak adalah dokter, perawat, bidan,

teknis laboratorium, dan lainnya.

Tingginya beban kerja disertai dengan kurangnya jam istirahat membawa berbagai

dampak merugikan bagi kesehatan mental dan raga tenaga kesehatan. Hal inilah yang

mendorong ditulisnya makalah ini, yaitu terjadinya kontaminasi sampel pada

pemeriksaan Covid-19 sebagai akibat dari banyaknya permasalahan penyebab

(Fenomena Gunung Es) dan dampak yang diakibatkan dari kesalahan interpretasi hasil

laboratorium (Pandora Box)

Teknologi deteksi untuk mengetahui perubahan suatu informasi genetika

berbasis amplifikasi asam nukleat atau dikenal dengan PCR (Polymerase Chain

Reaction) memegang peranan penting dalam elusidasi fungsi dan struktur suatu material

genetika pada mahluk hidup. Teknologi deteksi ini mampu menampakan perubahan

suatu informasi genetika pada tingkatan molekul seperti delesi atau insersi satu basa

nukelotida maupun duplikasi atau translokasi suatu fragmen DNA di dalam genom yang

memberikan solusi nyata pada penetapan karakteristik atau kondisi suatu mahluk hidup

yang sebelumnya hanya berdasarkan pada penampakan penotipenya saja. Dampak nyata

dari aplikasi teknologi ini bisa sangat dirasakan pada berbagai bidang dan ilmu hayati

seperti pada bidang kesehatan semakin berkembangnya pengobatan yang berbasis

personilized medicine dan elusidasi penyakit‐penyakit baru; bidang pertanian seperti

seleksi tanaman atau ternak yang membawa sifat gen yang bermanfaaat dalam rangka

peningkatan qualitas pangan; bidang

forensik

seperti percepatan pengungkapan misteri

kejahatan melalui analisa DNA (Butler, 2015).

Pada dasarnya ketangguhan teknologi molekuler ini diletakan pada dua faktor

antara lain (1) ketepatan pemilihan komponenkomponen reaksi dan (2) harmonisasi

komponen-komponen reaksi terpilih melalui pendekatan optimasi sehingga didapatkan

suatu kondisi optimum untuk keberlangsungan suatu proses deteksi yang akurat

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1251

Metode Penelitian

Metode deteksi berbasis amplifikasi asam nukleat yang tangguh dan tegak

merupakan syarat mutlak untuk tujuan diagnostik penelitian maupun klinis dimana

validitas data yang dihasilkan tidak menimbulkan bias. Adanya bio‐kontaminan di

dalam proses PCR menyebabkan dua karakteristik yang harus mejadi ciri sebuah

metode deteksi menjadi pudar akibat positif palsu maupun negatif palsu PCR. Oleh

sebab itu, langkah paling awal dalam mengembangkan suatu metode deteksi berbasis

amplifikasi asam nukleat yaitu melakukan deteksi bio‐kontaminan dan menerapkan

metode eliminasi terhadap sumber‐sumber yang menjadi faktor‐faktor resiko timbulnya

kontaminasi Pendekatan dalam deteksi bio‐kontaminan akan berbeda bergantung pada

jenisnya. Secara teknis, genom asing bisa dideteksi melalui PCR tanpa penambahan

templet DNA sedangkan inhibitor PCR bisa dideteksi melalui pendekatan kromatografi

atau spektroskopi melalui penetapan kemurnian DNA hasil ektrasi. Adapun Proses

eliminasi bio‐kontaminan dilakukan melalui tiga metode yaitu fisika, kimia dan

biokimia. Namun demikian, cara efektif dalam menghilangkan biokontaminan yaitu

menggabungkan dua atau tiga metode sekaligus untuk mengkonpensasi kemungkinan

kurang optimalnya salah satu metode akibat kehadiran biokontaminan yang lebih dari

satu dalam suatu komponen PCR maupun lingkungan.( Cook, Diem, Kim, Scott, &

Jerome, 2012)

Hasil dan Pembahasan

Diagnosis dan Kesalahan Diagnosis

Diagnosis merupakan prosedur yang dilakukan dokter untuk menentukan suatu

kondisi pasiennya. Diagnosis juga diartikan sebagai hasil dari evaluasi yang telah

dilakukan. Indikator diagnosis dilakukan dalam beberapa cara yaitu dengan

pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, serta pemanfaatan teknologi

komputer berupa program yang telah dirancang khusus dalam proses penilaian.

