1235

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609

e-ISSN : 2745-5254

Vol. 2, No. 7 Juli 2021

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI

INDONESIA SECARA ONLINE

E-commerce adalah bentuk perdagangan secara elektronik yang memberikan

penawaran transaksi yang lebih cepat, mudah dan praktis serta mampu

mempertemukan pembeli dengan berbagai macam penjual yang berbeda dalam

suatu media. Pengembangan e-commerce juga dituntut dalam keamanan,

kenyamanan dalam melakukan transaksi serta kesiapan sumber dayanya sehingga

tidak menghambat perkembangan kegiatan perekonomian digital dan

meminimalisir resiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian

sengketa e-commerce secara online di Indonesia serta menemukan kepastian

hukumnya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual. Terdapat beberapa

Resolution adalah salah satu bentuk penyelesaian non litigasi. Namun ODR belum

diatur secara khusus di Indonesia. Hukum harus dapat memberikan kepastian dan

kemanfaatan bagi masyarakat (konsumen). Kesimpulan yang didapat yaitu belum

terdapat kepastian hukum terkait sistem online dispute resolution di Indonesia.

Kata kunci: e-commerce; kepastian hukum; sengketa; penyelesaian.

Abstract

E-commerce is a form of electronic commerce. The emergence of e-commerce

provides transaction offers that are faster, easier, and more practical as well as

a statute approach and a conceptual approach. There are several laws and

regulations governing e-commerce dispute resolution, such as Law Number 8 of

1999 concerning Consumer Protection which aims to protect consumers, Law on

Information and Electronic Transactions Number 11 of 2008 in conjunction with

Stefani

1236 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

Law Number 19 of 2016, as well as in the Trade Law Number 7 of 2014. Disputes

can be settled through litigation or non-litigation. Online Dispute Resolution is a

form of non-litigation settlement. However, ODR has not been specifically

regulated in Indonesia. The law must be able to provide certainty and benefit to the

community (consumers). The conclusion that can be drawn is that there is no legal

certainty regarding the online dispute resolution system in Indonesia.

tanpa batas, terdapat perubahan secara signifikan dan cepat dalam berbagai bidang

kehidupan. Penggunaan teknologi dan internet tidak lagi hanya sebatas untuk

mengakses informasi pada sosial media melainkan juga sebagai sarana transaksi jual

beli yang dikenal pula dengan istilah e-commerce. E-commerce adalah bentuk

perdagangan secara elektronik; yakni pertukaran barang dan/atau jasa serta informasi

(Romindo et al., 2019). Hal ini tentunya sangat berdampak bagi perkembangan bidang

bisnis di Indonesia. Pemanfaatan internet dalam dunia bisnis dilakukan dengan alasan

efisiensi serta modernisasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Hadirnya e-commerce memberikan penawaran transaksi yang lebih cepat,

mudah dan praktis serta mampu mempertemukan pembeli dengan berbagai macam

potensi dalam bidang ekonomi tersebut sehingga memiliki tujuan untuk mendukung

pengembangan perdagangan elektronik di Indonesia. Budi Raharjo mengungkapkan

bahwa Indonesia berpotensi dan memiliki kompeten cukup untuk mengembangkan e-

commerce (Putra, 2014). Pengembangan e-commerce juga dituntut dalam keamanan,

kenyamanan dalam melakukan transaksi serta kesiapan sumber dayanya sehingga tidak

menghambat perkembangan kegiatan perekonomian digital dan meminimalisir resiko.

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat pesat, berdasarkan data tahun

2017 menurut ilmu One Data, sepuluh peringkat teratas terdapat empat e-commerce dan

enam marketplace yang mendominasi bisnis digital dipimpin oleh Lazada, Tokopedia,

Blibli, Shopee, Bukalapak. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1237

Transaksi melalui perdagangan elektronik tidak selalu memberikan keuntungan saja,

tetapi terdapat pula kelemahan dalam bertransaksi di dunia maya.

Transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III, sedangkan perdagangan elektronik

merupakan bentuk inovasi dari jual beli tersebut. Kekuatan mengikatnya perjanjian ini

berawal dari adanya sepakat antara kedua pihak yang dinyatakan baik secara tertulis

maupun lisan yang mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya (Suharnoko,

2004). Seringkali dalam setiap transaksi jual beli baik yang dilakukan secara langsung

maupun secara online melalui e-commerce konsumen merupakan pihak yang lemah,

dan hak-haknya seringkali tidak terpenuhi. Mengenai hak dan kewajiban baik pelaku

usaha maupun konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, serta dalam Undang-Undang

Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Pada dasarnya jual beli dalam e-commerce memiliki

konsep yang sama dengan jual beli secara langsung yaitu dengan adanya tahapan

penawaran dan penerimaan. Artinya ada persetujuan dari pihak konsumen, namun hal

ini tak lepas juga dapat menimbulkan sengketa yang timbul dari wanprestasi yang

dialami oleh pihak konsumen ataupun pihak penjual yang memungkinkan timbulnya

gugatan. Para pihak yang bersengketa tentu ingin segera menuntaskan permasalahan

mereka secara efektif dan efisien, terlebih lagi apabila pihak yang bersengketa berada

pada wilayah yurisdiksi yang berbeda. Sengketa tidak hanya terjadi karena wanprestasi

melainkan dapat pula karena perbuatan melanggar hukum. Salah satu unsur penting dari

Abadi mencatat sepanjang 2017, lembaga tersebut menerima 642 pengaduan, yang 16

persen di antaranya atau 101 pengaduan terkait transaksi belanja online. Karya tulis ini

bertujuan untuk menganalisis mengenai prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian

sengketa transaksi e-commerce di Indonesia secara online. Dalam mencapai tujuan

tersebut, penulis menggunakan teori tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan

hukum dan kemanfaatan hukum.

Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian maka penulis mencantumkan

penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang relevan yaitu oleh Rachel

Oktalia Cahyono, dalam karyanya yang berjudul Kepastian Hukum Dalam Perjanjian

Stefani

1238 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

Electronic Commerce. Karya tulis tersebut pada intinya memuat mengenai upaya

hukum atas sengketa dalam transaksi di e-commerce. pada penelitian tersebut lebih

berfokus pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum melakukan transaksi

dalam e-commerce. Perjanjian online yang dibuat untuk melindungi para pihak dalam

transaksi, sedangkan dalam karya tulis ini lebih berfokus pada kepastian hukum

penyelesaian sengketa e-commerce. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan

bentuk penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan mudah digunakan bagi para

pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau

perundang-undangan, pendekatan historis, serta pendekatan komparatif. Berdasarkan

kelima pendekatan diatas, maka penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu

berupa pendekatan perUndang-undangan serta pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan dengan undang-undang yaitu penelitian yang dilakukan dengan menilik

dari undang-undang ataupun regulasi yang sesuai dengan fokus pada isu hukum yang

diteliti. Penggunaan pendekatan ini untuk mengetahui kesesuaian antara undang-

undang ataupun regulasi dengan peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum

yang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual

E-commerce memiliki karakter sebagai berikut: transaksi oleh dua pihak penjual

dan pembeli, terjadinya pertukaran atas barang/jasa/informasi, serta penggunaan sistem

elektronik dalam transaksinya (Romindo et al., 2019). Semakin meningkatnya

penggunaan e-commerce di Indonesia menyebabkan peningkatan jumlah sengketa yang

terjadi saat transaksi elektronik dilakukan. E-commerce sebagai suatu media yang

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1239

mencakup berbagai hal seperti jaringan komunikasi, penyimpanan, pengamanan,

pengambilan data serta banyak elemen lainnya. E-commerce merupakan transaksi

perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau

dengan individual serta antar individual dengan individual (Sarwono & Prihartono,