Penentuan penyakit pasien adalah fungsi utama dari dilakukannya diagnosis terhadap

pasien yang melalu beberapa tahapan pemeriksaan, mulai dari anamnesis, pemeriksaan

fisik sampai pada pemeriksaan penunjang lainnya.(Mauli, 2019) Kewenangan dokter

(umum,spesialis maupun dokter gigi) yang terdaftar surat tanda registrasi dalam

melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya menurut Pasal 35 ayat (1)

UndangUndang No 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran adalah sebagai

berikut:(Republik Indonesia, 2004)

1. Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut

2. Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental

3. Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak

4. Membacakan diagnosa pasien

5. Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien

6. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;

7. Menulis resep obat dan alat kesehatan;

8. Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

1252 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

9. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan;

10. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah

terpencil yang tidak ada apotik

Kesalahan diagnosis merupakan kesalahan medis yang terjadi selepas prosedur

diagnosis dan pemeriksaan intensif yang di lakukan terhadap pasien oleh seorang

dokter. Sedangkan untuk dikategorikan sebagai malpraktik, kelalaian yang dilakukan

seorang dokter dalam melakukan diagnosis harus terlebih dulu di perhatikan apakah

dokter tersebut telah menjalankan tugasnya berdasarkan Standar Profesi yang

dimiliknya Atau bahkan jika dokter yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan

dalam mendiagnosis, tetapi tindakan medik yang dilakukan sesuai dengan

peraturan,maka hal tersebut bukanlah termasuk tindakan malpraktek medik/kelalaian

medic. (Mauli, 2019; Prawiroharjo et al., 2020; Santosa et al., 2018; Tierney et al.,

2001)

Atau bahkan jika dokter yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan dalam

mendiagnosis, tetapi tindakan medik yang dilakukan sesuai dengan peraturan,maka hal

tersebut bukanlah termasuk tindakan malpraktek medik/kelalaian medik.(Haryanto,

2015) Sesuai dengan bahasan diatas, maka ditentukan bahwa dokter harus

memperhatikan beberapa aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya, aturan-aturan itu

meliputi:

1) Peraturan Perundang-Undangan:

a. Pasal 50 UU NO 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran:(Republik Indonesia,

2004)

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

standar profesi dan standar prosedur operasional

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur

operasional

b. Pasal 24 ayat 1 UU NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Tenaga kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik,

standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar

prosedur operasional.

c. Pasal 1 UU No 36 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kesehatan Ayat (14):

Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkahlangkah

yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan

memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk

melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas

Pelayanan Kesehatan berdasarkan Standar Profesi.

2) Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”):(Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran Indonesia, 2012)

a. Pasal 1: Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan

sumpah dokter

b. Pasal 2: Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya

sesuai dengan standar profesi yang tertinggi

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1253

c. Pasal 6: Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan

menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji

kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat

d. Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala

ilmu dan keterampilan nya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak

mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan

pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam

penyakit tersebut

e. Pasal 11: dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa

dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau

dalam masalah lainnya.

3) Standar Profesi Kedokteran (KKI, 2012)

Seorang dokter harus melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan

berdasarkan tiga peraturan yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa

tidak semua kesalahan atas perbuatan medik dokter tersebut dapat diklasifikasikan

dalam malpraktek medic. (Alam, 2018) Didefinisikandalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Standard profesi diartikan sebagai keahlian dasar yang wajib dikuasai

oleh pelaku profesi dalam melakukan tugasnya pada masyarakat luas, standar ini

dirancang langsung oleh Organisasi keprofesian. Lebih jauh dinyatakan oleh Bapak

M.Fakih dalam seminar nasional, bahwa akan di tiadakan sebuah kesalahan atas

tindakan kesehatan apabila ada: (Fakih, 2017)

a) Risiko dalam pengobatan yaitu resiko yang melekat ,risiko akibat reaksi alergik,

risiko komplikasi yang timbul dalam tubuh pasien akibat dari pengobatan

tersebut.

b) Kesalahan pemeriksaan klinis

c) Terjadi sebuah Kecelakaan Medis

d) Risiko yang telah diketahui sebelumnya oleh Pasien, Resiko ini cenderung besar

dan berbahaya

e) Kelalaian yang dibuat sendiri oleh pasien

Dalam menentukan sebuah kesalahan diagnosis akibat dari tindakan dokter

merupakan malpraktik medik, dapat dilihat melalui standar yang telah ditentukan,

dibawah ini:(Alam, 2018;)

1. Harus ditentukan apakah dokter yang bersangkutan memenuhi unsur kelalaian,

dalam hal ini dokter dituntut untuk bekerja seteliti mungkin dalam rangka

menghindari terjadinya kesalahan diagnosis sebagai akibat dari

ketidaktelitiannya, contohnya kesalahan dalam membaca hasil pemeriksaan

pasiennya.

2. Tindakan-tindakan dokter dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai

dengan ilmu medis. Hal ini penting sebagai pembuktian tindakan dokter bahwa

mereka telah melakukan malpraktik.

3. Keahlian secara rata-rata yang dimiliki tenaga medis dalam kategori yang

serupa

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

1254 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

4. Terjadi dalam kondisi yang serupa

5. Pengupayaan tindakan medik harus sejalan lurus dengan maksud aktual suatu

perbuatan medis tersebut

Leenen membagi lima kriteria pengujian terhadap tindakan dokter untuk

menentukan apakah seorang dokter telah terbukti melakukan kesalahan, kelalaian medik

atau malpraktek, yang dikutip pleh Fred Ameln, yaitu:(Hardisman, 2017; Putra, 2020;

Sholikhah & Hafidz, 2017; Vera Polina Br Ginting, Sunarto, 2017)

a. Tindakan dokter yang harus dilakukan secara teliti/saksama (zorgvildig

hendelen) dan tidak lalai

b. (culpa). Apabila seoraang dokter terbukti tidak teliti dan tidak berhati-hati,

maka ia telah memenuhi unsur kelalaian; dan apabila ia sangat tidak hati-

hati, ia memenuhi unsur culpa lata;

c. Tindakan dokter terhadap pasiennya harus serasi dengan ukuran ilmu medik

(volgens de medische standard);

d. Kemampuan rata-rata (overage) dibanding kategori keahlian medis yang

sama (gemiddelde bewaamheid van gelijke medische categorie);

e. Terjadi dalam kondisi yang serupa (gelijke omstandigheden);

f. Suatu upaya yang proporsional dan memiliki tujuan akhir yang nyata akan

tindakan tersebut.

Indikator-Indikator Yang Berimbas Pada Terjadinya Kesalahan Diagnosis

Dokter mempunyai wewenang dalam melakukan praktik sesuai dengan

kompetensi dan pendidikan mereka, wewenang ini tercantum dalam surat tanda

registrasi berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Praktek Kedokteran. Wewenang

yang dimiliki dokter yakni: (Republik Indonesia, 2004)

1. Melakukan interview dengan pasiennya mengenai kondisi pasien tersebut

2. Melakukan pemeriksaan fisik mapun mental

3. Menimbang apakah pemeriksaan tambahan dibutuhkan atau tidak

4. Membacakan diagnosa pasien

5. Memutuskan jadwal serta metode pemeriksaan pasien

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang seoraang

dokter atau dokter gigi salah satunya adalah mendiagnosis pasiennya. Terlihat bahwa

peran tenaga dokter sangatlah penting, maka kecakapan medik tenaga dokter tentu akan

berpengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan diagnosis terhadap pasien.

Pengaturan Hukum di Berbagai Negara Perihal Pendelegasian Wewenang

Pengerjaan spesimen laboratorium di Indonesia, umumnya dilakukan oleh

tenaga ahli laboratorium medic atau yang lebih dikenal sebagai ATLM. Hal ini

merupakan fungsi delegasi dokter umum spesialis patologi klinik kepada tenaga medis

(ATLM). Pengaturan delegasi ini bilamana ada kesalahan, maka akan dipandang

sebagai bentuk kegagalan atau sengketa pasca pendelegasian.