2012). Tingkat kerumitan yang cukup tinggi tentunya sangat riskan untuk terjadi

malfungsi sehingga berbagai pihak perlu meminimalisir dampak negatif yang mungkin

terjadi agar tidak merugikan berbagai pihak. Posisi pembeli (konsumen) merupakan

posisi yang paling lemah, cenderung menjadi korban atas tindakan sewenang-wenang

pelaku usaha dan memerlukan perlindungan hukum untuk dapat memberikan keamanan,

dan penegakan hukum yang tegas (Hamid & SH, 2017). Kegiatan jual beli yang

mengglobal ini sangat riskan karena juga menyangkut transaksi antar negara. Penjual

hukum adat ataupubn kebiasaan, dan kini berkembang dengan berdasarkan hukum

tertulis di Indonesia (Rahmawayi, SH, & Rukiyah Lubis, 2018). Terdapat Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk

melindungi konsumen dari sengketa yang dapat saja terjadi. Pemerintah hadir dengan

memberikan peraturan-peraturan umum mengenai perdagangan elektronik yang

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor

19 tahun 2016 tentang ITE, tercantum dalam pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku

usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga

Sertifikasi Keandalan. Sertifikasi keandalan sebagai bentuk bukti bahwa pelaku usaha

telah melalui penilaian dan audit dari badan berwenang sehinggga memiliki logo

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2013 pemerintah

berupaya mendorong pertumbuhan Lembaga Sertifikasi Keandalan (selanjutnya disebut

LSK), yang tentunya menjadi lapangan usaha baru bagi industri IT.

Salah satu LSK yang ada yakni i-trust Telkom namun hanya untuk penggunaan

internal dan belum ada yang untuk komersil. LSK sebagai lembaga penjamin bagi

konsumen untuk mempercayai suatu e-commerce masih belum dapat terpenuhi sehingga

masih menyebabkan terjadi banyak kasus sengketa pada e-commerce. Banyak kendala

yang dialami pemerintah untuk dapat menyelaraskan antara pertumbuhan e-commerce

di Indonesia dengan peraturan hukum yang mengatur. Manfaat hadirnya LSK tentu

Stefani

1240 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

dapat mencegah terjadinya sengketa sebab adanya jaminan dari negara yang melindungi

konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi. Masalah legal di internet yang

belum terjangkau oleh hukum secara jelas seperti mengenai kontrak online dan e-

commerce. Dalam hal kontrak dilakukan di cyberspace, peraturan tidak memiliki

perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di dunia maya yang sama sekali

baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan

ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Perubahan drastis dari perilaku

komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (paper) dan kemudian menggunakan

elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari wujud

(fisik) ke elektronik (non fisik) disebutkan sebagai ruang maya (cyberspace). Dalam

hukum perdata bisnis, kegiatan didunia maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang

melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi;

18 Ayat (1));

Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) (Hanim, 2014).

Peraturan pelaksana diperlukan untuk menjamin adanya kepastian dalam hukum yang

dapat melindungi konsumen maupun para pihak lainnya.

dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme

penyelesaian sengketa lainnya. Hukum memberikan pilihan penyelesaian sengketa

melalui litigasi ataupun non litigasi. Kedua pilihan tersebut tentunya memiliki

kekurangan dan kelebihannya. Penyelesaian melalui litigasi yang umunya lebih

didominasi pihak yang kuat tentu sangat jarang menghasilkan putusan win-win solution.

Selain itu penyelesaian melalui pengadilan memakan waktu yang lama, dan biasanya

digunakan sebagai langkah terakhir apabila langkah non litigasi tidak dapat

menyelesaiakan masalah. Penyelesaian sengketa litigasi yaitu melalui jalur pengadilan

kini mulai ditinggalkan karena memakan waktu yang lama, mahal serta prosedur yang

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1241

berbelit (Hariyani, Serfiyani, & Purnomo, 2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa

merupakan langkah lain yang dapat ditempuh pihak bersengketa yang telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa.

2. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-commerce Melalui Online Dispute

Resolution di Indonesia

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati

(Asikin, 2012).

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara

factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan

sekedar hukum yang buruk. Kepastian dalam hukum merupakan suatu bentuk jaminan

akan adanya keadilan yang didapatkan masyarakat dihadapan hukum. Kepastian hukum

didapatkan dari aturan-aturan hukum yang berlaku, peraturan-peraturan tersebut sebagi

batas antara hak dan kewajiban, perintah dan larangan. Penyelesaian sengketa melalui

litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi yakni sebagian besar

tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutive)

pengadilan (deklaratoir) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain

(Wiryawan, Artadi, & Atmaja, 2010). Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi