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1255

Kesimpulan

Infeksi Covid-19 membawa dampak yang sangat besar bagi manusia. Seperti

halnya aspek lain dalam kehidupan manusia, maka hukum juga berperan serta dalam

mengatur aspek medis pada era Pandemik Covid-19. Salah satu isu hukum dan sosial

yang hangat adalah adanya kemungkinan kontaminasi sampel pemeriksaan covid-19

pada pemeriksaan molecular berbasis amplifikasi asam nukleat. Hal ini dapat terjadi

karena banyak aspek yang mendasari mulai dari kelelahan bekerja (burn out), regulasi

yang tidak memadai, serta tekanan sosial dari masyarakat. Dengan kata lain, kejadian

kontaminasi sampel covid-19 merupakan dampak dari berbagai faktor yang bersinergis

menyebabkan hal tersebut (fenomena gunung es). Disisi lain, hal ini juga akan

berdampak terhadap khalayak banyak seperti permasalahan sengketa medis, kesalahan

diagnosis, dan dampak sosial bagi masyarakat luas (Pandora Box).

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

1256 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

Bibliografi

Al-Soud, W. A., Jönsson, L. J., & Râdström, P. (2000). Identification and

characterization of immunoglobulin G in blood as a major inhibitor of diagnostic

PCR. Journal of Clinical Microbiology, 38(1), 345–350.

https://doi.org/10.1128/JCM.38.1.345-350.2000

Alam, Syifa. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP

MALPRAKTEK PADA PENGOBATAN TRADISIONAL. Media Iuris.

https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10203

Butler, John M. (2015). The future of forensic DNA analysis. Philosophical

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 370(1674), 20140252.

https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0252

Champlot, Sophie, Berthelot, Camille, Pruvost, Mélanie, Bennett, E. Andrew, Grange,

Thierry, & Geigl, Eva Maria. (2010). An Efficient Multistrategy DNA

Decontamination Procedure of PCR Reagents for Hypersensitive PCR

Applications. PLoS ONE, 5(9), e13042.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013042

Cook, L., Diem, K., Kim, W., Scott, J. D., & Jerome, K. R. (2012). Allele-Specific PCR

for Determination of IL28B Genotype. Journal of Clinical Microbiology, 50(12),

4144–4146. https://doi.org/10.1128/JCM.02084-12

Darmawan, Ricky. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTEK

DOKTER YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI PUTUSAN

NO.288/PID.SUS/2018/PN. NJK). El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Dan Hukum. https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13999

Dilakukan, Yang, Tenaga, Oleh, & Di, Medis. (2020). IMPLIKASI

TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTIK YANG

DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DI INDONESIA Gigih Sanjaya Putra

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Muhammadiyah Law Review.

Fakih, M. (2017). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Seminar Nasional UGM.

Garibyan, Lilit, & Avashia, Nidhi. (2013). Polymerase Chain Reaction. Journal of

Investigative Dermatology, 133(3), 1–4. https://doi.org/10.1038/jid.2013.1

Hardisman, Hardisman. (2012). OPINI MASYARAKAT TENTANG MALPRAKTEK

KEDOKTERAN. Majalah Kedokteran Andalas.

https://doi.org/10.22338/mka.v36.i1.p73-86.2012

Haryanto, Eko Yudhi. (2015). KEDUDUKAN REKAM MEDIS DALAM

PEMBUKTIAN PERKARA MALPRAKTEK DI BIDANG KEDOKTERAN. LEX

CRIMEN.

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1257

Jones, Trahern, & Nahal, Danielle. (2020). Beating the Pandemic: What Emergency

Providers Should Know About COVID-19.

Kemenkes RI. (2020). Situasi COVID-19.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

KKI. (2012). Standar Kompetensi Dokter Indonesia Konsil Kedokteran Indonesia. In

Peraturan Konsil Kedokteran nomor 11.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. (2012). Kode Etik Kedokteran

Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Mauli, Dian. (2019). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis

Penyakit Kepada Pasien. Cepalo. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1760

Paredes, Roger, Marconi, Vincent C., Campbell, Thomas B., & Kuritzkes, Daniel R.

(2007). Systematic evaluation of allele-specific real-time PCR for the detection of

minor HIV-1 variants with pol and env resistance mutations. Journal of

Virological Methods, 146(1–2), 136–146.

https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2007.06.012

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MEMBERIKAN

PELAYANAN MEDIS. (2014). LEX ET SOCIETATIS.