(argumentum analogium) adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan

kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi meliputi bidang yang

sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara

hukum. Online Dipute Resolution (untuk selanjutnya disebut ODR) merupakan salah

satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang juga dikenal dengan model arbitrase

online. Pengaturan mengenai ODR secara jelas dan rinci belum terdapat dalam

APS, perbedaan yang mendasar hanya pada kehadiran fisik para pihak yang terlibat

Stefani

1242 Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021

tidak diperlukan lagi. Pada umumnya meskipun belum ada peraturan yang lebih jelas

mengenai ODR di Indonesia, pada prakteknya para pihak yang bersengketa lebih

memilih menggunakan ODR karena ketidak berpihakannya dan lebih mematuhi standar.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan ODR dimungkinkan untuk dilakukan

karena tanda tangan elektronik kini dapat menjadi bukti hukum sesuai dengan UU ITE

(Hariyani et al., 2018). Sistem penyelesaian sengketa melalui ODR tentu akan menjadi

cara yang akan berkembang di masa mendatang mengingat semakin meningkatnya

pengguna e-commerce di Indonesia, dan banyaknya sengketa yang dialami konsumen.

Pada bulan Maret 1998 dalam “communication on the out of court settlement of court

ODR, antara lain:

adversarial).

penyelesaian sengketa dan bebas dari biaya apapun. Putusan harus dibuat secara

cepat dan pembuat putusan harus mempunyai peran aktif dalam proses

penyelesaian sengketa (prinsip efektifitas).

tempat badan pembuat keputusan berada dan dari negara dimana konsumen

tercacat sebagai warga negara (prinsip legalitas).

konsumen harus menerimanya dan bersikap waspada (prinsip kebebasan).

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Mengenai ODR tersirat dalam pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 yaitu dalam

hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran

surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana

komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. Isi

pasal tersebut dapat menjadi acuan bagi para pihak untuk melaksanakan ODR. Namun

belum ada kepastian payung hukum yang jelas mengatur mengenai ODR, seperti

bagaimana pendaftaran ODR nantinya, apakah juga didaftarkan ke pengadilan seperti

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2, No. 7, Juli 2021 1243

arbitrase pada umumnya dimana arbitrase nasional di pengadilan negeri sedangkan

untuk arbitrase internasional didaftarkan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. UU ITE

berperan penting di masa digitalisasi ini untuk memenuhi segala unsur hukum yang

dibutuhkan masyarakat dalam berselancar di dunia maya. Perlu adanya kepastian

hukum terlebih lagi yang mengatur mengenai ODR secara jelas untuk mempermudah

masyarakt dalam menerapkan sistem ODR.

Peraturan e-commerce ditujukan untuk memberikan kepastian dan kesepahaman

mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce serta menjamin perlindungan,

kewajiban, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

perlindungan masyarakat oleh negara. Hukum bertujuan sebesar-besarnya hanya untuk

kemanfaatan manusia yang dimaksud dengan memberikan kebahagiaan bagi umat

manusia (Gede & Putu, 2018). ODR yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian

sengketa tentunya akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat apabila nantinya

dapat digunakan secara massal oleh masyarakat. Saat ini masyarakat sering kali

melakukan transaksi dalam e-commerce seperti dalam tokopedia, shopee, dan

sebagainya. Sering kali konsumen dihadapai sengketa dengan pihak penjual karena

berbagai alasan, dan penyedia layanan belum mampu untuk membantu menyelesaikan

permasalahan. Dengan adanya lembaga ODR yang dapat beroperasi untuk umum

bersengketa. ODR dalam penggunaan melalui sistem online dengan menggunakan e-

mail, nomor telepon. Tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa mendatang para

pebisnis tentu lebih memilih penyelesaian melalui online dispute resolution, namun

belum ada lembaga penyedia jasa layanan ODR yang beroperasi di Indonesia. Hal ini

tentunya dapat menjadi peluang bagi para investor di Indonesia untuk mulai

mengembangkan lembaga penyedia jasa layanan ODR di Indonesia yang memiliki

prospek besar dimasa mendatang, sehingga memberi kemanfaatan dan peluang bagi

investor Indonesia. ODR sendiri telah digunakan salah satunya di Amerika, dan

tergolong baru di Indonesia. ODR merupakan suatu wadah bagi masyarakat yang