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER ATAS TINDAKAN MALPRAKTEK YANG

DILAKUKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. (2015). Lex

Crimen.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN MALPRAKTEK

KEDOKTERAN DALAM KAITANNYA DENGAN MASALAH

PEMBUKTIAN. (2019). LEX CRIMEN.

Prawiroharjo, Pukovisa, Meilia, Putri Dianita Ika, & Hatta, Ghina Faradisa. (2020).

Etika Menyampaikan Informasi Diagnosis Penyakit Terminal kepada Pasien sesuai

Konteks Budaya Indonesia. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia.

https://doi.org/10.26880/jeki.v4i1.41

Presiden Republik Indonesia. (2020a). Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, (031003).

Presiden Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19. 2019(022868), 8.

Putra, Gigih Sanjaya. (2020). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan

Malpraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. Muhammadiyah

Law Review.

Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto

1258 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran. , (2004).

Rompis, Michelle Gabriele Monica. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MEDICAL MALPRAKTIK. Lex

Crimen, 6.

S.A. Deepak, K.R. Kottapalli, R. Rakwal, G. Oros, K.S. Rangappa, H. Iwahashi, Y.

Masuo, & G.K. Agrawal. (2007). Real-Time PCR: Revolutionizing Detection and

Expression Analysis of Genes. Current Genomics, 8(4), 234–251.

https://doi.org/10.2174/138920207781386960

Santosa, Frans, Purwadianto, Agus, Sidipratomo, Prijo, Pratama, Peter, & Prawiroharjo,

Pukovisa. (2018). Sikap Etis Dokter terhadap Pasien yang “Mendiagnosis” Diri

Sendiri Menggunakan Informasi Internet pada Era Cyber Medicine. Jurnal Etika

Kedokteran Indonesia. https://doi.org/10.26880/jeki.v2i2.16

Sholikhah, Entin, & Hafidz, Jawade. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan

Notaris Yang Diduga Melakukan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta

Otentik. Jurnal Akta. https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1570

Soge, Albertus. (2019). TINJAUAN PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK

MEDIS DI PENGADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

KESEHATAN. Justitia et Pax. https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2467

Sukohar, Asep, & Carolia, Novita. (2016). Peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

Indonesia (MKEK) dalam Pencegahan dan Penyelesaian Malpraktek Kedokteran.

Jurnal Kedokteran UNILA.

Susanto, & S., Djuharto. (2013). Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan

Tanggung Jawab Antara Teori Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran).

JURNAL WIDYA MEDIKA.

TANGGUNG JAWAB PIDANA PARA MEDIS TERHADAP TINDAKAN

MALPRAKTEK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN. (2017). LEX CRIMEN.

Tierney, L., Mc Phee, S., & Papadakis, M. (2001). Diagnosis dan Terapi Kedokteran

Ilmu Penyakit Dalam. In Edisi I. Jakarta: Penerbit Salemba Medika.

Valones, Marcela Agne Alves, Guimarães, Rafael Lima, Brandão, Lucas André

Cavalcanti, Souza, Paulo Roberto Eleutério de, Carvalho, Alessandra de

Albuquerque Tavares, & Crovela, Sergio. (2009). Principles and applications of

polymerase chain reaction in medical diagnostic fields: a review. Brazilian Journal

of Microbiology, 40(1), 1–11. https://doi.org/10.1590/S1517-83822009000100001

Vera Polina Br Ginting, Sunarto, Tri Andrisman. (2017). Penanggulangan Malpraktek

Contamination In Covid-19 Sample – The Iceberg Phenomenon and Pandora Box (Law

and Sociology Perspective)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1259

Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wallon, Martine, Franck, Jacqueline, Thulliez, Philippe, Huissoud, Cyril, Peyron,

François, Garcia-Meric, Patricia, & Kieffer, François. (2010). Accuracy of Real-

Time Polymerase Chain Reaction for Toxoplasma gondii in Amniotic Fluid.

Obstetrics & Gynecology, 115(4), 727–733.

https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181d57b09

World Health Organization. (2020). WHO Coronavirus Disease (COVID-19)

Dashboard.